Ditemukan 381 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dangang dinding dindong dandung djadang dendang dandang dondang dundung dindang diundang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 179/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Bambang Trihatmodjo
Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
505 — 477
  • Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Penetapan PerpanjanganPencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik IndonesiaTerhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium MitraPenyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam RangkaPengurusan Piutang Negara di keluarkan tanpamempertimbangkan dan menelaah secara komprehensifterhadap hubungan hukum yang ada dengan asas asasumum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimanadinyatakan dalam pasal 10 (Sepuluh)angka 1 (satu), huruf dUndang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-06-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Mei 2015 — KUSNANDAR Lawan 1. PT. CIPTA RANCANG MANDIRI 2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PUSAT cq. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA. 3. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN . 4. KEPALA SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 5. PT. PINAPAN GUNUNG MAS, 6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 7. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA.
111 — 215
  • Dalam hal ini, buktipermulaan yang dipergunakan oleh Tergugatlll adalah alat bukti yang tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf dUndang Undang Nomor 16 Tahun 2004Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugasdan wewenang: melakukan penyidikanterhadap tindak pidana tertentu berdasarkanundang undang.
    Menurut ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf dUndang Undang Nomor 16 Tahun 2004Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugasdan wewenang: melakukan penyidikanterhadap tindak pidana tertentu berdasarkanundang undang. Dalam hal ini, Tergugat Illtelah bertindak tidak berdasarkan undang undang oleh karena telah melanggarketentuan yang diatur dalam KUHAP danUndang Undang Nomor 16 Tahun 2004Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;57.2.2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-09-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 1570/Pid.B/2015/PN.Sby
Tanggal 17 September 2015 — ROBERT MARTIN SITOMPUL
75 — 10
  • Komisaris : Saudara EKASARI DEWI;Komisaris : Saudara LANNY SETYAWAT I, Dan SPT ditandatangani olehTerdakwa ROBERT MARTIN SITOMPUL;Bahwa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib PajakBadan, PT ANUGRAH TERUS ABADI SEJAHTERA,NPWP : 02.824.359.0614.000 Tahun Pajak 2009 dan 2010yang menandatangani adalahTerdakwa ROBERTMARTIN SITOMPUL selaku Direktur;e Bahwa Dari hasil pemeriksaan Laporan keuangan tersebutdiduga telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakansebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf dUndang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 12-01-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat:
1.Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM
2.H. Irwan Sabri, SE
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
Intervensi:
1.Drs. H. Zainal A.P., S.H., M.Hum.
2.DR. Yansen, TP., M.Si.
260 — 124
  • tidak melaksanakan ketentuan dalamPasal 42 ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f PKPU No. 3 Tahun2017 dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1)huruf a PERKAP Nomor 19 Tahun 2011 yang menjadi landasanmengenai persyaratan Calon Gubernur dari Anggota POLRI ;j)Bahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat (Objek Gugatan) telahmelanggar Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 huruf dUndang Undang No 30 Tahun 2014, oleh karena dalammenerima dokumen persyaratan yang telah diajukan oleh CagubNomor Urut 3
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2010 — Putus : 30-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PONTIANAK Nomor 554/ Pid.B/ 2010/ PN.PTK
Tanggal 30 Desember 2010 — DEDEN ARI NUGRAHA
165 — 81
  • tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dandinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, atas pertimbanganbahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan, kehati hatian, kecermatan yang hidup dalammasyarakat, sebagai norma keadilan adalah ukuran yang tidakpasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan80kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 dUndang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 102/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : BENNY TJOKROSAPUTRO Diwakili Oleh : BENNY TJOKROSAPUTRO
Terbanding/Tergugat I : I NYOMAN WARA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : ALI MUKARTONO
311 — 183
  • DKI.Bahwa Tergugat Ill merupakan Pejabat Pemerintahan,berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf dUndang Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RepublikIndonesia (Selanjutnya disebut "UU No.16/2004), Pasal 1 ayat (1),ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), (2), (3) , Pasal 20 ayat(1), (2), Pasal 21 ayat (1), (2), Peraturan Presiden No. 38 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RepublikIndonesia (Selanjutnya disebut "PERPRES No. 38/2010), Pasal 1,Pasal
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pid. Sus/2011/PN. TIPIKOR.Smg
Tanggal 23 Mei 2011 — WIWIK BUDI SANTOSO , SH Bin RAMLAN MARDI UTOMO (TERDAKWA)
47 — 12
  • ADJIE SUDARMADIJI , SH Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;/Bahwa .............6..0000cce ee10.52Bahwa benar saksi telah dundang oleh Penyidik mengenai adanya dugaan korupsiyang dilakukan oleh terdakwa dalam penyimpangan anggaran APBD Tahun 2003 danmenerima mata anggaran pos Bupati dan Wakil untuk uang LPJ dan pihak keIII ;Bahwa saksi pada waktu itu sebagai Panitia Anggaran di Legislatif, pihak keIIIdibahas oleh Komisi A dan LPJ dibahas bersamasama di Komisi C ;Bahwa saksi tidak pernah membahas
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 06-11-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 110/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
ABDUL DARIP
Tergugat:
Bupati Bekasi
214 — 370
  • Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur KecamatanTambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 26 Agustus 2018TELAH SESUAI DATA YANG ADA ANTARA YANG MENGGUNAKAN HAKPILIHNYA DENGAN DATA YANG ADA DALAM DPT TERMASUK SAMADENGAN SUARA YANG MASUK KEDALAM KOTAK PEMILIH sehinggapersangkaan Penggugat tersebut tanpa dasar dan alasan yang dapatdibenarkan karena Pembuatan Berita Acara dan tahapan Pilakdes selaludisaksikan secara BERSAMASAMA Panitia dan Tim Sukses masingmasingKepala Desa Sriamur dan telah dundang
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 16-01-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 40 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Januari 2014 —
69 — 7
  • Klarifikasi dan verifikasi dokumen dari 7 perusahaan yang dundang untukmengikuti klarifikasi, yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) perusahaan,yaitu PT. REZAIND BERSAUDARA, dan PT. KARYA MAWAR LESTARI.Putusan Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 60 dari 155 Berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran dan dilanjutkan denganverifikasi dan penilaian kualifikasi, Panitia Pengadaan mengajukan usulancalon pemenang, yaitu PT.KARYA MAWAR LESTARI, kemudian oleh PPKditetapkan sebagai pemenang PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 18-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 18 Juni 2013 — KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, dk ; Komisi Pengawas Persaingan Usaha
213 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASURANSIMANULIFE yang menyatakan tidak pernah dilarang melakukan penawaran produknya di PelabuhanFerry Internasional.Bahkan saat ini Pemohon telah selesai melaksanakan lelang terbuka bagi perusahaan asuransi untukmelakukan penutupan asurani kecelakaan diri bagi pengguna jasa penumpang/wisatawan di terminalferry Internasional Sekupang.Bahwa dengan tetap memutuskan Pemohon bersalah melanggar Pasal 17 (1) dan Pasal 19 huruf dUndang Undang Nomor 5 Tahun 1999, terbukti Termohon sama sekali tidak mempertimbangkanbuktibukti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388 K/Pid/.Sus/2011
Tanggal 18 Agustus 2011 —
71 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE18/PuJ.52/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang PPN atas penyerahan aktiva yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, pada angka 6menyebutkan : Dalam hal pada saat perolehannya, aktiva tersebutmemperoleh fasilitas penangguhan pembayaran PPN, maka pada waktupengalihannya memenuhi syarat untuk dikenakan PPN, karenapenangguhan PPN diartikan sama dengan pajak masukan dapatdikreditkan :Dalam Laporan Penelitian tersebut menyatakan bahwa Pasal 16 DUndang
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 545/Pid. Sus/2014/PN. Smn
Tanggal 12 Mei 2015 — ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO,SE
140 — 41
  • Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan yang isinyatidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf dUndang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 16 Tahun 2009;3.
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Umum Penghinaan
Register : 09-10-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 130/PID.B/2014/PN.WKB
Tanggal 9 April 2015 — - YAKOBA KAHA, S.Sos ; PETRUS BULU WALU, A.Md.
105 — 48
  • , karena saya di kantor dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, lalusaya pulang makan dan kembali kantor lagi pada jam 2 siang sampaimatahari terbenam;Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2013 saya tidak masuk ke ruangoperator, namun saya melihat ibu Yakoba di ruang Ketua KPU;Bahwa saya tidak ingat ketika pemilinan Gubernur apakah ada PPKyang diundang atau tidak, dan saya juga bukan ketua pokja nya saat itu;Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 itu ada kegiatan pleno terbuka diKPUD Sumba Barat Daya dan yang dundang
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 28-11-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 35/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 28 Nopember 2013 —
113 — 3
  • KARYA MAWARLESTARI,adapun 3 perusahaan yang lengkap dokumen penawarannya, namun tidakdilakukan koreksi aritmatik, dan tidak diketahui penyebab tidak dilakukan koreksiaritmatik.Evaluasi penawaran dengan sistim gugur dilakukan oleh kelompok kerja / PantiaPengadaan pada tanggal 13 April 2011,evaluasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap.Klarifikasi dan verifikasi dokumen dari 7 perusahaan yang dundang untukmengikuti klarifikasi, yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) perusahaan, yaituPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-12-2012 — Upload : 13-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 19 Desember 2012 — RULLY HERNAWAN, dk ; PT.MULIA KERAMIK INDAHRAYA
69 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP.232 /MEN/ 2003;Bahwa yang dimaksud mogok kerja tidak sah menurut ketentuanPasal 3 Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi R.I No.KEP.232/ MEN/2003 ialah: a. bukan akibat gagalnya perundingan;dan atau b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansiyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/ atau c.dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelumpelaksanaan mogok kerja; dan/ atau d. isi pemberitahuan tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c dan dUndang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-02-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.PT. CAHAYA ANDHIKA PERDANA. DiwakilIMAM INDRAYADI, S.T. i oleh
2.PT. Cahaya Andhika Perdana
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
Intervensi:
PT. Pondok Indah Land
605 — 859
  • Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf dUndang undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :Halaman 22 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2020/PTUNJKTasas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatuKeputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dandokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atauTindakan yang bersangkutan dipersiapnkan dengan cermat sebelumKeputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-01-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 81/ Pid.Sus/2015/PNDps
Tanggal 5 Mei 2015 — I NYOMAN SUDARMAWAN als. KOMANG KOJIT
47 — 23
  • sebagaimana tersebut dalam amarputusan di bawah ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barangbukti dalam perkara lain, sedangkan sebagian lagi yang sudah tidak dipergunakandalam proses pemeriksaan agar dimusnahkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana, maka kepada Terdakwa juga sepatutnya dibebani untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; Memperhatikan ketentuan dari pasal 132 ayat (1) jo pasal 129 huruf dUndang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
119 — 22
  • untuk kepentingan Umum ;171Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyepakati tanah HGU senilaiRp.57.000, (lima puluh tujuh ribu rupiah) per meter persegi karenaantara 57 ribu permeter ini karena Agung Rijoto seperti penjelasannyakemarin di undang ke PLN Pusat dan P2T tidak hadir dalam pertemuantersebut ;Bahwa setelah pertemuan PT PLN dengan PT Wiharta Karya Agungbaru kemudian P2T diundang atas permintaan PLN ;Bahwa terdakwa selaku ketua P2T bekerja atas permintaan PLN ;Bahwa atas permintaan PLN, P2T dundang
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 03/Pid.Sus - TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 10 Juni 2015 — SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG
129 — 23
  • untuk mengambilkeputusan.Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tumpang tindih terhadapan yang akandibebaskan , karena pada saat rapat rapat Panitia P2T yang dipimpin oleh Ketua P2Tada dibahas bagaimana solusinya agar permasalahan tersebut cepat diselesaikan ;Bahwa sakssi pernah bertemu dengan pemilik lahan yaitu ABAH ANOM yang keberatanterhadap harga ganti rugi pembebasan lahan untuk minta dibayar, tetapi ternyata milikABAH ANOM termasuk yang di Konsinyasi;Bahwa jika dalam verifikassi yang dundang
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 10 Juni 2015 — DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN.
174 — 124
  • keputusan.e Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tumpang tindih terhadapanyang akan dibebaskan , karena pada saat rapat rapat Panitia P2T yangdipimpin oleh Ketua P2T (terdakwa) ada dibahas bagaimana solusinya agarpermasalahan ersebut cepat diselesaikan ;e Bahwa saksi pernah bertemu dengan pemilik lahan yaitu ABAH ANOM yangkeberatan terhadap harga ganti rugi pembebasan lahan untuk minta dibayar,tetapi ternyata milik ABAH ANOM termasuk yang di Konsinyasi ;e Bahwa jika dalam verifikassi yang dundang