Ditemukan 894 data
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Retnowulan Sutandio, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek PenerbitCV. Mandar Maju halaman 35 menyebutkan: "Peranan hakim dalam usahamenyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting bagimasyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencarikeadilan/justitiabelen;KEBERETAN KEEMPAT:Bahwa telah terjadi kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyatakarena keteledoran hakim tunggal dalam membuat putusan dapat dicatatHal. 16 dari 29 hal. Put.
Terbanding/Tergugat IV : IV. Notaris YUDANING TYASSARI, SH., Mkn.
Terbanding/Tergugat II : II. PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING
Terbanding/Tergugat III : III. ALI FATQUROHMAN alias ALI FATKUROHMAN
Terbanding/Tergugat I : I. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI Persero Unit Weleri
33 — 23
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telahmemberikan definisi tentang obscuur libel, yakni:Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidakterang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatanyang tidak jelas.
179 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, PenerbitSinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kelima, April 2007 pada halaman203205 mengemukakan antara lain halhal sebagai berikut: (vide Bukti T9)"....Penerapan Choice of Court atau Inconvenient Forum merupakanperluasan kekuasaan yurisdiksi relatif Pengadilan, apabila pelayananpenegakan hukum dan keadilan dianggap lebih baik dan lebih layakdilakukan Pengadilan
GALIH AZIZ, SH
Terdakwa:
STEVEN GEA alias SEPRIANTO GEA Bin HEZARO GEA
93 — 38
Soenarto Soerodibroto, S.H.dalam bukunya KUHP dan KUHAP yang dimaksud dengan secaraterangterangan, berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan oranglain dapat melihatnya (MA No. 10 K/kKr/1975, tanggal 1731976)(2003:107);Menimbang, bahwa menurut R.
162 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika,Tahun 2005, Jakarta, Halaman 421 yang menerangkan sebagai berikut:(b) Hakim secara ex Officio, wajib menyatakan diri tidakberwenang mengadili perkara yang diperiksanya:e Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya, atautermasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;e Kewajiban itu mesti dilakukannya secara exofficio
734 — 1102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusomo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, tahun 2002, halaman 70(Bukti T 1, T Il, T Ill dan T IV5):"Sebaliknya dapat terjadi bahwa Tergugat justru menghendaki kumulasisubyektif : menghendaki diikutsertakannya TergugatTergugat lainnyadalam gugatan.
Sudikno Mertokusomo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, tahun 2002, halaman 70(Bukti TT Ill, TT IV, TT V, TT VI, TT Vil dan TT VIII 6):"Sebaliknya dapat terjadi bahwa Tergugat justru menghendaki kumulasisubyektif : menghendaki diikutsertakannya TergugatTergugat lainnyadalam gugatan.
Sang Putu Suastika Budaya
Tergugat:
1.DRA. Ni Nyoman Kartini, M.Si
2.Yulianto Maliang
3.Ketut Alit Nariasih Dadu, SH.
72 — 54
Herlien Budiono, S.H.dalam bukunya Kumpulan TulisanHukum Perdata di Bidang Kenotariatan hal 379, Ketertiban umum dankesusilaan baik merupakan bidang dari hukum tidak tertulis .
Herlien Budiono, S.H.dalam bukunya Kumpulan Tulisan HukumHalaman 27 dari 68 Putusan nomor 105/Pdt.G/2017/PN GinPerdata di Bidang Kenotariatan hal 379, Ketertiban umum dan kesusilaanbaik merupakan bidang dari hukum tidak tertulis .
77 — 54
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 164 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikanpemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.
Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)dalam halaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu. memberikan hak bagi pemegang HakTanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegangHak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuandari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu memintapenetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukaneksekusi atas Hak Tanggungan
Terbanding/Tergugat : Renny
107 — 58
ERWIN, S.H.dalam bukunya yang berjudul Petunjuk Praktis Menyelesaikan PerkaraPerkara Perdata terbitan Bina Aksara, cetakan kedua tahun 1987 padahalaman 26 juga menyatakan tentang syaratsyarat yang harus dipenuhidalam halnya perbuatan melanggar hukum itu yakni :e Adanya tindakan yang melawan hukum,e Adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya,e Adanya kerugian yang diderita.12.
Terbanding/Tergugat : M.RAJABIN BIN HASAN Alm
Terbanding/Turut Tergugat : ZUBAIDAH BINTI HAMZAH Alm
95 — 52
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 58 62menjelaskan bahwa dalil gugat yang di anggap tidak mempunyai dasarhukum pada poin 7 di sebutkan: Hak atas Objek Gugatan Tidak jelas.Bahwa dalam sidang pemeriksaan lapangan di temukan fakta bahwaPembanding semula Penggugat tidak mengetahui dengan Jelas manabatasbatas tanah yang di akuinya telah di belinya dari saudara YusufMustofa.
Terbanding/Tergugat I : Pemprov Sultra
Terbanding/Tergugat II : Korem 143/Halu Oleo
Terbanding/Tergugat III : Polda Sultra
Terbanding/Turut Tergugat : BPN Kota Kendari
83 — 47
Bahwa dalildalil Pembanding terkait dengan keteranganketerangan dari saksiPembanding / Semula Penggugat atas nama Sulfhan Pelango, S.H.dalam Memori Bandingnya adalah keterangan yang tidak benar danmurni asumsi dari Pembanding / semula Penggugat semata bahkansaksi atas nama Sulfhan Pelango, S.H. ketika ditanya oleh MajelisHakim di depan persidangan terkait dengan letak objek sengketajustru menerangkan bahwa Objek Sengketa sejak dahulu terletak diKecamatan Baruga dan bukan Kecamatan Mandonga padahalsenyatanya
tepat berada didepan Kantor Lapas Khusus Perempuan dan Anak yang arealnya jugaberasal dari Terbanding yang dihibahkan kepada Kementerian Hukumdan HAM sebagai bagian dari asset Pemprov Sultra yang merupakansatu kesatuan dengan Kawasan Resettlement Eks Tapol G/ 30 SPKI,Kompleks Perumahan Kejaksaan, Kompleks Perumahan SeribuBahteramas yang dikenal sebagai Kawasan Seribu NangaNanga;Bahwa dalildalil Pembanding terkait dengan keteranganketerangan darisaksi Pembanding/ Penggugat atas nama SULFHAN PELANGO, S.H.dalam
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Pundi Kencana Makmur
Terbanding/Turut Tergugat : ETI HERNAWATI,SH.,M.Kn, Notaris dan PPAT
65 — 36
merupakan nasabahRepeat Order dengan 4 (empat) kali memperoleh TOP UP kredit.dandikarenakan sumbangsihnya atas tumbuh kembangnya (Terbanding danTurut Tergugat Terbanding).5 Bahwa pertimbangan judex facti halaman38 alinea 3dan halaman 39alinea 2pada pokoknya Pembanding dinyatakan telah ingkar janji(wanprestasl) dst .Bahwa berdasarkan saksi Empi Supriatna dan Kunadi Wiharjo, SE keduasaksi tersebut mengantar Pembanding kepada Terbanding untukmelakukan restrukturisasi dan menurut Drs.Muhamad Djumhana, S.H.dalam
101 — 44
Subekti, S.H.dalam bukunya POKOKPOKOK HUKUM PERDATA, Jakarta, PT.Intermasa, 1993, Halaman 63 dan 64; Posisi Hukum dari Tuan POLIANTOSUTANTO tersebut adalah Tuan POLIANTO SUTANTO tersebut adalahbebagai BEZITTEREIGENAAR.
M M SICILIA DEWI M. SH
Terdakwa:
DUDI ISKANDAR Bin H. UNDANG
27 — 4
SIANTURI, S.H.dalam bukunya yang berjudul ASASASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIADAN PENERAPANNYA Penerbit AnhaemPetehaem Jakarta 1996 dicetak olehBPK Gunung Mulia halaman 387388 :Ciriciri perbarengan tindakan berlanjut :Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakan itumasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi adahubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakanberlanjut.Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah :1.
Khairuddin D
Tergugat:
1.masngut
2.lukman hakim
3.zainal abidin
4.pemerintahan RI cq kementrian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional RI cq kantor wilayah pertanahan provinsi jambi cq kantor pertanahan kabupaten tebo
119 — 55
,dan Julian Leonardo Marbun, S.H.dalam persidangan terbuka untuk umumpada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingioleh Para Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Mirawati, S.H., M.H., PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan telah dikirim melalui sisteminformasi pengadilan pada hari itu juga;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,ttd ttdTofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.
69 — 5
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan,Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Penerbit Sinar GrafikaHalaman 588589 ada menjelaskan bahwa apabila aslinya dapat ditunjukkan,foto copy sah sebagai alat bukti tulisan, tapi jika tidak dapat ditunjukkan aslinyadi sidang pengadilan foto copy tidak sah sebagai alat bukti tulisan;Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi tersebut diatas dan berdasarkandoktrin dari M.
1.ANDRIANSYAH, SH, MH
2.ZULKARDIMAN, SH.MH
3.SUKAMTO, SH,MH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
M. NOR bin JANTENMAI alm
159 — 79
Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Him. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
121 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang Pemohon Peninjauan Kembalikutip lengkap sebagai berikut, menimbang bahwa mengenai kepentingantersebut selanjutnya Majelis Hakim mengutip pendapat Indriharto, S.H.dalam bukunya yang berjudul Peradilan Tata Usaha Negara Buku Il,halaman 37, menjelaskan mengenai pengertian kepentingan dalamkaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua)arti yaitu;a.
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebagaimana pendapat dari Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya berjudul Mengenal Hukum Suatu Pengantar, PenerbitLiberty Yogyakarta, Edisi Keempat, halaman 69 alinea keempat tertulis:Apabila ketentuan undangundang menggunakan istilah belum cukupumur maka yang dimaksudkan ialah semua orang yang belummencapai umur 21 Tahun dan belum kawin (S 1931 no.54 jo.pasal 330BW) mereka dianggap tidak cakap melaksanakan sendiri hak dankewajiban ;Bahwa karena Tergugat Ill masih berumur 20 Tahun atau
126 — 60
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan",Bahwa lebih lanjut, ahli hukum M.