dana163sebesar Rp.24.000.000, ke rekeningBahwa uang tersebut sebagai penggantiandana oleh Yessi Wiramanyeni (Bendahara)sebesarRp.24.000.000,;Bahwa pada kondisi awal pemeriksaan olehInspektorat (Juni 2011) jumlah dana yangbelum dapat dipertanggungjawabkan olehYessi Wiramayeni telah berkurang menjadiRp.5.076.900, (Rp.29.076.900, dikurangiRp.24.000.000,Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur untukdilakukan pembayaran kepada ketua Pokja atauBendahara Pokja, baik dari Undangundang atauPTO (Petunjuk Tekhnis

Indonesia,Alumni, Bandung, 1985, hal.223) ;Menimbang, bahwa dilain hal, Prof.Sudarto, SH dalam Hukum dan Hukum Pidanamemberikan pernyataan tentang menyalahgunakan kewenangan yang berarti bahwakewenangan dan sebagainya itu tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaanyang semestinya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan ;181e Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur untukdilakukan pembayaran kepada ketua Pokja atauBendahara Pokja, baik dari Undangundang atauPTO (Petunjuk Tekhnis

2010merupakan tugas pokok panitia pengadaan lahan sebagaimana diatur dalamKeppres No. 55 Tahun 1993 bukan tugas dan wewenang Terdakwa selakuPelaku Aktifitas/Pimpinan Kegiatan ;Sedangkan sesuai dengan dengan Surat Pengangkatan Terdakwa selakuPimpinan Proyek/Pemimpin kegiatan/Pelaku Aktifitas tugasnya tidak hanyasebatas meneruskan permohonan pembayaran yang diajukan kepadaTerdakwa dengan membuat Nota Dinas Pembayaran, tetapi tugasTerdakwa lainnya selaku Pimpinan Proyek diantaranya mengadakanpengawasan tekhnis

penilaian Majelis Hakim tidak berhak menilai hasil laporan dariPanitia Pengadaan Lahan yang termuat dalam Daftar Nominatif ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa tugasTerdakwa selaku selaku Pimpinan Proyek/Pemimpin Kegiatan/PelakuAktifitas berdasarkan Surat Pengangkatan Terdakwa tugasnya tidakhanya sebatas meneruskan permohonan pembayaran yang diajukankepada Terdakwa dengan membuat Nota Dinas pembayaran, tetapitugas Terdakwa lainnya selaku Pimpinan Proyek diantaranyamengadakan pengawasan tekhnis

Tapteng Nomor : 600/920.A/PUK/I/2015 tanggal 5Agustus 2015.Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagaiPengawas Lapangan adalah melakukan pengawasan pekerjaansaluran irigasi di lapangan supaya sesuai dengan gambar danvolume pekerjaan, berkordinasi dengan Direksi Tekhnis yaitu Sadr.ADIANSYAH NASUTION, secara hierarki maka Saksibertanggungjawab kepada Direksi Tekhins.Bahwa pedoman saksi ke lapangan melakukan pengawasanberpedoman kepada gambar kerja dan RAB (Rencana AnggaranBiaya).Bahwa

Anggaran Direktorat Jendera Tanaman PanganNomor: IL KPA/SK.310/0/C/12009 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan PenguatanKelembagaan Pertanian Melalui Bantuan Usaha Agribisnis Tanaman Pangan UntukLembaga Yang Mandiri Dan Mengakar Di Masyarakat (LM3) Direktorat Jenderal TanamanPangan Tahun Anggaran 2009.Bahwa benar sesuai pedoman Pontren mengajukan proposal yang diketahui oleh Dinas saatitu yang masuk ke Pusat ada 15 Proposal (Pontren), selanjutnya dilakukan verifikasikelengkapan administrasi oleh Tim Tekhnis

Sekretariat dan dari Sekretariat ada14 Pontren di Kab Sumedang yang layak diberdayakan melalui program LM3, yangditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor : 3355/Kps/OT. 160/9/2009 tanggal 17September 2009.Bahwa benar kriteria yang dinilai baik administrasi maupun teknis sudah tercantumsebagaimana dalam Acuan penilaian/seleksi terhadap proposal LM3 bidang tanaman pangantahun 2009 (sebagaimana copy terlampir), selanjutnya setelah dilakukan penilaian baikterhadap ferifikasi administrasi maupun tekhnis

Polisi EA 2735 HC menurut Penggugat Rekonvensi adalah harta bersamasedangkan menurut Tergugat Rekonvensi 2 unit sepeda Motor Vario EA.2003 HC agardiberikan kepada anak yang bernama Adelita Dwi Kayanti dan Zuamdah Prialesta danbarang ini tidak menjadi obyek sengketa;Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut menurut MajelisHakim dari segi tekhnis hukum pembuktian merupakan pengakuan murni dan menurutpasal 1925 KUH Perdata melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikatdan menentukan

IMAT RUHIMAT sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengantanggal 10 Juli 2012 akan tetapi Saksi tidak ingat tahapan kegiatan desain.Dasar dilakukannya desain tersebut adalah Pedoman Perluasan Sawah dankontrak;Bahwa Saksi tidak pernah melihat RUK yang dibuat oleh PPK Kabupaten yangdiusulkan melalui PPK Propinsi;Bahwa Saksi tidak mengetahui tekhnis pembayaran dilapangan oleh setiapkelompok setelah dana diterima karena sudah menjadi kewenangan dari PPKKabupaten yang bersentuhan langsung dengan kelompok

TTS tahun 2012 antara lain : Ada rekening kelompok; Adaperjanjian kerjasama antara PPK Kab dengan Kelompok; Ada kwitansi Penerima; Ada Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah di setujui oleh KPA; Surat Keputusan PPK Kabuapaten terkait Penetapan Kelompok Tani.Bahwa terkait RUK atau RUKK yang menyusun adalah PPK Kabupatenbersama kelompok dan didampingi oleh tim tekhnis Kabupaten.Bahwa kelompok dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain apabila tidakmampu dikerjakan sendiri secara manual, kembali pada

SUPRIYATNO Bin SARDJIMIN.Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik.Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang SDA dan Energi di Dinas PSDA danESDM Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota SemarangNomor 821.2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014.Bahwa tugas pokok dan fungsi antara lain adalah :1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang sungai danirigasi, energi dan geologi serta konservasi dan eksploitasi SumberDaya

Bahwa setahu saksi, syaratsyarat untuk pencairan dana yang dimintakanpengguna anggaran :1)Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS)yang dimintakan oleh pejabat pelaksanakan tekhnis kegiatan danbendahara pengeluaran.SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh KepalaDinas PSDA dan ESDM.Kwitansi penerima yang ditandatangani oleh penyedia jasa ataspersetujuan KPA selaku PPKom dan bendahara pengeluaranpembantu.Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh KPA selakuPpkom

ROSYID HUDOYO, MT.e Bahwa saksi sebagai Sekretaris Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 2821.2/26/2014tanggal 17 Januari 2014.e Bahwa tugas, pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Dinas adalah :merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina,mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugaskesekretariatan, bidang rekayasa tekhnis, bidang sumberdaya air, energidan geologi, tata air serta peralatan dan pompa.e Bahwa dalam pelaksanaan

.34.900.000.000,00yang berasal dari APBD Kota Semarang.e Bahwa jenisjenis pekerjaannya adalah :Pekerjaan Persiapan.Pekerjaan pembuatan jalan hantar.Pekerjaan Kolam Retensi.Pekerjaan Saluran penghubung (dempel ke kolam retensi).Pekerjaan saluranPekerjaan Mekanical dan Elektrical.Pekerjaan Rumah Pompa.Pekerjaan Rumah Penjaga.Sen oeosp ehPekerjaan lain lain.e Bahwa saksi mulai ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen padatanggal 5 Agustus 2014 sehingga saksi tidak mengetahui mengenai prosespenyusunan spesifikasi tekhnis

Saksi JHON KUSUMA ST, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan April tahun 2006di Dumai dan ditempat pada Dinas Pekerjaan Umum hingga saat ini saksimenjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Kecamatan Sungai Sembilan ;Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk selaku Ketua Panitia lelang berdasarkanSURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM KOTA DUMAI.NOMOR 02 / KPTS / 2012.

MutiaraRupat Consultant tersebut hanya melalui kebijakan dari WAN RAMLI, ST,MT selaku PPK pada Proyek tersebut, sedangkan Terdakwa selaku KetuaPanitia Pengadaan langsung hanya disuruh menandatangani dokumenpenunjukan langsung yang disodorkan oleh Vera yang katanya atassuruhan dari Wan Ramli ;Bahwa secara tekhnis tidak ada dokumen apapun yang dimasukan untukdilakukan evaluasi terhadap PT. Mutiara Rupat Consultant dan CV. ArthaAsri Arsitek pada saat penawaran, jadi PT.

Saksi JHON KUSUMA ST, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan April tahun 2006di Dumai dan ditempat pada Dinas Pekerjaan Umum hingga saat ini saksimenjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Kecamatan Sungai Sembilan ;Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk selaku Ketua Panitia lelang berdasarkanSURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM KOTA DUMAL.NOMOR 02 / KPTS / 2012.

Mutiara RupatConsultant tersebut hanya melalui kebijakan dari WAN RAMLI, ST, MT selakuPPK pada Proyek tersebut, sedangkan Terdakwa selaku Ketua PanitiaPengadaan langsung hanya disuruh menandatangani dokumen penunjukanlangsung yang disodorkan oleh Vera yang katanya atas suruhan dari WanRami ;Bahwa secara tekhnis tidak ada dokumen apapun yang dimasukan untukdilakukan evaluasi terhadap PT. Mutiara Rupat Consultant dan CV. Artha AsriArsitek pada saat penawaran, jadi PT.

Peneliti Kontrak bedasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Solok Selatan Nomor : 640/018/SK/PU/XI2008 bulan November 2008, dengan Ketua Tim yaitusaksi SYAIFUL AKHMAD, B.E.Bahwa tugas dan kewenangan serta tanggung jawabsaksi sebagai anggota Tim Monitoring pada kegiatanpelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan BolaKaki Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten SolokSelatan Tahun Anggaran 2008 adalahO Meneliti gambar gambar perencanaan yang disesuaikanoleh lokasi kerja dan syarat syarat tekhnis

monitoring karena pada tanggal 24 Desember 2008tersebut saksi hanya dimintai menyetir/ sebagaisopir ooleh Syaiful Ahmad.Bahwa benar tugas dan kewenangan' serta tanggungjawab saksi sebagai anggota Tim Monitoring padakegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan LapanganBola Kaki Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten SolokSelatan TA 2008, berdasarkan SK yang dikeluarkanoleh Dinas PU adalah sebagai berikut antara lain:a) Meneliti gambar gambar perencanaan yang disesuaikanoleh lokasi kerja dan syarat syarat tekhnis

Luas 19,1 Hektar ;16Kelompok Tani Dulang Manis Rp.740.400.000, Untuk Luas 40 Hektar ;17Kelompok Tani Makmur Rp.562.750.000, Untuk Luas 25 Hektar ;18Kelompok Tani Kebun Sari Rp.701.575.000, Untuk Luas 32,5 Hektar ;19Kelompok Tani Sekar Wangi Rp.555.300.000, Untuk Luas 30 Hektar ;20Kelompok Tani Sumber Mapan Rp. 647.850.000, Untuk Luas 35 Hektar ;21Kelompok Tani Sumber Makmur Rp. 601.620.000, Untuk Luas 28,9 Hektar ;22Kelompok Tani Totampe Rp. 407.220.000, Untuk Luas 22 Hektar ;Bahwa sesuai petunjuk tekhnis

.555.300.000, Untuk Luas 30 Hektar ;Rp.353.541.000, Untuk Luas 19,1 Hektar ;Rp.740.400.000, Untuk Luas 40 Hektar ;Rp.562.750.000, Untuk Luas 25 Hektar ;Rp.701.575.000, Untuk Luas 32,5 Hektar ;Rp.555.300.000, Untuk Luas 30 Hektar ;Hal. 25 Putusan No. 19/ Pid.Sus /TPK / 2016 / PN.SBY.20Kelompok Tani Sumber Mapan Rp. 647.850.000, Untuk Luas 35 Hektar ;21Kelompok Tani Sumber Makmur Rp. 601.620.000, Untuk Luas 28,9 Hektar ;22Kelompok Tani Totampe Rp. 407.220.000, Untuk Luas 22 Hektar ;Bahwa sesuai petunjuk tekhnis

Buana Usada Alkesindo ;Dari hasil evaluasi kualifikasi kKedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi; Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaituCV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab,PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV.

Buana Usada Alkesindo ;Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi; Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaituCV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab,PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV.

IMAT RUHIMAT sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengantanggal 10 Juli 2012 akan tetapi Saksi tidak ingat tahapan kegiatan desain.Dasar dilakukannya desain tersebut adalah Pedoman Perluasan Sawah dankontrak;Bahwa Saksi tidak pernah melihat RUK yang dibuat oleh PPK Kabupaten yangdiusulkan melalui PPK Propinsi;Bahwa Saksi tidak mengetahui tekhnis pembayaran dilapangan oleh setiapkelompok setelah dana diterima karena sudah menjadi kewenangan dari PPKKabupaten yang bersentuhan langsung dengan kelompok

TTS tahun 2012 antara lain : Ada rekening kelompok; Adaperjanjian kerjasama antara PPK Kab dengan Kelompok; Ada kwitansi Penerima; Ada Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah di setujul oleh KPA; Surat Keputusan PPK Kabuapaten terkait Penetapan Kelompok Tani.Bahwa terkait RUK atau RUKK yang menyusun adalah PPK Kabupatenbersama kelompok dan didampingi oleh tim tekhnis Kabupaten.Bahwa kelompok dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain apabila tidakmampu dikerjakan sendiri secara manual, kembali pada

. :1. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Seleksi Sederhana JasaKonsultasi Paket Pekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan SaranaRSUD, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011.

No. 2772 K/Pid.Sus/2015. 2 (dua) Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ;45. 2 (dua) Lembar Contoh bentuk surat kuasa ;6. 1 (satu) Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis ;7. 1 (satu) Lembar Contoh bentuk daftar pengalaman kerja sejenis 10(sepuluh) tahun terakhir ;oo1 (satu) Lembar Contoh bentuk uraian pengalaman kerja sejenis 10(sepuluh) tahun terakhir ;co1 (satu) Lembar Contoh bentuk tanggapan dan saran terhadapkerangka acuan kerja dan personil/fasilitas pendukung dari PPK ;10.1 (satu) Lembar Contoh

Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng. :1.1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Seleksi Sederhana JasaKonsultasi Paket Pekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan SaranaRSUD, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011.

(satu) bundel asli dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha(Dokumen Kualifikasi) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran2011, Berupa suratsurat :1. 1 (satu) Lembar Undangan pengambilan dokumen pemilihan, Nomor11.h/ULPKONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;25 (dua puluh lima) Lembar Instruksi kepada peserta (IKP) ;3 (tiga) lembar Lembar data pemilinan (LDP) ;2 (dua) Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ;2 (dua) Lembar Contoh bentuk surat kuasa ;1 (satu) Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis

Syahrul Kahiran (ketua tim tekhnis) keterangannya tidak dapatdidengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm) namunketerangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCQ.Halaman 117 dari148 Putusan Nomor : 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL19.20.21.22.23.24.bahwa benar sebelum dilakukan Amandemen , pada tanggal 24 Desember2008 PT.

Syahrul Kahiran (selaku ketua timtekhnis) tidak dapat didengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm)namun keterangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.Menimbang, bahwa Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tidak pernahmembuat surat persetujuan untuk Amandemen Il.Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelismendapatkan

Bengkong Kota Batam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp 180.000,-55. 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara

Bengkong KotaBatam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untukmasingmasing pegawai sebesar Rp 180.000.1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/PengangkatanPejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, di

Bengkong KotaBatam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untukmasingmasing pegawai sebesar Rp 180.000.55.1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/PengangkatanPejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran

Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampaidengan tahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuaidengan spesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yangberlaku, namun pembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimanatersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut Nomor165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal PenyampaianLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran

Syahrul Kahiran (ketua tim tekhnis) keterangannya tidak dapatdidengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm) namunketerangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelumCCO .bahwa benar sebelum dilakukan Amandemen , pada tanggal 24 Desember2008 PT. PP (persero) melalui Ir.

Syahrul Kahiran (selaku ketua timtekhnis) tidak dapat didengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm)namun keterangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCQ.Menimbang, bahwa Amandemen Il terjadi tanggal 07 Desember 2009dengan ditandatangani oleh saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran danrekanan PT. PP Persero Ir.

Bupati Asahan Nomor : 329KES/2012tanggal 25 Oktober 2012;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK dalam PengadaanBarang berupa Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas KesehatanKab Asahan Tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu : Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yangmeliputi:a) Spesifikasi Tekhnis

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PenggunaAnggaran dengan Berita Acara Penyerahan Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran danhambatan pelaksnaan pekerjaankepada PA setiap Triwulan;Halaman 91 dari 191Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiNomor : 88/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn Menyimpan dan menjaga keuntuhan seluruh dokumen pelaksnaanpengadaan barang/jasa.Bahwa saksi tidak ikut menetapkan rencana pelaksanaan pengadaanbarang/jasa yang meliputi ; Spesifikasi Tekhnis

, Harga Perkiraan Sendiri(HPS) serta Rancangan Kontrak, dan saksi menerima hasil tersebut darisaksi IBNU ALFI,SKM melalui stafnya SOFYAN, dan saksi menerimaRancangan Kontrak, HPS dan Spesifikasi Tekhnis sudah dalam bentuk jadi.Selanjutnya saksi membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa untukpelaksanaan paket pengerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan danKB dengan nomor : 107/PPK/DINKESAS/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012;Bahwa saksi menandatangani kontrak/Surat Perjanjian nomor124/DINKESAS

dengan SK BupatiAceh Utara Nomor 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentangPerubahan Atas Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM,Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah SakitUmum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas PerbantuanAPBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tersebut dalam SK Bupati adalahsebagai berikut : Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;> Spesifikasi tekhnis

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;> Spesifikasi tekhnis barang / jasa.> Harga Perkiraan Sendiri (HPS).> Rancangan Kontrak.. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;Menandatangani kontrak;. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;> oOo Qaosn&Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaPA/KPA;g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPAdengan berita acara penyerahan;h.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3. Rancangan Kontrak.. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;Menandatangani kontrak;. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;> Oo aQo0ondMelaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaPA/KPA;g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPAdengan berita acara penyerahan;Hal. 36 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016h.