Saksi LA ODE NTATA, S.IP;Bahwa sejak tahun 1985 Saksi sudah tinggal di Wamponiki dan pada Oktober1997 sampai dengan tahun 2005 Saksi menjadi lurah;Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yangterletak di Lampogu yang mana diatas tanah tersebut ada rumah jabatan Camat;Bahwa ketika Saksi menjadi Lurah Wamponiki pernah membuat surat keterangansebelum diterbitkan sertifikat tepatnya pada tahun 2001 dimana Saksi buatberdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan

nen nn ee Bahwa, Saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di BadanKepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang; Bahwa, Saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di BadanKepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang sejak tahun 2017; Bahwa, Saksi bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kabupaten Pemalang sebagai Analisis dan Perencanaan; Bahwa, tugas pokok Saksi sebagai analisis dan perencanaanyaitu. melakukan pemetaan terhadap pegawai termasuk analisiskebutuhan pegawai, mengusulkan formasi ke Menpan

Teguran Lisan Harus berbentuk SK, berbentuk SK Tertulis bukan hanya omongan.Sebelum diberhentikan harus ada Pembinaan,Sanksi Terberat adalah Terakhir.Ada Surat Edaran dari MENPAN Bahwa Anggota Gafatar bisa dipekerjakankembali Surat Edaran, untuk mengisi Kekosongan Hukum, mengikat tentangAdminisrasi Kepegawaian.Tentang Bukti T1,2,3,5 mengenai Surat Panggilan Bukti tersebut MemenuhiProsedur Pemanggilan dilakukan tiga kali dan harus ada tanda terimanya.Halaman 33 dari 53 halaman.

., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 29 Putusan Perkara No. 47/G/2019/PTUN.Mks.Bahwa saksi bekerja di BKPSDM sejak Tahun 2017 di BidangPembinaan yang sebelumnya Bidang Hukum dan Perundangundangan;Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat tanggal 30April 2019;Bahwa saksi memproses Penggugat sejak adanya Rakor SekdaSeluruh Indonesia di Jakarta atas undangan Menpan;Bahwa hasil Rakor di Jakarta adanya temuan KPK + 2000 PNSyang telah terbukti melakukan tindak

telah menghalanghalangi Penggugat untukmemperoleh Putusan Bapek tersebut, sehingga pada tanggal 16 Juni 2013Penggugat mengirimkan surat pengaduan kepada Presiden RepublikIndonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat DeputiPengaduan Masyarakat SETNEG nomor : B.1977/Kemensetneg/D3/SR.04.08/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 ( Bukti P 8 ), kepadaHalaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/201410.11.Inspektorat Propinsi Jawa Timur dan Bupati Malang yang tembusannyaditujukan kepada MenPAN

Bukti T 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Rapat/Pertemuan tentang Tindak Lanjut Surat Menpan RB(PTDH), tanggal 18 April 2019; 15. Bukti T15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat tentangtindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 18 April 2019;16.

Bahwa mekanisme perekrutan CPNS pada tahun 2014 dimana prosespengadaan PNS tahun 2014 diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional(Panselnas) yang dibentuk berdasarkan Keputusan KementerianPemberdayaan Aparatur Negara yang didalamnya terdapat instansi terkaitseperti BKN Rl, MENPAN dan instansi terkait lainnya, dari pendaftaranPNS melalui Online dengan menggunakan Web resmi dari Panselnas,setelah sampai pada seleksi administrasi diserahkan kepada instansi terkait24tempat yang bersangkutan melamar

Garut;Update Data di Aplikasi eformasi Menpan RB;Membuat Kajian tentang Mutasi PNS se Kabupaten Garut;Mengcopy Barcode secara System dan Mencetak Formasi;o 29 5Dan Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Pimpinan;Halaman 6 dari 110 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/TPK / 2018/PN.BdgBahwa Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas KesehatanKabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2018 melakukan alih status dari CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap149 (seratus empat puluh Sembilan

Garut;Update Data di Aplikasi eformasi Menpan RB;Membuat Kajian tentang Mutasi PNS se Kabupaten Garut;Mengcopy Barcode secara System dan Mencetak Formasi;o 29 5Dan Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Pimpinan;Bahwa Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas KesehatanKabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2018 melakukan alih status dari CalonHalaman 12 dari 110 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/TPK / 201 8/PN.BdgPegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap149 (seratus empat puluh

Garut;Update Data di Aplikasi eformasi Menpan RB;Membuat Kajian tentang Mutasi PNS se Kabupaten Garut;Mengcopy Barcode secara System dan Mencetak Formasi;o 29 5Dan Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Pimpinan;Bahwa Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas KesehatanKabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2018 melakukan alih status dari CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap149 (seratus empat puluh Sembilan) orang bidan.Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus

DPPKAD;Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini masalah penerimaanCPNS TA 2014 di Kabupaten Musi Rawas Utara;Bahwa saksi ada mengurus tes CPNS Kabupaten Musi Rawas Utara TahunAnggaran 2014 minta tolong diluluskan dengan terdakwa karena saksi yakinterdakwa bisa membantu karena terdakwa pernah menjabat sebagai KepalaBagian Kepegawaian dan saksi percaya kalau terdakwa ada jalannya;Bahwa Terdakwa tidak ada wewenang untuk meluluskan CPNS, yangberwenang untuk meluluskan CPNS adalah MENPAN

penerimaan CPNS Kabupaten Musi Rawas Utara formasi tahun 2014pendaftarannya dilakukan secara manual untuk seleksi administras1;Bahwa nomor pendaftaran peserta tes CPNS Kabupaten Musi Rawas Utaraformasi tahun 2014 diberikan kepada peserta setelah memenuhi semuapersyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagai peserta ujian;Bahwa nomor pndaftaran peserta tes CPNS Kabupaten Musi Rawas utaratersebut dapat dari Kementrian Pendayaan Aparatur Negara karena penerimaanPNS seluruh Indonesia sekarang dikerjakan oleh MENPAN

Musi Rawas Utara, yaitu membantu Bupati dalamBidang Kepegawaian, seperti, Kenaikan Pangkat, Berkala, Pensiun, Pendidikandan Pelatihan, serta Penerimaan CPNS;Bahwa pada tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September2014, selama 20 (dua puluh hari) kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten MusiRawas Utara ada melakukan penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil),berdasarkan SK dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (Menpan dan RB);Bahwa jumlah peserta yang mengikuti

Cirebon, data di kirimkan melaluiMenpan untuk mendapatkan penetapan Formasi, setelahnya di tetapkanFormasi oleh Menpan Pihak BKD Kab.Cirebon mengumumkanpelaksanaan seleksi berdasarkan Formasi yang ditetapkan oleh Menpanlalu peserta yang berminat bisa mendaftarkan secara Online dan bagipeserta yang sudah memenuhi Syarat maka akan mendapatkan kartuPeserta Tes;Bahwa di bulan Maret 2010 Pemerintah Kab.Cirebon tidak adamengeluarkan SK CPNS atas nama WIWIN HARYATI, WAWANKARYANTO, SUSANTI KODARIA, dan Saudari

Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana.3) Keputusan Bersama Mendagri Nomor 182/6497/SJ, Menpan RBNomor 15 Tahun 2018, dan BKN Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yangtelan dijatuhi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan

Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menpan dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara No.182/6597/S No.15 Tahun 2018No.153/KEP/2018.315.

Jadi ketika seorangmelakukan suatu tindak pidana terkait dengan kejahatan jabatan publikmisalnya harus diduga termasuk pelanggaran di dalan kejahatan jabatan.tu yang dimaksud dengan Pasal 87 ayat 4 huruf b;Bahwa surat edaran bersama antara Mendagri, Menpan dan RB danKepala BKN (bukti T2), dasar pembentukan SKB tersebut, Jadi sejakadanya UU Nomor 5 Tahun 2014 ini, pemerintah menginginkan PNS yangterlibat tindak pidana korupsi dan seiring berjalannya waktu ini tahun 2014sampai 2018 itu ada data yang

Kemudian pembinaan pegawai yang ada di kementerianpusat ada di Menpan sehingga kami berupaya melakukan dan menyusunkerja sama ini agar semua PNS yang sudah memiliki in kracht terhadapputusan tipikor ini harus diberhentikan paling lambat pada akhir Desember2018.

.: Jalan Kampung Sawah Pangkalan 56, Halim,Jakarta Timur, atau depan Menpan Ratu PlazaJakarta.: Islam.:Pengamen dan joki three in one, Blok MJakarta Selatan; SUMIYATI Alias SUMI: Cengkareng:21 tahun 4 Januari 1995: Perempuan: Indonesia.: Jalan Kampung Sawah No. 56 Halim, CipinangHal 1 dari 41 Putusan No. 718/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.selBesar, Jakarta Timur.Agama : Islam.Pekerjaan : Penjual bunga dan tisu di jalanPendidikan oePara Terdakwa didampingi Penasehat Hukum 1.

Bahwa surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.2752827/52 tanggal 2l September 2011, merupakan tindaklanjut surat Menpan dimaksud di atas, yang memberikan petunjukkepada Bupati Kubu Raya untuk melakukan langkahlangkah dalamrangka penyelesaian seleksi CPNS Kabupaten Kubu Raya Tahun2010.;c. Bahwa penjelasan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b diatas tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 9 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

danTergugat II mengajukan bukti berupa fotokopi surat surat bermeterai cukup dan telahdiberi tanda T I.1 / TU.1 sampai dengan TI.20 / TI.20 dan telah pula dicocokkandengan aslinya, yaitu sebagai berikut;Is74T.LU1 Surat Nomor : S6519/PB2011 tanggal 7 Juli 2011 (fhoto copysesuai dengan aslinya) ;T.LU2 Surat Nomor : S1170/WPB.07/KP.0121/2011 tanggal 13 Juli 2011(fhoto copy sesuai dengan aslinya) ;T.L.I3 Surat Nomor 197/SEK/01/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 (fhoto copysesuai dengan aslinya) ;T.LII4 Surat MENPAN

T.LII5 Surat MENPAN RI Nomor : B/1338/M.PANRB/5/2011 tanggal 24Mei 2011 (fhoto copy sesuai dengan aslinya) ;6. T.I.I6 Surat Nomor : 096/KMA/HK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011(fhoto copy sesuai dengan aslinya) ;7. T.LI7a Peraturan Presiden RI No.85 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember2010 (fhoto copy dari fhoto copy) ;T.LII7b Keputusan Presiden No 64 Tahun 2002 tanggal 31 Agustus 2002(fhoto copy dari fhoto copy) ;8.

Hal.35 dari 52 hal.Kreditnya, terkait dengan apabaila seorang auditor tidak dapatmengumpulkan angka kredit, sehingga harus dilalui prosedursebagaimana Peraturan Menpan dimaksud.d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat angka 17tidak beralasan dan harus ditolak.7.

Bulukumba mengusulkanalokasi formasi CPNS ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dansetelah disetujui maka dilaksanakan seleksi dengan tahapan pengumuman,kwalifikasi pendidikan dan jabatan, tes tertulis lalu pemeriksaan lembar jawaban(LJK) dari pelamar sampai ada hasil nilai tertinggi dari masingmasing kwlifikasipendidikan dan jabatan ;Bahwa untuk CPNS tenaga honorer syaratsyarat nya adalah ;e Tenaga honorer berusia 35 tahun, masa kerja satu tahun sampai lima tahun,e Tenaga honorer berusia

hubungankeluarga sebagai isteri dari Terdakwa III serta Terdakwa sebagai kakakipar saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga terhadap TerdakwaN; Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Yunika Saidi: Bahwa Yunika Saidi mendaftar sebagai CPNS periode 2014 2015 diPemda Pohuwato; Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan bantuan kelulusanpenerimaan CPNS, melalui jalur kebijakan dengan membayar sebesarRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah); Bahwa bantuan kelulusan tersebut karena suami Terdakwa mempunyaiteman di Menpan

Pusat dan BKN Regional 11Manado, konsultasi dilakukan terkain dengan proses pemberhentianPenggugat, karena Penggugat sudah lama berdinas di KabupatenGorontalo;ada surat dari BKN, kemudian saksi berkonsultasi ke BKN;Surat BKN dalam lampirannya sudah ada nama yang harusdiberhentikan, dan PPK diberi waktu Sampai dengan Desember 2018dan apabila Bupati tidak melakukan pemberhentian akan mendapatsanksi dari BKN;dasar pemberhentian Penggugat adalah surat Keputusan bersamayaitu SK Menteri dalam Negeri, SK Menpan