Ditemukan 6228 data
124 — 9
Bahwa Tergugat Il sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Bersama a quotelah melakukan proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administrasi dandokumen tekhnis.6. Bahwa hingga kini menara telekomunikasi tersebut masih laik fungsi bangunanmenara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikutiketentuan peraturan perundangundangan bangunan gedung dan tata ruang.7.
105 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan tidak tunduk pada hukum perseorangan.Bahwa menurut hukum Formil dan Materiil ditinjau dari dasar hukumdan tekhnis Yuridis, bahwa Akta PPAT No. 98/IV/87 dan Akta PPATNo. 99/IV/87, tertanggal 9 April 1987 adalah akta PPAT yang SAH danBERKEKUATAN HUKUM mengikat yang tidak pernah di batalkanpada amar Putusan berkekuatan Hukum Tetap ,Pengadilan Tinggi DKINo. 497/PDT/1988 /PT. DKI.
1237 — 898 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari. Terdakwa didakwa menerima dana tambahan atas pengadaan sarana dan prasarana yang ... [Selengkapnya]
PapuaBarat) dengan Surat Nomor 10/PT.CBS/PAK/2009 yang ditujukan kePejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Satuan kerja Dinas PekerjaanUmum Provinsi Papua Perkara (vide Bukti T6), menyampaikankesimpulan sebagai berikut:Berdasarkan surat bapak Nomor 622/254I/PUBM/2009 tanggal 17Februari 2009 tentang penelitian dan evaluasi di lapangan kamiberkesimpulan perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan agarpelaksanaan kegiatan dapat berhasil sesuai kebutuhan lapangan;Bahwa kesimpulan tersebut kemudian pada tanggal
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
179 — 97
Menimbang bahwa berkaitan dengan keberatan pertama mengenaiperilaku Hakim Ketua Majelis dalam proses persidangan, Majelis Hakim TipikorTingkat Banding berpendapat pemeriksaan atas perilaku hakim merupakankompetensi dari Pejabat yang memiliki otoritas melakukan pengawasanterhadap perilaku hakim, dan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding hanya akanmemberikan tanggapan sebatas berkaitan dengan substansi materi perkara ;Menimbang bahwa mengenai keberatan kedua, yang pada intinyamempermasalahkan persoalan tekhnis
1.I GUSTI AGUNG SUADNYANA, S.Skar
2.I NYOMAN KANTOR WIRAWAN
Tergugat:
1.I NYOMAN PUJA WAISNAWA
2.I GUSTI AGUNG GDE DHARMADA SH
3.I GUSTI MADE TOYA
4.I MADE ARSANA
136 — 101
Pararem Penepas Wicara yaitu Pararem yang merupakanputusan penyelesaian perkara adat/wicara; Jadi suatu Pararem adalah semacam Peraturan Tekhnis Operasionaldari AwigAwig suatu Desa Adat yang harus dan wajib disuratkan ( harustertulis ) yang dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat dan mulaiberlaku sejak diumumkan didalam Paruman Paruman*;5.
44 — 10
HASAN RIYADIsebagai pembantu Penanggung jawab, HARIYANTO WAHYUDJATMIKO sebagai pengendali Tekhnis saya Ketua Tim dan ADIATMABUDI RAHMAWAN sebagai Anggota Tim.Setelah surat tugas terbit kami meminta dokumendokumen yangdiperlukan seperti BAP, DIPA, SK, Instrumen, Laporan Kamajuan Fisik,Kuitansi, Panduan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan PerpustakaanSekolah Dasar Tahun 2013, cetak rekening, dsb kepada penyidik.Seterusnya atas bukti atau dokumendokumen tersebut kami analisis danjika masih terdapat kekurangan
181 — 95
olehkarenanya terhadap Terdakwa Heri Ismuwardana dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan; belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa berisikeberatankeberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:5253e Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bandinghanya untuk memenuhi petunjuk tekhnis
48 — 13
Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008dan Lampirannya telah menetapkan saksi Any Prihantarisebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRDKabupaten Malang Tahun Anggaran 2008;e Bahwa untuk melaksanakan DPA SKPD Sekretariat DPRDKabupaten Malang Tahun Anggaran 2008 berkaitan denganPengadaan Barang dan Jasa, antara lainPengadaan, ...........Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer saksi ANY PRIHANTARI selakuPengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), TimPengadaan, Pejabat Pelaksana Tekhnis
50 — 8
ataupidana atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduhmelakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak;Menimbang, bahwa dalam hal menilai kepribadian kedua pihak, Majelisberpendapat ketika hukum harus berhadapan dengan dua atau lebih pilihandan kenyataan, maka kecenderungan logika hukumNya danpilihanNyaadalah, siapa diantara subjek hukum tersebut yang memenuhi aspeknormative dan terlebihlebih jika didukung dan ditambah dengan karakterpersonal adanya kemampuan tekhnis
76 — 69
Keterangan Saksi MOCHAMMAD ADIWIDODO : Bahwa dalam Proyek Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang saksiditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTk); Bahwa lokasi kegiatan tempatkan di Desa Panambuang karena dilokasitersebut telah terbentuk Kelompok Tani Tunas Pangan Amamoi; Bahwa untuk kegiatan dalam proyek tersebut ditunjuk kKelompok Tani TunasPangan Amamoi berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Halmahera Selatan; Bahwa pernah ada pertemuan antara Bambang
122 — 22
Agung Bogor Persada; (copy)1 (satu) lembar Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal14 Mei 2014; (Copy)1 (satu) lembar surat Pernyataan Mematuhi Ketentuan Tekhnis danmenanggung Resiko Konstruksi Bangunan; (copy)3 (tiga) lembar surat Hasil Penilaian Analisis Dampak Lalu LintasHotel ART MARRIOTT dari Kepala Dinas Lalu Lintas Dan AngkutanJalan Kota Bogor Nomor: 503/194Lalin tanggal 27 Februari 2014dan tiga lembar lampiran gambar; (copy)2 (dua) lembar surat Rekomendasi atas UKLUPL KegiatanPembangunan
165 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2). Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kayu olahan baik jati maupunnon jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor;(3).
174 — 425 — Berkekuatan Hukum Tetap
(selanjutnyadisebut sebagai Tim Pemeriksa);14.Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut diatas, maka pada hariJumat, tanggal 8 April 2016 Tim Pemeriksa mulai melakukanrangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kinerja UPCA Kota Jambidengan mendatangi kantor PENGGUGAT tanpa didahului denganserangkaian prosedur pendahuluan sebelum dimulainya pemeriksaanterhadap Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Kota Jambi khususnyaUPCA kota Jambi, sebagaimana diatur di dalam ketentuanPerundangUndangan tentang Standar Pemeriksaan
Terbanding/Penggugat : Mansur, S
Turut Terbanding/Tergugat II : Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
182 — 105
pimpinanUKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau pejabat yang berwenanglainnya;Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelahpengumuman pemenang;Pokja Pemilinan wajib memberikan jawaban secara elektronik atassemua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhirmasa sanggah;.Apabila sanggah dinyatakan benar Pokja Pemilihan menyatakantender gagal;Sanggahan dianggap sebagai pengaduan dalam hal : Sanggahandisampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline), kecuali dalamkeadaan kahar atau gangguan tekhnis
63 — 32
HAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.Adapun tugas kewajiban dan wewenang saksi SUHARMUN, ST Bin M.YASID (Alm) selaku PPTK adalah sbb :a.b.Gid.PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaanPengguna Anggaran (PA).Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuaiketentuan peraturan
172 — 78
syarat sebagai LPKSMuntuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentinganperlindungan konsumen"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga SwadayaMasyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentinganmasyarakat "Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Nomor 65/Padt.G/2019/PN Bpp"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
100 — 38
./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan PemegangKekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tekhnis,Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa BeringinJaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran2015, bersamasama dengan EDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) selakuKetua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga SukaDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya
AFIF AMRULLAH
Tergugat:
BUPATI PAMEKASAN
Intervensi:
Asyâ Ari
167 — 165
Put.11/G/2020/PTUNSBYserentak di Kabupaten Pamekasan, termasuk di Desa PamorohKecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2019;Bahwa sebagai Kabid Pemdes di Dinas DPMD dan juga sebagai bagiandari Panitia Pilkades tingkat Kabupaten, Saksi menjalankan tugas dantanggung jawab terhadap proses pelaksanaan Pilkades dari awal sampaiakhir, seperti sosialisasi Regulasi, tekhnis pelaksanaan sebagaimanaketentuan Regulasi, serta jadwal dan hari pelaksanaan (hari H) PemilihanKepala Desa secara Serentak di Kabupaten
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PERMATA,Tbk CABANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS GUNAWAN,SH.M.Kn
Terbanding/Tergugat III : PT. BALAI LELANG PRATAMA
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
130 — 77
menurut penilaian Majelis Hakim YLPKKalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukangugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku Il Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan PeradilanMahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkanOrganisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapatmengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat "Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
57 — 24
Amrul Wajidi SPd;Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan : Drs. H.
Amrul Wajidi, S.Pd;= Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) : terdakwa Drs.H. MuhammadNizamuddin, MSc ;=" Bendahara Pengeluaran : saksi.
HSU adalah := Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : saksi;" Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) : terdakwa Drs.H.