Ditemukan 520 data
144 — 12
Tentang Perlawanan Para Pelawan Kabur atau Tidak jelas,Menurut Terlawan terdapat dalil yang saling kontradiktif atau datil yangbertentangan satu samalain dalam Surat Perlawanannya, Para Pelawan intinyameminta Penundaan pelaksanaan Eksekusi, " Para Terlawan berdasarkanPenetapan ini telah melaksanakan sita eksekusi riil pada tanggal 24 Junl 2014 dhi.Jurusita telah membacakan isi Penetapan dilapangan dst " dilain pihak jugamengatakan" eksekusi yang dllakukan pada tanggal 24 Juni 2014 batal dem.hukum
1.Nyonya SUHARTINAH.
2.RETNO YULIASTUTI
3.INTAN RAHAYU NURHIDAYAH
Tergugat:
1.Nyonya NORA LAKSONO
2.ANDREW RAHARJO
3.ALBERT YANUAR RAHARJO
4.Nyonya RODIYAH
5.TRI AGUS HERYONO, SH
6.AZIS ZAMKARIM
7.PT BANK UOB INDONESIA, Tbk. cq. PT. BANK UOB INDONESIA, Tbk. Cabang Yogyakarta
Turut Tergugat:
EKO SETYO NUGROHO
220 — 599
Bahwa Tergugat VII tidak akan menanggapi seluruhdalil gugatan ParaPenggugat tetapi hanya akanmenanggapi dalil gugatan yang ada kaitannya denganTergugat VII yaitu pada posita gugatan No.8 dan 9, sehinggaterhadap datil ,gugatan selain dan selebihnya T ergugat VIImenyerahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sesualfakta persidangan.Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Smn4.
165 — 105
EKSEPSIMENGENAI OBSCUUR LIBELBahwa terhadap datil gugatan Penggugat secara hukum telahmengandung obscuur libel yang antara lain sebagai berikut :a. TIDAK JELAS DASAR HUKUM DALIL GUGATAN.e Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 1 yangmenyatakan:Bahwa Penggugat seiak tahun 1961 telah menguasai sebidangtanah seluas 1.586 M?
SUWANDY HADISURJA
Tergugat:
HELDA WATI SALIM
58 — 28
Bahwa Tergugat Ill menolak datil Penggugat yang menyatakanbahwa Tergugat Ill tidak dapat menunjukan suratsurat asiliHal.53 dari98 hal Putusan Nomor :541/Pdt.G/2016/PN. Jkt.
Pembanding/Penggugat II : Jo Mei Ling Diwakili Oleh : Victor S Quartia SH
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintahan Republik Indonesia cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
Terbanding/Tergugat V : Geerthe Suriany Lala' AR, SH.,
Terbanding/Tergugat III : Pandji Wiradi
Terbanding/Tergugat I : Ika Wariyanti
Terbanding/Tergugat XII : Pemerintahan Republik Indonesia cq. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya
Terbanding/Tergugat X : Sutrisno
Terbanding/Tergugat VIII : Kuswandi Sudarga
Terbanding/Tergugat VI : PT. Duta Balai Lelang
Terbanding/Tergugat IV : David Effe
54 — 49
Bahwa. dalil datil para Penggugat dalam posita gugatanselanjutnya tidak ditanggapi oleh Tergugat IV dan akan menanggapiyang berhubungan dengan tugas dan kewajiban Tergugat IV sebagaiNotaris/PPAT ;Halaman 92 dari 119 Perkara Nomor 379/PDT/2017/PT SBY12.
643 — 524
., "Datil yang dapat diajukan oleh Penggugat adalahbahwa bank telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM atauBERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN atau BERTENTANGAN DENGANKEADILAN atau BERTENTANGAN DENGAN ASAS TITIKAD BAIK Padahalaman 114 datam Buku tersebut di atas, Dr Sutan Remy Sjadeini, S.H.menyampaikan Putusan Perkara yang terdaftar pada Pergadilan NegeriJakarta Selatan dengan No. 209/JS/1983 dan pada Pengadilan Tinggi Jakartadengan No. 334/Pdt/I989/PT DKI dimana dalam perkara tersebut, MajelisHakim berpendapat
103 — 39
resikonya, Penggugat bersedia membantu Tergugat karena Tergugat mengalami kesuliatan penyediaan modal untukbeberapa proyek usabanya ; 10.Bahwa dalil Para Penggugat dalam posit nomor 10 dan 11 menunjukkan11bahwa Penggugat tidak daham keadaan telrpaksa atau dipaksakansebab Penggugat yang menerima fasilitas Kredit sebesar Rp.1.462.000.000, (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta rupiah)kemudian Penggugat sendiri yang mentransfer selurun uang yang diterimanya tersebut kepada Tergugat ;.Bahwa. dalil datil
124 — 77
Bahwa tanah sengketa yang disengketakan oleh Para Penggugatyang terdiri dari 5 (lima) bidang tanah dengan luas keseluruhan24.050 m2 sangat tidak jetas, tidak terang dan kabur baik mengenailetak maupun batasbatas tanah tersebut.Para Penggugat dalam datil gugatannya angka 2 (dua) point 1sampai dengan point 5 hanya menyebutkan tanahtanah tersebutterletak di Pasedahan Abian Tampaksiring tanoa menjelaskan desa,kecamatan dan kabupaten tempat tanah sengketa tersebutsehingga letak tanah sengketa tidak jetas
104 — 10
Bahwa hathat yang dikemukakan datam eksepsisebagaimana tersebut di atasmenjadi satu kesatuan/ bagiandan menjadi datil puta dari pokok perkara ini;2. Bahwa sebagaimana datam eksepsi di atas bahwa ditariknyaTERGUGAT VIII datam gugatan aquo dihubungkan ataspembuatan akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak No. 16tanggal 19 September 2013;3.
215 — 84
dengan Tergugat danselanjutnya dengan mantab dan tegas menyatakan bahwa bagian Positamengenai tuduhan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terurai dalamposita 20 halaman 10 Surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 4 Februari2014 adalah bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya sehingga patutuntuk ditolak dan dikesampingkan.7110, Bahwa, terhadap bagian Posita mengenai upaya hukum dari Penggugatsebagaimana terurai dalam posita angka 22 halaman 11 sampai denganposita angka 24 halaman 11.Bahwa terhadap datil
CUT BETTY, M. Pd. BINTI T. M. DAUD GADE
Tergugat:
1.Ir. Teuku Teddy Bin H. T. Aziz
2.Cut Nilawati Binti H. T. Aziz
3.Ir. Cut Erlyna Binti H. T. Aziz
4.Cut Ely, SE Binti H. T. Aziz
5.Cut Nova Nandaria Binti H. T. Aziz
6.Cut Natalia, Binti H. T. Aziz
7.Teuku Putra, S. Bin H. T. Aziz
8.Teuku Muda Bin H. T. Aziz
Turut Tergugat:
Teuku Johan Bin T. Raja Usman
160 — 31
Halaman 35 dari 143 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2018/MS.Jthdibebankan, pada hartaistri.Tentang Dasar Hukum Datil Gugatan Tidak Jelas1. Bahwa = Penggugat menolak dengan tegas dalildalil yangdisampaikan oleh Para Tergugat sepanjang tida.k diakui langsungkebenarannya oleh Penggugat.2. Bahwa dasar hukum gugatan sangat jelas hal tersebut terlihatdalam posita gugatan Penggugat yang menguraikan sejak awalkronologis pernikahan Penggugat dengan alm.H.T.AzizBin Raja Usmanpada tahun 2004.
RIDWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.PUJI ASTUTI
2.RONALD HOTMAN SITORUS
215 — 113
Bahwa terhadap datil Gugatan Penggugat Romawi VPerihal posita point 5 sampai point 9 setelah Tergugat cermati denganseksarra dalildalil Penggugat tersebut lebin menitik beratkan padaperaturan perundang undangan yang dilanggar oleh Tergugatsehubungan dengan proses penerbitan 5 Sertifikat Hak Milik yang kinmenjadi obyek seagketa dalam gugatan Aquo yang tidak sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku.a.
80 — 46
Bahwa tanah sengketa yang disengketakan olehPara Penggugat yang terdiri dari 5 (lima) bidangtanah dengan luas keseluruhan 24.050 m2 sangattidak jetas, tidak terang dan kabur baik mengenailetak maupun batasbatas tanah tersebut.Para Penggugat dalam datil gugatannya angka 2 (dua) point1 sampai dengan point 5 hanya menyebutkan tanahtanahtersebut terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring tanpamenjelaskan desa, kecamatan dan kabupaten tempat tanahsengketa tersebut sehingga letak tanah sengketa tidakjetas
215 — 81
, jadi tidak perlu melakukan perjanjian dengan pihak manapun;Termasuk pula datil Penggugat Intervensi datam Posita point 19, untuk apaPenggugat Intervensi membuat Perjanjian tertanggat 6 mei 2017 denganTergugat Intervensi 6, jika sejak awal YAKIN bahwa tanah a quo jelas adalahmiliknya dan tidak pernah dijual atau dialihkan maupun dikerjasamakan, halinisungguh telah membuktikan ada keraguan yang dilakukan oeh PenggugatIntervensi terhadap kebenaran yang sesungguhnya diketahuinya terhadaplokasi a quoBahwa
114 — 26
DALAM POKOK PERKARA 189 1901901.Bahwa Tergugat VI menolak seluruh datil dalil gugatan ataukeberatan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VIkecuali terhadap hat hat yang diakui kebenarannya dan mohonsegalah hat yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atassebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalampokok perkara ini.. Bahwa Tergugat VI di dalam menerbitkan Sertipikat HGB No. 11tanggal 381988, gambar situasi tanggal 2761988, No. 524/1988,luas 219.260 M2.
201 — 303
Program RSUD Kabupaten Sumedang, saksi hanyamelaksanakan kegiatan pengadaan alatalat kedokteran RSUD kabupatenSumedang setelah mendapat Surat Keputuan Bupati Sumedang tentangPenetapan Pengelolaan Bantuan Keuangan DPIPD (Dana PenguatanInfrastruktur dan Prasarana Daerah) untuk kegiatan peningkatan saranadan prasarana RSUD Kabupaten Sumedang TA. 2010 serta mengacupada DPA (Dukumen Pekasanaan Anggaran) yang telah ditetapkan; Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara datil apa saja yang diajukandalam
121 — 37
Program RSUD Kabupaten Sumedang, saksihanya melaksanakankegiatan pengadaan alatalat kedokteran RSUD kabupaten Sumedangsetelah mendapat Surat Keputuan Bupati Sumedang tentang PenetapanPengelolaan Bantuan Keuangan DPIPD (Dana Penguatan Infrastrukturdan Prasarana Daerah) untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasaranaRSUD Kabupaten Sumedang TA. 2010 serta mengacu pada DPA(Dukumen Pekasanaan Anggaran) yang telah ditetapkan;Bahwa saksi tidak mengetahui secara datil apa saja yang diajukan dalamproposal
133 — 36
Program RSUD Kabupaten Sumedang, saksihanya melaksanakankegiatan pengadaan alatalat kedokteran RSUD kabupaten Sumedangsetelah mendapat Surat Keputuan Bupati Sumedang tentang PenetapanPengelolaan Bantuan Keuangan DPIPD (Dana Penguatan Infrastrukturdan Prasarana Daerah) untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasaranaRSUD Kabupaten Sumedang TA. 2010 serta mengacu pada DPA(Dukumen Pekasanaan Anggaran) yang telah ditetapkan;Bahwa saksi tidak mengetahui secara datil apa saja yang diajukan dalamproposal
631 — 331
Dati IIIndragiri Hulu, Propinsi Datil Riau. 17 Desember 2014.1 (satu) lembar Surat Kementrian Negara Lingkungan HidupNomor : B4526/Dep.IV4/LH/06/2009 perihal PenyampaianSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tanggal 16 Juni2009 beserta 6 (enam) lembar Keputusan MenteriLingkungan Hidup Nomor : 250 Tahun 2009 tentang IzinPenyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PTKencana Amal Tani.17 Desember 2014.1 (satu) lembar Surat Departemen Kehutanan danPerkebunan Badan Planologi Kehutanan dan PerkebunanPusat
179 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.655 K/Pid.Sus/2010Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 1999tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berlaku padaDepartemen Kehakiman RI sebagaimana diubah dengem PeraturanPemerintah Nomor : 87 Tahun 2000 bahwa tarif PNBK serbesar Rp.200.000,adalah meliputi kegiatan pengesahan Akta Pendirian atau persetujuan ataulaporan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas per akta akan tetapidengan datil membayar akses fee SISMINBAKUM, oleh Terdakwa bersamadengan