Ditemukan 532 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-06-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 129/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 8 Nopember 2017 — NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E ; DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
16677
  • dalam kekuasaan legeslatif ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Aparatur Sipil Negara, anggotaDPD, DPR bahkan Presiden adalah merupakan pejabat negara ;Bahwa selain Aparatur Sipil Negara pejabat negara dapat membuatKeputusan Tata Usaha Negara, dari sumber yang sama dapat membuatdua produk, produk hukum yang bersifat regeling dan beschikking ;Bahwa Anggota DPD diangkat oleh Presiden dengan keputusan Presiden,tetapi kalau pimpinan DPD tidak diangkat oleh Presiden, tapi diresmikanoleh keputusan DPD ;Bahwa untur
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
389389
  • KeberataVI;Menimbang, bahwa bukti B9,bukti C30,Bukti C34, ternyata diperoleh faktadisepakati untuk mengatur atau menentukan pemenang tender yang juga dilakukan dengancara Pemohon Keberatan V, telah meluluskan Pemohon Keberatan XI meskipun tidakmemiliki Angka Pengenal Import (API) padahal hal tersebut dipersyaratkan oleh Panitia;137Menimbang, bahwa dari Bukti B3,bukti B9,bukti B27, Bukti B29, Bukti B32, buktiB34, BUKTI B46, Buti B42 dan bukti C9 temyata dalam tahap pelaksanaan pengadaandiperoleh fakta untur
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — HERU MALIKSJAH
12385 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Taspen(Persero) Kantor Pusat, yang pada intinya mengatur bahwa kewenanganDirektur Utama untur mengotorisir investasi tidak langsung dalam bentukdeposito dan sejenisnya pada Bank di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah);Dalam melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksjan untukmenempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun BalaiPustaka, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2006 Saksi Mettius Nehrirmembuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 110614062006,Hal. 5 dari
Putus : 09-02-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — ESPN STAR SPORTS (“ESS”), dk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
5821198 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada akhir tahun 2006, The Football Association Premier League Limited("FAPL") menyelenggarakan tender terbuka untuk memperoleh hak siarprogram Barclays: Premier League untuk musim kompetisi 20072010("BPL").Selain Astro Multimedia International (afiliasi AAMN) dan ESPN STARSports ("ESS"), tender untuk memperoleh konten BPL untur wilayahIndonesia juga diikuti oleh beberapa operator TV terestrial maupun TVberbayar di Indonesia antara lain: MNC Group (RCTI) dan PT MNC SkyVision (Indovision), yang juga
Register : 12-02-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 30 Mei 2016 — Drs. LUKMAN HAKIM (Terdakwa)
7331
  • Menimbang, bahwa dengan demikian total uang milik PD BPR Karimunyang 96% sahamnya milik Pemkab Karimun yang telah diambil dandipergunakan sebagian oleh terdakwa dan sebagian lagi tidak dapatdipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa mencapai Rp. 2.691.508.672, , dan dengan diambilnya uang sebesar Rp. 2. 691.508.672,oleh terdakwa telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan terdakwa danpihakpihak lain yang menikmati atas aliran dana tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn tersebut diatas untur
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
12263
  • Dimulai dengan inisiatif Penggugat yang menghubungipihak Tergugat I, dan setelah melalui beberapa kali negosiasi,diperoleh kesepakatan harga dan persyaratan perjanjian diantarakeduabelah pihak, dengan demikian unsur kesepakatan dari merekayang mengikatkan diri terpenuhi.c Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I merupakan badan hukumyang masingmasing pihak mempunyai kecakapan untuk membuatperikatan, dengan demikian untur kecakapan membuat perikatanterpenuhi.d Bahwa sesuatu yang diperjanjikan dalam
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
11014
  • kesepakatan/MOUuntuk bekejasama dalam menentukan kerugian Negara apalagi hasil audit yang dilakukanoleh tim tersebut dalam perkara ini sudah langsung mensurvey kelapangan sehingga timtelah mempunyai dasar harga pembanding di sekitar lokasi sehingga hasil audit tim BPKPini patut dipedomani oleh Majelis, sehingganya keberatan tersebut haruslahdikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkandengan pengertian unsur tersebut diatas,, maka majelis berpendapat bahwa untur
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — IR. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG ,Dipl, HE, MSc., DKK
107105
  • Barang atau jasa yang disepakati dalam perjanjian telah diserahkanDoelmatig dikaitkan dengan masalah kelayakan.Terkait dengan pertanyaan diatas pada hakekatnya berhubungan dengan hak tagihkepada pemerintah oleh karena itu bila diamati untur unsur dalam kesepakatandimaksud akan berisi pihak yang menagih, besaran yang ditagih, dan barang yangharus diserahkan kepada pemerintah.
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — YUSRI
258110
  • DUNUN, juga terdapat uang masuk total sejumlah Rp. 56.925.229.000,00, yaitudari :ANTONIUS MANULLANG Rp. 55.000.000,00.ABDUL KADIR Rp. 220.000.000,00FAJAR ADHA Rp. 1.536.000.000,00.JUNAEDI HARAHAP Rp. 4.693.000.000,00.ABDUL HADI Rp. 609.500.000,00.ABDUROKHMAN Rp. 960.000.000,00.APRIZAL Rp. 420.000.000,00.ARIS WAGIANTO Rp. 1.872.500.000,00.BUDI N Rp. 8.008.474.000,00.BUDIMANTO Rp. 407.000.000,00.UNTUR HADI PERMANA Rp. 110.000.000,00.HARYONO Rp. 720.000.000,00.HERI IRIANTO Rp. 4.437.000.000,00.Halaman
Register : 11-12-2017 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU
7241
  • 07 Pengadaan kursi1 15 : Februari meja sebanyak 24.750.000 18.000.000 6.750.000AnginBaru 2014 55 pasang > Bahwa Terdakwa Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dankwitansi mark up terhadap kegiatan porseni saksi Sarif Fokaya, sebagaiberikut : JUMLAH JUMLAHNO NG PENERIMA TANGGAL UNTUR SESUAI JOMLBH SELISIHKWITANSI PEMBAYARAN J arancy RILL (Rp)PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014Kegiatan Pekan; 2 Olahraga dan1 77 steve Soa.
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
520460
  • Sedangkanpengujian Rechmatig mempertanyakan mengapa pihak rekanan menagih kepadanegara, pertanyaan dimaksud harus dijawab dengan bukti bukti :1 Karena adanya kesepakatan2 Kesepakatan dimaksud telah dilaksanakan3 Barang atau jasa yang disepakati dalam perjanjian telah diserahkanDoelmatig dikaitkan dengan masalah kelayakan.Terkait dengan pertanyaan diatas pada hakekatnya berhubungan dengan hak tagihkepada pemerintah oleh karena itu bila diamati untur unsur dalam kesepakatandimaksud akan berisi pihak
Register : 18-04-2023 — Putus : 15-06-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan DILMILTAMA Nomor 18-K/PMU/BDG/AD/IV/2023
Tanggal 15 Juni 2023 — TERDAKWA: MAYOR ARH GEDE HENRY WIDYASTANA, S.IP.
619143
  • Kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terkait untur Pasal 103 KUHPM:Bahwa dalam pengertian yang dikemukakan oleh Judex Factie yang menyatakan, Bahwa yang dimaksud dengan Sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauanya sendiri tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya atau sikap diamnya sipelaku untuk tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.