Ditemukan 532 data
166 — 77
dalam kekuasaan legeslatif ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Aparatur Sipil Negara, anggotaDPD, DPR bahkan Presiden adalah merupakan pejabat negara ;Bahwa selain Aparatur Sipil Negara pejabat negara dapat membuatKeputusan Tata Usaha Negara, dari sumber yang sama dapat membuatdua produk, produk hukum yang bersifat regeling dan beschikking ;Bahwa Anggota DPD diangkat oleh Presiden dengan keputusan Presiden,tetapi kalau pimpinan DPD tidak diangkat oleh Presiden, tapi diresmikanoleh keputusan DPD ;Bahwa untur
389 — 389
KeberataVI;Menimbang, bahwa bukti B9,bukti C30,Bukti C34, ternyata diperoleh faktadisepakati untuk mengatur atau menentukan pemenang tender yang juga dilakukan dengancara Pemohon Keberatan V, telah meluluskan Pemohon Keberatan XI meskipun tidakmemiliki Angka Pengenal Import (API) padahal hal tersebut dipersyaratkan oleh Panitia;137Menimbang, bahwa dari Bukti B3,bukti B9,bukti B27, Bukti B29, Bukti B32, buktiB34, BUKTI B46, Buti B42 dan bukti C9 temyata dalam tahap pelaksanaan pengadaandiperoleh fakta untur
123 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Taspen(Persero) Kantor Pusat, yang pada intinya mengatur bahwa kewenanganDirektur Utama untur mengotorisir investasi tidak langsung dalam bentukdeposito dan sejenisnya pada Bank di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah);Dalam melaksanakan perintah Terdakwa Heru Maliksjan untukmenempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun BalaiPustaka, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2006 Saksi Mettius Nehrirmembuat dan memaraf Facsimile Transmission Nomor LK: 110614062006,Hal. 5 dari
582 — 1198 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada akhir tahun 2006, The Football Association Premier League Limited("FAPL") menyelenggarakan tender terbuka untuk memperoleh hak siarprogram Barclays: Premier League untuk musim kompetisi 20072010("BPL").Selain Astro Multimedia International (afiliasi AAMN) dan ESPN STARSports ("ESS"), tender untuk memperoleh konten BPL untur wilayahIndonesia juga diikuti oleh beberapa operator TV terestrial maupun TVberbayar di Indonesia antara lain: MNC Group (RCTI) dan PT MNC SkyVision (Indovision), yang juga
73 — 31
Menimbang, bahwa dengan demikian total uang milik PD BPR Karimunyang 96% sahamnya milik Pemkab Karimun yang telah diambil dandipergunakan sebagian oleh terdakwa dan sebagian lagi tidak dapatdipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa mencapai Rp. 2.691.508.672, , dan dengan diambilnya uang sebesar Rp. 2. 691.508.672,oleh terdakwa telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan terdakwa danpihakpihak lain yang menikmati atas aliran dana tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn tersebut diatas untur
122 — 63
Dimulai dengan inisiatif Penggugat yang menghubungipihak Tergugat I, dan setelah melalui beberapa kali negosiasi,diperoleh kesepakatan harga dan persyaratan perjanjian diantarakeduabelah pihak, dengan demikian unsur kesepakatan dari merekayang mengikatkan diri terpenuhi.c Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I merupakan badan hukumyang masingmasing pihak mempunyai kecakapan untuk membuatperikatan, dengan demikian untur kecakapan membuat perikatanterpenuhi.d Bahwa sesuatu yang diperjanjikan dalam
110 — 14
kesepakatan/MOUuntuk bekejasama dalam menentukan kerugian Negara apalagi hasil audit yang dilakukanoleh tim tersebut dalam perkara ini sudah langsung mensurvey kelapangan sehingga timtelah mempunyai dasar harga pembanding di sekitar lokasi sehingga hasil audit tim BPKPini patut dipedomani oleh Majelis, sehingganya keberatan tersebut haruslahdikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkandengan pengertian unsur tersebut diatas,, maka majelis berpendapat bahwa untur
107 — 105
Barang atau jasa yang disepakati dalam perjanjian telah diserahkanDoelmatig dikaitkan dengan masalah kelayakan.Terkait dengan pertanyaan diatas pada hakekatnya berhubungan dengan hak tagihkepada pemerintah oleh karena itu bila diamati untur unsur dalam kesepakatandimaksud akan berisi pihak yang menagih, besaran yang ditagih, dan barang yangharus diserahkan kepada pemerintah.
258 — 110
DUNUN, juga terdapat uang masuk total sejumlah Rp. 56.925.229.000,00, yaitudari :ANTONIUS MANULLANG Rp. 55.000.000,00.ABDUL KADIR Rp. 220.000.000,00FAJAR ADHA Rp. 1.536.000.000,00.JUNAEDI HARAHAP Rp. 4.693.000.000,00.ABDUL HADI Rp. 609.500.000,00.ABDUROKHMAN Rp. 960.000.000,00.APRIZAL Rp. 420.000.000,00.ARIS WAGIANTO Rp. 1.872.500.000,00.BUDI N Rp. 8.008.474.000,00.BUDIMANTO Rp. 407.000.000,00.UNTUR HADI PERMANA Rp. 110.000.000,00.HARYONO Rp. 720.000.000,00.HERI IRIANTO Rp. 4.437.000.000,00.Halaman
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU
72 — 41
07 Pengadaan kursi1 15 : Februari meja sebanyak 24.750.000 18.000.000 6.750.000AnginBaru 2014 55 pasang > Bahwa Terdakwa Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dankwitansi mark up terhadap kegiatan porseni saksi Sarif Fokaya, sebagaiberikut : JUMLAH JUMLAHNO NG PENERIMA TANGGAL UNTUR SESUAI JOMLBH SELISIHKWITANSI PEMBAYARAN J arancy RILL (Rp)PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014Kegiatan Pekan; 2 Olahraga dan1 77 steve Soa.
520 — 460
Sedangkanpengujian Rechmatig mempertanyakan mengapa pihak rekanan menagih kepadanegara, pertanyaan dimaksud harus dijawab dengan bukti bukti :1 Karena adanya kesepakatan2 Kesepakatan dimaksud telah dilaksanakan3 Barang atau jasa yang disepakati dalam perjanjian telah diserahkanDoelmatig dikaitkan dengan masalah kelayakan.Terkait dengan pertanyaan diatas pada hakekatnya berhubungan dengan hak tagihkepada pemerintah oleh karena itu bila diamati untur unsur dalam kesepakatandimaksud akan berisi pihak
619 — 143
Kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terkait untur Pasal 103 KUHPM:Bahwa dalam pengertian yang dikemukakan oleh Judex Factie yang menyatakan, Bahwa yang dimaksud dengan Sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauanya sendiri tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya atau sikap diamnya sipelaku untuk tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.