Ditemukan 1062071 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2231 K/PID.SUS/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — AYU SEPTARIA, S.Pd binti AGUS ALFIAN
93 — 768 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 768 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan ... [Selengkapnya]
Bahwa keberatan kami atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi tingkat banding terhadap unsur Melawan Hukum dimanaselain mengandung pengertian formil dan materil, pengertian melawanhukum sebagai unsur dalam Pasal 2 ayat (1) juga harus dipahami sebagaisuatu sarana. Menurut Dr. Shinta Agustina, SH, MH. Dkk dalamHal. 38 dari 52 hal. Put.
Nomor 2231 K/PID.SUS/2017penelitiannya yang berjudul Penjelasan hukum unsur melawan hukum:Penafsiran unsur melawan hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor, Hal. 13 (LelP,2016) menyebutkan Meskipun melawan hukum disebutkan sebagai unsurdelik dalam Pasal 2 ayat (1), fungsinya bukan sebagai Kernbestanddeell(unsur inti) delic.
Dalam pengertian ini, unsur melawan hukum melainkanhanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya dirisendiri, atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan atauperekonomian Negara.
Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan buktiyang diajukan di persidangan hal 94 dan hal 99 putusan perkara a quosudah cukup menjelaskan adanya unsur melawan hukum, namun menurutmajelis hakim tingkat banding perlu dipertimbangkan unsur memperkaya dirisendiri, orang lain atau korporasi untuk mengetahui dan membuktikanapakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanaPasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor, karena unsur melawan hukumfungsinya bukan sebagai Kernbestanddeell
(unsur inti) delic, melainkanhanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang yakni memperkaya dirisendiri, atau orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atauperekonomian negara.
Putus : 22-06-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 K/PID.SUS/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — SAHWAN, A.Ma.Pd
1359 — 1374 — Berkekuatan Hukum Tetap
1359 — 1374 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa yang berporesi sebagai guru sekolah dasar negeri didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana memaksa memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi ... [Selengkapnya]
ke satu dan ke tiga dari dakwaan PenuntutUmum yakni unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan unsurmelawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, sedangkanterhadap unsur ke dua dan ke empat kami tidak sependapat dengan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataramdengan dasar pertimbangan sebagai berikut:Bahwa unsur ke dua adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain.
Dengan merujuk pada pengertian darimenguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dipertimbangkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMataram pada halalaman 69 disebutkan "maksud dari pelaku tindak pidanamelakukan suatu perbuatan adalah memperoleh keuntungan atau manfaatbagi diri sendiri atau orang lain dengan demikian unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan mendapatkan untunguntuk diri sendiri atau orang lain;Bahwa berdasarkan
Putusan Nomor 878 K/PID.SUS/2016saksisaksi yang lainnya dan orang lain pun tidak ada yang mendapatkanmanfaat atau keuntungan dari peristiwa yang dihadapi oleh Terdakwa inikarena tidak ada satu orang pun yang mendapatkan keuntungan danmanfaat apapun dari peristiwa ini, dengan demikian unsur ke dua ini tidakterpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;.
Bahwa unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagidirinya. Berdasarkan fakta yang ada di muka persidangan bahwa Terdakwatidak pernah memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayarandengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Berdasarkan padapertimbangan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran denganpotongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya.
Dengan demikian unsur ke empat ini tidak terbukti secara sahdan meyakinkan dan oleh karena unsur ke dua dan ke empat dari dakwaanPenuntut Umum tidak terobukti maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskandari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;. Bahwa selain permasalahan yang telah disebutkan di atas bahwaberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yangHal. 22 dari 33 hal.
Putus : 01-06-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766 K/PID.SUS/2016 Tanggal 1 Juni 2016 — RUSDI ARSYAD, S.Hut. bin M. ARSYAD B
129 — 698 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 698 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan ... [Selengkapnya]
yang mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan TipikorBanda Aceh telah keliru dalam menafsirkan unsur delik Pasal 55 Ayat(1) Ke1 e KUH Pidana dengan membandingkan putusan a quo Nomor31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dengan Putusan Sela Nomor 22/Pid.Sus/TPK/PN.Bna tanggal 31 Juli 2015;Hal. 21 dari 31 hal.
Dari fakta tersebut di atasjuga telah terpenuhi unsur kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelakudan kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;b.
No. 766 K/PID.SUS/2016Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkankarena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secarajuridis sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaanSubsidair dengan alasan bahwa unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi dan unsur perbuatan yang menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi (vide
Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau oranglain atau korporasi telah terpenuhi;Hal. 27 dari 31 hal. Put.
alasan dan pertimbangan tersebut di atas, denganterpenuhinya unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi dan unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh JudexFacti dalam putusannya, maka semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPtelah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016 Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
628 — 630 — Berkekuatan Hukum Tetap
628 — 630 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
Berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur perbuatan memperkaya diri sendiriatau pihakpihak lain secara melawan hukum, adalah maksud dari pembentukundangundang yang harus dipenuhi dalam setiap putusan pengadilan. Maka,sudah sepantasnya setiap Terdakwa yang diajukan ke Pengadilan TindakPidana Korupsi, harus terbukti telah memperkaya dirinya sendiri atau pihakpihak lain secara melawan hukum. Jika unsur ini tidak terpenuhi, maka sudahsepatutnya si Terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum.
KEKHILAFAN Judex Facti MENETAPKAN UNSUR PENYALAHGUNAANWEWENANG1.
Namun faktafakta tersebut sama sekali tidakdipertimbangkan oleh Judex Facti.C.KEKHILAFAN Judex Facti MENETAPKAN UNSUR KERUGIAN NEGARA1.
Bahwa bila terdapat dua instansi yakni BPK dan BPKP yang mempunyaiwewenang yang berbeda atas tindak lanjut kerugian negara melalui auditinvestigatif dalam kaitannya dengan unsur pidana. BPK memperolehkewenangan berdasarkan Pasal 23E UUD 1945; Pasal 13 dan 14 UU No.1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara; Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Pasal62 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
merugikan keuangan atau perekonomian Negaratelah cukup terpenuhi;Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut makadengan terpenuhinya unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau korporasi dan unsur lainnya yang telah dibuktikan dalamputusan Judex Facti a quo maka semua unsurunsur dakwaan primair penuntutumum telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan unsurunsur dakwaan subsidiartidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya;Hal. 194 dari 245 hal.
Putus : 06-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 976 K/PID.SUS/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 — Servasius Gassi Palobo,S.H
729 — 622 — Berkekuatan Hukum Tetap
729 — 622 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana ... [Selengkapnya]
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut hukum, karena unsur secara melawan hukum dalam perbuatanTerdakwa lebih tepat diterapkan, karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagaispecies dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya genus (umum), yangtidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalammelakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TerdakwaHalaman 9 dari 15 hal.
Dengan demikian unsur secara melawan hukum telahterpenuhi;Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitubertambahnya kekayaan Sdr. Arsad selaku Direktur CV.
Bumi Anugrah yangseluruhnya berjumlah Rp897.555.561,60 (delapan ratus sembilan puluh tujuhjuta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enampuluh sen), dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi telah terpenuhi;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal secarayuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikanHalaman 12 dari 15 hal.
Putusan No. 976 K/PID.SUS/2018jumlahnya, yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaandari Tim Ahli Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesarRp897.555.561,60 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus limapuluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh sen), dengandemikian unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telahterpenuhi;13.
Bahwa oleh karena unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau korporasi serta unsur kerugian keuangan negara atauperekonomian negara dan unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusanJudex Facti a quo telah terpenuhi, dengan demikian perbuatan Terdakwa aquo telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang
Putus : 24-09-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1085 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 24 September 2018 — Ir. H. WISHNU WARDHANA
1674 — 1422 — Berkekuatan Hukum Tetap
1674 — 1422 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, namun ... [Selengkapnya]
membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, berdasarkanpertimbangan hukum yang salah;Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Timur yang memperbaiki Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya karena menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum yangterbukti adalah dakwaan subsidair, bukan dakwaan primair berdasarkanpertimbangan unsur
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, sehinggaTerdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut jelas keliru karena PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur salahmemahami konsep hukum tentang unsur
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yangdidakwakan penuntut Umum dalam dakwaan primair, yang terdiri dariunsur setiap orang dan unsur secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang merugikan keuangan negara, sehingga Terdakwa dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang
Putus : 27-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743K/PID.SUS/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — SELVIANA WANMA;
1233 — 1048 — Berkekuatan Hukum Tetap
1233 — 1048 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ... [Selengkapnya]
Romli Atmasasmita),yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur setiap orang tidakdapat ditafsirkan sama sebagaimana yang ditafasirkan oleh JudexFacti Tingkat Pertama, dan juga pendapatnya yang menyatakanbahwa: penafsiran historis mengenai Unsur Kedudukan atauJabatan dalam ketentuan Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalamproses penyusunannya, dimana penulis sebagai ketua timpenyusun undangundang a quo adalah ditujukan terhadappemangku jabatan public
Padahal unsur setiap orang yang dimaksud dalam Pasal3 UndangUndang Tipikor tersebut adalah harus seseorang yangmemiliki jabatan secara formal;6.3. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat mempertimbangkan bahwa oleh karena unsur setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) tidak meliputi atas diriTerdakwa Selviana Wanma, maka unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diriHal. 197 dari 253 hal. Put.
Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;Bahwa unsurunsur dari Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :e Setiap orang;e Secara melawan hukum;e Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;e Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Unsur selanjutnya adalah unsur melawan hukum;Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengankerugian keuangan negara
Dengan demikian unsur secara melawan hukum initelah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/PID/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnyamenyebutkan Bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atauHal. 198 dari 253 hal. Put.
Putus : 14-02-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2506 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 14 Februari 2017 — Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd ;
811 — 528 — Berkekuatan Hukum Tetap
811 — 528 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana hibah Pendidikan. Terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa didakwa dan dituntut menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) juga telah keliru dan salah dalammenerapkan hukumnya, dimana dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan Terdakwa telah terpenuhi unsur ketiga dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 yaitu unsur menyalahgunakan kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan padahal didalam pertimbangan hukum dakwaan Primair Terdakwa tidak terbuktimelakukan perbuatan secara melawan hukum, sehingga
putusanJudex Facti telah bertentangan satu sama lain, karena kalau unsur secaramelawan hukum tidak terbukti seharusnya unsur menyalahgunakankewenangan juga tidak terbukti karena "menyalahgunakan kewenanganmenjadi representasi sifat melawan hukum dari tindak pidana korupsi,sehingga bila dakwaan Primair unsur secara melawan hukum tidakterbukti maka secara mutatis mutandis Terdakwa tidak terbukti melakukanmenyalahgunakan kewenangan karena pada hakikatnya unsur secaramelawan hukum = identik dengan unsur
menyalahgunakankewenangan maka unsur menyalahgunakan kewenangan seharusnyajuga tidak terbukti ;9.
Unsur secara melawan hukum :Bahwa unsur secara melawan hukum, yaitu perbuatan melawanhukum (wederrechtelijk).
No. 2506K/Pid.Sus/2016Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ssecara melawan hukumtelah terpenuhi oleh Terdakwa ;3.
Putus : 14-03-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 14 Maret 2018 — MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA
alias MUHAMMAD EJA alias EJA
748 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
748 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsu pada Pengadilan Negeri Kupang. Judex Factie menghukum Terdakwa karena terbukti menyelesaikan pekerjaan yang tidak sesuai ... [Selengkapnya]
Berdasarkanpertimbangan tersebut unsur memperkaya diri sendiri terbukti dariperbuatan Terdakwa yang telah mengubah/item pekerjaan tetapi tidakmenyesuaikan anggarannya.Bahwa beradasarkan fakta persidangan, Terdakwa selaku kontraktorpenyedia barang/jasa pengadaan konsitruksi jembatan Tambatan Perahu(JTP) berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) Nomor Dis.Kp.059/853/SEK/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesarRp573.400.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus riburupiah) jangka
Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakanperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangannegara sebesar Rp188.527.204,92 (seratus delapan puluh delapan jutalima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah sembilan puluhdua sen) sesuai hasil pemeriksaan oleh Tim ahli Politeknik NegeriKupang tanggal 16 Agustus 2016, sehingga berdasarkan faktafaktatersebut unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara
Putus : 07-05-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — HJ. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN (alm)
111 — 904 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 904 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Terdakwa Delly Indirayati binti Kasiyamun (alm) dituntut karena telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal yang ... [Selengkapnya]
Pertimbangan Majelis tingkat pertama menyatakan unsur setiap orangdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaanPrimair dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu. Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan Primair (putusan halaman 156), pertimbanganmana Pengadilan Tinggi sependapat (putusan halaman 74).
Unsur Setiap OrangBahwa di dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi,pengertian setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 KetentuanUmum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalahorang perseorangan atau termasuk Korporasi ;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalamrangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjekhukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehatjasmani dan rohani
Putus : 02-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/PID.SUS/2018 Tanggal 2 April 2018 — EFRIYANTI, SP, Pgl. TITI
94 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Program tersebut dilaksanakan atas kerjasama beberapa perusahaan BUMN. Terdakwa selaku ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Unsur Melawan Hukum Perbuatan Melawan Hukum Formil dan Perbuatan Melawan Hukum Materil
Kata Kunci : Unsur melawan hukum formil dan materil
PIDANA KHUSUS/C.12/SEMA 7 2012 2815 — 0
- 1. AdaHakim yang berpendirian/berpendapat bahwa dalam perkara tindak pidana korupsisifat melawan hukumya adalah "melawan hukum formal".2. SebagianHakim berpendirian/berpendapat dalam tindak pidana korupsi sifat melawanhukumnya adalah "melawan ... [Selengkapnya]
Putus : 14-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — SUMARGO
137 — 644 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 644 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat ... [Selengkapnya]
., ditunjuksebagai salah satu anggota Satuan Tugas dari unsur Dinas PU BinamargaHal. 18 dari 1547 hal.
Djoko Walujo, S.H., M.M., dan Olli Faizzol, S.T., selakuanggota satuan tugas dari unsur Dinas PU Binamarga dan Pematusan KotaSurabaya dalam kegiatannya membantu tugas Panitia Pengadaan Tanahuntuk melakukan identifikasi dan inventarisasi yang meliputi:a) Penunjukan batas;b) Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;c) Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidangtanah;d) Penetapan batasbatas bidang tanah dan/atau bangunan;e) Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;f) Pendataan
,ditunjuk sebagai salah satu anggota satuan tugas dari unsur Dinas PUBinamarga dan Pematusan Kota Surabaya yang dibentuk oleh PanitiaPengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kota Surabaya dengantugas sebagai berikut:a)b)Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batasbidang tanah;Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;Pendataan status tanah dan/atau bangunan;Pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau tanaman;Pendataan buktibukti penguasaan
Djoko Walujo, S.H., M.M., dan Olli Faizzol, S.T., selakuanggota satuan tugas dari unsur Dinas PU Binamarga dan PematusanKota Surabaya dalam kegiatannya membantu tugas Panitia PengadaanTanah untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi yang meliputi:a)Penunjukan batas;Hal. 1031 dari 1547 hal.
melawan hukumterpenuhi seperti diuraikan oleh Judex Facti tersebut, maka perbuatan Terdakwatelah terbukti memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaanprimair, yang seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur melawanhukum ada pada dakwaan primar;Bahwa demikian pula mengenai bagian inti dari Pasal 2 Ayat (1) yaituHal. 1054 dari 1547 hal.
Putus : 19-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 970 K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 Juli 2018 — Gazali T.Parenta,S.H Alias Gazali Bin Tahir Parenta
767 — 644 — Berkekuatan Hukum Tetap
767 — 644 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha (KSU) didakwa telah menerima dana bantuan sosial (bansos) Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui koperasi dalam bentuk penataan sarana usaha pedagang kaki lima ... [Selengkapnya]
secara melawan hukum dalam dakwaan primair haruslahdianggap tidak terpenuhi dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primairtersebut (vide putusan PN hal. 155);Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena unsur secara melawan hukum dalam perbuatanTerdakwa lebih tepat diterapbkan karena perbuatan menyalahgunakankesempatan sebagai species dari perbuatan melawan hukum yangsifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan ataukedudukan seseorang in casu
Unsur secara melawan hukum.o Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwabersamasama saksi Muh alias Suaib bin Arsyad (Terdakwa dalamberkas splitzing) telah melakukan perbuatan dengan caramembentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Cempaka Raya denganmenggunakan Akta Pendirian Koperasi Mega Gotong Royong darisaksi Muh alias Suaib bin Arsyad menjadi KSU Cempaka Rayaberdasarkan Akta No.1 tanggal 03 Juni 2013 tanpa melalui RapatAnggota Koperasi Mega Gotong Royong untuk mengubah AnggaranDasar,
diatur dalamPasal 12 ayat (1), Pasal 23 huruf a dan b, Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juncto Pasal11 ayat (1) PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan TataCara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran DasarKoperasi Jis Pasal 11 butir 4 Peraturan Deputi Bidang PembiayaanKementerian Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/Dep.3/11, tanggal 3Februari 2014 dan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dengandemikian unsur
Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.o Bahwa dana bansos tersebut telah dicairkan oleh Terdakwabersamasama dengan Ahmad Rahim dan kemudian Terdakwamemberikan uang kepada Ahmad Rahim sebesar Rp2.009.000,00(dua juta sembilan ribu rupiah) dan kepada Usman sebesarRp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tanpa hak yangsah serta tanpa didukung alat bukti sah dari penerimaan danabansos sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) padatahun 2014 dan dana bansos sebesar
Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.o Bahwa meskipun Terdakwa telah membelanjakan dana untukpembuatan 50 (lima puluh) unit gerobak PKL dan pembuatan shelter,akan tetapi pembuatan shelter tidak memenuhi syarat sehinggaroboh menimpa gerobak PKL yang mengakibatkan 10 (sepuluh)gerobak rusak berat dan 40 (empat puluh) gerobak rusak ringan,yang kesemuanya tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan proyek,negara tetap dirugikan sejumlah dana yang dikeluarkan sebesarRp425.000.000,00 (empat
Putus : 07-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2726 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Februari 2017 — Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa BASIRUN, S.E.,
105 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam ... [Selengkapnya]
Judex Facti salahmenerapkan hukum karena menyatakan dakwaan primair tidak terbuktidari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan unsur pertama daridakwaan primair yaitu unsur setiap orang yang tidak terpenuhi dariperbuatan Terdakwa (putusan hal. 116), pertimbangan mana disetujui olehPengadilan Tinggi dan diambil alin sebagai pertimbangan sendiri (putusanhal. 3031).
Dengandemikian unsur setiap orang telah terpenuhi;Bahwa unsurunsur dari Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :e Barang siapa;e Secara melawan hukum;e Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;e Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Bahwa unsur selanjutnya adalah unsur melawan hukum;Perbuatan Terdakwa selaku Ketua RT.03 RW.07 Kelurahan Rufei, DistrikSorong
sebanyak71 (tujuh puluh satu) KK yang tidak berhak menerima bantuan stimulantBBR dan bertentangan dengan prinsip penerimaan bantuan stimulant BBRadalah tepat sasaran, tepat bantuan dan tepat waktu yang diatur dalamBab IV dan tentang kriteria penerima bantuan yang menyebutkan rumahyang masih ditinggali dan milik sendiri (tidak rumah kontrakan) atau rumahtumpangan keluarga/family yang dibuktikan dengan Surat KeteranganKepala Desa/Lurah setempat sebagaimana diatur dalam Bab V Angka 3.Dengan demikian unsur
melawan hukum telah terpenuhi;Bahwa terhadap unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi dipertimbangkan sebagai berikut :Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwayaitu Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh jutalima ratus ribu rupiah) dari saksi Oktovina Dolfina Suruan, S.E., yangberasal dari pemotongan uang administrasi sebesar Rp500.000,00 x 282KK = Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah).
Selain ituakibat perbuatan Terdakwa yang mendata warga yang seharusnya tidakberhak menerima bantuan stimulant bahan bangunan rumah (BBR)sebagai penerima bantuan hingga akhirnya warga yang tidak berhakmenerima bantuan tersebut telah menerima bantuan total sebesarRp496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah).Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi telah terpenuhi;Bahwa terhadap unsur Dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara dipertimbangkan
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017 Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
889 — 561 — Berkekuatan Hukum Tetap
889 — 561 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
Pembuktian unsur ini beummencakup kepada unsur perbuatan karena perbuatan yangdidakwakan akan terbukti apabila selurun unsur delik atau unsurperbuata yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa pada saat Tindak Pidana tersebutdilakukan adalan Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinagaselaku Direktur Utama PT.
unsur setiap orang tersebut tidak dapat dibuktikan, yangartinya antara Pasal 2 dan Pasal 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi karenasalah satu unsur dari kedua Pasal tersebut tidak dapat terpenuhi;Bahwa apabila melihat pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi diatas,terlihat bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur setiaporang menyatakan unsur setiap orangdalam Pasal 2 tidakterpenuhikarena melihat Terdakwa dalam perkara a quo seharusnyakorporasi yakni PT Adiguna Mandiri sehingga unsur setiap orang
Sinaga tidakmemenuhi unsur setiap orang dikarenakan seharusnya Terdakwa dalamperkara a quo adalah korporasi (PT Adiguna Mandiri);Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding cermatdalam memberikan pertimbangan, maka seharusnya Majelis Hakimmemberikan pertimbangan yang sama untuk unsur setiap orang danmenyatakan Terdakwa tidak memenuhi unsur setiap orang dalam Pasal 2dan Pasal 3.
Nomor 302 K/Pid.Sus/2017Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalanm pertimbanganmengenai unsur setiap orang menyatakan bahwa unsur setiap orang dalamdakwaan primair tidak meliputi Terdakwa, dengan demikian Terdakwadibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, untuk itu Pengadilan TingkatBanding akan memperbaiki pertimbangan tersebut.Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang menurut Pasal 1 butirke3 undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20
/2015/PN.Pdg menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa unsur Dengan tujuan mengntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kataatau dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalampemenuhan unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalampemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salahsatu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain dalam
Putus : 06-01-2004 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 014PK/N/HaKI/2003 Tanggal 6 Januari 2004 — PT Lumasindo Perkasa; PT Topindo Atlas Asia; Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
88 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-11-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1877 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — MOCH. ARIESWAN
116 — 611 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 611 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Dalam putusan itu, judex facti membebaskan ... [Selengkapnya]
yang dibuat konsultanperencana tidak ada disebutkan;Bahwa PPK dalam menuliskan merek Lawrance tersebut tidak adadilakukan survey sebelumnya, apakah GPS tersebut tersedia diTanjungpinang atau tidak.Bahwa dalam pengerjaan Pengadaan Kapal 5 GT lima unit pengadaanGPS 5 Unit, 125 set Pancing Ulur, 375 Bubuh dan 10 Fiber Box Tahun2011 tersebut konsultan pengawas juga tidak bekerja sebagaimanamestinya semasa pengerjaan yang dilakukan saksi Tan Sun Tektersebut;Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur
Mengutip pendapat Oemar SenoAdji yang mengatakan bahwa disparitas dapat dibenarkan asalkanmemenuhi unsur yang jelas, antara lain :1. disparitas dapat dibenarkan apa bila beralasan wajar,2. dengan alasan yang benar dan wajar,Bahwa Secara hukum Oemar Seno Adji memberikan pendapat bahwaapa bila disparitas tidak dapat diterima masyarakat karena alasanmengusik dan mengoyak rasa keadilan masyarakat, maka sebaiknyadisparitas perlu dihindari, apa lagi terhadap kasus yang sama denganhanya disidangkan berbeda
Hukum yang semuladimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kKemanfaatan sosial, dankepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam halini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhiatau diberikan oleh Hakim dalam menegakkan hukum.Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan olehhakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakanbahwa figur Hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangatmenentukan.
Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1381 K/PID.SUS/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 — Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan ; Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA;
543 — 609 — Berkekuatan Hukum Tetap
543 — 609 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, yang membebaskan Terdakwa dari unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun ... [Selengkapnya]
Putusan Nomor 1381 K/PID.SUS/20162001 tentang Tindak Pidana Korupsi sifat melawan hukumnyadirepresentasikan dengan perkataan dengan maksud supaya pegawainegeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;Mengingat melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, maka tidakterpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkanperbuatan itu bukan tindak pidana.
Misalnya, jika Majelis Hakim dalam suatu putusanmenyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur melawanhukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan itu pasti bukan tindakpidana apapun, termasuk bukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ataupunketentuan pidana
Begitu penting sebenarnya posisi pertimbangantentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur melawan hukum ini dalamsuatu tindak pidana, yang boleh jadi tanpa disadari mempengaruhipenerapan ketentuan pidana lainnya dalam kasus itu;Sementara itu, pada saat sekarang ini perlu didiskusikan secara lebihmendalam, apakah tindak pidana adalah species dari suatu kelompokperbuatan, yaitu perbuatan yang melawan hukum, atau justru sebaliknya,melawan hukum itu hanya menjadi ciri, unsur atau bagian inti utama
Mengingat salahsatu unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 adalah unsur dengan melawan hukum, maka dalam perkaraini Terdakwa Drh. Gusti Made Putra Adiyasa tidak (akan dapat) memenuhiunsur melawan hukum. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa Drh.
Putusan Nomor 1381 K/PID.SUS/2016dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 2001 telah terpenuhi:Bahwa oleh karena dana bantuan sosial sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk membangundan mengembangkan usaha Kelompok Tani Ternak Mekar Sari, maka hal inimengakibatkan kerugian kKeuangan negara sebesar Rp150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur yang dapat merugikankeuangan negara atau
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/PID.SUS/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — ANDY SASTRA AHMAD S.T. bin H. AHMAD ISA
1256 — 1028 — Berkekuatan Hukum Tetap
1256 — 1028 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
Unsur setiap orang:Bahwa unsur "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, olehkarena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan setiaporang dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindakpidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohaninya dan dapat
mengikuti serta menjawab dengan baikpertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalahsubjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segalatindakannya;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telahterpenuhi oleh Terdakwa;2.
Unsur "Ssecara melawan hukum :Bahwa unsur secara melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum(wederrechtelijk).
Unsur *merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikankeuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, Merugikanperekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomianNegara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan;Hal. 45 dari 53 hal. Put.
Soebrantas;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi olehTerdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, ternyataseluruh unsur delik dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh Terdakwa,maka oleh karena itu Terdakwa ANDI SASTRA AHMAD, S.T. bin H.