Ditemukan 1094 data
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam hal hal yang telahdilarang oleh undang undang;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapatBahwa keberatan keberatan tersebut tidak dapatdibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkanhukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,karena pemeriksaan pada tingat
114 — 30
berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat bandingmencermati dan meneliti dalil dalil gugatan dan jawaban dari para pihakyang berperkara berikut bukti bukti yang diajukan di persidangandihubungkan dengan memori banding dari Para Pembanding / ParaTergugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding /Penggugat , MajelisHakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkatbanding tersebut adalah salah atau keliru dalam menerapkan hukumpembuktian dan selanjutnya Majelis Hakim tingat
194 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan selama,persidangan Pengadilan tingkat pertama dan tingat banding tidak pernahdiberikan bantuan hukum dari Pengacara Negara sesuai amanatUndangUndang;Berdasarkan segala alasanalasan/keberatankeberatan yang diuraikanPenggugat/Pembandingan/Kasasi memohon kepada bapak ketuaMahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi yangHal. 15 dari 18 hal. Putusan No.1365 k/Pdt/2015memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusansebagai berikut:6.
Pembanding/Tergugat : GOLNAP PIAN GODIMAN Diwakili Oleh : SARCE TANDRA
Terbanding/Penggugat : ALEX TANDRA
Turut Terbanding/Tergugat : MARCE MANGADANG
Turut Terbanding/Tergugat : RATMAN MINO
Turut Terbanding/Tergugat : AMRI
Turut Terbanding/Tergugat : SATIA SIAMPE
87 — 14
palu yang menerima, sertamemeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, agar dapatmenjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;Dalam Eksepsi Menolak memori banding dari pembanding dan II yang dahulu Tergugat dan Il untuk keseluruhannya;Dalam Pokok Perkara Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 27 Mei 2015dalam perkara perdata Nomor : 67/PDT.G/2015/PN.LWK Menghukum kepada pembanding dan II yang dahulu tergugat dan Il,Untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingat
Terbanding/Penuntut Umum : JUNA KARO KARO, SH
19 — 11
800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah terdakwa tetap ditahan.Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang kelirudan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum PidanaBahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotikayang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan NegeriSimalungun dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBY SYAHPUTRA, SH,MH
26 — 23
Bahwa Hakim (judex factie) pada tingat pertama yang memutuskan :Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tanpa hak memiliki narkotika golongan dalam bentuktanaman jenis ganja adalah keputusan yang merugikan Pemohonbanding;1.2.
56 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikiankiranya Majelis Hakim Agung dapat sependapat dengan Pemohon Kasasiuntuk membatalkan putusan tingat pertama dan tingkat banding ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dengan seksama pertimbangan Judex Facti dalam perkara ini,baik putusan Pengadilan Negeri Tondano maupun putusan Pengadilan TinggiManado ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikanpertimbangan
57 — 22
biaya untuk kebutuhan hidupseharihari Pembanding dan anakanak Pembanding dan Terbanding tidakmau bertanggung jawab untuk menafkahi anakanak, padahal dan Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 242/Pdt/2018/PT MDNPembanding sudah beberapa kali menyampaikan kepada Terbandinguntuk memenuhi kebutuhan hidup' seharihari anakanak, namunTerbanding selalu mengabaikannya (vide jawaban Tergugat dalam pokokperkara poin 7) ;Bahwa oleh karena itu keliru dan tidak berkeadilan hukum pertimbanganmajelis hakim tingat
Pembanding/Penggugat II : KUSNOWO Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat III : KUSBIYANTO Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat IV : KUSMARTONO Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat V : KUSMAADI Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat VI : KUSJANUARI Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat VII : KUS WALUJO Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat VIII : MOCH. SAHAWI Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat IX : MOH. ABRORI Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat X : FATIMATUS ZAKIYAH Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat XI : MOH. SYAIFUL ARIF Diwakili Oleh : MARKUNA
Terbanding/Tergugat : H. M. ACHMAD
66 — 29
Bahwa, berdasarkan dalil dalil yang disampaikan oleh Para Penggugatdalam gugatannya, apabila dicermati gugatan Para Penggugat bukanmasalah Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi terkait denganmasalah waris dan berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7tahun 1989 berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingat pertama antara orang orang yang beragama islamdibidang yang antaranya masalah waris merupakan kewenanganpengadilan
35 — 13
tinggi palu yang menerima, sertamemeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, agar dapatmenjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;Dalam EksepsiMenolak memori banding dari pembanding dan Il yang dahulu Tergugat dan Il untuk keseluruhannya;Dalam Pokok PerkaraMenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 27 Mei 2015 dalamperkara perdata Nomor : 67/PDT.G/2015/PN.LWKMenghukum kepada pembanding dan Il yang dahulu tergugat dan Ill,Untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingat
Terbanding/Terdakwa : Andre Frandhana Wijaya Nasution
68 — 26
persidangan pada tingkat pertama, serta persidangan pada tingkat banding Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22Ayat (4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwatersebutdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara dan turunanputusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 326/Pid.B/2020/PN Sim,tanggal 25 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingat
Pembanding/Tergugat : ANTONIUS SAMPONU Diwakili Oleh : SILFESTER SAMPONU
Terbanding/Penggugat : THOBIAS BULURDITY
Terbanding/Penggugat : THOMAS BULURDITY
82 — 39
persengketaan para pihak adalah terletak di Pnu Weri Tabun dan ada pula yangmenerangkan Tanah Objek Sengketa adalah tanah Ompak Mangamngam,sehingga fakta tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum terhadapTanah Objek Sengketa yang pada akhimya nanti akan menimbulkanpermasalahan dalam pelaksanaan putusan atau / eksekusi atas Tanah ObjekSengketa setelah putusan dalam perkara a quo telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) ;Menimbang, bahwa Hakim tingat pertama dalam pertimbangan
Terbanding/Terdakwa : ZUBAIDI, S.E.
77 — 37
Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Tingat Pertama dalam putusannya yang membuktikan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dan tetap menuntut agar Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat(1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001
Februari 2020, memori banding Penuntut Umum, maka PengadilanHalaman 39 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PT PALTinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakanserta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar,sehingga pertimbangan tersebut diambil alin oleh Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Penuntut Umum yangtidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingat
83 — 25
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
3.Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama hindu di Br pegok kelurahan sesetan kecamatan Denpasar selatan provinsi bali,sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota madya daerah tingat II Denpasar pada tanggal 20 Januari 2000 nomor 05/K.DS/TP/20005adaiah
32 — 31
telahmemuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalamputusan di tingkat banding.Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbanganpertimbanganhukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalampertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan PengadilanNegeri Padang Sidimpuan tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 7/Pdt.G/2019/PNPsp.dapat dipertahankan dalam peradilan Tingat
91 — 49
bahwa dengan demikian, maka pertimbanganpertimbanganhukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikan dasardidalam pertimbanganpertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 Mei 2014, Nomor :19/Pdt.G/2013/PN.Sml dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilanTingkat Banding ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Penggugattetap dipihak yang dinilai kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupundalam peradilan tingat
60 — 87
tahanan,dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanyaTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka pada saatTerdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa tahanan yangtelah dijalani olen Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam dua tingat
Pembanding/Tergugat II : Dahlan Ritonga
Terbanding/Penggugat : H. BANDAHARO KARI HARAHAP ALS MUHOLLI HARAHAP
31 — 15
telahmemuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalamputusan di tingkat banding.Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbanganpertimbanganhukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalampertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan PengadilanNegeri Padang Sidimpuan tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PNPsp.dapat dipertahankan dalam peradilan Tingat
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 432 K/Pid.Sus/2014Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan Notakeberatan yang telah diajukan :PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan Judex Facti karenaternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkankeberatankeberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalamnota pembelaan maupun Memori Banding, baik mengenai perihalyang berhubungan dengan faktafakta maupun yang berhubungandengan penerapan hukumnya ;Majelis Hakim tingat pertama telah salah menerapkan hukum ;Bahwa dalam perkara
1.YUHARMEN YAKUB, SH
2.VANANDA PUTRA, SH
Terdakwa:
H. MUMAN DT. PANDUKO RAJO Pgl MUMAN Bin MUKMIN
411 — 28
Bahwa Ahli menerangkan kawasan tersebut merupakan kawasan hutan denganfungsi kawasan Hutan Produksi dengan luas sekira 2.600.286 Ha (Dua JutaEnam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Hektar) sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.35/MenhutII/2013 tanggal 15Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan Nomor : 422/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentangPenunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi tingat Sumatera Barat,selanjutnya berdasarkan Surat
Bahwa Ahli menerangkan, karena kawasan tersebut merupakan kawasan Hutansesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.35/Menhut1/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999tentang Penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi tingat Sumatera Barat,maka setiap orang maupun koorporasi yang melakukan kegiatan perkebunanataupun pemanfaatan kawasan hutan harus memiliki Izin terlebin dahulu dariMenteri