Ditemukan 690 data
Drs. H. TOTO IRIANTO
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri Keuangan Republik Indonesia
130 — 88
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981Halaman 15 dari 72Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckrtentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu untuk menciptakansuatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka due process of law.Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law,akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yangintinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears before it condemns, whichproceeds upon
1.FIQHI ABDILLAH BASWARA, SH
2.ERWIN RIONALDY KOLOWAY., SH
Terdakwa:
PUJI LESTARI alias PUJI binti WIDODO
116 — 15
Pid.B/2021/Pn.Krg AHLI memperoleh data mengenai jumlah biaya operasional yangdigunakan oleh kasir/oendahara KOPERASI TIGA PILAR MAKMURyang kemudian dibandingkan nilai totalnya jumlah pada rekening korandan pengeluaran atas biaya operasional yang rill dengan melihatdokumen dan bukti penggunaan uang tersebut dan ditemukan adanyaselisih pada jumlah pengajuan dengan jumlah penggunaan biayaoperasional yang riil dilakukam.Bahwa prosedur yang digunakan AHLI adalah metode Prosedur YangDisepkati (Agreed Upon
1.I Ketut Siandana
2.I Made Sutarjana
Tergugat:
PT. WIDJA PUTRA KARYA
205 — 132
land lease will be extended until2057, as per the table in Appendix III.The agreed basis upon which the future lease rental has been calcualted is16% every 5 years, which is fine with the land lease agreement (1992 to2019) in the Minutes of Meeting dated 19" April, 1993.SALE AND PURCHASE OF SHARES & SHAREHOLDERS EQUITYIt was decided that PT WGS will sell 10% shares to EIH for a considerationof US$ 1,800,000.US$ 300,000 will be paid by 31% March, 2007 and the balance US$1,500,000 by 30th June 2007
The agreed basis upon which the future lease rental has been calcualted is16% every 5 years, which is fine with the land lease agreement (1992 to2019) in the Minutes of Meeting dated 19" April, 1993.SALE AND PURCHASE OF SHARES & SHAREHOLDERS EQUITY It was decided that PT WGS will sell 10% shares to EIH for a considerationof US$ 1,800,000. US$ 300,000 will be paid by 31 March, 2007 and the balance US$1,500,000 by 30th June 2007.
96 — 39
Our client will request for this;Berthing at PT Lautan Lestari (PTLL) as your client knows is lessexpensive;Class Docking Survey of QSA 300 and necessary work thereto shouldbe done in Indonesia where it is less expensive.Our client will cause all necessary documents and trading certificatesthereafter to be sent to your office on your firms written undertaking torelease the same to an authorized party only upon the writtenagreement and direction by both our firms signed on a singledocument.
379 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
In the second, firms agree on which firm will be thelowest bidder and rotate in such a wery that each firm wins anagreed upon number or value of contracts. Since most (but notall) contracts open to bidding involve governments, it is theywho are most often the target of bid rigging.
Thesupplier or contractor may be disqualified if itfails to remedysuch deficiencies promptly upon request by the procuringentity";Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:(o) Panitia pengadaan dapat mendiskualifikasi penyedia ataukontaktor jika pada setiap saat menemukan bahwa informasiyang disampaikan terkait kualifikasi penyedia atau kontraktortersebut tidak akurat atau tidak lengkap secara material;(c) Selain daripada keadaan sebagai ketentuan dalam subayat (a) berlaku, panitia pengadaan
110 — 26
melawan Sohandi Kawilarang yang intinyamenyatakan:Terlepas dari alasan kasasi, putusan PengadilanTinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasanMahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salahmenerapkan hukum.Dalam Policy No. 49/D0/37/08 tanggal 10 Agustus 1978 dibawah bagian tentang Conditions telah diasuransikan bahwaAll differences ansing out of this policy shall be referred to thedecision of an arbitrator to be appointed in writing by theparties in differences or if they cannot agree upon
166 — 98
ketentuan dalam Kontrak 4373OK Pasal 12.10,yang dikutip sebagai berikut:bec tee ees kegagalan Kontraktor untuk melaksanakan seluruh atausebagian dari jasajasa yang manapun dibawah kontrak ini akanmengakibatkan pelepasan hak atas uang Jaminan Pelaksanaanuntuk Keuntungan Perusahaan;Bahwa selain itu, dalam Jaminan Pelaksanaan/ PerformanceBond No. 16.9463.02.08.0472 (Bukti T7) yang dikeluarkan olehTURUT TERGUGAT pada angka 1 secara tegas menyatakan :to guarantee COMPANY to immediately pay to COMPANY,upon
135 — 65
terhitung sejak tanggal 1Agustus 2013, 202 02 onnn nn nnn nn nn nn nn nn nena ne nen aenane nnnBahwa berdasarkan Pasal 25 Perjanjian Waralaba, setelah masa berlakuPerjanjian waralaba berakhir, maka semua hak lisensi yang telah diberikanPenggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Waralaba menjadi berakhirpula, dan Tergugat wajib untuk menghentikan segala akitifitas usaha outletrestoran milik Tergugat yang menggunakan KR System; Pasal 25 ayat 1 dan 2 Perjanjian Waralaba menyatakan sebagai berikut:I Upon
582 — 249
No.625/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.Employee's legally dependent children if they are living with theEmployee in the country where he is assigned;6.3 ...6.4 All travelling costs and accommodation expenses Incurredby the Employee on the Company's or Client's authorizedmission shall be reimbursed according to the rate as may bedetermined by the Company or Client upon submission of thecorresponding expenses report duly approved by the Companyor Client and supported with original receipts;6.5 ...7, PROVISION
JAMANATAR HUTAPEA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LANGGAM
78 — 48
Due process of law pada dasarnya bukan semata matamengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalampenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan;"..a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, andrenders judgment only after trial..". Pada dasarnya yang menjadi titik sentraladalah perlindungan hakhak asasi individu terhadap arbitrary action of thegovernment.
258 — 220
Except where other appropriatearrangements exist which ensure the payment of wages at regularintervals, the intervals for the payment of wages shall be prescribed bynational laws or regulations or fixed by collective agreement or arbitrationavard.(2) Upon the termination of a contract of employment, a final settlement of allwages due shall be effected in accordance wth national laws orregulations, collective agreement or arbitration award or, in the absence ofPutusan No.244/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt
282 — 240
thebenefit of the Nusa Tenggara Partnership) to transfer 7% (seven percent) oftheir shareholding in the Company, which consists of 478,384 shares, to PTPukuafu Indah, an Indonesian limited liability company, at a price to bedetermined by agreement between NIL and NTMC and the Government ofIndonesia pursuant to Article 24 of the Companys Contract of Work for the 7%interest offered by NIL and NTMC to the Government of Indonesia in March2007, provided, first that NIL/NTMC are able to agree with PTPI upon
PT. Houston Steel International
Tergugat:
1.David Adrian Siqueiros
2.PT. Pentastra PasificPacific Invest
3.PT. Pentastra Pacific Invest
Turut Tergugat:
2.Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bekasi Cq. Ika Dwi Susanti, S.H., M.Kn
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi
4.PPAT Ika Dwi Susanti, S.H., M.Kn.
5.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Barat c.q. Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi
209 — 130
The awardof the arbitration shall be final and binding upon both parties."Bahwa Perjanjian Agen Eksklusif ditandatangani oleh Penggugat,dengan diwakili oleh Tergugat .
406 — 714 — Berkekuatan Hukum Tetap
Except where other appropriatearrangements exist which ensure the payment of wages at regularintervals, the intervals for the payment of wages shall beprescribed by national laws or regulations or fixed by collectiveagreement or arbitration award;(2) Upon the termination of a contract of employment, a finalsettlement of all wages due shall be effected in accordance withnational laws or regulations, collective agreement or arbitrationaward or, in the absence of any applicable law, regulation,agreement
127 — 101
1983(Bukti T16) menyatakan sebagai berikut :"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan MahkamahAgung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkanhukum.Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawahbagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa "all differencesarising out of this Policy shall be referred to the decision of anarbitrator to be appointed in writing by the parties in difference orif they cannot agree upon
220 — 126
Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan MahkamahAgung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkanhukum".Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawahbagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa "all diffrencesarising out of this Policy shall be referred to the decision of anarbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or ifthey cannot agree upon a single arbitrator".
203 — 132
The arbitration proceedings, including themaking of an award, shall take place at the SingaporeInternasional Arbitration Centre and the award of the arbitratorsshall be final and binding upon the parties... ,Terjemahan resmi :Prosedur Penyelesaian Perkara.
Ayunda Prima Mitra);Bukti TVI42 : Email dari Reynold Ong tanggal 16 November 2007 yangditujukan kepada Sean Dent, perihal: PT DV Audit PTDVDue Dilligence ;57 Bukti TVII43 : Email dari Reynold Ong tanggal 05 Februari 2008 yangditujukan kepada Sean Dent, perihal: Extension of Agreed Upon Procedures ofPT Direct VisionDecember 31, 2007 ;58 Bukti TVII44 : Surat PT. Ayunda Prima Mitra tanggal 12 November 2007perihal Legal & Financial Due Dilligence yang ditujukan kepada PT. DirectVision, Attn.
- adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
This attribution principle rests upon a number ofconsiderations, which are mentioned in a decision of the Dutch Supreme Court(Hoge Raad der Nederlanden). n the first place, the debtor profits from the useof the other persons. In the second place, the debtor shall be prompted to acareful choice and organisation.The other person will often be a servant or employee. However he can aswell be someone who is not subordinate to the debtor, like a family member,a friend or a subcontractor.
Upon the demand of one of theparties, the court may modify the effects of a contract or it may set it aside, inwhole or in part, on the bases of unforeseen circumstances of such a naturethat the other party, according to the standards of reasonableness and fairness,may not expect the contract to be maintained in unmodified form (art. 6:258par. 2 DCC).
114 — 43
Nebis in idemdalam hukum perdata merupakan res judicata (thingalready judged upon) nihil inovetur.
176 — 102
berdasarkan prosedur arbitrase (rules) dari SIAC;33.Bahwa pengajuan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatanjelas membuktikan bahwa Penggugat tidak menghormati kesepakatanHal 39 dari 89 Hal.Putusan No. 300/Pdt/2016/PT.DKImengenai perjanjian arbitrase yang telah disepakati dan disetujuisebelumnya dan terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 10.8 BasicAgreement (vide Bukti Tl1), yang mengatur sebagai berikut:No party shall be entitled to commence or maintain any actionin a court of law upon