Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 28-09-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 270/Pdt.P/2017/PA.LLG
Tanggal 7 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
151
  • dapat dijatuhkanpenetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon !
Putus : 10-08-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2460 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Agustus 2016 — Drs. H. PATTA RAPANNA
23658 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu H. PATTALASANG membawa 3(tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV. Tujuh Belassebagai pelaksana dari proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut, dantanoa dilaksanakan sosialisasi terlebin dahulu oleh Kantor LingkunganHidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitamdan manfaat dari kayu hitam, H.
    ., menunjuk PanitiaPengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelahdilakukan proses pelelangan maka ditentukan pemenang tender adalah CV.Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp197.900.000,00 (seratus sembilanpuluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atauyang melaksanakan proyek tersebut adalah H.
    PATTALASANG) yang akanmelaksanakan proyek yang merupakan aspirasi dari Komisi B DPRDKabupaten Selayar, selanjutnya SYAHRUDDWN, B.Sc., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu H. PATTALASANG membawa 3(tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.
    pengadaan bibit kayuhitam tersebut dapat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Selayar tahun 2010sebagai aspirasi dari masyarakat maka Terdakwa menghubungi salah satuCamat yang berada di daerah pemilihan Terdakwa supaya membuatpermohonan untuk mendapatkan bantuan bibit kayu hitam, setelahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) KabupatenSelayar tahun 2010 selanjutnya SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk PanitiaPengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 21-03-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 3/PID.TPK/2017/PT JMB
Tanggal 10 Mei 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DESMI YULIAN . SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARDIANTO ALS.YANTO BIN IDRIS MUNAP
10855
  • . : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA ( persero );
  • 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA (persero);
  • 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT.
    .: SE.115 / DIRKUG / 1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO ) penggunaan layanan pengelolaan kas;
  • 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG / 0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;
  • 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT.
    Yanto Bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar OperasionalProsedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranyamengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana tekhnis;Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 Saksi Gunara Als. GunBin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka Als.
    YantoBin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) KepalaKantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu padaKeputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana tekhnis telahmenyebabkan kerugian pada keuangan Negara / PT.
    POSINDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.92 / DIRUT / 1013 tanggal31 Oktober 2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan direksi PT.POS INDONESIA ( persero ) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentangorganisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POSINDONESIA ( persero );16) 1 (Satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT.
    POSINDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.92 / DIRUT / 1013 tanggal31 Oktober 2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan direksi PT.POS INDONESIA (persero) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentangorganisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POSINDONESIA ( persero );16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT.
    Berdasarkan Keputusan DireksiNo.KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik ditingkat pelaksana tekhnis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajibanmelakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi yang dilakukanlangsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan serta menjaga danmematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesarRp.650.000.000,00, (enam ratus lima puluh juga rupiah).
Putus : 10-12-2010 — Upload : 13-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 174/PID/2010/PT.BTN
Tanggal 10 Desember 2010 — ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd BIN TARYANA
5844
  • DAIMAN dan tidakmelaksanakannyasecara Swakelola sesuai Petunjuk Tekhnis Program Block GrantPembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan MekanismePartisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama DirektoratJenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional; Bahwa selanjutnya disepakati antara terdakwa ITANG R, WIJAKSANA dengan Sdr.HUSEN BIN H.
    TYAR SURYANINGRATS.Ip Bin ENDIN JAENUDIN dan tidak melaksanakannya secara Swakelola sesuaiPetunjuk Tekhnis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SekolahMenengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur PembinaanSekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar danMenengah, Departemen Pendidikan Nasional ; Bahwa setelah melakukan perhitungan, selanjutnya Sdr.
    DAIMAN dan tidakmelaksanakannyasecara Swakelola sesuai Petunjuk Tekhnis Program Block GrantPembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan MekanismePartisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama DirektoratJenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional; Bahwa selanjutnya disepakati antara terdakwa ITANG R, WIJAKSANA dengan Sadr.HUSEN BIN H.
Putus : 02-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Juli 2014 — Terdakwa : TOGAR SIANIPAR, SH., MH.
7593
  • Cummins Power Generation ModelDY140B /6CTA8.3 G2 Kapasitas : 140 KW/175 KVA > Standby rating128 KW/160 KVA > Prime Ratingpada 0.8 PF, 50 Hz, 220/380 V, 3 phase, 1500 RPM, Open type, ExCPG China Harga US $ 25.300.00e Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012, terdakwa menetapkanSpesifikasi Tekhnis dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau OwnerEstimate (OE) yaitu:a. Genset (1 unit) : Rp. 601.835.000, dengan jenis/merk/spesifikasi/ukuran:e Dimensi dan Spesifikasi :Lens 2220mm. width 10050mm.
    ALTRAK 1978 No. 724/1.823.37 perihal informasi data dan hargamengenai Mesin Pembangkit Listrik/Genset dengan spesifikasi yangdiminta.Bahwa pada tanggal O08 Oktober 2012, terdakwa menetapkanSpesifikasi Tekhnis dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau OwnerEstimate (OE) yaitu:. Genset (1 unit) : Rp. 601.835.000,.
    Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan lampiran IIPeraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012.Bahwa terdakwa menetapkan Spesifikasi tekhnis genset berdasarkanMerk CUMMINS model C150 D5/6 BTA 5.9 G2 sesuai data informasidari PT.ALTRAK 1978 akan tetapi dalam menetapkan harga perkiraangenset berpedoman pada buku biru yaitu Genset merk DENYO 65 KVAdengan harga Rp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Bahwa Penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah pada merk/produktertentu tidak
    dikembalikan oleh terdakwa kepada BinduPanjaitan ataupun Tonny Simanjuntak.e Bahwa untuk bahan bakar solar 400 (Empat ratus) liter, uji fungsi dansertifikasi K3 tersebut baru diselesaikan pada tanggal 29 Januari 2013dan Pelatihan Operator baru diselesaikan tanggal 06 Februari 2013Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi TonnySimanjuntak dan Bindu Panjaitan sebagaimana tersebut diatas telahmenyalahi tugas dan wewenang Terdakwa, Dimana perbuatan TogarSianipar dalam menetapkan Spesifikasi tekhnis
    Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan lampiran IIPeraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012.Bahwa terdakwa menetapkan Spesifikasi tekhnis genset berdasarkanMerk CUMMINS model C150 D5/6 BTA 5.9 G2 sesuai data informasidari PT.ALTRAK 1978 akan tetapi dalam menetapkan harga perkiraangenset berpedoman pada buku biru yaitu Genset merk DENYO 65 KVAdengan harga Rp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima jutarupiah) ;Bahwa Penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah pada merk/produktertentu tidak
Register : 10-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN DOMPU Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Dpu
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
YUSUF MUSTAKIM, S.H
Tergugat:
USMAN BAHRUN
Turut Tergugat:
1.DEDI ISWANTO
2.MUSLIM
3.PAK RIKO
10928
  • Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal271 Rv dan Pasal 271 RV, yang juga dikemukakan dalam buku PedomanHalaman I dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN DpuTekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskanbahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belummemberikan jawaban..., sehingga dengan demikian pencabutan
Putus : 18-03-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 4/Pid.Sus./2015/PN.SKW
Tanggal 18 Maret 2015 — ABDUL FARID Bin SENINGRAM
333
  • Manager Tekhnis I Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Pontianak.
    Manager Tekhnis IBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak diperoleh hasil , dengankesimpulan sebagai berikut : barang bukti berupa 1 ( satu) kantong plastiktransparan berisi serbuk kristal shabu dengan, netto 0,0704 gram teridentifikasiMetamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika Golongan I.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 2 dua) kantong transparan dimana (satu) kantong berisi 3 (tiga) klip plastikberisi serbuk kristal diduga shabu dan 1 (satu
    MUSTAFA dan terdakwa ABDUL FARID BinSENINGRAM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan ataumengangkut Narkotika Golongan I.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang didapatkan di Persidangan,terbukti bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Pom Pontianak nomor :LP273/N/PLPol/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Dra.Ketut Ayu Sarwetini, Apt..Manager Tekhnis I Balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Pontianak diperoleh hasil , dengan kesimpulan sebagai
Register : 16-08-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 310/Pid.B/2012/PN.PL.R
Tanggal 16 Oktober 2012 — IWAN KURNIAWAN Bin OYO SUTARYO
5321
  • Fajar Mentaya Abadi karena saksi tidak pernahmengetahuinya.Bahwa selaku Kadis Pertambangan Prov Kalteng saksi tidak pernah dimintaGubernur Kalteng untuk memberikan pertimbangan tekhnis PT.
    FajarMentaya Abadi menurut saksi surat rekomendasi tersebut diduga tidak benarkarena saksi tidak pernah memberikan pertimbangan tekhnis dalam rangkarekomendasi Gubernur untuk ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatanEkploitasi PT. Fajar Mentaya Abadi (FMA).Bahwa surat rekomendasi permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan untukkegiatan eksploitasi a.n. PT.
    2011 perihal sarana / pertimbangan tekhnis larangan pemberian ijinlokasi pada kawasan APL.Cara membaca penomeran dari surat gubernur Kalteng nomor : 540/431/EKtanggal 12 April 2011 adalah :a.
    perihal sarana / pertimbangan tekhnis larangan pemberian ijinlokasi pada kawasan APL;44Bahwa cara membaca penomeran dari surat gubernur Kalteng nomor: 540/431/EK tanggal 12 April 2011 adalah :Untuk angka 540 menunjukan bahwa surat tersebut terkait bidangpertambangan;.
    YULIAN TARUNA, M.Si Bin T.L.SERA sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi KalimantanTengah sejak tahun 2009 sekarang, bahwa saksi tidak pernah dimintaGubernur Kalteng untuk memberikan pertimbangan tekhnis PT.
Register : 05-03-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN DOMPU Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Dpu
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
Direktur Utama PD.BPR NTB Dompu
Tergugat:
1.SRI YANI
2.AMRIN
4215
  • Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Hakim berpedoman pada pasal271 Rv dan Pasal 271 RV, yang juga dikemukakan dalam buku PedomanTekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskanbahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belummemberikan jawaban, sehingga dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan
Register : 01-11-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN Ktp.
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
HERKAN AMANDI alias UJANG alias UCU bin RAJIMAN
444
  • Manager Tekhnis I. EVI Prasetyoningtyas,ST NIP. 19780609 200501 2 002 dengan hasil pengujian sebagaiberikut : 4(empat) kantong plastik klip transparan dengan berat netto 0,3098 (nolkoma tida nol sembilan delapan) gram mengandung Metafetamin Positif(+) (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika).
    Manager Tekhnis I.
    Manager Tekhnis .
Register : 27-04-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN.Pgp
Tanggal 1 Juni 2015 — 1. YAN XIANG WU als LAO WU, 2. HUANG MINGJIU als LAO WANG, 3. CHANG ZHANAO als AHAI, 4. WANG CHANGGUI als WANG, 5. ZHANG HONGFU als LAO ZHANG
7633
  • ., MM. sebagai berikut :e Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubdit Penyidikan pada Direktorat JenderalImigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI (KEMENKUMHAM RI), yangmemiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dankoordinasikebijakan, pembinaan dan bimbingan tekhnis di bidang penyidikan tindak17pidana keimigrasian, penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian sertapelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian.e Bahwa saksi ahli tidak mengenal tersangka atas nama YAN XIANGWU,HUANG MINGJIU, CHANG ZHANAO
    keterangan kepada penyidik Kantor Imigrasi Kelas Pangkalpinang.e Bahwa saksi ahli menerangkan secara garis besar berdasarkan PeraturanDirektur Jenderal Imigrasi Nomor : F 434.12.01.10 Tahun 2006 tentangBentuk, Ukuran, Redaksi,Jenis dan Indeks, serta Peneraan Visa, bahwaVisa Republik Indonesia dengan Indeks Visa B211 adalah Visa Kunjungan.e Bahwa Saksi ahli menerangkan secara garis besar Berdasarkan PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27tahun 2014 tentang Prosedur Tekhnis
    perusahaan di Indonesia, calontenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan bekerja, meneruskanperjalanan ke negara lain, dan bergabung dengan alat angkut yang beradadi wilayah Indonesia..e Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa seorang Warga Negara Asingpemegang Izin Kunjungan dengan Indeks Visa B211 tidak boleh melakukanperbaikan Kapal serta mengajarkan ABK Kapal Indonesia tentang tata carapengoperasian Kapal kerena di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Tekhnis
    izintinggalnya atas permintaan dari Wiratsongko ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Bambang Catur SH MMdipersidangan diketahui Visa dengan Indeks Visa B211 seperti yang dikeluarkankepada para terdakwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal ImigrasiNomor :F434.1Z.01.10 tahun 2006 adalah bentuk Visa Kunjungan budaya ;Menimbang, bahwa saksi ahli juga menerangkan secara garis besarberdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik33Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Tekhnis
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.
14490
  • REKAPRIMA SELANTIGA bulan desember 2016
    29. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 16.966.400,- bulan September
    30. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 02, 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano)

    34. 1 (satu) buku Bulanan 01 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    35. 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    36
    Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    41. 1 (satu) buku Invoice 01 Periode 02 Mei s/d 31 Mei 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    42. 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30
    Juni 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    43. 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    44. 1 (satu) buku
    Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    45. 1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    buku Bulanan 01 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis
    Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh
    Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 0 Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu)
    Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA42. 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA43. 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA44. 1 (satu) buku Invoice
Register : 07-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 39/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. TIRTA AGUNG Diwakili Oleh LENNY MAYASARI
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
178217
  • konstruksi mulai dariperencanaan pengadaan, tanggung jawab para pihak, proses pengadaanbarang/jasa sampai dengan metode evaluasi kemudian jenisjenis kontraksemuanya ada disini, tahapan proses juga dapat dilihat disini kalau tahapanproses secara detail ahli tidak hafal hanya saja proses pengadaan barang/jasadimulai dengan perencanaan pengadaan termasuk pemaketan kemudian jadwalpengadaan kemudian proses pemilihan dilakukan oleh Pokja hanya sajadokumen perencanaan itu dari PPK seperti spesifikasi tekhnis
    itu adalah bahanbahan atau material yang akandigunakan dan penyedia wajib mengikuti spesifikasi tekhnis itu contoh adanamanya beton K350, K250, K150 misal jembatan tersebut akan dilewati olehHalaman 54 Putusan Nomor : 39/G/2019/PTUN.SMD.truck ukuran sedang kemudian PPK minta spesifikasinya K350, ketikamelakukan pengecoran jalan tersebut akan menggunakan besi dan besi ini adalagi ukuranukurannya ada besi 15,10 dan ada lagi ukuranukurannya apabilamenurut PPK konstruksi yang dibutuhkan akan dilewati
    trucktruck yangtonasinya cukup besar mungkin menggunakan besi yang ukurannya lebih besaritu yang dikatakan spesifikasi tekhnis;Bahwa daftar personel itu yang akan melaksanakan pekerjaan, tenagatenagakerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut dimintakan sertipikat keterampilankerja atau SKT pelaksanaan pekerjaan jalan, SKT yang mengeluarkannyaadalah LPJK , kalau referensi kerja dikeluarkan oleh pemberi kerja dalam hal iniPPK , PPK itu pemilik pekerjaan dianggap orang yang memahami pekerjaantersebut
    tidak boleh melebihi apa yang ada dalamdokumen dan apa yang tertulis didalam dokumen harus dipatuhi oleh semuapihak;Bahwa apabila Pokja merasa tidak cukup penyedia menyewa dan hanyamelampirkan buktibukti kepemilikannya maka Pokja dapat melakukan on thespot langsung kesumber dan itu yang dinamakan klarifikasi;Bahwa metode pelaksanaan KAK wajib diupload oleh PPK karena KAK itugambaran umum apaapa saja yang akan dikerjakan, PPK ini punya ID danPasword juga untuk mengupload KAK kemudian spesifikasi tekhnis
    , kemudiangambar gambar, apabila KAK tidak diupload tidak dapat diumumkan karenaPPK tidak dapat mengklik tahapan berikutnya dan sistem akan selalu memintakarena masih ada yang belum di upload;Bahwa terkait metode pelaksanaan pekerjaan ini memang adaunsursubyektifnya karena secara tekhnis detail pun tidak diuraikan sehingga itu unsursubyektif tergantung siapa yang menilai karena disitu intinya memberikangambaran kemampuan sipenyedia untuk melaksanakan pekerjaan dari awalhingga akhir nah sampai sejauh
Register : 12-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwd
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
SALAFUDDIN BIN MAHFUD
30221
  • vitaminproduk IPI warna merah muda, masingmasing jenis obat terdakwa masukkan kedalam plastik klip sendirisendiri dan tidak terdakwa campur atau tiap plastik klipadalah obat sejenis dan tidak bercampur satu dengan yang lain.Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwd Bahwa dari perbuatan yang terdakwa lakukan meracik obat denganmenentukan jenis dan jumlah obat, kemudian menjual obat tersebut terdakwatidak pernah menjalani pendidikan farmasi, atau terdakwa bukan sebagaiseorang tenaga tekhnis
    Bahwa dari perbuatan yang terdakwa lakukan meracik obat denganmenentukan jenis dan jumlah obat, kemudian menjual obat tersebut terdakwatidak pernah menjalani pendidikan farmasi, atau terdakwa bukan sebagaiseorang tenaga tekhnis kefarmasian, hal tersebut terdakwa ketahui karena didaerah asal terdakwa banyak orang yang bekerja menjual obat seperti terdakwa,sehingga terdakwa menjual obat tersebut awalnya diberitahu caranya oleh temandari daerah asal terdakwa.
    penyakityang ada, kemudian pasien bisa menebus obat ke apotek, dan penggunaan dariobat obat tersebut tersebut harus sesuai dengan petunjuk penggunaan/ petunjukminum dari apoteker/ tenaga farmasi, serta kemasan dari obat tersebut terbungkusdengan bahan pembungkus yang kedap air dan tidak terkena sinar mataharisecara langsung, mulai saat diterima dari apotek hingga penyimpanan oleh pasienpengguna obat itu sendiri; Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasianadalah Apoteker dan tenaga tekhnis
    farmasiberupa obat tablet warna kuning, 3 (tiga)butir sediaan farmasi berupa obattablet warna putih; 98 (sembilan puluh delapan) plastik klip kecil beisi masingmasing 1butir sediaan farmasi berupa obat tablet Cytotec;. 1 (Satu) Hand Phone Merk Samsung Note 8 warna hitam dengannomor 081233548769; 1 (Satu) ATM Bank Mandiri No. 6032 9805 1808 4894; 1 (Satu) buku tabungan Bank Mandiri No Rek 184 00 0230593 4; Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi, dan Terdakwabukan sebagai seorang tenaga tekhnis
    obat sejenis dan tidak bercampur satudengan yang lain; Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak kurang lebih 1 (Satu)tahun yang lalu hingga sekarang, dan ratarata pendapatan terdakwa setiapbulan dari penjualan obat tersebut adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah) kalau sedikit pembeli yang memesan obat kepada terdakwa ratarataterdakwa hanya mendapatkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi, dan bukansebagai seorang tenaga tekhnis
Register : 12-11-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 489/Pdt.G/2013/PN.Bks
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SUMBER TIRTA MAS ABADI sebagai Penggugat Melawan 1. BUPATI BEKASI sebagai Tergugat I 2. PT. SUNAN HERITAGE DEPELOPMENT sebagai Tergugat II 3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Tergugat III
8928
  • Penggugat yangmempermasalahkan objek sengketa berkaitan dengan Izin Bupati Bekasi danlampiran peta teknis bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri (cq.Pengadilan Negeri Bekasi) melainkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) yang mana dalam perkara aquo Penggugat telah menggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima dan telah berkekuatanhukum tetap, berkaitan gugatan Penggugat mempermasalahkan Surat KeputusanTergugat (Surat Keputusan zin Lokasi dan peta tekhnis
    oleh Tergugat , Namun dalam dalil Penggugat tidak pernahdicantumkan dimana letak koreksi peta tekhnis tersebut dilakukan dan oleh siapayang melakukan koreksi tersebut, maka berakibat dalil gugatan objek sengketayang tidak jelas atau kabur (Obscuur libel).3.
    Bahwa Tergugat Il mengirimkan surat tertanggal 3 Juni 2012 kepadaPenggugat dalam rangka melakukan koordinasi mengenai batas izin lokasiagar tidak terjadi tumpang tindih izin lokasi antara milik Penggugat denganTergugat II berdasarkan pertimbangan tekhnis aspek tata guna tanah dariBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi seluas 4 Hektarsehingga apa yang dilakukan Tergugat Il merupakan itikad baik dalamrangka menghindari kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat IIdilapangan;.
    Bukti TIl8 adalah fotocopy Surat Dinas Bina Marga dan PengelolaanSumber Daya Air Perihal Advis Tekhnis Peil Banjir dan saluran pembuangnomor: 611.31/1034/DBMPSDA tanggal 27 April 2012, sesuai dengan asii;. Bukti TIl9 adalah fotocopy Surat dari Asisten Pemerintahan & KesraNomor 469.1/65.1/65.A/Adm,Tapem tanggal 1 Maret 2013 perihal ProsesPenyelesaian Site Plan dan Surat IMB PT.
    Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur;Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan bahwa Penggugatsendiri mengakui adanya koreksi terhadap lampiran peta tekhnis olehTergugat I, namun~ dalam dalil Penggugat tidak pernah dicantumkandimana letak koreksi peta tekhnis tersebut dilakukan dan oleh siapa yangmelakukan koreksi tersebut, maka berakibat dalil gugatan objek sengketayang tidak jelas atau kabur (Obscuur libel);Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa dalil eksepsiTergugat II tidaklah cukup alasan
Putus : 21-07-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1389 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 21 Juli 2010 — SYAFDI, SP
7129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditentukan bahwa Denganmempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta kondisi, lokasikepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang adapengguna barang/jasa bersama dengan panitia terlebin dahulu harusmenetapkan metode/sistem pengadaan yang paling tepat atau cocokdengan barang/jasa yang bersangkutan, meliputi : metode pengadaanpengadaan, sistem penyampaian penawaran, evaluasi penawaran dansistem kontrak pengadaan yang akan digunakan ;Bahwa berdasarkan BAB angka 7 butir f Petunjuk Tekhnis
    ;Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanaman Rotan di dalam Kawasan HutanDesa Saliguma seluas 250 Ha telah diganti dengan penanaman Menau yangpenanamannya dilaksanakan secara tradisonal yaitu berdasarkan kebiasaanmasyarakat di sekitar lokasi tanam karena petunjuk tekhnis secaratertulis/Petunjuk operasional dan Spesifikasi Teknis pekerjaan tidak pernahdiserahkan atau diberikan oleh Terdakwa kepada petugas lapangan yangtelah ditunjuk oleh Terdakwa Sdr.
    mengadakan ikatanapabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akanmengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untukkegiatan/proyek bersangkutan" ;Terhadap pelaksanaan pekerjaan mulai dari penyediaan bibit sampaipenanaman pada bulan Maret tahun 2003 untuk Desa Mongonpoula danDesa Sotboyak seluas 225 ha telah selesai dilaksanakan pada bulan April2003 dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada disertai denganpetunjuk teknis, petunjuk operasional atau spesifikasi tekhnis
    pekerjaan penanaman 250 Ha, Rotan Manau didalam kawasan hutan, penanaman 250 Ha rotan manau di luar kawasanhutan, penghijauan pantai berupa penanaman 1 Ha Bakau dan penanaman50 Ha Cemara Laut di lokasi Kabupaten Kepulauan Mentawai ;Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanaman Rotan di dalam Kawasan HutanDesa Saliguma Siberut Selatan seluas 250 Ha telah diganti denganpenanaman Manau yang penanamannya dilaksanakan secara tradisonalyaitu berdasarkan kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi tanam karenapetunjuk tekhnis
Register : 19-10-2011 — Putus : 14-10-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PALU Nomor 37/PDT.G/2008/PN.PL
Tanggal 14 Oktober 2009 — ANDI FITRI REZKIANA MELAWAN Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Pusat Cq. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia =: Cabang Palu Cq. Kepala Cabang Unit Gajah Mada PT Bank Rakyat Indonesia
231116
  • Bahwa pada bulan Desember 2006 Penggugat karena kondisi alam (Cuaca buruk)dan gangguan tekhnis kapal kargo, terlambat memasukkan alat alat kelengkapansebagaimana yang dikerjakan, hal ini diketahui oleh Penggugat dari suratyang dikirimkan oleh Perusahaan Cargo PT. MITRA INTERTRANS FORWARDINGtertanggal 11 Desember2006 (Bukti P.3) ; 76.
Putus : 11-05-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN SURAKARTA Nomor : 45 /Pdt.P/2015 /PN.Skt
Tanggal 11 Mei 2015 — CHRISTIAN SANDY RACHMAT Vs Direktur Utama PT .Putera Griya Sentosa dkk
13131
  • Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum buku Il, Edisi2007 Mahkamah Agung RI menyebutkan:Permohonan yang dilarang apabila: Permohonan untuk menetapakan status kepemilikan atas suatu benda, baikbenda bergerak ataupun tidak bergerak.
Register : 13-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT HARFI WIRAYANU, SH.
Terdakwa:
TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR Alm
3129
  • kotor8,24 (delapan koma dua empat) gram dan total berat bersih 7,50 (tujuhkoma lima nol) gram atas nama TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKUMUHAMMAD NUR (Alm).w Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas namaTENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm) dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat padahari Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wib olehStaf Pengujian Kimia RIAN YUNI SATIKA, S.Farm, Apt, M.Farm dan diketahuioleh Manajer Tekhnis
    Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas namaTENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm) dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat padahari Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wib olehStaf Pengujian Kimia RIAN YUNI SATIKA, S.Farm, Apt, M.Farm dan diketahuioleh Manajer Tekhnis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM. dengankesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif MetAmphetamin.
    kotor 8,24 (delapan koma duaempat) gram dan total berat bersih 7,50 (tujuh koma lima nol) gram atasnama TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm).w Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas namaTENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm) dari BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hariSelasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wib oleh StafPengujian Kimia RIAN YUNI SATIKA, S.Farm, Apt, M.Farm dan diketahui olehManajer Tekhnis
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
12368
  • REKAPRIMA SELANTIGA bulan desember 2016
    29. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 16.966.400,- bulan September
    30. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 02, 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 33.932.800.- bulan September
    31.
    1 (satu) bundel Uang Muka 20% pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 29.757.200,- dilaksanakan oleh PT.
    pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    35. 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    36. 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang
    dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    37. 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    38. 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    39. 1 (satu) buku Bulanan
    06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    40. 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    41. 1 (satu) buku Invoice 01 Periode 02 Mei s/d 31 Mei 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni
    buku Bulanan 01 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis
    Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh
    Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 0 Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;1 (satu) buku
    Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA42. 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA43. 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA44. 1 (satu) buku Invoice