Ditemukan 827 data
176 — 25
berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangonsebagaimana dalam pasal 65 ayat (14) PKB tersebut, sehingga PKB disebutOVERLAPPING dengan UU No. 13 tahun 2003, namun sepanjang mogokkerja tersebut dilakukan melalui prosedur maka hal itu dianggap sah ;Bahwa didalam UU No. 13 tahun 2003 tidak mengatur sanksi mogok kerjayang tidak prosedur, tetapi diatur dalam Kepmentrans No. 232 tahun 2003tentang akibat mogok tidak sah dikatagorikan mangkir setelah oleh Perusahaandipanggil 2 kali secara patut dan tertuis
JEMMY D. KABUNGSINA
Tergugat:
1.1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI ADMINISTRASI LABUAN
2.BRUNO RADO
114 — 75
suaraterbanyak yaitu 217 (Seratus tujuh belas) Suara. sesuai dengan Berita AcaraPerhitungan Suara tanggal 26 November 2020 secara tertulis kepada BadanPermusyawaratan Negeri Administrasi Labuan yang nantinya BadanPermusyawaratan Negeri Administrasi Labuan menyampaikan kepadaBupati Maluku Tengah melalui Camat Seram Utara Barat, akan tetapi BadanPermusyawaratan Negeri Administrasi Labuan tidak pernah menyampaikanhasil pemilihnan, sesuai Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 26November 2020 secara tertuis
CORNELIS J. SOSELISA
Tergugat:
JOPY MUSKITA
29 — 13
akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 maupun bukti P2 = T4 diketahuibahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk jual beli sebidang tanahyang terietak di Karang Panjang depan SMK Negeri 1 Ambon Kelurahan AmanteluKecamatan Sirimau sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1725 sebesar Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah), dengan rincian sebesar Rp 70,000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)untuk digunakan sebagai nilai jual beli sebagaimana yang tertuis
65 — 38
Termohon dikarenakan rumah tanggaPemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berbohong, tidakpatuh terhadap Pemohon, sering membantah dan melawan apabila ditegur danselingkuh dengan pria lain bernam XXX, akibatnya sekarang Pemohon danTermohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampaisekarang;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil permohonan Pemohon tersebutTermohon telah menyampaikan jawaban secara tertuis
35 — 7
Melawan hukum dalam arti formil adalah segalatindakan/perouatan yang bertentangan dengan ketentuan perundargundangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalamarti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebutselain bertentangan dengan ketentuanaturan tertulis juga dapat diarikanbertentangan dengan aturanketentuan yang tidak tertuis yang manaperouatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau perouatan tersebut bertentangan dengan
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
123 — 33
Penetapan tertuis yang juga mencakup tindaka faktual;b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;f.
159 — 56
) tahun , dikurangi dengan masapenahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; Denda Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulankurungan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar rok paniang wama merah muda ;Dikembalikan kepada saksi KORBAN (korban) ;Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah)Menimbang, bahwa atas hal tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumterdakwa akan mengajukan tanggapan secara tertuis
25 — 22
mempunyai hak untuk melakukan perbuatanperbuatan seperti yangdiatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perouatan yang diatur dalamperundangundangan secara tertulis dimana apabila perouatan tersebut dilakukanmaka dapat dipidana dan melawan hukum dalam art materil yaitu meskipunperouatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan secara tertuis
31 — 22
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenapersoalan ekonomi dimana penghasilan pemohon masih sangat terbatassedangkan termohon tidak bisa menerima apa adanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yangdikuatkan dengan keterangan saksisaksi pemohon ternyata kedua belahpihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, walaupuntelah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa termohon didepan persidangan mengajukan pulaalat bukti tertuis
66 — 29
Penggugat ingin hak asuh anak ke Penggugat sebagai ibunyakarena tergugat telah melanggar isi surat perjanjian yang dibuat padatanggal 28 Januari 2020;Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat di atasTergugat menolak gugatan penggugat,maka menurut hukum (Pasal 163 HIR)Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatanya;Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalill gugatannya Penggugatmengajukan bukti tertuis berupa P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orangsaksi bernama :XXXXX dan XXXX,sedangkan pihak
15 — 3
dilaksanakanakan tetapi tidak berhasil rukun lagi/ gagal:;Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan senantiasa berusahamenasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap hidup rukun danmempertahankan keutuhan serta membina rumah tangga, namun tidakberhasil;Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan olehnya sendiri dalam persidangan ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah didengarketerangannya dan memberikan jawaban secara tertuis
52 — 29
Sesungguhnya adalah sebuah keanehan dan kemustahilan darigugatan yang berperihal : Gugatan Wanprestasi dan TuntutanGanti Rugi, sebab mana mungkin pemerintah daerah provinsiPapua Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,hendak membayar hakhak pihak ketiga atau pihak mana punketika tidak ada sebuah Perjanjian Tertuis atau Kontrak secaraTertulis yang dibuat baik di hadapan pejabat public (notaris)Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2019/PN.Mnkmaupun karena suatu Putusan
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
137 — 10
Putusan No:05/Pat.G/2016/PN.PrgMenimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban Gugatan yang sama secara tertuis tertanggal 10 Mei 2016yang menyatakan halhal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI PARIGl TIDAK BERWENANG UNTUKMENGADLI PERKARA A QUO1.
Putusan No:05/Pat.G/2016/PN.Prgmembuktikan bahwa Penetapan Lelang tersebut berarti juga merupakanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di sebutkan dalampasal 1 angaka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN,yaiutu : Keputusan Usaha Negara adalah suatu penetapan tertuis yangberisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundang undangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbukan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.3.
75 — 39
Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat poin ke11, 12, yang menyatakanTergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai tanah objek sengketa tanopa alas hak yangjelas; Bahwa sebagaimana kami dalilkan sebelumnya, bahwa antara Tergugat 1darTergugat 2 dengan Para Penggugat telan ada kesepakan lisan, yangkemudian dituangkan secara tertuis pada tanggal 28 Nopember 2011 seradikuatkan denga faktafakta lainnya, maka jelas Tergugat 1 dan Tergugat 2menguasai objek sengketa secara sah berdasarkan hokum; Bahwaberdasarkanhal
126 — 29
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN MrjMenimbang, bahwa berdasarkan laporan tertuis dar Mediator tersebuttertanggal 22 Juni 2016 proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasilmencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya pemeriksaan perkara a quodilaniutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban tertanggal 27 Jui 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :Terlebinh
53 — 7
Bahwa Turut Tergugat IV sampaikan, terhadap Objek Sengketa dibatakkan pelksanaanTelangnya okh Pejabat Lelang dikarenakan terjadi kesalhan penulsan pada Pengumumankedua (Koran) tanggal 4 Desember 2013 (seharusnya "Pengumuman Kedua Lelang EksekusiHak Ti " tertuis "Pengumunan Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan") sesuaiRegister Perbatalan Lelang No. 269/2013 tanggal 18 Desember 2013. Dengan demikian tidakada peralihan hak terhadap objek sengketa.
93 — 19
buruhyang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnyadan pelaksanaannva diatur dalam perianiian keria bersama, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama";Menimbana. bahwa syarat pekerial buruh manakir yang dikualifikasimengundurkan diri dapat disederhanakan sebagai berikut: Bahwa pekeria/ buruh yang bersangkutan mangkir selama 5 (lima) hari keriaatau lebih secara berturut turut; Bahwa tidak ada keterangan secara tertuis
132 — 80
pembuktian dalam sengketa ini,Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi serta Tergugat IIIntervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107, Undangundang No. 5Tahun 1986, menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya dua alat buktiberdasarkan keyakinan Hakim;intuit Tergugat secara tertuhs dan Tergugat II Intervensi tanggal 31Maret 2010 secara tertuis
165 — 37
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohontersebut pada bulan April 2020 Pemohon pulang kerumah orang tuanya diDukuh Tambang, Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogosehingga terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 4bulan berturutturut dan memohon kepada Pengadilan Agama Ponorogountuk menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon putuskarena Perceraian ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Termulai telah memberikan jawabannya secara tertuis
24 — 2
hasilnya dibagi sesuai bagian masingmasing Penggugat danTergugat ;Menimbang bahwa mengenai sepeda motor Vario tahun 2015 yangdidalilkan Penggugat Rekonpensi sebagai harta bersama TergugatRekonpensi membantahnya, Tergugat mendalilkan bahwa sepeda motortersebut telan kredit sejak Mei 2015 sebelum Penggugat dan Tergugatmenikah pada Agustus 2015 dan atas nama ibu Tergugat yaitu Sanimayang kredit juga atas nama Sanima ;Menimbang bahwa atas bantahan Tergugat tersebut PenggugatRekonpensi mengajuka bukti tertuis