Ditemukan 740 data
506 — 1552
Partai GOLKAR Masa Bakti20142019;Bahwa setidaktidaknya berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 keabsahankedudukan hukum PENGGUGAT selaku pengurus DPP Partai GOLKAR harusdimohonkan dulu untuk diputuskan Mahkamah Partai GOLKAR, dan faktaHalaman 47 dari 219 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utrhukum bahwa tidak ada satupun keputusan Mahkamah Partai GOLKAR yangmensahkan kepengurusan PENGGUGAT atas DPP Partai GOLKAR;Bahwa ketidakjelasan dan ketidak absahan
154 — 60
memasang hak tanggungandan akta pemegang hak tanggungan yang kemudian dicatat dalamsertipikat, buku tanah dan sertipikat hak tanggungan.e Bahwa coverote tidak dapat disamakan dengan APHT yang telahmempunyai kekuatan eksekutorial sedangkan covernote, tidak memilikikekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dijadikan dasar untukeksekutorial jaminan hutang atas jaminan berupa benda tidak bergerak /tanah.e Bahwa kewajiban notaris yaitu pengecekan sertipikat sesuai buku tanah,sehingga dapat diketahui, absahan
127 — 85
memasang hak tanggungandan akta pemegang hak tanggungan yang kemudian dicatat dalamsertipikat, buku tanah dan sertipikat hak tanggungan.Bahwa covernote tidak dapat disamakan dengan APHT yang telahmempunyai kekuatan eksekutorial sedangkan covernote, tidak memilikikekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dijadikan dasar untukeksekutorial jaminan hutang atas jaminan berupa benda tidak bergerak /tanah.Bahwa kewajiban notaris yaitu pengecekan sertipikat sesuai buku tanah,sehingga dapat diketahui, absahan
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
152 — 31
Sesuai Tingkat (Propinsi,Kabupaten dan Kecamatan) yakni untuk Kabupaten PPK KabupatenMengajukan Permohonan Kepada PPSPM (Pejabat pembuat surat perintahmembayar) selanjuntnya PPSPM melakukan Pemeriksaan dan PengujianSPM beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK Kabupatenberupa rincian penggunaan dana yang di tandatangani oleh PPK Kabupatendibantu oleh bendahara pembantu pengeluaran, surat pernyataan dari PPKKabupaten dan surat permohonan itu sendiri, kemudian PPSPM melakukanpengujian dan ke absahan
154 — 46
Sesuai Tingkat (Propinsi,Kabupaten dan Kecamatan) yakni untuk Kabupaten PPK KabupatenMengajukan Permohonan Kepada PPSPM (Pejabat pembuat surat perintahmembayar) selanjuntnya PPSPM melakukan Pemeriksaan dan PengujianSPM beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK Kabupatenberupa rincian penggunaan dana yang di tandatangani oleh PPK Kabupatendibantu oleh bendahara pembantu pengeluaran, surat pernyataan dari PPKKabupaten dan surat permohonan itu sendiri, Kemudian PPSPM melakukanpengujian dan ke absahan
Muhammad Iqbal, SH
Terdakwa:
T. M. Ikhsan Saladin, S.T Bin Alm. T. Sabali
227 — 143
Surat Pernyataan kelengkapan, kebenaran dan ke absahan dokumen Nomor : 74/SPM-LS/OTSUS/1.07.01/2015, tanggal 03 September 2015 yang di tanda tangani oleh Sdr. Syarhyul Wan Diman, SH MH selaku pengguna anggaran.
- 1 (satu) lembar photo copy lampiran D Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 03 September 2015 di tanda tangani oleh Sdr. Khairuddin Syarief,SE.
125 — 41
memasang hak tanggungandan akta pemegang hak tanggungan yang kemudian dicatat dalamsertipikat, buku tanah dan sertipikat hak tanggungan.Bahwa covernote tidak dapat disamakan dengan APHT yang telahmempunyai kekuatan eksekutorial sedangkan covernote, tidak memilikikekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dijadikan dasar untukeksekutorial jaminan hutang atas jaminan berupa benda tidak bergerak /tanah.Bahwa kewajiban notaris yaitu pengecekan sertipikat sesuai buku tanah,sehingga dapat diketahui, absahan
258 — 148
memasang hak tanggungandan akta pemegang hak tanggungan yang kemudian dicatat dalamsertipikat, buku tanah dan sertipikat hak tanggungan ;e Bahwa covernote tidak dapat disamakan dengan APHT yang telahmempunyai kekuatan eksekutorial sedangkan covernote, tidak memilikikekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dijadikan dasar untukeksekutorial jaminan hutang atas jaminan berupa benda tidak bergerak /tanah ;e Bahwa kewajiban notaris yaitu pengecekan sertipikat sesuai buku tanah,sehingga dapat diketahui, absahan
Terbanding/Penuntut Umum : Hendri Edison,SH.MH
543 — 55
2018
- Permohonan Pembayaran retensi tanggal 20 Desember 2018;
- foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb
- foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118 tanggal 21 Desember 2018;
- Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;\
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
- Surat Pernyataan ke absahan
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
656 — 1143
2017/PN Plwpenegakan hukum pidana adalah untuk kepentingan kebenaran materilberdasarkan ketentuan apabila izin tersebut dikeluarkan bertentangandengan peraturan perundangundangan hakim dapat menyatakanizintersebut izin yang merupakan tidak mempunyai kekuatan hukum, izin yangtidak mempunyai kekuatan hukum adalah disamakan dengan yang tidakmemiliki izin karena didalam azas dikatakan hakim pidana dapat mengujikeabsahan daripada perbuatan hukum administrasi yang dikenal denganeksepsi karena ketidak absahan
216 — 66
Dengan demikian tanpa adanya keputusanyang seharusnya dijadikan alas jjin dimaksud, maka jijin dimaksudmenjadi tidak sah (null and void) ; Halaman 208 dari 312 Putusan No.95/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Sby Dengan memperhatikan jawaban pada huruf c yang pada hakekatnyamenjelaskan ketidak absahan surat ijin penambangan dimaksud, makasetoran dimaksud adalah tidak sah, karena alas yang dijadikan dasarpungutan secara substansi sebagaimana disampaikan di atas tidakmemenuhi syarat keabsahan ; Dalam konspesi Hukum
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARUDUT HARAHAP, SE
108 — 17
21 Desember 2018
Permohonan Pembayaran retensi tanggal 20 Desember 2018;
foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb
foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118tanggal 21 Desember 2018;
Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;\
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
Surat Pernyataan ke absahan
ALOFSEN SIANTURI, S.H
Terdakwa:
DRS.SYAHRUDDIN SIREGAR,MA
128 — 30
lembar foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb;
- 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118 tanggal 21 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ke absahan
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
PROF.DR.SAIDURAHMAN,M.AG
203 — 54
lembar foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb;
- 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118 tanggal 21 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ke absahan
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
RIZKI ANGGRAINI,SE., M.Si
102 — 22
21 Desember 2018
Permohonan Pembayaran retensi tanggal 20 Desember 2018;
foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb
foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118tanggal 21 Desember 2018;
Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;\
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
Surat Pernyataan ke absahan
R.O.PANGGABEAN,SH.MH
Terdakwa:
JONI SISWOYO,SE
177 — 54
lembar foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb;
- 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118 tanggal 21 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ke absahan
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
159 — 166
Dengan demikian tanpaadanya keputusan yang seharusnya dijadikan alas ijin dimaksud, maka ijin dimaksudmenjadi tidak sah (null and void)Bahwa saksi pada hakekatnya menjelaskan ketidak absahan surat jijinpenambangan dimaksud, maka setoran dimaksud adalah tidak sah, karena alasyang dijadikan dasar pungutan secara substansi sebagaimana disampaikan di atastidak memenuhi syarat keabsahan.Bahwa saksi Dalam konspesi Hukum Keuangan Negara, semua yang dihasilkandari asset negara merupakan milik negara.
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARHAN SUAIDI HASIBUAN, SE
112 — 17
Pembayaran retensi tanggal 20 Desember 2018;
- foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb
- foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118 tanggal 21 Desember 2018;
- Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;\
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
- Surat Pernyataan ke absahan
178 — 50
Likotama Harum pada Tahun2011 adalah Kredit Modal Kerja Surat Perintah Kerja (KMKSPkK)dalam bidang usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang dari proyekproyek Pemprov DKI, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.Bahwa syarat utama adalah Surat Perintah Kerja, ke absahan Aktaaktapendirian perusahaan PT. Likotama Harum, Izinizin PT.
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
151 — 289
Hak milik ada bukan semata mata karena ada sertifikatnya;Bahwa materi dari memori Banding yang diajukanPenggugat/Pembanding tak mampu melemahkan ke absahan suratsuratyang ditandatangani dan diterbitkan Tergugat XII, XIII dan XIV/TerbandingXIl, XIll dan XIV oleh karenanya wajar untuk dikuatkan;Bahwa Bahwa Putusan Mahkaman Agung Nomor :253.K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014 melalui pertimbangan hukumnya(halaman139) yang menjadi alasan diajukannya gugatanPenggugat/Pembanding menyatakan : Menimbang bahwa