NOVIERNI YOANADWI, SE.Ak M. Si, adapun tugas mencatat /merekapitulasi keluar/masuk keuanganmenjalankan perintah bayar vis transfer maupun tunai kepada vendorvendor pendamping, dan bertanggung jawab kepada Terdakwa. dibantuoleh staf masing msing bernama : SARTIKA DEWI, SYAHRIA NORA, NIAERAWATI OKHTA FITRIANI, NOVA DIAN PERMADI. Bahwa untuk Operasional Perusahaan PT.

NOVIERNI YOANADWI, SE.Ak M. Si, adapun tugas mencatat /merekapitulasi keluar/masuk keuanganmenjalankan perintah bayar vis transfer maupun tunai kepada vendorvendor pendamping, dan bertanggung jawab kepada Terdakwa. dibantuoleh staf masing msing bernama : SARTIKA DEWI, SYAHRIA NORA, NIAERAWATI OKHTA FITRIANI, NOVA DIAN PERMADI. Bahwa Perusahaan PT.

Yuyung Mulya Sungkawa, MM dan Asep DaniRamdani, SE.AK yang dituangkan dalam Laporan Hasil PemeriksaanSemester Tahun Anggaran (TA) 2008 atas Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Garut TA 2007 khusus Temuan yangmengandung dugaan Tindak Pidana Korupsi (Pengeluaran Biaya Makandan Minum) Nomor : 02/LHP/XVIILBDG/06/08 tanggal 23 Juni 2008 yangmenerangkan dalam proses pencairan dana Kegiatan PenyediaanMakanan dan Minuman TA 2007 pada Setda Kabupaten Garut, terdapatkerugian negara/daerah sebesar Rp. 4.536.884.610,00

(lima ribu rupiah) ;0Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada HariKamis, tanggal 16 Desember 2015 oleh kami : Edward Harris Sinaga, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, Beslin Sihombing, S.H ,M.H dan NurbayaLumban Gaol, SE.Ak, S.H,M.H masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selakuHakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 6 Januari 2016diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakimtersebut dengan

Dokumen Penawaran Teknis yangMenimbulkan Potensi Kerugian sebesar Rp 24.421.478.400,004) Rencana Induk Pengembangan SPAM Tidak Dibuat oleh PTMulti Engka Utama ;5) Pengalihan Hak dan Kewajiban antara PT Multi Engka Utamadengan PT Multi Engka Sejahtera Tanpa Sepengetahuan PihakPDAM ;6) Kewajiban untuk Menyampaikan Laporan Keuangan Auditedpada saat Pelaksanaan Tidak Dinyatakan dalam Perjanjian ;Halaman 86 dari 96 halamanPutusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS7) Tanda tangan Kantor Akuntan Publik Alamsyah, SE.Ak

di luar kota dan tidak dapat dipastikan kapanbisa hadir dipersidangan dan kemudian atas permintaan Penuntut Umumdan atas persetujuan Terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukumnyaserta persetujuan dari Terdakwa Il maka keterangan saksi tersebut yang diBAP dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan atas keterangansaksi yang dibacakan tersebut Terdakwa dan Terdakwa ilmembenarkannya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut:Ahli AFDAL SATI, SE.Ak

lokasi adalah : 2 baya baya telah selesai,dinding sebelah kanan telah selesai serta pembesian lantai telah selesai;Bahwa selama saksi menjalankan tugas pekerjaan sudah berjalan sebagaimanamestinya;Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangansaksi tersebut;Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan ahli yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Ahli Lindung Saut Maruli Sirait, SE.Ak

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atasdihubungkan dengan keterangan saksisaksi, pendapat ahli dan keteranganPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, serta barang bukti yangterungkap dalam persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa dalamperkara a quo telah terjadi adanya kerugian kKeuangan Negara sebesarRp.29.573.600.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tigajuta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana perhitungan kerugian Negarayang dilakukan oleh ahli Alwiyen Edison Situmorang, SE.Ak

Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta lrawan, dan saksiAhmad Zulkarnaen, MT (WakilWakil Ketua DPRD Kota Cimahi); Drs. H.Eddy Junaedi, M.Pd (Sekretaris DPRD Kota Cimahi/PA) H. UcuKuswandi, SH, M.Si (KPA), Drs. Nana Supriatna (PPTK) dan saksi ErlisEka Fitriana, S.Sos (PPTK), pihak travel yaitu Raden Titan Bisasti (PT.Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksiRiksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. PesonaHijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV.

Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta Irawan, dan saksiAhmad Zulkarnaen, MT (WakilWakil Ketua DPRD Kota Cimahi); Drs. H.Eddy Junaedi, M.Pd (Sekretaris DPRD Kota Cimahi/PA) H. UcuKuswandi, SH, M.Si (KPA), Drs. Nana Supriatna (PPTK) dan saksi ErlisHal. 76 dari 315 hal. Put. No. 55 PK/Pid.Sus/2016 Eka Fitriana, S.Sos (PPTK), pihak travel yaitu Raden Titan Bisasti (PT.Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksiRiksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV.

Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta Irawan, dan saksiAhmad Zulkarnaen, MT (WakilWakil Ketua DPRD Kota Cimahi); Drs. H.Eddy Junaedi, M.Pd (Sekretaris DPRD Kota Cimahi/PA) H. UcuKuswandi, SH, M.Si (KPA), Drs. Nana Supriatna (PPTK) dan saksi ErlisEka Fitriana, S.Sos (PPTK), pihak travel yaitu Raden Titan Bisasti (PT.Titan Mega Prismatie Travel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksiRiksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. PesonaHijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV.

MH. selakuHakim Ketua, MIPTAHUL HALIS, SH, MH. dan NURBAYA LUBAN GAOL, SE.Ak, SH,MH. Hakim Ad Hoc masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh MajelisHakim tersebut dengan dibantu AAA KOMPIANG ARI NOPRIANTA,SH.

NURBAYA LUBAN GAOL, SE.Ak, SH, MH.Panitera Pengganti,A.A KOMPIANG ARI NOPRIANTA,SH. MH Halaman 174 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK /2021/PN.Dps.

(limaribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari RABU ,tanggal 9 September 2015 oleh kami : I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, MHselaku Hakim Ketua, ACHMAD PETEN SILI SH,MH dan NURBAYA LUMBANGAOL, SE.Ak, SH,MH masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku HakimAnggota, putusan tersebut pada hari ini Selasa , tanggal 15 September 2015diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebutdengan didampingi

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, MHNURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak, SH,MHPanitera Pengganti,I WAYAN KARMADA, SH.Dicatat disini :Bahwa pada hari ini Selasa , tanggal : 15 September 2015, terhadap putusanPengadilan Negeri Denpasar, tanggal 15 September 2015, Nomor 18/Pid.SusTPK/2015/PN Dps., baik Jaksa Penuntut Umum,dan Penasehat Hukum terdakwa danterdakwa menyatakan menerima dengan baik putusan tersebut.Panitera Pengganti,I WAYAN KARMADA, SH.hal. 161 dari 179 halaman putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2015/PN Dps

INDRIYO HUSODO, SE.AK.

disebutkan, bahwa dalam hal Terpidana tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penggantisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana penjara paling lamatidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalamUndangUndang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusanPengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangansebagaimana diuraikan di atas, bahwa berdasarkan keterangan Ahli INDRIYOHUSODO, SE.AK

AGUNG SATRYOWIBOWO, SE.Ak., SH. MM. CA.CPA. 2. ADI FESASIH OKTAVIANTO, SH. MH 3.AMIN SANTOSO, SH. MH 4. YURISTYO ARDIANTO, SH. MH, 5. R. TEGUHSANTOSO,.SH, 6. AINUL WAFIQ, SH, 7. JOHN, SH, dan 7. AIRLANGGA DWINUGRAHA, SH.

Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Tanggal 27 Januari 2016 Beserta Lampiran; 1 (Satu) Bundel Disita dari RATNA DWI NURYANI FADILIYA, SE.Ak. MPA2. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Tanggal 12 Oktober 2016 Beserta Lampiran 1 (Satu) Bundel 3.

Peraturan Daerah Kabupaten 1 (Satu) Disita dariTolikara Nomor: 1 Tahun 2016 Bundel RATNA DWITentang Anggaran Pendapatan Dan NURYANIBelanja Daerah Tahun Anggaran FADILIYA,2016, Tanggal 27 Januari 2016 SE.Ak. MPABeserta Lampiran; 2. Peraturan Daerah Kabupaten 1 (Satu)Tolikara Nomor: 4 Tahun 2016 BundelTentang Perubahan AnggaranPendapatan Dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2016, Tanggal 12Oktober 2016 Beserta Lampiran 3.

URAIAN JUMLAH KET 1 2 3 4 Peraturan Daerah Kabupaten 1 (Satu) Disita dari Halaman 161 dari 281 Putusan No.19/PID.SUSTPK/2019/PT JAP Tolikara Nomor: 1 Tahun 2016Tentang Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran2016, Tanggal 27 Januari 2016Beserta Lampiran;BundelRATNA DWINURYANIFADILIYA,SE.Ak.

Setelah dilakukanpemeriksaan oleh Ahli Roesmanto, SE.Ak, kegiatan pengadaan sepatu di 27SKPD dan 1 Kecamatan Tahun 2014 di Kabupaten Magetan tidak sesuaidengan ketentuan : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4, Pasal 155, Pasal156, Pasal 157. Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat (3) hurufK.

Sbyyang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp.100.000.000, dikenakansanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,; Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas,serta setelah Majelis Hakim menilai faktafakta hukum tersebut diatas, dariperbuatanperbuatan Terdakwa tersebut terdapat kerugian keuangannegara/daerah sesuai penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh AhliRoesmanto, SE.Ak

MENGADILI:

1.Menyatakan Terdakwa HERI PRANYOTO, SE.Ak.

,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

ZAHRUL HARMEN, ST.MM dari ahli AFDAL SATI,SE.Ak,CFF dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumbar telah melakukanaudit dalam rangka penghitungan kerugian kKeuangan negara sebagaiberikut:Universitas Negeri Padang tersebut,a. Selisin volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasaradalah sebesar 10,86 m3;b. Selisin volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar17,105 m3:c. Selisin volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasaradalah 360,5 titik (tidak dilaksanakan);d.

ZAHRUL HARMEN, ST.MM dari Universitas Negeri Padang tersebut, ahli AFDAL SATI,SE.Ak,CFF dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumbar telah melakukanaudit dalam rangka penghitungan kerugian kKeuangan negara sebagaiberikut:a. Selisin volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasaradalah sebesar 10,86 m3;b. Selisin volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar17,105 m3:c. Selisin volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasaradalah 360,5 titik (tidak dilaksanakan);d.

Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangansebagaimana diuraikan diatas, banhwa berdasarkan keterangan Ahli ANDRIYOHUSODO, SE.AK, Ahli dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, hasil audit yangdilakukan oleh Ahli bersama Tim, jumlah kerugian Negara yang ditimbulkanakibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratussembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah):Berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti:71.

ZAHRUL HARMEN, ST.MMtersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak,CFF dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumbartelah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian kKeuangan negarasebagai berikut :a. Selisin volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalahsebesar 10,86 M3:b. Selisin volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105Ms:c. Selisin volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5titik (tidak dilaksanakan);d.

Koswara, SE.Ak, MM : Auditor Ahli Muda.c. Ebong Burhanuddin, SE : Auditor Muda (saksisendiri).d. Musa Rojai, SE : Auditor Muda.

sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 adalah Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiKegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2008, dengan SuratPengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : SR99/PW04/5/2013tanggal 4 April 2013, serta sesuai keterangan Ahli Sudiyatmoko, SE.Ak

termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, tentunya tetap berpedomanpada pasal 179 dan 184 KUHAP, yang mengatur setiap orang yang dimintaipendapatnya wajib memberikan keterangan ahli yang sebaikbaiknya dan yangsebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, demi keadilan, karena keterangan ahli adalah termasuk alat bukti yang sah ; Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli Sudiyatmoko, SE.Ak

Indragiri Hilir tahun 2008, termasuk untukpembayaran hutang kegiatan tahun 2006 dan 2007 yang Surat Pertanggungjawaban(SPJ)nya pada tahun anggaran 2006 dan 2007 telah selesai dikerjakan 100%.Sehingga ketika dibayarkan lagi dari anggaran tahun 2008 maka telah terjadiperhitungan dan pembayaran ganda (double account), sesuai keterangan AbhiSudiyatmoko, SE.Ak.