DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDASUMATERA SELATAN, WADIR selaku penyidik : TULUS SINAGAS.Ik., M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP: 76120893.Dikeluarkan di Palembang tertanggal 13 November 2020. Dengan Rujukan :a. Laporan Polisi Nomor : LPB/ 808/ X/ 2020/ SPKT,tanggal 21 Oktober 2020, An. Pelapor MADE SRI SELUKE;b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDIK/ 222/ XI/2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 November 2020;c.

An DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUMPOLDA SUMATERA SELATAN, WADIR selaku penyidik :TULUS SINAGA, S.Ik., M.H. AJUN KOMISARIS BESARPOLISI NRP : 76120893. tertanggal 13 November 2020.a Bahwa TERMOHON telah menciptakan kerugian terhaapPEMOHON yang sebagai Korban dari Kejahatan / kezoliman atasPelapor dan juga pihak Kepolisian sehingga Negara telah melakukanpembiaran terhadap suatu tindak pidana/ perbuatan hukum yangsangat merugikan terhadap Rakyatnya.

Oleh DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDASUMATERA SELATAN, WADIR selaku penyidik : TULUS SINAGAS.Ik., M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP: 76120893.tertanggal 13 November 2020. Adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat2.

OlehDIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERASELATAN, WADIR selaku penyidik : TULUS SINAGA, S.Ik., M.H.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP: 76120893. tertanggal 13November 2020. Adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;3.

., hal ini bertentangandengan sistem manajemen Rumah Sakit yang seharusnya direktur yangmenandatangi surat tersebut dikarenakan direkturlah yang bertanggungjawab, dalam hal ini Penggugat akan melaporkan ke Polres KabupatenPati, karena juga terindikasi tanda tangan Wadir RSUD RAA Soewondo,adalah palsu;Bahwa Penggugat jelas dirugikan atas perbuatan Tergugat yang tidakmencermati isi surat rekomendasi RSUD RAA Soewondo Pati, untukHalaman 5 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 471 K/TUN/2014oleh Wadir Administrasi dan Keuangan, Perihal: Kajian UlangKebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA.

Tingkat Pertama (Pengadilan tata UsahaNegara Semarang) salah dalam memberikan pertimbangan;Bahwa selain itu jika dalam pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang) menyatakankedua surat a quo dibuat serta ditanda tangani oleh Wakil DirekturAdministrasi dan Keuangan tanpa diketahui oleh Direktur RSUD RAASoewondo Pati, Bahwa hal tersebut adalah salah dalampertimbangan karena faktanya berdasarkan keterangan saksi Pirno dipersidangan menyatakan :Bahwa saksi menemani Wadir

untuk melapor kepada Direktursecara lisan tentang surat yang telah dibuat Wadir, namunmengenai isi jelas laporannya saksi lupaDan dengan alasan tersebut jelas majelis hakim Tingkat Pertama(Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang) salah dalammemberikan pertimbangan hukum;.

Laboratoris Badan POM RI NomorLP.Nar.K.14.0331 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AryYustatiningsih S.Si, Apt, selaku Deputi Manager Teknis Pengujian Teknis PengujianTeranokoko diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 331LIN2014,contoh yang diuji mengandung MetamfetaminaBahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Rumah Sakit Pertamina TanjungNomor : 0373/F00000/2014S1 tanggal 22 September 2014 yang ditanda tangani oleh drRachmawati, MPH selaku Wadir

Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.14.0331 tanggal 30September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustatiningsih S.Si, Apt, selakuDeputi Manager Teknis Pengujian Teknis Pengujian Teranokoko diperoleh kesimpulanbahwa barang bukti dengan kode contoh : 331LIN2014, contoh yang diuji mengandungMetamfetamina dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Rumah Sakit PertaminaTanjung Nomor : 0373/F00000/2014S1 tanggal 22 September 2014 yang ditanda tanganioleh dr Rachmawati, MPH selaku Wadir

Aris Soetomo selaku Wadir Medis dengandiketahui dr. Richard H.Senduk, M.Kes Selaku Direktur, memperoleh kesimpulan hasilpemeriksaan sebagai berikut : hasil () negatif dengan nilai normal () negatif; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Aris Soetomo selaku Wadir Medis dengandiketahui dr. Richard H.Senduk, M.Kes Selaku Direktur, memperoleh kesimpulan hasilpemeriksaan sebagai berikut : hasil () negatif dengan nilai normal () negatif;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Aris Soetomo selaku Wadir Medis dengan diketahuidr.

Aris Soetomo selaku Wadir, Riyatin selaku Analis Laboratoriumdan dr. Richard H. Senduk, M.Kes selaku direktur, memperoleh kesimpulan hasilpemeriksaan sebagai berikut : () Negatif dengan nilai Normal () Negatif, jikadihubungkan satu sama lain maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut; Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekitar jam 01.00Wita bertempat di Rumah kost yang berada di Ds.

SOEMARNO), Menteri ATR/KA.BPN( SOFYAN DJALIL), Gubernur Sumut ( H.TENGKU ERRY NURADDI ),Kajati Sumut ( BAMBANG SUGENG RUKMONO), Wadir Krimum PoldaSumut (AKBP MARULI SIAHAAN), Kepala BBPJN WIL.SUMUT II (PAULSIAHAAN), Wakil Wali Kota Medan (AKHYAR NASUTION), DirutPT.Hutama Karya ( GUSTI NGURAH PUTRA) memutuskan : kepadaMasyarakat yang selama ini menguasai lahan tanah di beri ganti ruri 70%, kepada pemegang SHM 30 %, dan apa bila pemilik SHM tidakmenyetujuinya, maka uang ganti rugi pemilik SHM sebesar

Berita Acara Kesimpulan Rapat yang di hadiriMenteri BUMN, Menteri ATR/KA.BPN, Gubernur Sumatera Utara,Kajati Sumut, Wadir Kriminal Umum Polda Sumut, Kepala BBPJN WILSUMUT II, Wakil Wali Kota Medan, Dirut PT.Hutama Karya tertanggal25 Nopember 2017 di Hotel Grand Inna Medan, 4).

kepadaanak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18tahun ;Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penggugat tersebutdiatas, Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra memori bandingnya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 16Pebruari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terbanding/Tergugat sangat keberatan dengan dalil Pembandingtersebut karena Surat Keterangan Nomor : 11281/II/TU/IX/2016 tanggal 14September 2016 yang ditandatangani oleh Wadir

banding mempertimbangkan dan berpendapat bagian yangdipertimbangkan dibagian pokok perkara, sungguhpun hal itu merupakansyarat formal karena sudah diperlukan pembukktian alasnya, karena eksepsitersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;Dalam pokok perkara :Meimbang bahwa setelah membaca memori banding tanggal 3Pebruari 2017 dari kuasa Pembanding/Penggugat yang pada pokoknyabuktiP7 dari Penggugat yaitu surat keterangan Nomor : 11281/II/TU/IX/2016tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh Wadir

alinea ke 1,2 pada pokoknyaWadir Ill Bidang Umum SDM dan Keuangan bukanlah pejabat sebagaimanadimaksud pasal 1 huruf b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilkarena gugatan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi Yuridis formil ;Menimbang bahwa atas putusan Hakim Tingkat Pertama tersebutkuasa hukum Pembanding/Penggugat, berkeberatan dengan alasan tidaksemua urusan harus ditangani Direktur, bukti P7 ditandatangani Wadir

tanggal 18 Maret2013. yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih,S.SI,AptNIP.19790217 200312 2 001 yang menyatakan bahwa sample tersebut sediaandalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandungMETAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika ;Bahwa terhadap terdakwa dilakukan ujin tes urine dengan hasil PemeriksaanLaboratorium pada lampiran surat No: 0329/FO0000/ 2013S1 tanggal 14 Maret2013 yang dibuat dan ditandatangani Wadir

tanggal 18 Maret2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih,S.SI,AptNIP.19790217 200312 2 001 yang menyatakan bahwa sample tersebut sediaandalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandungMETAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika ;Bahwa terhadap terdakwa dilakukan ujin tes urine dengan hasil PemeriksaanLaboratorium pada lampiran surat No: 0329/FO0000/ 2013S1 tanggal 14 Maret2013 yang dibuat dan ditandatangani Wadir

tanggal 18 Maret2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih,S.SI,AptNIP.19790217 200312 2 001 yang menyatakan bahwa sample tersebut sediaandalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandungMETAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika ;e Bahwa terhadap terdakwa dilakukan ujin tes urine dengan hasil PemeriksaanLaboratorium pada lampiran surat No: 0329/FO0000/ 2013S1 tanggal 14 Maret2013 yang dibuat dan ditandatangani Wadir

tersebut sediaan dalambentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandungMETAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika, dan dilakukan tes urine terhadap terdakwa ROBY als ROBY BIN JALI(alm)pada Rumah Sakit Pertamina Tanjung sebagaimana surat Polres HSU Nomor : R/07/III /2013/Resnarkoba tanggal 14 Maret 2013 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium padalampiran surat No: 0331/FOO000/ 2013S1 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat danditandatangani Wadir

Sinandar Nata Kusuma selaku Kontraktorpelaksana/ Wadir CV. EB Group dan diketahui oleh PPTK sdr. Ir.

Achmadin, ST, dan sdr.Sinandar Nata Kusuma selaku Kontraktor pelaksana/ Wadir CV. EB Group dandiketahui oleh PPTK sar. Ir.

Bahwa saat penentuan titik nol, terdakwa ikut tetapi pada waktu ituterdakwa belum menjadi Wadir CV. EB Group, terdakwa ikut karena diajakoleh Husni Thamrin, saat itu Wadir EB Group masih Erlan. Bahwa saat pergantian Wadir ke terdakwa, pekerjaan di lapangan ataskegiatan peningkatan jalan Nanti Agung belum ada. Bahwa terhadap pengunduran diri sdr. Erlan ada surat pengundurannya; Bahwa terdakwa membenarkan tandatangannya pada Berita Acara.Putusan Nomor 04/Pid. SusTPK/2016/PN.

ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013,Tanggal 15 Agustus 2018 ;1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku Wadir CV.EB. Group Nomor : 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 ;1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB.Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB. Group untuk menandatanganiPutusan Nomor 04/Pid. SusTPK/2016/PN.

ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group Nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013, Tanggal 15 Agustus 2013 ;1 (satu) lembar Copy permohonan uang muka dari Sdra. ERLAN selaku WadirCV. EB. Group Nomor : 05/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 ;1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa dari Sdra. M. NASIR selaku Direktur CV. EB.Group kepada sdra. ERLAN selaku Wadir Cv. EB.

Wadir. Administrasi dan Keuangan PT. Horas Insani Abadi) +Rp42.750.000 (pesangon Penggugat sebagai Konsultan part time danSatuan Pengawas Internal PT. Horas Insani Abadi) + Rp400.000.000 (Gantirugi atas atas tekanan bathin, mental, psikis yang Penggugat alami akibatdari terbitnya surat keputusan Tergugat yang tidak sesuai dengan hukumyang berlaku dan tercorengnya wibawa Penggugat di depan masyarakatsebagai Pemegang Saham PT.

Wadir Administrasi dan Keuangan,jelas tertera adalah :a. Akte Pendirian PT. HIA dan AD/ART;b. UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;c. Keputusan RUPS PT. HIA Pematangsiantar tanggal 21 Februari2013;d. Struktur Organisasi yang telah ditetapbkan sesuai peraturan(sesuai aturan akreditasi);e.

Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, maka kesepakatan atau perjanjiantersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah secara sepihak;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, maka pertimbangan hukumHakim Majelis/Judex Facti tersebut harus dikesampingkan;Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum HakimMajelis/Judex Facti dalam putusannya pada halaman 66 alinea kedua,ketiga dan keempat yang berbunyi sebagai berikut :Bahwa mengenai jabatan Penggugat sebagai Pelaksana Tugas (PIt)Wadir

Wadir Administrasi dan Keuangan, Penggugattidak pernah menunitut ataupun keberatan atas upah yang diterimanyadengan rangkap jabatan sebagai Satuan Pengawas Internal sampaiMaret 2013 sebaliknya terbukti tuntutan Penggugat diajukan setelahPenggugat menolak mutasi ke bagian rekam medis, oleh karena ituadalah tidak patut dan tidak ada alasannya bagi Penggugat untukmenuntut honornya tersebut apalagi SK Pengangkatan Penggugatsebagai Plt. Wadir Administrasi dan Keuangan telah dicabut.

Wadir Administrasi danKeuangan, kalaupun ada dasarnya untuk pemutusan hubungan kerja,karena mutasi jabatan bukanlah pemutusan hubungan kerja,selanjutnya di persidangan justru terobukti Penggugat masih berstatuspekerja dan masih menerima upah dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum angka 8 agarmenyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaandan uang penggantian hakhak lainnya sesuai UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Pasal 169 ayat (2) yang berbunyi : "Pemutusan