Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2019/PN Bgla) Menerima berkas usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa(ADD) dan Dana Desa (DD) yang diajukan oleh setiap desa;b) Melakukan pengecekan kelengkapan berkas pengajuan penyaluranAlokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diajukan olehsetiap desa berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 17 Tahun2016;Cc) Memproses berkas pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)dan Dana Desa (DD) yang diajukan oleh setiap desa ke bidangperbendaharaan (BUD) Dinas PPKAD

Memverifikasi Rencana Penarikan Dana SKPD/PPKAD setiap bulandengan memperhitungkan akhir tahun anggaran Bahwa cara Saksi memverifikasi anggaran Tunjangan TambahanPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (TunjanganDaerah) yang tercantum baik dalam DPASKPD maupun dalam DPPASKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Pandeglang yaituuntuk menyesuaikan antara Pendapatan serta Belanja dan Pembiayaanpada SKPD/PPKAD. Bahwa dokumen DPPASKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pandeglang TA 2011 Tanggal 28 Oktober 2011, kemudian verifikasiterhadap DPPASKPD Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan danKebudayaan dilakukan sekitar Bulan Nopember 2011.

NANANG EFFENDI, MP untuk ditandatangani;e Bahwa benar saksi menerangkan setelah SPMLS terbit, Kemudian SPPLS danSPMLS tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada pihak rekanan, kemudianrekanan mengantar SPPLS dan SPMLS tersebut ke Dinas PPKAD (PendapatanPengelolaan keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Banjar dan diverifikasi oleh stafbagian keuangan DPPKAD kemudian terbitlah SP2D (Surat Perintah PencairanDana) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) selanjutnyarekanan membawa SP2D tersebut

MARIO tidak pernahmelakukan pengecekan penggunaan dana swakelola yang dipegang oleh Saksi;Bahwa terhadap penggunaan dana 40% tersebut telah dibuatkan SPJ dandiserahkan kepada Saksi;Bahwa pertanggungjawaban dana swakelola Pekerjaan Pembukaan JalanNgalurogaNila dan Pekerjaan Peningkatan Jalan LiabekeMudetelo 2013 dibuatuntuk diserahkan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Ende;Bahwa pertanggungjawaban dana swakelola wajib dibuat laporannya;Halaman 50 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.SusT PK/2016/PNKpg.Bahwa Saksi

FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE (KADIS PPKAD) sebesar Rp.216.006.998,-.

FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE (KADIS PPKAD)sebesar Rp.216.006.998..1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal O02 April 2019oengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014dan 2015 A.n. Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE, M.Si (KADISPPKAD) sebesar Rp.216.006.998.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019oengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014dan 2015 A.n.

Minggu 13 s/d Minggu 16Tentang Kegiatan Pengawasan/Supervisi Pembangunan KegiatanTempat Penampungan Sementara (TPS) Pedagang Pasar KabanjaheKecamatan Kabanjahe (ASLI)Final Report Tentang Kegiatan Pengawasan/Supervisi PembangunanKegiatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pedagang PasarKabanjahe Kecamatan Kabanjahe (ASLI)Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BendaharaUmum Daerah Nomor : 0019/SPDBL/DPPKAD/Tahun 2009Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran PPKAD

Mandailing Natal secara administrasi dan secara fungsionalbertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD).Yang diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluarandiatur pada Pasal 1 butir 24 : Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsionalyang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan

Mandailing Natalsecara administrasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada PejabatPengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Yang diatur di Peraturan Menteri DalamNegeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, tugas dan tanggung jawab saksi adalah :a.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) PP Nomor 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daearah : SKPD dilarang melakukan pengeluaranatas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersediaanggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalamAPBD..e Bahwa benar yang berwenang untuk menolak pengajuan anggaran yangmelebihi pagu yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD berdasarkanPermendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah Kepala SKPD selaku PenggunaAnggaran dan Kepala PPKAD selaku BUD.e Bahwa

Ketua dan sekretaris Tim verifikasi menyiapkan rekomendasi NaskahPerjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas kepada PPKAD;f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;g.

Atas perintahTerdakwa, Leni Takarendehang menghubungi Arie Wua (Kepala PPKAD)dan menyampaikan perintah Bupati agar segera mencairkan dana rutinBupati. Atas penyampaian tersebut Arie Wua menyampaikan kepada LeniTakarendehang agar menghubungi Kuasa Bendahara Umum Daerah (ivanDoda, SE) ;Hal. 30 dari 234 hal. Put.

saksi tersebut, terdakwa membenarkansemuanya;14.Saksi HADI NURJOKO, SE menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda NTB berkaitan dengankasus Terdakwa ini, keterangan saksi tersebut ada dibuatkan BAP; Bahwa keterangan saksi yang di BAP Penyidik Polda NTB tersebutbenar semua, saksi tandatangani dan baca sendiri; Bahwa saksi mengetahui proyek Peningkatan Sarana PrasaranaKesehatan Puskesmas Rasanae Timur yang dilaksanakan pada tahun2009; Bahwa saksi sebagai Bendahara PPKAD

Mangkubuana Hutama, Suratditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kep.Meranti, untuk dapat melakukan pembayaran melalui rekeningPT. Nindya Karya di bank DKI Cabang Walikota Jakarta BaratSurat ditandatangani oleh Dulles Tampubolon sebagaiPimpinan GKK PT. Bank DKISurat Permohonan Pencairan Kredit Nomor 007/LH/DKI/I/2013tanggal 21 Januari 2013 dari PT. Likotama Harum yangditujukan kepada Pimpinan Grup Komersial PT.

HASNI SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi menerangkan diangkat sebagai bendahara pengeluaranPPKAD berdasarakan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor : 95456 / / 2012, tanggal 02 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati MalukuTengah ABDULAH TUASIKAL adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagaiBendahara Pengeluaran pada Dinas PPKAD adalah memeriksa, meneliti,memverifikasi semua dokumen administrasi yang diajukan oleh setiap penerimaHalaman 84

SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 ;1 (satu) Buah Buku Exspedisi Bendahara warna Biru ;1(satu) bundel sli Surat Perintah Pencairan Dana nomor =:11635/950/LS/12/DPPKAD/NA/2013 tanggal 31 Desember 2013 keperluan untukPPK Atas Pembayaran Honorarium Penyusunan RKA,RKPA,DPA dan DPPASKPD ;Hal 137 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.1(satu) Bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor =:10618/950/T U/12/D PPKAD

2000 Saksi ditempatkan sebagai staf pada bagianKeungan Pemda Kabupaten Belu sampai dengan tahun 2002;Bahwa pada tahun 2002 diangkat menjadi Kasubag Verifikasi pada bagianKeuangan sampai dengan tahun 2006 ;Bahwa pada tanggal 06 Juni 2006 menjabat sebagai Kepala Sub BagianPerbendaharaan pada bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Belusampai dengan bulan Januari 2011;Bahwa pada bulan Januari 2011 diangkat menjadi Kepala BagianPerbendaharaan pada Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD

Selan (Ppkad)

Mandailing Natalsecara administrasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (PPKAD).Yang diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang PerubahanPermendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran diatur padaPasal 1 butir 24 : Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkanuang

Mandailing Natal secara administrasi dan secarafungsional bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD)Yang diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang PerubahanPermendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, tugas dan tanggung jawab saksi adalah :a.

HASNI SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi menerangkan diangkat sebagai bendahara pengeluaranPPKAD berdasarakan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor : 95456 / / 2012, tanggal 02 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati MalukuTengah ABDULAH TUASIKAL adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagaiBendahara Pengeluaran pada Dinas PPKAD adalah memeriksa, meneliti,memverifikasi semua dokumen administrasi yang diajukan oleh setiap penerimabantuan dan

Dalam pertemuan itusaksi Ilham Martua Harahap menawarkan kepadateman lamanya ini produkproduk investasiperusahaannya ;Bahwa oleh saksi Fadil Kurniawan tawaran saksi Ilham MartuaHarahap ini setelah ia kembali ke Kabupaten Batubara diceritakankepada atasannya saksi Yos Rauke yang menjadi Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)Pemkab Batubara dengan alasan untuk memaksimalkan pendapatandaerah dengan ikut berinvestasi di Perusahaan saksi Ilham MartuaHarahap.

Bahwa APBD ditetapkan dalam peraturan Daerah,DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)disahkan oleh PPKAD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Kemudian BUD(Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) dan ditujukanke masingmasing Bendahara SKPD. Setelah bendahara masingmasing SKPDmenerima SPD kemudian bendahara masingmasing SKPD membuat pengajuan SPP(surat Permintaan Pembayaran) yang ditujukan ke pengguna anggaran melaluiHal. 102 dari 210 hal.