Ditemukan 973 data
89 — 42
tidak tahu, perencanaanawal tertera anggaran Rp. 6.500.000.000, dengan alasan perubahan karena DPA tahun 2008tidak mencukupi sehingga pekerjaan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tahap, saya juga tidaktahu dengan DPA TA 2009 ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan hanya terdakwa berkeberatan padaketerangan No.20 dalam BAP tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Ahli yang dibawahsumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;SAKSI AHLI WIDI PRASTIYANTI, SE.AK
HASAN AFIF MUHAMMAD SH MH
Terdakwa:
SUPRIANTO, SP
101 — 29
Saksi DEBATA RAJA, SE.Ak.,MM. di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapatsejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan;Bahwa saksi tahu CV. Bina Mitra Cemerlang;Bahwa CV. Bina Mitra Cemerlang telah terdaftar sebagai wajib pajak diKantor Pelayanan Pajak Rantauprapat;Bahwa dokumen CV. Bina Mitra Cemerlang ada di Kantor PelayananPajak Rantauprapat;Bahwa masalah CV.
TEDDY ARIHAN
Terdakwa:
ZULKRISNO Pgl. JUN
82 — 23
SusTPK/2018/PN.PdgBahwa setelah sapi Saksi kembalikan, Saksi tidak tahu dikemanakansapi itu oleh Terdakwa;Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaituDelliyarti, SE.Ak, CA, CFrA, dibawah sumpah;Bahwa ahli sebagai Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;Bahwa Ahli pernah diminta untuk menghitung kerugian negara oleh pihakKepolisian pada tahun 2017 terhadap kegiatan Program PenyelamatanSapi Betina Produktif;Bahwa uang
129 — 496
Idrus, SE.Ak. MSi selaku Ketua Panitia Pengadaan telah menerima Daftar / ListBarang dan Harga Peralatan Laboratorium Pendidikan dalam bentuk File /Soft Copy dari Terdakwa melalui saksi lans Aprilo, SPd. MPd namun saksiMukh. Idrus, SE. Ak. MSi meminta kepada saksi lans Aprilo, SPd.
29 — 6
ST13177/PW13/5/2008 tanggal 5Nopember 2008 ;Bahwa yang menjadi ketua tim adalah Sugeng widiyanto,SE.Ak, dan ahli sebagai PengendaliTahnis.
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. Havid Kurnia M.Si
69 — 41
sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telahmelanggar hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan merusak nilainilai moral dankeadilan, maka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luarbiasa ;74Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggarandan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 / PW10/5/ 2012 tanggal02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak
154 — 39
Kapitalau Malatuang kondisinyaagak memprihatinkan disebabkan karena adanya perubahan peruntukan olehmasyarakat dimana dari taxi laut dirubah menjadi kapal penangkap ikan;.4.YUSRI SUFADILAH, SE.Ak, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perintah KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Tugas Nomor ST661/PW 19/5/2012 tanggal 5 Desember 2012 dan ST 43/PW 19/5/2012 tanggal 11 Januari2013 ;Bahwa Riwayat
104 — 55
HARDONO,SE.Ak,CFE.CfrA,CA,Ahli menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak adahubungan keluarga ;Ahli pernah melakukan audit perhitungan kerugian Negaradalam proyek penyediaan rumah untuk MBR di Kabupaten Belutahun 2012;Dasar kami melakukan audit adalah atas permintaan dariKejaksaan Tinggi NTT sesuai surat tertanggal 16 Maret 2015Nomor. Print136/ P.3/ Fd.1/ 03/2015 yang ditindak lanjuti olehKepala Kantor BPKP Perwakilan NTT sesuai surat tertanggal 21Mei 2015 Nomor.
270 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana sudah jelas diuraikan dalam jobdescription Terdakwa, dan juga keterangan saksisaksi dan P.T.Billabong Indonesia seperti Nyoman Gunawan, SE.Ak., Komang AriniSukmawati, S.E., Desak An Mardewi, Msc., Dorona Panggabean (adikipar Terdakwa), Ni Putu Asti, dan terutama kesaksian dan Manager HRMKusuma Halim, yang semuanya menerangkan bahwa selama Terdakwabekerja di PT.
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
WINITA P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesarRp. 904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus riburupiah);dimana Terdakwa sendiri telah merugikan Keuangan Negara sebesarRp. 476.100.0000, (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah)berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggarandan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2020 Nomor: SR1504 /PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli TutiSusilawati, SE.Ak di bawah sumpah di persidangan
364 — 139
Saksi DEDI ZAHERDI, SE.Ak, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Rabain Syukur (perkara terpisah) dan Amrizal(terdakwa) adalah sebagai pemasok atau pelaksana pekerjaan outsourcing diPT.Semen Padang ;Bahwa dalam outsourcing PT.Anugrah Kencana Prima ada ikatan kerja kontrakdengan PT.Semen Padang adalah surat Perintah Kerja (SPK) dibuat oleh PT.Anugrah Kencana Prima dengan PT.Semen Padang ;Bahwa setahu saksi Rabain Syukur (perkara terpisah) di PT.
113 — 175
Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA. CFE. CA., dibawah janji padapokoknya berpendapat dan memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa ahli menjelaskan bahwa dasar kewenangan BPKP menghitungjumlah Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak PidanaKorupsi yaitu bahwa BPKP adalah Instansi yang berwenangmenghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara TindakPidana Korupsi, antara lain:a.
Pasal 184 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahunhalaman 185dari 312 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan yang dinilaisebagai alat bukti surat menurut undangundang adalah: surat yang dibuat atassumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pendapat dan keteranganahli Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA. CFE.
Euis Syamsiah, dan RR Ngaliyah Suciati, ahliahli: EvenriSihombing, SE.Ak, CFrA. CFE.
Terbanding/Terdakwa : Uus Ruslan,SE,M.Si
96 — 49
secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara,tetapi juga telah melanggar hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas danmerusak nilainilai moral dan keadilan, maka pemberantasan TIPIKOR perlu dilakukandengan cara yang luar biasaMenimbang bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada PosAnggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 / PW10 /835 / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak
81 — 20
diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa pencairan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 merupakantanggung jawab pribadi dari Terdakwa.29 Bahwa benar seluruh Kerugian Negara sebesar Rp. 9.916.325 000, (sembilan milyarsembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkanhasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahunanggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504/ PW10/ 5/2012 tanggal 02 Maret 2012dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak
pencairan danaBantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2009 dan 2010, denganpara terdakwa lainya dalam perkara terpisah yang telah merugikan Keuangan Negaraseluruhnya sebesar Rp. 9.916.325 000, (sembilan milyar sembilan ratus enam belasjuta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP PropinsiJawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010Nomor : SR1504 /PW10/5/ 2012 tanggal 02 Maret 2012 berdasarkan keteranganAhli Tuti Susilawati, SE.Ak
84 — 32
UU No. 20 Tahun 2001 ;Bahwa untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlahharta benda yang diperoleh para terdakwa/terpidana dari tindak pidana korupsi, karena109pelaksanaan pidana tambahan tersebut hanya terbatas sampai sebanyakbanyaknya samadengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, diperlukan alat buktiberupa keterangan ahli;Bahwa menurut saksi ahli KUSMIADI, SE.Ak (auditor BPKP) dalam laporanBPKP Nomor : 022/PW.01/5/2009 tanggal 11 Meret 2009 tentang
Terbanding/Terdakwa : Drs Ahmad Mulyana
86 — 45
terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanyamerugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hakhak sosial danekonomi masyarakat secara luas dan merusak nilainilai moral dan keadilan,maka pemberantasan TIPIKOR perlu dilakukan dengan cara luar biasa ;Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi JawaBarat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010Nomor : SR1504 / PW10 / 5 / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkanketerangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak
568 — 382
bahwa bukti surat pernyataan dapat disamakan dengankesaksian apabila telah dibawa dan didengar dalam suatupersidangan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kerugian Negarayang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuanInstansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk, Penggugattelah mengajukan bukti surat: P6 Laporan dari Tim Penghitungan kerugian KeuanganNegara BPKP yang ditanda tangani oleh NASRULWATHON, Ak.CFE,BKP, DWI PRAHORO IRIANTO,SE, HERDAHELMIJAYA,SE CFE DAN SAEFUL ALAM SE.Ak
Terbanding/Terdakwa : Luthfan Barkah S.Stp
63 — 45
terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikankeuangan negara, tetapi juga telan melanggar hakhak sosial dan ekonomimasyarakat secara luas dan merusak nilainilai moral dan keadilan, makapemberantasan TIPIKOR perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa ; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Baratpada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor :SR1504/PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahliTuti Susilawati, SE.Ak
62 — 13
terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikankeuangan negara, tetapi juga telah melanggar hakhak sosial dan ekonomimasyarakat secara luas dan merusak nilainilai moral dan keadilan, makapemberantasan TIPIKOR perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa ; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Baratpada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor :SR1504/PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahliTuti Susilawati, SE.Ak
Terbanding/Terdakwa : Yanos Septadi
129 — 67
secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara,tetapi juga telah melanggar hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas danmerusak nilainilai moral dan keadilan, maka pemberantasan TIPIKOR perlu dilakukandengan cara yang luar biasa ;Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada PosAnggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 / PW10 /5 / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak