Habibie tetapdiupayakan perbaikan ekonomi nasional antara lain melaluipenyehatan perbankan nasional dan atas Persetujuan DPR yang telahmenyempurnakan UndangUndang No. 7 tahun 1992 tentangPerbankan, dengan UndangUndang No 10 tahun 1998 tanggal 10Nopember 1998, sehingga barulah pada bulan Pebruari 1999 BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mulai dapatdioperasionalkan.

Ratarata kebijakan Restrukturisasi pada BPPNmemberi keringanan pembayaran utang pokok kepada debiturbermasalah dengan hair cut hampir mencapai + 70 %, oleh sebab itudebiturdebitur macet yang direstrukturisasi pada BPPN dapat cepat diselesaikan ;B.4 Bahwa Tergugat sendiri juga termasuk salah satu Bank yang masuk kedalam program dan dibantu oleh BPPN yang dibentuk tersebutsampai dengan Tergugat menjadi Bank sehat setidaktidaknya sampaiHal 5 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 535/Pdt.

PSTdengan BPPN dibubarkan pada tahun 2004 ; B. 5 Bahwa Para Penggugat adalah debitur bermasalah sebagai korbankrisis moneter pada tahun 19971998 yang dibebankan kerugianselisih kurs karena turunnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadapmata uang Dollar Amerika oleh Bank, sehingga Para Penggugatmengalami kerugian mencapai sebesar setidaktidaknya Rp. 36.682Juta (tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);B. 6 Bahwa berdasarkan kronologis krisis moneter tersebut diatas terlihatbahwa

., dan kawankawan, Para Karyawanpada PT Bank BPPN Tbk., beralamat di Jalan Jalan MerdekaTimur Nomor 6, Kelurahan Simpang IV, Kecamatan Banda Sakti,Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal14 September 2016;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata banwa sekarangPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding

Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;Salinan / fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelangyang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata dan /atau tuntutan pidana;.

Salinan / fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelangdilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggungan adalah merupakan BankDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; dan.

Berkatama RayaFinance) termasuk dalam perusahaan yang bermasalah dan masuk dalam2.122,DadCcpengawasan Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) sedangkan Terbantah IXdan Terbantah X melarikan diri keluar Negeri, sehingga transaksi jual belipuntertunda hingga beberapa tahun lamanya, tindakan Terbantah IX danTerbantah X ini sangat merugikan Terbantah I s/d VIII, karena Terbantah IXdan Terbantah X adalah pembeli yang tidak benitikad baik, karena dengankepergiannya yang tidak memberitahukan Terbantah I sld VIII

Berkatama Raya Finance), dari penyitaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN), karena kantor dari Terbantah IX den Terbantah X (PT. Berkatama Raya Finance)yang dahulu beralamat di Wisma Dharmala Niaga Lantai II Jl.

Abdul Muis No. 6810Jakarta, telah disita oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sedangkan 8(delapan) Sertifikat Hak Milik Terbantah I s/d VIII yang telah diserahkan kepada TerbantahIX dan Terbanfah X, dibawa kabur keluarnegeri, bukan seperti dalil pembantah point 3(tiga) yang menyatakan bahwa Terbantah I dengan istrinya almarhumah Ny. Hj.

SewuInternational Bank sebagai Penyelesaian Kewajiban PemegangSaham (PKPS) dan Pengakuan Hutang PT Bank SewuInternasional kepada BPPN, merupakan peristiwa hukumtersendiri yang secara kasuistis tidak ada hubungan hukumnyadengan alas hak kepemilikan kepunyaan Artik N= selakuPenggugat, dengan alasan bahwa penjelasan riwayat peralihanobjek sengketa dari PT.

Bank Sewu Internasional sampaikepada Menteri Keuangan RI yang disampaikan oleh PemohonKasasi (Semula Pembanding/Tergugat Il Intervensi) adalahuntuk menegaskan posisi Menteri Keuangan dalam mengelolaaset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentangHalaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2017Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PenyehatanPerbankan Nasional (Vide Bukti T.IIV);6.

BPPN (Bank BekuOperasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), Bank Take Over(BTO) dan Bank Rekap yang diberikan dalam bentuk brosur 1 (satu)lembar (Bukti P 44).Bahwa terhadap tawaran program penyelesaian hutang KPR oleh BankArtha Graha yang beralamat di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman(SCBD), Jl. Jend.

Pengadilan Tinggi Aceh No. 01/PDT/2011/Pengadilan TinggiBNA tanggal 19 Mei 2011 harus dinyatakan Batal Demi Hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidakdapat dibenarkan, sebab Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salahmenerapkan hukum oleh karena Penggugat berhutang kepada Bank DutaCabang Lhokseumawe dan sebelum hutang tersebut dilunasi ternyata BankDuta Cabang Lhokseumawe dilikwidasi oleh BPPN

tersebutPenggugat dengan beberapa karyawan lain tetap menjaga dan merawat mesinmesindan assetasset lainnya milik Tergugat I dan Penggugat masih menerima gaji dariTergugat I;Bahwa kemudian dalam bulan Februari 2004 Penggugat didatangi orang dari Jakartayang menyatakan bahwa pabrik milik Tergugat I telah diambil alih olehperusahaannya yang terakhir baru Penggugat ketahui bahwa yang mengambil alihtersebut adalah Amerasia International Limited yang menurutnya didapat dari BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Yani No. 41Telp (02151) 8332105, Bogor 16161, mengeluarkan Berita Acara No. 12/BA/BPPN/2010 yang ditandatangani oleh Edi Sujana Nip. 19701014.199403. 1.006,Hendi Mulya Nip. 19660404.198903.1.009, Suradi, ST.,SH, (KasubsiPengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bogor) Nip. 19620114.198211.1.001. Bahwa Berita Acara tersebut menyatakan :a.

Jcepada Ketua Pengadilan NeregeriJakarta Selatan No.KMA/416/VII/2001 tanggal 10 Juli 2001 yang menentukan kriteria hukumyang pada pokoknya sebagai berikut: BPPN telah diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan piutang ; ; melalui SuratPaksa dengan diikuti penyitaan dan pelelangan terhadapasset Debitur yang merupakan jaminan atas hutanghutangnya ; Bahwa hal serupa juga diberikan kepada Pejabat Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)berdasarkan UndangUndang No.49/Prp/1960 Jo Keputusan Menteri Keuangan

BPPN/PT HoldikoPerkasa, kemudian dilakukan beberapa kali restrukturisasi atasutang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) yang timbulberdasarkan Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996, LoanAgreement tertanggal 27 Mei 1998 (sebagaimana telahdiuraikan di atas) dan seluruh perjanjian acessoirnya.

Holdiko Perkasa) berupa:1Laporan Audit Keuangan 19992000 dari PT SweetIndolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih;Master Restructuring Agreement 29 Agustus 2001; danSupplement Agreement antara PT Holdiko Perkasa, PT GemahRipah dan PT Garuda Pancaarta beserta BPPN tanggal 12Desember 2001, dl.Bahwa berdasarkan bukti tersebut Penggugat 2 telahmengetahui adanya utang atau keterikatan Penggugat 1sebelum lelang dilakukan;Bahwa berdasarkan Supply Contract tanggal 11 April 1996 danConstruction

Kasasi, telah dilakukanPembebanan Hak Tanggungan dan Fidusia atas tanah seluas220.000 m2 dan pabrik gula sesuai dengan Akta Pemberian HakTanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999,Fiduciary Transfer Agreement 27 Oktober 1999, AmandementNo. 1 Fiduciary Transfer Agreement, Sertifikat Jaminan Fidusia,hal mana dengan pembebanan Jaminan atas bends bergerakdan tidak bergerak tersebut, sehingga hak accesoir aktiva danpasiva melekat dalam Termohon Kasasi, sehingga kalaupunterjadi lelang oleh BPPN

dan selanjutnya BPPN selaku wakilPemerintah RI menjual Penggugat 1 melalui lelang terbuka danpemenang lelangnya adalah Penggugat 2 PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi.Gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2/para Termohon Kasasididasarkan pada dalil bahwa ada rekayasa hutang, pembebananjaminan dan persekongkolan (perbuatan melawan hukum) yangdilakukan oleh Tergugat/PemohonKasasi yang menimbulkankerugian pada Penggugat 1 dan Penggugat 2/Termohon Kasasi.Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, yang perlu

Holdiko Perkasa) berupa:.d Laporan Audit Keuangan 19992000 dari PT SweetIndolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih;Master Restructuring Agreement 29 Agustus 2001; danSupplement Agreement antara PT Holdiko Perkasa, PT GemahRipah dan PT Garuda Pancaarta beserta BPPN tanggal 12Desember 2001, dll.Bahwa berdasarkan bukti tersebut Penggugat 2 telahmengetahui adanya utang atau keterikatan Penggugat 1sebelum lelang dilakukan;Bahwa berdasarkan Supply Contract tanggal 11 April 1996 danConstruction

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku lembaga yangditunjuk oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menanganibankbank bermasalah mengingat hubungan pemberian kredit kepadaTergugat telah dialinkan kepada BPPN berdasarkan kewenangan yangdiberikan UndangUndang vide : UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992. Peraturan Pemerintah RI.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku lembaga yangditunjuk oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menangani bankbank bermasalah mengingat hubungan pemberian kredit kepada Tergugat telah dialinkan kepada BPPN berdasarkan kewenangan yang diberikanUndangUndang vide :a. UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992.b. Peraturan Pemerintah RI.

Bahwa sejak Termohon dipimpin oleh Antasari Azhar telah melakukanpenyelidikan dan atau penyidikan dugaa tindak pidana korupsi berkaitanHal 1 dari 14 hal.Put.No.13/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.degan BLBI yang mengucur kepada Bank BUMN dan Bank SwastaIndonesia yang diduga merugikan negara sebesar Rp.600 trilyun;Bahwa dugaan Korupsi BLBI dilakukan oleh oknum pejabat BI, BPPN,dan pihak pemilik/direksi dari masingmasing Bank yang menerimakucuran dana negara yang diberikan secara melawan hukum danpenggunaan

Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan dalam kedudukannyasebagai penjamin maka Termohon Kasasi Il/Termohon Pailit IIdan Termohon Kasasi IIl/Termohon Pailit Ill selain mempunyaikreditur yaitu BPPN (in casu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit)sebagai pemegang hak piutang dari PT.

(kini hak atas piutang tersebut dipegang oleh BPPN/Pemohon)adalah Termohon I/ Termohon Kasasi , namun berdasarkan buktiP.15 (Akte Notaris No. 248 tanggal 28 Mei 1993) dan bukti P.16(Akte Notaris No. 247 tanggal 28 Mei 1993) para Termohon II danIllpara Termohon Kasasi II dan III adalah penjamin atas semuautang Debitur Utama (Termohon I/Termohon Kasasi ) denganmelepaskan semua hak utama yang diberikan kepada Penjamin(antara lain yang termaktub dalam pasal 1340, 1831, 1837, 1843,dan 1847 sampai dengan

sebagai Debitur dari BPPN (selaku pemegang hak piutang PT.Bank Danamon Indonesia Tbk.

(bukti P4 dan P5);Bahwa Bank Tamara telah dibekukan kegiatan usahanya oleh PemerintahRepublik Indonesia pada tahun 1999, dan piutang Bank Tamara yang berasal dariPT Interkon Kebon Jeruk dialihkan kepada BPPN.

Kemudian BPPN sudahditutup sehingga piutang ex Bank Tamara tersebut dialihkan ke DepartemenKeuangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Keuangan RepublikIndonesia) dan karenanya Tergugat II menggantikan kedudukan Bank Tamarasebagai Kreditor PT Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit);Bahwa perbuatan PT Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) yang menyerahkankeseluruhan tanah Sertifikat ex HGB Nomor 442/Meruya Udik, berukuran seluas113.408 M?

Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dariPenggugat 1...kepada Pemerintah RI cq BPPN, selanjutnyaPemerintah RI cq BPPN yang menguasai Penggugat 1...;1.5.

Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama manajemen lama dariPenggugat 1...kepada Pemerintah RI cq BPPN, selanjutnyaPemerintah RI cq BPPN yang menguasai Penggugat 1...;1.5.

Putusan Nomor 1699 K/Padt/2015Pemerintah RI cq BPPN.

Termohon Kasasi 1,dahulu Terbanding 1/ Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dimiliki olehPemerintah RI cq BPPN.

Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dariPenggugat 1...kepada Pemerintah RI cq BPPN, selanjutnyaPemerintah RI CQBPPN yang menguasai Penggugat 1...1.5.

Rajawali Wira BhaktiUtama diambil alin oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) yang kemudian masuk menjadi pemegang saham PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) menggantikan PT.

RajawaliWira Bhakti Utama;Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PenyehatanPerbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.

Peraturan Menteri KeuanganNomor : 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara YangBerasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) maka pengelolaan aset yangberasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) termasukaset yang sebelumnya dikelola oleh PT. Pengembangan PariwisataLombok (LTDC) termasuk didalamnya tanah obyek penegasan hak;.

Debitur. merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya akan berlanggungjawab apabila terjadigugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggungan adalahmerupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, BankBeku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN; dan. Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonHal 16 dari 28 Hal Put.

Karabha Digdaya kepadapara Pemohon Kasasi, masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengandemikian, dalam perkara ini terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapatdibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(3) UndangUndang No. 4 Tahun 1998.Putusan Mahkamah Agung RI No. 18 K/N/2000 tanggal 8 Juni 2000antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawan PT.Sumi Asih menyatakan :"Pembuktian perkara permohonan pailit itu tidak dapat dilakukan secarasederhana atau sumir (

tolak dari fakta fakta indikasi problema hukum adanya exeptio nonadimpleti contractus dan ipso jure compensatur dihubungkan denganprinsip pasal 6 ayat (8) dimaksud penyelesaian perkara ini tidak bisadiselesaikan melalui proses Pengadilan Niaga berdasar UU No.4/1998,akan tetapi harus melalui jalur Penyelesaian Perdata biasa sebagaimanahal itu telah disimpulkan Pengadilan Niaga dalam putusannya Putusan Mahkamah Agung No. 18 K/N/ 2000 tanggal 8 Juni 2000 antarabadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

RidhaRasyidi ;Hal 37 dari 60 hal Putusan Nomor: 12 /Pdt.G / 2014/ PN Sgl38Bahwa Setelah Bank DUTA ditutup (likuidasi), Administrasi kredit yang lancardiserahkan kepada Bank Danamon dan yang macet diserahkan ke BPPN Medan ;Bahwa saksi tidak ingat kapan permohonan kredit yang diajukan ke Bank Duta ;Bahwa Ir. Mohd.

Ridha Rasyidi juga ada menandatangani kredit ;Bahwa setelah kredit dicairkan Sertifikat tanah tersebut disimpan pada BankDUTA ;Bahwa sertifikat tersebut diserahkaan ke BPPN Medan setelah Bank DUTAditutup (likuidasi);Bahwa sebahagian para Tergugat adalah debitur di Bank DUTA Lhokseumawe ;Bahwa para tergugat ada membuat permohonan kredit, dan pada saat dicairkandana oleh bank yang menerima pencairan kredit tersebut Ir. Mohd.

RidhaRasyidi ;Bahwa para Tergugat pernah menayakan kepada saksi masalah kredit tersebutdan saksi mengatakan penyelesaian kredit tersebut ke BPPN Medan ;Bahwa sebelum dicaikan kredit tersebut Pihak Bank DUTA ada ke lapanganmelihat objek jaminan;Bahwa setelah BPPN Medan ditutup, Aset tersebut diserahkan ke bagian AsetNegara di Kementrian Keuangan di Jakarta ;Bahwa Bank DUTA ditutup ditutup tahun 1999 ;Bahwa perumahan yang dibangun oleh Ir. Mohd.