Ditemukan 899 data
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
HENDRY MAHFUD, S.E.
62 — 39
tidak pernah bertandatangan dalam bentuk dokumenatau tanda bukti kas; Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesarRp. 10.800.000, (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biayaperjalanan dinas dan rincian biaya perjalanan dinas tanggal 21 Agustus 2014sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi hanyamenerima honor sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) untuk satukali kegiatan, dan saksi tidak pernah bertandatangan di semua tanda bukti kasdan
48 — 12
upaya penangananya kepadaFasilitator Kabupaten dengan tembusan kepadaCamat u.p PUOK;17.Mengadakan rapat kooordinasi bulanan = diKecamatan;18.Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupatendan menyampaikan laporan perkembangankegiatan;19.Menjunjung tinggi kode etik Fasilitator dan konsultankerja siap diberhentikan jika melakukan pelanggaranterhadap kode etik tersebut;20.Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuaiprosedur dan ketentuan, dan secara berkalamelakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kasdan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIZAL ALIAS AHMAD GONDRONG
129 — 76
PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari Ssuatu program sesuai dengan bidang tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YUSRAN ALIAS IWAN
135 — 82
PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari Ssuatu program sesuai dengan bidang tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
160 — 373
PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari Ssuatu program sesuai dengan bidang tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
149 — 74
PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari Ssuatu program sesuai dengan bidang tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
172 — 77
PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari Ssuatu program sesuai dengan bidang tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
103 — 63
Surat Pengantar SPP yang ditandatangani pembantu pemegang kasdan pemimpin kegiatan dan diketahui pengendali kegiatan ;5. Pendukung lainnya (akta jual beli, perjanjian jual beli dan perstujuanbupati untuk pembelian KBPR Prima) ;6. Laporan realisasi dana per kegiatan dibuat dan ditandatanganipembantu. pemegang kas, pemimpin kegiatan dan diketahuipengendali kegiatan ;7.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANIM. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
H. AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA
276 — 93
Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Penempatan Dana,dalam hal ini Nota Pertimbangan tanpa didukung analisa kelebihan kasdan tidak ada dilampirkan prsyaratan Bank Umum, seperti Surat Izin,surat keterangan sehat Bank yang diketahui Bank Indonesia, serta SKuntuk penempatan dana itu tidak dievaluasi oleh bagian KeuanganPemkab Katingan;2.
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
DWI INDRIYANI, S.Sos
118 — 50
Ptkdi Tingkat Puskesmas/Polindes/Pustu dan Jaringannya Pada Dinas KesehatanKabupaten Melawi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturSipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Tahun 2014 dari dana kasdan persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Tahun 2014, SIMSON,SKM, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi memerintahkanTerdakwa DWI INDRIYANI, S.Sos., Bendahara Pengeluaran Dinas KesehatanKabupaten Melawi untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sejumlahRp.800.000.000,00
84 — 35
SuratKeputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/Kep.937BKPLD/2016, tanggal29 Desember 2016, tentang pengangkatan/pemberhentian dan alih jabatanpara pejabat struktural eselon II.b;Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No. 79 tahun 2016, tugas dantanggungjawab sebagai Kepala BPKAD yaitu. memimpin badan,menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan,mengoragnisasikan dan mengendalikan pengelolaan keuangan dan asetdaerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, kasdan
74 — 38
K/2014/PN.MdnHal. 86f.Perumusan kebijakan teknis bidang akutansi ;Penyusunan perencanaan bidang akutansi ;Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasiltasi dalam pelaksanaanakutansi penermaan kas, akutansi pengeluaran kas dan selain kas danpelaporan keuangan daerah ;Penyelenggaraan akutansi penermaan kas, akutansi pengeluaran kasdan selain kas dan pelaporan keuangan daerah ;Pengendalian dan evaluasi pelaksaanaan akutansi penerimaan kas,akutansi pengeluaran kas dan selain kas dan pelaporan keuangandaerah
TENRIAWARU, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.ANSAR Bin ARMIN
2.M. RAMADHAN ILAHI, S.P.
146 — 64
Wakatobi)Surat Keputusan Bupati tentang Penerima hibah dan besaran jumlahnyaFoto copy Buku rekeningMenandatangani Tanda Bukti KasDan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak)Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian sudah benar dan sebelumtanda tangan saksi baca dulu kemudian tanda tangan;Bahwa ada kelompok penerima bantuan yg tidak mencairkan, dalam hal ini KBSerujaya yang beralamat di Desa Tindoi Kec.
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.ARDY, SH. MH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WELLIAM APRES BALSALA Alias WEM
161 — 69
layanan kas mobil untuk penghantaran gaji PNS,pengambilaan dan setoran kepada nasabah inti /dominan dan pemda.e Memberikan layanan khusus atas setoran uang lusuh dan uang koindalam jumlah besare Melaksanakan layanan penukaran uang .e Melakukan sortir uang lusuh dan uang receh (koin) yang akandisetorkan ke Bank Indonesiae Melakukan pembinaan hubungan dalam pelaksanaan cash remisedan cash supply serta menutupi asuransi cash in transitnyae Meminimalisir Kemungkinan terjadinya resiko dalam pengelolaan kasdan
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
Hj. HUSNI, SKM, M.Si
64 — 43
saksi tidak pernah bertandatangan dalam bentuk dokumenatau tanda bukti kas;Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesarRp. 10.800.000, (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biayaperjalanan dinas dan rincian biaya perjalanan dinas tanggal 21 Agustus 2014sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi hanyamenerima honor sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) untuk satukali kegiatan, dan saksi tidak pernah bertandatangan di semua tanda bukti kasdan
76 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segeradiperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kasdan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas)bulan;(2). Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12(dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis,pembelian surat utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI)dan surat perbendaharaan Negara (SPN);2.
83 — 42
YUNUSBengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu.Bahwa saksi selaku Kabag keuangan mempunyai tugas dantanggung jwab untuk melakukan penatausahaan keuangan/kasdan dalam rencana bisnis dan anggaran (RBA) TA 2012 adadialokasikan dana untuk pembayaran utang RSUD M. YunusBengkulu.Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabid penunjangmedic dan kesling dan juga menjadi Kabag Keuangan saksimendapatkan honor jasa insentif dari RSUD M.
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yangakuntabel dan transparan, SKPD wajib menyampaikan pertanggungjawabanberupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (8) Laporan Arus Kasdan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.
166 — 94
Namun pengeluaran / anggaran yang saksi kelola ini sesuaidengan catatan pengeluaran saksi dan catatan pengeluaran lou KepalaSekretariat / PPK (Marlen Yanti Nirahua, SH) dan sudah sesuai denganberita Acara Penutupan Kas oleh Tim Bawaslu Provinsi Maluku (saldo Kasdan saldo Bank seperti tertera diatas).Bahwa mengenai spesimen (tandatangan) untuk pencairan dana tersebutadalah Sekretaris sebagai PPK dan Bendahara yaitu saksi sendiri.Bahwa anggaran tersebut untuk keperluan operasional Panwas dari bulanJuni
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.SESCA TABERIMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
LISBETH YUSTENZ Als LIS
120 — 47
Meminimalisir kKemungkinan terjadinya resiko dalam pengelolaan kasdan alat likuid.9. Menangani KYCP dan anti Money Laundering, serta menyiapkan danmenyampaikan laporan ke kantor pusat apabila ditemukan masalah.Halaman 172 dari 237 Putusan Nomor 3 /Pid.SusTPK/2019/PN Amb.10. Mengelola uang umpan ( decoy money ) secara berkala (maksimal tiap3 bulan diganti ) dalam rangka pengamanan uang di conter teller dankluis serta cash remise /supply dari tindak kejahatan11.