Ditemukan 1098 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refri rekor reforma refort refor refoza ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 205/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat II : SRI ELLYANA TAUFIK Diwakili Oleh : SUHERU PRAYITNO, SH.
Terbanding/Penggugat : TAN MAN HUA Diwakili Oleh : ERICK FILEMON SIBUEA, SH., MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA MEKARSARI
Terbanding/Turut Tergugat III : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT THOMAS WIO, SH
Turut Terbanding/Tergugat I : BAN AN TONG
142 — 76
  • TELAH DIKELUARKAN DARIOBYEK LAND REFORM. 21.Bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan para terkait dalam rapatrapat sebagaimana dimaksud pada poin 16, 17 dan 18 Turut Tergugat mengeluarkan surat Nomor:37/KEP36.16/X/2013 tertanggal 1 Oktober2013 tentang Pengeluaran Tanah Obyek Landreform seluas 13.457 m2 (tigabelas ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) di Desa Mekarsari,Kecamatan Rajeg, Tangerang;Halaman 6 dari 29 hal Perkara Nomor 205/PDT/2021/PT.BTN22.23.Bahwa surat Turut Tergugat sebagaimana
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama Perceraian
Register : 02-08-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Pkj
Tanggal 30 Oktober 2017 — -pemohon -termohon
11 — 8
  • Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Perceraian
Register : 03-03-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Pkj.
Tanggal 12 Mei 2015 — Pemohon & Termohon
12 — 7
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married state oflife(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagipara pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 05-01-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG
Tanggal 4 Januari 2021 — Pemohon:
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
275 — 193
  • bahwa oleh karena pada sumber hukum yang terdapatdalam peraturan perundangundangan tidak terdapat criteriamengenai permohonan fiktif positif, maka Majelis Hakim telahmencari pada sumber hukum lain, salah satunya melaluipendapat/doktrin hukum yang sampaikan oleh Dr.Santer SitorusPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 25dalam buku Anotasi Undangundang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan olehUniversitas Indonesia Center for Study of Governance andAdministrative Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 22-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1159 K/PDT/2010
ANDI HARTAWAN SARDJITO, DK.; JOHANES WIDJAYA, DKK.
268 — 1052 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakantidak berkekuatan hukum berikut segala turutannya ;Bahwa keadaankeadaan yang tidak benar yang terdapat dalam Akte No.2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, yang berhasil dimuat atas dasar penyalahgunaan keadaan ekonomi dan kedudukan yang lebih kuat dari Tergugat dan IIRekonvensi adalah sebagai berikut : Penilaian Asset milik para Penggugat Rekonvensi dilakukan tidak sesualdengan keadaan yang sebenarnya, karena berdasarkan LaporanPenilaian Asset (Shot Form Reform
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama
Register : 06-06-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PA JOMBANG Nomor 1237/Pdt.G/2017/PA.Jbg
Tanggal 21 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989,halaman 126):If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right ofHal.27 dari 40 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-08-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1263 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Agustus 2017 — FAISAL ROHMAN bin SUMARMAN dan ALI LUKMAN bin MUCH AMIN
164 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Eksekutif Institute ForCriminal Justice Reform (ICJR): Mengatakan bahwa isu ini bukanlah halHal. 22 dari 32 hal. Put.
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 19-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA Soreang Nomor 5159/Pdt.G/2020/PA.Sor
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 11
  • Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 12-12-2011 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 42/Pdt..G/2011/PN.LP
Tanggal 12 Desember 2011 — 1. Tuan BAHRUM GINTING, (dalam hal ini selaku ahli waris/anak kandung dari alm. SUKA GINTING) umur 52 Tahun, pekerjaan bertani, beralamat di Dusun II Serba Jadi, Desa Namorobe Julu, Kacamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- PENGGUGAT I; 2. Tuan USUF SEMBIRING, (dalam hal ini bertindak selaku ahli waris/anak kandung dari alm. ALI SEMBIRING), umur 50 Tahun, pekerjaan bertani, beralamat di Dusun II Serba Jadi, Desa Namorube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- PENGGUGAT II; 3. Tuan ARIH SINULINGGA, (dalam hal ini bertindak selaku ahli waris/anak kandung dari alm. NGATAKEN SINULILNGGA), umur 30 Tahun, pekerjaan bertani, beralamat di Dusun II Serba Jadi, Desa Namo Rube Julu, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai --------- PENGGUGAT III; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SARONO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Merbau Lt.II No.10-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2011, sebagaimana telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Reg. No: W2.U4/283/Pdt.04.10/V/2011 tanggal 04 Mei 2011; L A W A N PT. LEONG dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, beralamat di Jalan Besar Pasar tebu, Dusun II Serbajadi, Desa Namorobe Julu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut dengan -------------------------------------------------------------- TERGUGAT;
28 — 3
  • Sengketatersebut diatas, maka berikut ini akan dipertimbangkan mengenai buktibukti Kepemilikanmenurut hukum atas tanah tersebut sebagai berikut;Perkara No. 42/Pdt.G/2011/PN.LP Halaman 29 dari 35 halamanMenimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III untukmembuktikan alas hak orangtuanya atas tanah obyek sengketa adalah Bukti PI s/d III No.2 s/d Bukti P1 s/d III No.8 berisi tentang bahwa orang tua Penggugat I, II dan II telah menerimamasingmasing tanah obyek sengketa dari Panitia Land Reform
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 20-05-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 30/PDT/2020/PT KDI
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : SRI MULYANI Diwakili Oleh : IZRA JINGGA SAENI, SH
Pembanding/Penggugat II : Hj. NURHAYATI Diwakili Oleh : IZRA JINGGA SAENI, SH
Terbanding/Tergugat I : H. MUCHDAR MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat II : EFENDY MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat III : IVONNE FAUZIAH MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat IV : FAHRIL MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat V : Ir. A YANI MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat VI : RINI KANDRIANTY MULUK TAWANG
161 — 68
  • PeraturanPerundangundangan.Menimbang,bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka dapatdisimpulkan bahwa penguasaan tanah pertanian melebihi dari 20 hektar,menjadi 25 hektar masih dimungkinkan yang diberikan oleh Menteri denganpersyaratan yang sangat khusus.Menimbang, bahwa bila hasil inventarisasi terdapat kelebihantanah,maka kelebihan tanah tersebut akan diperuntukkan sebagaiLandreform.Sehingga bila penguasaan tanah melebihi batasmaksimum,mekasnisme penyelesaiannya adalah menjadikan kelebihan tanahtersebut sebagai land reform
Pengadilan PA CIAMIS Perdata Agama
Register : 07-01-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Cms
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 4
  • JAFFERHUSSAIN Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol.
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 27-05-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 0816/Pdt.G/2015/PA.Bms
Tanggal 4 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 3
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IU Law Journal, Vol.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 24-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 24/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 8 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Sofian Diwakili Oleh : Jamaan Elvi Eluwis,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : MARTABUN Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat II : IYAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat III : ZURIATI Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat IV : SIHAL Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat V : MAHNE Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VI : RUSTAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VII : NIGA Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VIII : RAPUAH Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI
107 — 31
  • Bahwa dalam rangka peningkatan hak, maka pada tahun 1986 PenggugatSofian bin Muhamad bin Satto mengajukan permohonan penerbitan sertifikatterhadap tanah tersebut melalui proyek Land Reform Kabupaten Sambas(sekarang Kota Singkawang) untuk wilayah Desa Setapuk Kecil KecamatanTujuh Belas Kabupaten Sambas sekarang bernama Kelurahan Setapuk KecilKecamatan singkawang Utara Kota Singkawang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-05-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 PK/Pdt/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — FERY TANAYA VS RAMLI ADE KARI BUTON
75 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • selatan berbatas dengan tanah petuanan Lilialy; Sebelah timur berbatas dengan tanah Zadrack Wacanno/FeryTanaya; Sebelah barat berbatas dengan tanah lapangan udara/lapanganterbang;dalil gugatan tersebut sangat tidak jelas oleh karena penguasaan tanahseluas 745.650 m* oleh Penggugat sangat bertentangan dengansemangat UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokokAgraria yang secara tegas telah mengatur batasbatas maksimumpenguasan terhadap tanah sebagaimana diwujutkan dalam ketentuanmengenai Land Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 748 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 15 September 2016 — 1. PT PELAYARAN NASIONAL SARANA BAHARI PRIMA, , DK VS PT TIFA FINANCE, Tbk,
208 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Soemadipraja, terbitan Nasional Legal Reform Program,Jakarta Tahun 2010 Dari ketentuanketentuan atau dasar hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsurunsur keadaan memaksa antara lain:. peristiwa yang tak terduga;. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;. tidak ada iktikad buruk dari debitur;. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi; 0 a2 90 0 jika prestasi tersebut dilaksanakan maka akan terkena larangan;. keadaan diluar kesalahan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 05-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 159/PDT/2016/PT-MDN
ELDIMAN SARAGIH X HUGER SARAGIH
28 — 20
  • Menyatakan Surat Penyerahan Hak yang dilakukan oleh JatinggiSaragih pada Indam Saragih sesuai dengan Peraturan yang berlakuwaktu Land Reform, tetapi bukan menjadi miliknya tanggal 4 Juli 1962Sah dan berharga.3. Menyatakan Surat Pernyataan yang diperbuat oleh St. Wilsan Saragihtanggal 26 Mei 1993 sah dan berharga.4. Menyatakan surat surat yang timbul atas tanah terperkara dari pihakTergugat Tergugat maupun pihak lain adalah batal dan cacat hukum.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 PK/Pdt/2016
Tanggal 1 September 2016 — H. AEP ZAINUDIN VS NY. ODAH DAN 1. OLIH, DKK.
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jabar Nomor 135/A/VIII/59/1964, tanggal 16 Desember 1964 dan Surat Keputusan dari PanitiaLand Reform DT. Il Kabupaten Garut Nomor SK.II/A/VIII/59/13833/1964, tanggal 19 September 1964;Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran tidak hanya dihadiri olehpanitia sebanyak 35 orang melainkan Turut pula hadir yaitu PUS KadesJaya Mekar, BPD Desa Jaya Mekar, LP Desa Jaya Mekar dan perangkatDesa Jaya Mekar, namun sangat disesalkan bahwa Sdr.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 24-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT AMBON Nomor 16/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : SURAHMAN RUMAIN Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat II : LA PENA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat III : LA KANJCE Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat IV : AMBO TANG Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat V : NURHAJI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat VI : LA IMU Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat VII : LA HALIMU selaku ahli waris dari LA MESA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat VIII : LA TONO selaku ahli waris dari LA NURU Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat IX : NEANI WABULA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat X : ABIDIN DOA ENDE Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat XI : LA ODE JATARA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat XII : LA AMIR Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat XIII : LA YATU Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI
174 — 51
  • Pasal 8 dan Pasal 9Peraturan Pemerintah no.224 tahun 1961, kepada Para Pembanding/ParaTergugat yang menguasai tanah objek sengketa secara turuntemurun sampaidikeluarkannya Surat Keterangan Alas Hak oleh Pemerintah/Raja NegeriRumah Tiga, seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan hak atas tanahdimaksud, oleh karena itu Tergugat sampai dengan Tergugat V yang telahmembayar uang ganti rugi kepada yayasan Land reform (Vide bukti padaMemorie banding), dan telan mempunyai Sertifikat Hak milik, maka sertifikatTergugat
    tersebut, adalah tepat dan beralasan apabilatuntutan Provisi dalam perkara a quo diberikan dan dikabulkan;Menimbang, bahwa selain dari hal yang telah dipertimbangkan diatas,sebagaimana telah menjadi fakta didalam perkara ini, bahwa Terbanding semulaPenggugat telah mempunyai sertifikat atas tanah objek perkara sejak tahun 1976,yang berasal dari eks Eigendom Verponding nomor 1029, setelah memenuhipersyaratan menurut aturan hukum baik melalui konversi maupun denganmenganti rugi melalui Yayasan Land reform
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 4/PID.SUS/2014/PT.BTN
Tanggal 26 Februari 2014 — TB. ENOH JUHAENI Bin TB. CHATAB .
105 — 65
  • Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.e Tanah bekas hak adat/ulayat.4) Butir Vil tahapan kegiatan Landreform (asset reform) :1. Untuk tanah objek landreform yang belum pernahdiredistribusSi.a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekasSWa)laja. $222 $$ 22222 ne ===1. Penyuluhan.2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek danobjek).3. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuaidengan penguasaannya.4.
    tentang PedomanPelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negaramenjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform : 2222 2e Tanah negara Erfpach.e Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangkawaktunya dan tidak diperpanjang = olehpemegang hak atau telah dicabut/dibatalkanoleh pemerintah.23is Tanah kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskanhaknya oleh instansi yang berangkutan.e Tanah bekas gogolan.e Tanah bekas hak adat/ulayat.4) Butir Vil tahapan kegiatan Landreform (asset reform
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 20-02-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 14-01-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 985/Pdt.G/2012/PA.Jr
Tanggal 28 Nopember 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 2
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, ITU Law Journal, Vol.