., NPWP 01.000.011.5313.001, beralamat di Jalan Parigi,Nomor 1, Tanjung Enim Lawang Kidul Muara Enim sehingga perhitunganPajak Bumi dan Bangunan terutang menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP Per m2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 66.629.612 0,00 0,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 0,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 0,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =40% x0,00 0,00PBB yang Terutang =0,5% x 0,00 0,00PBB yang harus dibayar 0,00 Menimbang,

PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP Perm2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 66.629.612 0,00 0,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 0,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan

Penggugat bersihkan nyatanya tanah 8 segisehingga perhitungan luas tanah salah. Penggugat merasa ditipu, dirugikan. Tanggal 532010 tanah ini Penggugat sama T Asyari yang ikut mengukurpertama diukur ulang disetujui Tergugat. Kenyataanya sesudah dihitung luastanah kurang sedangkan uang lebih Rp4.400.000,00 diterima Tergugat.Uang dikembalikan Tergugat Rp4.400.000,00 kepada Penggugat, ada tandaterima pada Tergugat.

Karenawaktu sudah tengah hari, kata T Asyari perhitungan luas tanah di rumahmasingmasing saja. Tanggal 1792015 Tergugat datang kerumah Penggugat. Penggugatterus menghitung luas tanah. Luas tanah 9.223,7 M. sedangkan luas tanahyang dibayar kepada Tergugat 12.707 M. Lebih 3.483,3 M, nilai uangHalaman 2 dari 6 halaman. Put.

Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88802/PP/M.XIB/25/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan

Putusan Nomor 620/B/PK/Pjk/2019Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo dengan memperbaiki amar semula menolakbanding menjadi mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding,karena in casu berupa Jjenisjenis usaha yang telah dilakukan mappingdengan perhitungan atas pemberlakuan PPh yang memiliki karakteristikdan sifat final atau tidak final berupa koreksi atas hasil materai sebesarRp2.466.000,00

administrasi Pasal 13 ayat (3) UUKUP yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo atas kompensasimelalui mekanisme perhitungan

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp137.025,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 0,00Penghitungan PPN kurang/lebih bayar 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Dikurang : LainLain Rp 75.849.424 00Jumlah Rp 75.849.424 00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 75.849.424 00Jumlah perhitungan

Putusan Nomor 96/B/PK/Pjk/2019KEP00085/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor00014/207/12/646/15 tanggal 13 Mei 2016, Masa Februari 2012 karenakoreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Bandinglakukan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00085/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00014/207/12/646/15tanggal 16 Maret 2015, atas nama PT Cahaya Sakti Chandra Motor, NPWP02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan Caruban Ngawi Nomor 36,Karangjati, Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungan

KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3830/WPJ.10/2015 tanggal 9September 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP933/WPJ.10/2016 tanggal 2 Februari2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 Nomor00061/207/09/503/14 tanggal 30 Juni 2014 atas nama CV Anjasmoro,NPWP 01.964.095.2503.000, dengan alamat di Jalan Anjasmoro VI/55,Karang Ayu, Semarang Barat, Semarang, sehingga perhitungan

B/PK/Pjk/2019melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti yang telahdiperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casulebih mengedepankan asas kebenaran materiil melalui pengujianbatasan Pengusaha Kecil sehingga menurut perhitungan

Putusan Nomor 1363/B/PK/Pjk/2018Banding sehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar seharusnyadihitung dengan perhitungan sebagai berikut: No. Keterangan Cfm.

Thamrin Nomor 51, Menteng,Jakarta Pusat, dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPh Pasal 26 Rp 7.279.387.553,00PPh terutang Rp 112.814.713,00Kredit Pajak Rp 112.814.713,00Pajak Penghasilan kurang/lebih dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2017,Halaman 2 dari 8 halaman.

., NPWP 01.000.011.5313.001, beralamat di Jalan Parigi,Nomor 1, Tanjung Enim Lawang Kidul Muara Enim sehingga perhitunganPajak Bumi dan Bangunan terutang menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP Per m2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 32.966.000 100 50.000,00 1.648.300.000.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 1.648.300.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 1.648.300.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x1.648.300.000.000,00 659.320.000.000,00PBB

bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp3.296.600.000,00, dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP Perm2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 32.966.000 100 50.000,00 1.648.300.000.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 1.648.300.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan

Putusan Nomor 99/B/PK/Pjk/2019mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00094/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor00059/207/11/646/15tanggal 13 Mei 2016, Masa Desember 2011 karenakoreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Bandinglakukan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat

Sudirman No 100, Jururejo, Ngawi, Jawa Timur,dengan perhitungan sebagai berikut:Rp1.382.351.456,0Dasar Pengenaan Pajak0Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 138.235.145,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 138.235.145,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar R P0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya RP 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh

Pada saatnya, setelah memperoleh rincian perhitungan dimaksud,Pemohon Banding mohon diperkenankan untuk melengkapi argumentasiPemohon Banding dalam proses penyelesaian banding kasus ini;bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding tidak setuju dengan sisa koreksi yangdipertahankan oleh Terbanding atas koreksi positif atas Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.16.788.448.623,00, dimana koreksiTerbanding pada saat pemeriksaan atas hal tersebut pada dasarnya berkaitandengan koreksi Peredaran

Putusan Nomor 350/B/PK/PJK/2016mengacu kepada pernyataan dari OECD, angka pembagi (COGS) PemohonBanding masih dipengaruhi oleh transaksi dengan pihak yang mempunyaihubungan istimewa sehingga apabila pengujian dengan menggunakan metodeCPM diterapkan akan menghasilkan hasil pengujian yang tidak dapatdiandalkan;bahwa angka Gross Profit Margin (GPM) diterapbkan ke masingmasing modelyang dijual oleh Pemohon Banding, dimana Terbanding mempertahankan danmelakukan perhitungan ulang untuk model yang mempunyai

Putusan Nomor 350/B/PK/PJK/2016bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Pemohon Banding telah menunjukkanbahwa hasil penggunaan metode TNMM menunjukkan bahwa PemohonBanding telah mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan prinsip kewajarandan kelaziman usaha;bahwa oleh karena itu, koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan atasPeredaran Usaha yang masih dipertahankan oleh Terbanding seharusnyadibatalkan;bahwa dengan demikian, maka seharusnya perhitungan Pajak PertambahanNilai untuk Masa Pajak Januari

Gaya Motor Ill No. 5Sunter Il, Jakarta 14330, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari 2009 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Ekspor Rp 110.634.266.268,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp1.059.159.435.737,00 Halaman 9 dari 33 halaman.

Dalam hal ini, pembelian yangdilakukan Termohon Peninjauan Kembali (faktorfaktoryang termasuk dalam perhitungan COGS) sepertipembelian material dan jasa perakitan dan pressingHalaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 350/B/PK/PJK/201659,02% berasal dari pihak yang mempunyai hubunganistimewa.

dengan perhitungan harga tanah dan harga konstruksiHal. 2 Putusan No. 70/PID/2017/PT.DKIbangunan masingmasing senilai Rp. 15.675.000.000, (lima belas milyarenam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan selama satutahun sejumlah USD 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika) ;Kemudian Terdakwa bersama saksi ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias ISmengajukan Proposal kepada saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIGCURTIS yang berjudul "KELAPA RETREAT B LUXURY BOUTIQUE HOTELDI PEKUTATAN BALI" intinya

Terdakwa dan saksiISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS menjanjikan akan dibuatkan SuratPerjanjian Kerjasama sesuai dengan proposal dan segera akan membentukperusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asinguntuk dapat mengelola hotel/ villa dan modal yang ditanarnkan akandikembalikan setelah 5 (lima) tahun berjalan serta akan dapat keuntunganberdasarkan perhitungan pihak Kelapa Retreat ;Bahwa karena dijanjikan keuntungan dan atas perkataan dari Terdakwabersama saksi ISMAYANTI alias ISMAYANTHI

kompensasi untuk melepas 10% saham kepemilikan tanahdengan perhitungan yang sama pada saat Terdakwa bersama saksiISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS menawarkan pembangunan KomplekHotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa yaitu 10% sama dengan senilaiRp.1.567.500.000, (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah), sehingga kontribusi saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIGHal. 4 Putusan No. 70/PID/2017/PT.DKICURTIS) menjadi sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah)dikurangi

dengan perhitungan harga tanah dan harga konstruksibangunan masingmasing senilai Rp. 15.675.000.000, (lima belas milyarenam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan selama satutahun sejumlah USD 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika) ; Kemudian Terdakwa bersama saksi ISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias ISmengajukan Proposal kepada saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIGCURTIS yang berjudul "KELAPA RETREAT B LUXURY BOUTIQUE HOTELDI PEKUTATAN BALI" intinya berisi : Menindaklanjuti Kesuksesan

kompensasi untuk melepas 10% saham kepemilikan tanahdengan perhitungan yang sama pada saat Terdakwa bersamasaksiISMAYANTI alias ISMAYANTHI alias IS menawarkan pembangunan KomplekHotel dan Villa Kelapa Retreat And Spa yaitu 10% sama dengan senilaiRp.1.567.500.000, (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah), sehingga kontribusi saksi YENNY SUNARYO dan saksi CRAIGCURTIS menjadi sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah)dikurangi Rp.1.567.500.000, (satu milyar lima

Swadharma Sarana Informatika (SSI)kami ada 3 (tiga) orang;Bahwa uang yang hilang lokasinya di ATM Kleak dan SPBU Winangunkeduanya ATM BRI;Bahwa uang itu hilang pada saat perhitungan di kasir;Bahwa setiap ATM yang kehabisan uang ada tanda diperusahaansaksi;Bahwa yang perintahkan untuk mengeluarkan kaset dari brankasadalah pimpinan;Bahwa untuk pengamanan pengawalan uang ke ATM adapengamanan dari TNI;Bahwa 1 (satu) tim terdiri dari 3 (tiga) orang berupa pengawalan uang,sopir dan yang ganti kaset di

Kasetkurang ada di Winangun dan 1 kaset di Kleak kurang;Bahwa total yang hilang itu selisih dari hitungan oleh kasir dan saksi,jadi selisih dari perhitungan saksi dan perhitungan Kasir itu total isiuang yang ada didalam kaset yang hilang;Bahwa benar total dari selisih itu sama dengan hasil print konter;Bahwa saksi tidak menghitung fisik kaset.

Saksi tidak melihat prosedur kasir membuka kaset;Bahwa ruangan kasir dan ruangan admin berbeda dan jarakruangannya jauh;Bahwa diruangan kasir hanya kasir saja tidak ada staf;Bahwa tidak tahu kalau kaset sampai ditempat loading lalu dilewatkandipintu air;Bahwa sampai sekarang tidak tahu kalau kaset sudah ditemukan;Bahwa admin tidak memeriksa fisik kaset hanya kasirdan restocking;Bahwa saksi tidak tahu berapa kaset masuk dan berapa kaset keluar;Bahwa saksi mengetahui ada kekurangan karena perhitungan

saksidan perhitungan kasir berbeda;Bahwa yang kurang ATM Winangun Rp. 99.500.000, dan ATM KleakRp. 71.500.000,;Bahwa saksi ada mengcocokkan berdasarkan data yang kasir kasihkepada saksi dan mendapatkan selisih;Bahwa yang dipakai adalah perhitungan admin;Bahwa yang kurang adalah perhitungan admin;Bahwa ATM Winangun saksi ada melakukan perhitungan; Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Mnd Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kaset nomor 26;Bahwa semua kaset yang ada didalam Atm Winangun

itu dan dari perhitungan secara langsung dipersidangan saat rekaman CCTV penurunan kaset dari mobil di tempatloading, ternyata hasilnya kasetlama dari ATM Kleak terdapat kekurangansebanyak 1 kaset, demikian juga di ATM SPBU Winangun terdapatkekurangan sebanyak 1 kaset, sehingga total kaset yang kurang atau tidakmasuk ke PT Swadharma Sarana Informatika Cabang Manado hanya 46(empat puluh enam) buah kaset; Bahwa benar didalam dua buah kaset tersebut terdapat uang masingmasing : 1 (satu) kaset pada

Perhitungan DPLK ;b.

Perhitungan DPLK ;b. Meninggal Dunia :Dalam hal hubungan kerja berakhir karena buruh meninggal dunia,kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besarperhitungannya adalah :a. Pembayaran dua kali uang pesangon 156 ayat (2) UU No.13/2003 ;Hal. 25 dari 43 hal. Put.

No. 153 K/PDT.SUS/2010oa 9 5g.h.Pembayaran satu kali uang penghargaan masa kerja ;Pembayaran uang penggantian hak ;Survivor pension (semua tabungan dan Asuransi) ;Pembayaran gaji diberikan sampai hari terakhir karyawanbekerja ;Pembayaran prorata untuk gaji ke 13 ;Pembayaran prorata untuk Tunjangan Hari Raya;Perhitungan DPLK ;.

No. 153 K/PDT.SUS/2010g.h.Pembayaran uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UU No. 13/2003 ;Survivor pension ;Pembayaran gaji diberikan sampai hati terakhir karyawanbekerja ;Pembayaran prorata untuk gaji ke 13 ;Pembayaran prorata untuk Tunjangan Hari Raya;Perhitungan DPLK ;f.

Perhitungan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) ;b.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding iniditerima oleh Pengadilan Pajak;Perhitungan Pajak Menurut Keputusan KeberatanBahwa perhitungan Pajak menurut Keputusan Keberatan adalah sebagaiberikut: Semula Ditambah/ 6Uraian (sesuai SKPKB) Dikurangi oe(Rp) (Rp) PPajakTerutang = 946.176.9914) ff 946.176.914KreditPajak teePPh Kurang (Lebih) Bayar 946.176.914 946.176.914,Sanksi Administrasi 454.164.919 454.164.919Jumlah PPh YMH Dibayar 1.400.341.833 1.400.341.833 Koreksi Terbanding:Bahwa koreksi objek

Menurut perhitungan Pemohon Banding, penghitunganPPh Badan Tahun 2006 atas nama Mitsui Miike Machinery seharusnya masihmenunjukkan rugi sebesar Rp6.979.655.425. Dengan demikian seharusnyatidak terdapat laba setelah Pajak Penghasilan yang dapat menjadi obyek PPhPasal 26 ayat (4) UndangUndang PPh.

Berdasarkan perhitungan dalamkontrak perjanjian, biaya sebesar Rp4.073.835.022 merupakan biaya downpayment (30% dari total pembelian) atas pembelian alatalat berat. Perjanjianschedule 4A telah menyatakan dengan jelas bahwa pembelian dump trucktersebut merupakan kewajiban dari Pemohon Banding.

Bahwa pengenaan dan perhitungan PPh Pasa! 26 ayat (2) ataslaba setelah pajak kepada Termohon Peninjauan Kembali telahsesuai dengan UndangUndang PPh, P3B, dan protocol antaraPemerintah RI dan Jepang;6.4.

Bahwa berdasarkan LPP dan KKP, diketahui bahwa PPhPasal 26 ayat (4) Final sebesar Rp946.176.914,00 berasaldari perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak PPh Badan 13.491.812.740PPh Terutang 4.030.043.600DPP PPh Pasal 26 9.461.769 140PPh Pasal 26 (4) Terutang (DPP x 10%) 946.176.914 10.2.

Nomor:KEP1201/WPJ.07/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan(PPh) Badan Nomor: 00003/206/09/054/11 tanggal 19 April 2011 Tahun Pajak2009, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 28 Juni 2012 denganpenjelasan dan alasan sebagai berikut:Duduk Perkarabahwa pada tanggal 19 April 2011 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PerusahaanMasuk Bursa menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor: 00003/206/09/054/1 1untuk Tahun Pajak 2009 dengan perhitungan

Tahun Pajak 2009 adalah lebih bayar; Surat permohonan Banding juga ditandatangani oleh orang yang berwenangsesuai dengan Pasal 37 Undangundang Nomor 14 tahun 2002 tentangPengadilan Pajak yaitu Herman Santoso selaku Direktur;Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon Majelis Hakimberkenan memeriksa materi yang Pemohon Banding sengketakan dan mohonmengabulkan tuntutan Pemohon Banding untuk membatalkan semua koreksiTerbanding serta menghitung kembali PPh Badan Tahun Pajak 2009 sesuaidengan rincian perhitungan

Koreksi Positif atas Pendapatan Bunga sebesar Rp4.044.199.141,00Menurut TerbandingBahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pemeriksaan, LPP,KPP, dan Surat Keberatan Pemohon Banding diketahui bahwakoreksiTerbanding yang dijadikan sengketa oleh Pemohon Banding untuk Tahun PajakHalaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 1284/B /PK/PJK/20152009 adalah koreksi atas pendapatan bunga sebesar Rp4.044.199.141,00dengan perhitungan sebagai berikut:e Tingkat suku bunga atas piutang afiliasi menurut Pemohon

Perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dandiperoleh selama Tahun Pajak 2009 menggunakan dasar hukumUndangundang Nomor 36 Tahun 2008.

Oleh karenaitu, Menurut Pemohon Banding Terbanding telah mengabaikan asasasaspemerintahan yang baik;Kesimpulanbahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas,Terbanding seharusnya membatalkan koreksi positif atas Dividen sebesarRp115.988.000.000,00 menjadi nihil:Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 1284/B /PK/PJK/2015bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makamenurut Pemohon Banding perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009 yangseharusnya adalah sebagai

>ONVENSI

Dalam Provisi

• Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan dasar perhitungan upah terakhir Penggugat sebesar Rp. 36.000.0000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 703.800.000,- (tujuh ratus tiga juta delapan ratus ribu

Menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 1 (satu) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejumlah Rp 131.724.450,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah ), dengan perincian

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunai kepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagai berikut: - Masa Kerja Penggugat 6 tahun ke atas (mulai tahun 2005); - Uang Pisah sebesar: 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00 (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah); sehingga jumlah secara keseluruhan hak-hak Penggugat Konvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi secara tunai kepada Penggugat Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagaiberikut: Masa kerja Penggugat Konvensi 6 tahun ke atas (mulai Tahun 2005); Uang PisahSebesar : 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00Hal. 17 dari 26 hal. Put.

maka Tergugatselaku pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat selaku Pekerja karena keadaan mendesak tanpa pesangon;Haruslah dibatalkan, karena tidak cukup dasar hukumnya dan salah dalampenerapan hukumnya;Oleh karenanya diktum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/G/2015/PHI.Sby. tanggal 2lSeptember 2015, yang menyatakan:Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Masa Kerja Penggugat 6 tahun ke atas (mulai tahun 2005); Uang Pisah sebesar: 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00(lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);sehingga jumlah secara keseluruhan hakhak Penggugat Konvensi yangharus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi secara tunai kepada PenggugatKonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 97 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004

Putusan Nomor 62 P/HUM/2017Contoh dari ayat ini adalah :Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/ouruhadalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan besarnya jaminanpensiun menurut program pension adalah Rp6.000.000,00 (enam jutaRupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telahditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluhperseratus) dan oleh pekerja/ouruh 40% (empat puluh perseratus),maka :Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusahaadalah

Direksi BRI Nomor 883 (Pasal 4) yangdirumuskan sebagai Uang Pesangon adalah sebagai berikut:= 2 (dua) kali Uang Pesangon (UP) (yang merujuk pada ketentuanpasal 156 ayat (2) UndangUndang Ketenagakerjaan) + 1 (satu)kali Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) (yang merujuk padaketentuan pasal 156 ayat (3) UndangUndang Ketenagakerjaan) +1 (satu) kali Uang Penggantian Hak (UPH) (yang merujuk padaketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndang Ketenagakerjaan);= ((2 UP) + UPMK + UPH);Dengan mengacu pada rumus perhitungan

SK Direksi BRI Nomor 883tersebut, apabila terdapat kondisi dimana perhitungan Uang Pensiunyang diterima oleh Pekerja BRI (yang mencapai usia pensiun normal)Halaman 16 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 62 P/HUM/2017lebih kecil (selisih kurang) dari Perhitungan (2 UP) + UPMK + UPH,maka BRI wajib membayarkan selisih kurang perhitungan tersebutkepada Pekerja BRI dimaksud;Namun apabila sebaliknya yakni besar Uang Pensiunan Pekerja BRIyang mencapai usia pensiun lebih besar (selisin lebih) dariPerhitungan (2 UP) + UPMK + UPH, maka BRI tidak akan memintaselsih lebih tersebut kepada Pekerja BRI;Berdasarkan halhal tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa apayang diperbandingan dengan Uang

Pensiun yang di terima Pekerjalebih besar dengan yang seharusnya di tentukan oleh Pasal 167 ayat(3) UndangUndang Ketenagakerjaan sehingga dengan demikianmaka akan meminimalisir adanya Selisin Kurang terhadapperhitungan Uang Pensiunan Pekerja BRI, dan justru akan lebihbanyak adanya Selisin Lebih terhadap perhitungan Uang PesiunanPekerja BRI, dengan demikian adanya SK Direksi BRI Nomor 883justru lebih menguntungkan perhitungan pesangon pihak Pekerja BRIyang mencapai usia pensiun normal;Sehingga menjadi