Ditemukan 1089 data
146 — 48
beralasan hukumdalil Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan a quo adalah Nebis In Idem.Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara aquo, agar menolak gugatan a quo atau setidaktidaknya menyatakangugatan a quo tidak dapat diterima.PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAIPENGGUGAT1Bahwa Penjaminan 2 (dua) bidang tanah SHGB sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan dengan akta PPAT yang khusus dibuat untuk itu,tetapi hanya dibawah tangan atau dengan Akta Notaril
126 — 23
ditangguhkanlelang dan pengosongan rumah Jalan Letjen Suprapto No. 54 JakartaPusat yang akan dilaksanakan tanggal 11 Maret 1993 tersebut, bukti inidimeterai secukupnya disebutwarn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nenn eee BUKTI P3.Fotocopy sesuai copy Perikatan Perjanjian tanggal 26 Februari 1993antara ahli waris terhadap Penggugat dibuat dihadapan Notaris danmenandatangani Perjanjian tersebut dihadapan Notaris walaupunwarmerking demi menghemat biaya tidak dibuat Notaril
Terbanding/Penggugat : Tn ASRIADI SUKARMAN
Terbanding/Turut Tergugat : kantor notaris Ny ROSITA SIAGIAN SH
Turut Terbanding/Tergugat II : ADE UTORO
Turut Terbanding/Tergugat III : ALFRIDO Dkk
56 — 26
Notaris di Bekasi tanpamemberikan salinan dan atau foto copy Akta Kuasa jual tersebut ;Bahwa bermula berdasarkan Akta Kuasa Notaril yang dibuat dihadapanTurut Tergugat tertanggal 8 Pebruari 2011 Nomor 30 tidak spesifik memuatobjek kuasa penjualan tanah yang dikuasan oleh tergugat KepadaTergugat II, sehingga dimanfaatkan oleh Para Tergugat II, sebagai dasarpenjualan kepada Penggugat dan masyarakat secara umum untukmelakukan penjualan secara melawan hukum;Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur
435 — 92
Januari 2011 yang telah diperbaiki menjadi Notulen76Rapat Yayasan Pesantren Indonesia tertanggal 21 Januari 2011 yang telah ditandatangani pulaoleh terdakwa yang tidak hadir dalam rapat akan tetapi dalam Notulen Rapat YayasanPesantren Indonesia bertindak sebagai Ketua Rapat, dimana dalam salah satu butir yakni butirf disebutkan bahwa terdakwa diberikan kuasa selaku Ketua Pembina Yayasan PesantrenIndonesia untuk menghadap kepada seorang Notaris, untuk menyatakan keputusan rapat inidalam bentuk akta notaril
1.Pt. Chandrabhakti Jasatama
2.Pt. Suryandra Nusa Bhakti
3.Pt. Mecosuprin Grafia
4.Pipit Kurnia Wibisana
5.Tolly Patrice Putih
6.Pt. Subendwipa Jaya
Tergugat:
Pt. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
309 — 172
Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tersebut terjadi berdasarkanpersetujuan kedua belah pihak dan selanjutnya akan dituangkan dalambentuk Perjanjian secara Notaril seperti halnya Perjanjian Nomor : 573,Perjanjian Nomor : 13 dan Perjanjian Nomor : 575;7. Bahwa dengan demikian perbuatan penerbitan Surat Keputusan DireksiPT.
1.PT. Bumi Mineral Indonesia diwakili oleh: Muhammad Aziz Wellang (Direktur)
2.Giovanni Adhiputra Aziz
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI:
PT. Fadlan Mulia Jaya
1309 — 1040
FadlanMulia Jaya yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, SH, dan semuanya TidakDibuat Dalam Akta Notaril dan Tidak Didaftarkan di Sisminbakum AHUKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bertentangan denganUndangUndang RI nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal21 ayat 5, ayat 6, ayat 7 ayat 8, ayat 9 yang menegaskan :Pasal 21 ayat (5) berbunyi : Perubahan anggaran dasar yang tidakdimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakandalam akta notaris paling lambat 30
LA ZALI AZALI AZAHI
Tergugat:
PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Ambon
Turut Tergugat:
Asuransi Jiwasraya Cabang Ambon
150 — 108
Bahwa hubungan hukum antara Almarhumah ( Ibu Wa Sia )Istri / Orang Tua PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalahhubungan hukum perdata utang piutang Pembiayaan KreditModal Kerja yang tertuang dalam Akta Notaril AkadPembiayaan tanggal 27 Juli 2012 dengan berdasarkanPerjanjian Kredit dengan nomor 39 dibuat dan ditandatanganidihadapan Notaris Patiwael Nicolas, S.H, Notaris di kotaAmbon.5.
SUGIONO, SH., MH
Terdakwa:
YUNI HERLINA Binti SAMSUDIN
217 — 91
Syarat formil diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4)Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan TransaksiElektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumenatau surat yang menurut perundangundangan harus dalam bentuk tertulis dansurat beserta dokumennya yang menurut Undangundang harus dibuat dalambentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.Sedangkan syarat materil diatur dalam
Terbanding/Tergugat V : SALEH BAFADAL, SH
Terbanding/Tergugat III : HARDIANTO TUNGGAL PURWA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MEGA, Tbk, beralamat di Menara Bank Mega c.q. PT. BANK MEGA, Tbk Kantor Wilayah Bandung c.q. PT. BANK MEGA, Tbk Kantor Cabang Cirebon
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIREBON
Terbanding/Tergugat IV : LILIS MARIATI SUWANDA, SH
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKLN)
Turut Terbanding/Penggugat II : LEITA RISTAWATI, SH
61 — 31
Perjanjian Kredit (Notaril);3. APHT Peringkat Pertama masingmasing sebesar :e SHM No. 2176/Desa Tuk sebesar Rp. 1.000.000.000, (satumilyar rupiah);e SHM No. 2175 dan 1496/Desa Tuk sebesar Rp. 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).4.
190 — 49
Adapun Tergugat dan Turut Tergugat Il sama sekali tidakterlibat dan tidak memberikan masukan serta tidak mengetahui materi dariakta Hibah Wasiat Notaril tersebut.
101 — 34
Bahwa selain hal tersebut diatas Perbuatan yang dilakukan olehTERGUGAT dan TERGUGAT lil dalam pembuatan PERJANJIAN dalambentuk AKTA NOTARIL tersebut sangat bertentangan dengan UnsurObjektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dari danoleh karena Perjanjian tersebut haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum ; 18.87Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdataadalah berdasar hukum bahwa AKTAAKTA tersebut yaitu AATA NOMOR.dan AKTA NOMOR. 88 tertanggal 31 Agustus 2009
88 — 11
Perjanjian Kredit (Notaril);3. APHT Peringkat Pertama masingmasing sebesar :e SHM No. 2176/Desa Tuk sebesar Rp. 1.000.000.000.(satu milyar rupiah);e SHM No. 2175 dan 1496/Desa Tuk sebesar Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).4.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SISWANTO KODRATA Diwakili Oleh : FARIDA WULANDARI, SH
207 — 108
Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan kerekening pinjaman;. Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitaskreditIll. Syaratsyarat Pencairan kredit :1.Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajibdibaliknamakan ke nama calon debitur;. SHGB NO.6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5April 2041 wajib dibaliknamakan ke nama debitur..
Luis Panen Berkat,pada tanggal 10 Januari 2018, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabayatelah menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat secara Notaril dihadapan NotarisMaria Baroroh, SH dengan nomor Akta : 27 tanggal 10 Januari 2019 dengan nilaiKredit sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh Milar Rupiah), padahal DIDAKUSLEBA dan SISWANTO KODRATA mengetahui pada saat penandatangan akadkredit tersebut syaratsyarat sebagaimana ditentukan dalam Manual PerkreditanBank NTT dan dalam Surat Persetujuan
Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan kerekening pinjaman;4. Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitaskreditIll. Syaratsyarat Pencairan kredit :1. Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajibdibaliknamakan ke nama calon debitur;2. SHGB NO.6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5April 2041 wajib dibaliknamakan ke nama debitur.3.
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mayora
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Kepala KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : Anton Hartono
109 — 59
Bahkan PENGGUGAT menduga kuat bahwa tidak pernah adaperjanjian baik secara notaril ataupun sebaliknya atas fasilitas kredityang didasarkan pada surat TERGUGAT Nomor: 041/OL/TL06/V/2018,Halaman 20 dari 96 Putusan perdata Nomor 3/PDT/2021/PT BDGtertanggal 15 Mei 2018, berkaitan dengan Pinjaman Rekening Koran (PRK)Kredit Modal Kerja dengan besar plafond senilai Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah).Bahwa, oleh karena tidak adanya perjanjian kredit tersebut, sehingga dalamhal ini PENGGUGAT sangatlah
Terbanding/Tergugat VI : Dra. Lia Lince Marbun Situmorang
Terbanding/Tergugat IV : Notaris PPAT Sri Budi Lestariningsih, SH.
Terbanding/Tergugat II : H. Hairudin
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelalng KPKNL Bekasi
Terbanding/Tergugat V : Notaris PPAT Hernandes Mahjoedin, SH.
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Jakarta Rawamangun
Terbanding/Tergugat I : BOY SOLAHUDIN
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
80 — 75
melakukan prinsipkehatihatian terhadap usaha dan agunan calon debitur, sehingga dalilPenggugat dalam butir 13 Petitum gugatan yang menyatakan bahwaTergugat Ill tidak menerapkan prinsip kehatihatian sehingga melakukanPerbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar.Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2010 Tergugat bersama dengan Tergugat IIIsepakat untuk mengadakan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja (KMK)berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 2 tanggal 11 Oktober 2010yang dibuat secara Notaril
165 — 63
melakukan prinsipkehatihatian terhadap usaha dan agunan calon debitur, sehingga dalilPenggugat dalam butir 13 Petitum gugatan yang menyatakan bahwaTergugat Ill tidak menerapkan prinsip kehatihatian sehingga melakukanPerbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar.Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2010 Tergugat bersama dengan Tergugat IIIsepakat untuk mengadakan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja (KMk)berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 2 tanggal 11 Oktober 2010yang dibuat secara Notaril
159 — 132
Syaratsyarat pencairan:Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatan jaminansecara intern;Menandatangani Tanda Terima Uang;Melampirkan rekapitulasi daftar namanama anggota yang mengajukanpinjaman serta surat keterangan dan rekomendasi dari Koperasi KaryawanPertamina UPMSI Medan yang diketahui oleh bagian SDM PT.PertaminaUPMSI Medan sebagai pemotong gaji, kelengkapan administrasi, dan totalnominal plafonde Syaratsyarat kredit
Syaratsyarat pencairan:e Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;e Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatanjaminan secara intern;e Menandatangani Tanda Terima Uang;e Melampirkan rekapitulasi daftar namanama anggota yangmengajukan pinjaman serta surat keterangan dan rekomendasi dariKoperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan yang diketahui olehbagian SDM PT.Pertamina UPMSI Medan sebagai pemotong gaji,kelengkapan administrasi, dan total nominal plafondSyaratsyarat
274 — 119
Syaratsubjektif kondsekuensinya dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif secaratidak langsung perjanjian tersebut batal demi hukum.Bahwacessie merupakan bentuk pengalihan hutang yang dimana beralihnyakreditur lama kepada kreditur lain (baru).Bahwa pembuatan akta cessie tersebut, bisa dibawah tangan dan bisa jugaakta notaril.
53 — 17
2007tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006,yaitu:Pasal 33 ayat (1)Dalam hal musyawarah secara langsung pemilik tidak dapat hadir,dapat mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa KhususNotaril atau dibawah tangan yang diketahui Kepala Desa / Lurah atauPejabat yang setingkat dan Camat.Pasal 46(2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada oranglain, surat kuasa harus dibuat dalam bentuk notaril
Terbanding/Tergugat I : PT Tjitajam, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Zaldy Sofyan selaku Direktur Utama
Terbanding/Tergugat II : Ponten Cahaya Surbakti
Terbanding/Tergugat III : Dayat Syarif Narkis, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : Tamami Imam Santoso
Terbanding/Tergugat V : Tavip Purnomo Hadi
Terbanding/Tergugat VI : Kivlan Zen
Terbanding/Tergugat VII : Rony Wongkar
Terbanding/Tergugat VIII : Notaris Nurul Huda, S.H
Terbanding/Tergugat IX : Notaris Rose Takarina, S.H
Terbanding/Tergugat X : Notaris Zulhendrif, S.H. SpN
Terbanding/Tergugat XI : Notaris Suparno, S.H., Mkn
Terbanding/Tergugat XII : Notaris Harry Purnomo, S.H., M.H., MKn
Terbanding/Tergugat XIII : Notaris H. Zariun Yan, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq MENKUMHAM RI cq DIRJEN Administrasi Hukum Umum
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri ATR atau Kepala BPN cq Kanwil Badan Pertanahan Jabar cq BPN Kab.
120 — 89
TJITAJAM, karena pengangkatan TERGUGAT Il VIItersebut adalah hasil dan atau keputusan rapat pemegang saham PT.TJITAJAM ;Bahwa point 8 (delapan) gugatan PENGGUGAT aquo tidak dapat diterima,karena tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. seorang Notaris tidakmemiliki kKewenangan untuk menyatakan akta yang telah dikeluarkannyasebagai tidak sah, karena yang berhak membatalkan suatu akte notaril adalahPengadilan atau atas kesepakatan bersama para pihak yang ada dalam aktetersebut ;Bahwa demikian juga