Desember 2017, yang telahdalam perkaranya melawan TermohonMengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, yaknimembatalkan seluruh koreksiatas NilaiPembelian(HPP)sebesarRp327.491.941.000,00 sehingga perhitungan PPh Badan Tahun Fiskal 2012menjadi sebagai berikut: UraianMenurutTerbanding (Rp)Menurut PemohonBanding (Rp)Koreksi yangdimohon untukdibatalkan (Rp) Penghasilan Neto192.223.562.722464.731.621.722327.491.941.000 Kompensasi Kerugian Penghasilan KenaPajak192.223.562.000464.731.621.000327.491.941.000

Yani Proyek Pulomas, Kayu Putih, Pulogadung, JakartaTimur , dengan perhitungan sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp464.731.621.722,00Penghasilan Kena Pajak Rp464.731.621.000,00PPh Terutang Rp116.182.905.250,00Kredit Pajak Rp580.548.835.483,00PPh kurang/lebih dibayar (Rp464.365.930.233,00)Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar (Rp464.365.930.233,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2017,kemudian

Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JasaKena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juli 2011 Nomor00002/277/11/511/16 tanggal 16 Februari 2016, atas nama PT Holi KaryaSakti, NPWP: 01.456.883.6511.000, beralamat di Jalan Majapahit Nomor775 Plamongansari, Semarang 50193, sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah Perhitungan

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah Perhitungan

Romokalisari No.27 Surabaya dengan perhitungan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 OktoberHalaman 2 dari 7 halaman.

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 2.606.473.650 Penyerahan PPN dipungut sendiri 255.437.440 Jumlah 2.861.911.0902 PK yang harus dipungut 25.543.7443 Pajak yang dapat diperhitungkan 35.250.0004 Perhitungan PPN Kurang Bayar (9.706.256)5 Kompensasi ke masa berikutnya 70.500.0006 PPN yang Kurang Dibayar 60.793.7447 Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UndangUndang KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) UndangUndang KUP 60.793.744Jumlah Sanksi administrasi 60.793.744 Halaman 5 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1302 B/PK/Pjk/2018Put86254/PP/M.IIIB/27/207, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingsehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar seharusnya dihitungdengan perhitungan sebagai berikut: No. Keterangan Cfm.

ThamrinKav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp6.708.135.036,00Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang Rp82.893.718,00Kredit Pajak Rp82.893.718,00PPh kurang/(lebih) dibayar Rp0,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Diponegoro Kavling 11, Medan Petisah, Medan20152, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 94.825.000,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 996.895 .176,00Jumlah Rp 1.091.720.176,00Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN RpJumlah seluruh penyerahan Rp 1.091.720.176,00Penghitungan PPN kurang

/lebih bayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Dikurangi : PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama Rp 0,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 59.709.601,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00 LainLain Rp (54.523 .324,00)Jumilah Rp 5.186.277,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 5.186.277,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (5.186.277,00)Kelebihan pajak yang sudah : dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 5.186.277,00 dikompensasikan ke Masa

4.980.989.383,00 4.980.989.383,00 4.980.989.383,00 0,00Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 498.098.938,00 498.098.938,00 498.098.938,00 0,00Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 345.481.504,00 340.451.013,00 345.481.504,00 5.030.491,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 100.753.468,00 100.753.468,00 100.753.468,00 0,00Lainlain 51.863.953,00 51.863.953,00 51.863.953,00 0,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 498.098.925,00 493.068.434,00 498.098.925,00 5.030.491,00Jumlah perhitungan

207/08/056/10 tanggal 9 Juli 2010, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor: 160601782008 atas nama XXX, NPWP YYY, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 4.980.989.383,00Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 498.098.938,00Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 345.48 1.504,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 100.753.468,00Lainlain 51.863.953,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 498.098.925,00Jumlah perhitungan

Putusan Nomor 547/B/PK/Pjk/2019hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Bandingadalah:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.002.102.170,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang Terutang Rp 98.998.817,00Kredit Pajak Rp 98.998.817,00Pajak yang Dibayar Sendiri Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

tidakmengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena incasu berupa jenisjenis usaha yang telah dilakukan mapping telahdilakukan perhitungan

tanggal 25 November 2014, atas nama PTDalem Sakti, NPWP 01.434.839.5732.000, beralamat di Jalan Batuah,Nomor 1/D, Keraton, MartapuraBanjar, Kalimantan Selatan, sehingga PPNyang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut: 1 DPP atas Ekspor Rp 0,002 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 5.292.349.486,003 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 5.292.349.486,004 Pajak Keluaran Rp 529.234.948,005 Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.021.141.818,006 Jumlah Perhitungan

peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP atas Ekspor Rp 0,00DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 5.292.349.486,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 5.292.349.486,00Pajak Keluaran Rp 529.234.948,00Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.021.141.818,00Jumlah Perhitungan

Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat10710, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.596.942.369,00PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang Terutang Rp 153.080.381,00Kredit Pajak Rp 119.684.788,00Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar Rp 33.395.593,00oe Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU Rp 16.029.885,00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar Rp 49.425.478,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Desember 2017,kemudian

Putusan Nomor 608/B/PK/Pjk/2019hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu berupa jenisjenis usaha yangtelah dilakukan mapping telah dilakukan perhitungan atas perlakukanPPh yang memiliki karakteristik dan sifat final atau tidak final dan telahdiputus oleh Majelis

bukti P.1 maka harus dinyatakan terbuktipenggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka penggugat dantergugat adalah pihakpihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan ceraiadalah sejak bulan Juli tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyahkarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yangdiberikan oleh tergugat di rasa kurang oleh penggugat, tergugat terlalu perhitungan

sesuai dengan kehendak pasal 163HIR maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang dikuatkan olehketerangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tanggapenggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga penggugatdengan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan nafkah yang diberikan oleh tergugat di rasa kurang oleh penggugat, tergugatterlalu perhitungan

Putusan Nomor 1547/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Wajid Pajak mohon agar permohonan banding Wajib Pajak dapatdikabulkan dan perhitungan SKPKB menjadi: ; Semula Ditambah/ MenjadiUraian (Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN Kurang ( Lebih ) Bayar 1.294.601.164 (1.294.601.164) Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 1.294.601.164 (1.294.601.164) Jumlah PPN yang masih harus. 2.589.202.328 (2.589.202.328)dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat

adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00447/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 07April 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor00036/207/14/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas nama: PT Pama PersadaNusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, beralamat di Jalan Rawagelam Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930,sehingga perhitungan

Putusan Nomor 1306 B/PK/Pjk/2018Put86240/PP/M.IIIB/13/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingsehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar seharusnya dihitungdengan perhitungan sebagai berikut: No. Keterangan Cfm.

ThamrinKav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp23.952.135.783,00Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang Rp26.056.196,00Kredit Pajak Rp26.056.196,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor00133/207/12/511/14, tanggal 22 April 2014, atas nama PT Sumber MakmurAneka Tehnik, NPWP 02.511.829.0511.000, dengan alamat di KawasanIndustri Terboyo Park Blok M Nomor 109 Trimulyo, Semarang, sehinggapajak dihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 4.148.110.000,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 414.811.000,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 414.811.000,00Jumlah perhitungan

terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 4.148.110.000,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 414.811.000,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 414.811.000,00Jumlah perhitungan

PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2012 Nomor 00036/207/12/093/16 tanggal 25 Januari 2016, atasnama PT Pegadaian (Persero), NPWP 01.001.668.1.093000, beralamat diJalan Kramat Raya, Nomor 162, Kenari, Jakarta Pusat 10430, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Jumlah seluruh Penyerahan Rp15.416.337.706,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.541.633.770,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 115.944.760,00Jumlah perhitungan

Putusan Nomor 1051/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp2.110.019.735,00, dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Jumlah seluruh Penyerahan Rp15.416.337.706,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.541.633.770,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 115.944.760,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 1.425.689.010,00Kelebihan Pajak dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang

Desember 2007dengan demikian Perhitungan Pajak Terutang adalah sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0Halaman 1 dari 7 halaman.

Buahdua RT.01/RW.04, Sukamanah, KabupatenBandung, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0,00Pajak Penghasilan Terutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp. 0,00PPh Kurang/(Lebih) Bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Rp. 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juni 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis disertai

Uang penggantian hak sebesar 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) dengan perhitungan sebagai berikut: = 15% x (Rp 2.500.000 x 9 + Rp 2.500.000 x 6) = 15% x (Rp 22.500.000 + Rp 15.000.000) = Rp 5.625.000, (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)iii. Tunjangan Hari Raya:Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)b. Uang Pisah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)4.

Uang penggantian hak sebesar 15% x (uang pesangon +uang penghargaan masa kerja) dengan perhitungan sebagaiberikut:= 15% x (Rp 2.500.000 x 9 + Rp 2.500.000 x 6)= 15% x (Rp 22.500.000 + Rp 15.000.000)= Rp 5.625.000, (lima juta enam ratus dua puluh limaribu rupiah)iil. Tunjangan Hari Raya:Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)b. Uang Pisah sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah)4.

Menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 1 (satu) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, total sejumlah Rp328.250.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang perinciannya seperti berikut :

Menghukum Termohon semula Pengadu/Penggugat untuk melunasi sisa kewajiban hutang kepada Pemohon semula Teradu/Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut :Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1375/PR-PSN70/20-01/12 Hutang Pokok Rp. 100.000.000,-Suku Bunga 14 % per tahun efektifJangka Waktu 132 bulanAngsuran perbulan Rp. 1.947.576,-Angsuran yang sudah dibayar 32 bulanSisa angsuran yang belum dibayar

Perihal Perhitungan Kewajiban Tergugat Kepada Penggugat YangSalah Oleh Karena Tidak Didasarkan Pada Cara Perhitungan YangBenar.Bahwa didalam pemeriksaan perkara No. 007/ Pen/ 2014/ BPSKSBtanggal 3 Maret 2014, Tergugat dengan sengaja dan dengan itikad tidakbaik, TIDAK menyampaikan kepada Majelis tentang fakta hukum dankeberadaan dari Perjanjian Hutang Piutang dan atau Perjanjian Kredityang disepakati antara Penggugatdan Tergugat.Bahwa didalam Perjanjian Hutang Piutang dan atau Perjanjian Kreditantara

Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa kewajiban hutang kepadaPenggugat dengan perhitungan sebagai berikut :Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1375/PRPSN70/2001/12Hutang Pokok Rp. 100.000.000.Suku Bunga 14% per tahun efektifJangka Waktu 132 bulanAngsuran perbulan Rp. 1.947.576,Angsuran yang sudah dibayar 32 bulanSisa angsuran yang belum dibayar 100 bulanBaki Debet Per Bulan September 2014 = Rp. 87.595.674,Penalty 4 x angsuran Rp. 7.790.304,Jumlah kewajiban Tergugat sebesar Rp. 95.385.978,Halaman

menurut hemat Majelis, Perjanjian Kredit No 1375/PRPSN70/2001/12 dan Perjanjian Kredit No 1647/PRPSN70/1709/13 dinyatakan sah dan berlakumengikat bagi Pemohon semula Teradu/Tergugat dan Termohon' semulaPengadu/Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum ke3 Pemohonsemula Teradu/Tergugat beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum ke4 Pemohon semula Teradu/Tergugat memintaMajelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk melunasi sisa kewajiban hutangkepada Penggugat dengan perhitungan

Menghukum Termohon semula Pengadu/Penggugat untuk melunasi sisa kewajibanhutang kepada Pemohon semula Teradu/Tergugat dengan perhitungan sebagaiberikut:Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1375/PRPSN/70/2001/12Hutang Pokok Rp. 100.000.000.

Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah terjadi pembakaran dengan secarasengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan 3,0 hektar dan Perhitunganemisi gasgas rumah kaca dan partikel yang dihasikkan dari pembakaran lahaan olehterdakwa tersebut dengan Perhitungan Total Bahan Partikel (TBP) = 20 ton/1000 ton x18 ton = 0,36, gasgas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telahmelewati ambang batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gasgasyang dihasilkan selama pembakaran

Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah terjadi pembakaran dengan secarasengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan 3,0 hektar dan Perhitunganemisi gasgas rumah kaca dan partikel yang dihasilkan dari pembakaran lahaan olehterdakwa tersebut dengan Perhitungan Total Bahan Partikel (TBP) = 20 ton/1000 ton x18 ton = 0,36, dimana hal tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karenaakumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh terdakwa dan berdampakpada kesehatan masyarakat ;Putusan

Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah terjadi pembakaran dengan secaraPutusan Nomor: 405/PidSus.LH/2016/PN.PrP Halaman 10 dari 15 halamansengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan 3,0 hektar dan Perhitunganemisi gasgas rumah kaca dan partikel yang dihasilkan dari pembakaran lahaan olehterdakwa tersebut dengan Perhitungan Total Bahan Partikel (TBP) = 20 ton/1000 ton x18 ton = 0,36, dimana hal tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karenaakumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan

Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah terjadipembakaran dengan secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan3,0 hektar dan Perhitungan emisi gasgas rumah kaca dan partikel yang dihasilkan daripembakaran di Koto Sikubin Simpang Kokar Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. RoaknPutusan Nomor: 405/PidSus.LH/2016/PN.PrP Halaman 12 dari 15 halamanHulu Prov. Riau oleh oleh Prof. Dr. Ir.

Bambang Hero Saharjo, M.Agr, menjelaskanakibat perbuatan pembakaran lahan oleh terdakwa tersebut dengan Perhitungan TotalBahan Partikel (TBP) = 20 ton/1000 ton x 18 ton = 0,36 ;Menimbang, bahwa pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Unsurdilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, telahterpenuhi sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslahdyatuhi

L.359/WP.T.07/KP.0900/2005untuk semua jenis pajak Tahun 2003 ;Bahwa sebagai hasil pemeriksaan lapangan oleh KPP PMA 6. maka KPPPMA 6 pada tanggal 29 Agustus 2006 menerbitkan SKPKB PPN Nomor/207/03/059/06 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 ;Bahwa perhitungan dari SKPKB PPN seperti yang disebutkan 2 di atas adalah sebagai berikut :Keterangan Nilai(Rp.)IDasar Pengenaan Pajak 59.910.550.098Pajak Keluaran 4.313.334.114Pajak Masukan 2.900.346.170iPPN Kurang Bayar 1.412.987.974IPPN Lebih

Hal tersebut dapat Pemohon Bandingbuktikan melalui ekualisasi peredaran usaha pada saat persidangan ;Bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Bandingberpendapat koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dari TimPemeriksa tersebut seharusnya adalah nihil ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN untuk MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2003 menurut Pemohon Banding seharusnyaadalah sebagai berikut :NilaiPengenaan Pajak 47.170.441.671ak Masukan 3.039.323.301PN

Pengadilan Pajak tersebut, karenapertimbangan hukum yang tidak tepat sehinggamenghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku(contra legem), antara lain terhadap pertimbanganMajelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :Halaman 37 alinea pertama konsiderans "Menimbang":Bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai tarif pajak ataspenyerahan service charge sebesar Rp. 6.208.666.613,00 yang dapat diuraikansebagai berikut :Bahwa berdasarkan perhitungan

NomorSE13/PJ.32/1989 atas service charge dikenakan PPN dengan DPP sebesar Rp.40% dari jumlah service charge ;Bahwa butir 4.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE13/PJ.32/1989tanggal 25 Agustus 1989 mengatur, atas service charge dikenakan PPN denganDasar Pengenaan Pajak sebesar 40% dari jumlah service charge ;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa ataspenyerahan service charge sebesar Rp. 6.208.666.613,00 terutang PPN dengantarif 4%, karenanya Majelis berpendapat perhitungan

Pengadilan Pajak tersebut, karena15pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yangnyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku(contra legem), antara lain terhadap pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan sebagai berikut :Halaman 37 alinea kelima konsiderans "Menimbang": "Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa ataspenyerahan service charge sebesar Rp. 6.208.666.613,00 terutang PPN dengantarif 4%, karenanya Majelis berpendapat perhitungan