Bahwa dikarenakan Para ahli waris XXXX berkehendak untuk melakukanpenjualan terhadap harta peninggalan XXXX seabagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua PengadilanAgama Surabaya c.q Majelis Hakim Pemeriksa permohonan a quoberkenan mengabulkan permohonan Pemohon serta mengeluarkanPenetapan ljin Menjual atas sebidang tanah sebagaimana tersebut diatas;8.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanrukun seabagaimana layaknya hubungan suami isteri, namun seiringberjalannya waktu, kadang mulai timbul masalah terutama yangberhubungan dengan kondisi ekonomi keluarga, Tergugat yang tidakmempunyai penghasilan yang tetap dan kalau disuruh untuk bekerja susahselalu banyak alasan dan akhirnya selalu bertengkar, sehinggamengakibatkan kondisi ekonomi keluarga sering kekurangan, sampaiakhirnya untuk membantu biaya hidup seharihari Penggugat

hukum tetap.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Junto Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkankepada panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menympaikan salinanputusan ini tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nik.ah Kantor UrusanAgama Kecamatan yang wilayahnya tempat tinggal pemohon dan termohonuntuk diadakan pencatatan.Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinanmaka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun 1989,seabagaimana

/PA.Prg tanggal 2 April 2011 denganmengemukakan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan diKecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2006sebagaimana tercatat, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamtan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 22Juni 2006.Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidupbersama seabagaimana

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2017/PA.JmbSubsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan,sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanyayang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmi dan patut,seabagaimana sesuai relas panggilan 0255/Pdt.G/2017/PA.Jmb tanggal 23 Maret2017, tanggal

saksi Rudi Wahyonotersebut, Terdakwa meminta pembayaran uang muka dengan carameminta saksi Rudi Wahyono mentransfer uang muka sebesar Rp.7.000.000, ke rekening atas nama Ni Kadek Evi Jayanthi, selanjutnyapada tanggal 21 April 2021, saksi Rudi Wahyono mentransfer uang mukatersebut sebagaimana permintaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 23April 2021 Terdakwa Kembali meminta tambahan uang muka sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) kepada saksi Rudi Wahyono dan saksi RudiWahyono mentransfer uang seabagaimana

Terdakwa bahwa bisa dan sanggupmengerjakan pembuatan 7 (tujuh) buah rak untuk etalase jamu yangterbuat dari Multi Plek lapis HPL tersebut, saksi Rudi Wahyono tergerakuntuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara pada tanggal 21April 2021, saksi Rudi Wahyono mentransfer uang muka sebagaimanapermintaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 TerdakwaKembali meminta tambahan uang muka sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) kepada saksi Rudi Wahyono dan saksi Rudi Wahyono mentransferuang seabagaimana

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama FILIPUS BONAT lahir tanggal 14 Agustus 1966, dan membetulkan tanggal lahir seabagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia No. 86/477/VI/1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Ambeno tanggal 28 Juni 1990, dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima menjadi tanggal 14 Agustus 1966;
3. Memberikan izin sekaligus memerintahkan Pemohon

Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. tahun 2008 mediasi tidak dapatdilaksanakan terhadap perkara ini.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolutdan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (a) dan pasal 73(1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seabagaimana telah diubahdengan UU No. 3 Tahun 2006

pertimbangan tersebut diatas,dan oleh karena permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) KHI. makaMajelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon patut dikabulkan denganmemberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonistrinya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UUNo. 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, seabagaimana

Membcbankan biaya nerkara menurut hukum.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telahmenghadap di persidangan, Jalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakansural permohonan pemohon dan pemohon memperbaiki surat permohonannya pada daiilnomor 3 seabagaimana telah diuraikan di muka. a eg: 4 ' r 5 ee R : 27 lsMenimbang, Oabwa unluA menegunkan daiiidalii permobonannYa,niakdpemohon ieian mengajukan aiataiat buku berupa :Foto koni sesuai ash dan bermeterai cukup, Surat

tahun 1989 yang telah direvisi dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat kepadaPenggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalahApakah benar Penggugat dan Tergugat suami istri dan apakah benar antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulituntuk dirukunkan kembali atau setidaknya apakah benar dalildalil yang diajukanoleh Penggugat seabagaimana

Saksi I, selanjutnya di bawah sumpah saksi menerangkan sebagaie Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi PamanPenggugat ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikahPenggugat dan Tergugat tinggal bersama di kabupaten mandailaing natal,Penggugat dan Tergugat telah bergaul seabagaimana layaknya suami isteri,akan tetapi belum memperoleh keturunan; e Bahwa pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai sekitar 2bulan, setelah itu timbul ketidak harmonisan

Bulukumba, tanggal 08 November 2012;Bahwa untuk melakukan perubahan Tahun lahir anak pemohon tersebut,pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumbasebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untukmelakukan perubahan.Berdasarkan alasanalasan pemohon tersebut diatas, maka pemohonmemohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :Mengabulkan permohonan pemohon;Menetapkan nama MUHAMMAD RIFAAH F tempat lahir di Bulukumba,tanggal 08 November 2013 seabagaimana

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dengan termohonhidup bersama seabagaimana layaknya suami istri selama 7 tahun dirumahkediaman orangtua pemohon di Kariango, Desa Pananrang dan telahdikaruniai dua orang anak.Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnyaberjalanrukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga pemohondengan termohon tidak pernah rukun lagi sering diwamai perselisihan danpertengkaran.Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutadalah

SRI SUMARTI; 2222 20 Putusan Nomor 0063/Pdt.P/201P/PA.Clp.Halaman 6 dari 8 halamanMenimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biayaperkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, seabagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan

permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) KHI. makaMajelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon patut dikabulkan denganmemberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNGPEMOHON untuk menikah dengan seorang peria bernama CALON SUAMI ANAKPEMOHON.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UUNo. 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, seabagaimana

UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 TahunPutusan No.1342 /Pdt.G/2013/PA.PmlHalaman 5 dari 10 halaman2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. tahun 2008 mediasi tidak dapatdilaksanakan terhadap perkara ini.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolutdan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (a) dan pasal 73(1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seabagaimana

Bahwa puncak keretakkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebutterjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2007, yang akibatnya Pemohon danTermohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulangkerumah orangtua Pemohon yang beralamat seabagaimana alamat diatas sampaidengan sekarang;.

Bahwa dengan kondisi rumah tangga seabagaimana tersebut diatas,Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumahtangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk rukunkemball ; 22222 on nn nnn nnn nn nnn nen nn nnn ne nnn nn nce nne7. Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonagar Pengadilan Agama Pemalang menjatuhkan putusan sebagaia1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untukmembentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah,mawaddah danrahmah; eee ee er eeeMenimbang, bahwa jika suami isteri tealah terikatdalam perkawinan, maka keduanya memikul kewajiban yangluhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah tersebut, antara lain dengan saling cinta10mencintai, hormat menghormati dan saling membantu baiklahir maupun batin hal ini seabagaimana diatur pasal 33Undang Undang Nomor tahun 1974 dan pasal