Syaratsubjektif kondsekuensinya dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif secaratidak langsung perjanjian tersebut batal demi hukum.Bahwacessie merupakan bentuk pengalihan hutang yang dimana beralihnyakreditur lama kepada kreditur lain (baru).Bahwa pembuatan akta cessie tersebut, bisa dibawah tangan dan bisa jugaakta notaril.

dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang tidak diaturdalam UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila memenuhi dua aspekyaitu :1) Aspek Formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UUITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik tersebutbukanlah:a) Surat yang menurut UndangUndang harus dibuatdalam bentuk tertulisb) Surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril

Surat beserta dokumen pendukungnya yang menurut undangundangharus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat akta tanah.Jadi, email hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilanperdata dengan didasarkan pada halhal yang telah kami uraikan di atas.Hal 11 dari 78 Hal Put.No.244/Pdt.G.Arb/201 7/PN.Jkt.Sel36.Bahwa korespondensi email tersebut tidak dituangkan (tertulis) dalamamandemen Perjanjian a quo ataupun dibuat dalam bentuk perjanjian accesoir,sehingga

quo dapat dengantepat dan benar dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, makaTergugat Il akan menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya terjadiantara Para Penggugat dengan Tergugat Il sebagaimana uraian di bawahini;PENGGUGAT ADALAH DEBITUR YANG TELAH MENERIMAFASILITAS PEMBIAYAAN DARI TERGUGAT IlBahwa Penggugat adalah debitur yang telah memperoleh fasilitaspembiayaan dari Tergugat Il berupa fasilitas pembiayaan MusyarakahMutanagisah Wal ljarah dan Al Murabahah, yang dituangkan dalam aktaakta notaril

="Perjanjian Formil merupakan suatu perjanjian yang harus diadakandengan bentuk tertentu,seperti harus dibuat dengan akta notaril;Bahwa Perjanjian pokok dalam perkara ini adalah perjanjian hutang piutang,bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian antara Debitur (PENGGUGAT)dan kreditur (TERGUGAT 1) yang berdiri sendiri tanpa bergantung padaadanya perjanjian;Bahwa Perjanjian tambahan (accesoir) adalah perjanjian antara Kreditur(PENGGUGAT) dan Debitur (TERGUGAT 1!)

Bahwa setelah berbagai proses akta notaril sebagaimana terurai padapoint 8 di atas dilakukan antara Tergugat Il Intervensi 1 dengan Tergugatll Intervensi 2, selanjutnya Tergugat Il Intervensi 2 menjual dua bidangtanah tersebut kepada Dinas Tata Air Pemerintahan Provinsi DKI yangdiwakili oleh SUTRIYONO (selaku Kepala Unit Pengadaan Tanah DinasTata Air Provinsi Daerah Khusus loukota Jakarta), berdasarkan AktaPelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 444, tanah sertifikatHak Milik No. 1026/Kapuk Muara

Lagi pulatanah yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat IV pada butir 12.1. dan 12.2di atas bukan milik Penggugat;Bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 tentang PeraturanJabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah TIDAK ADA PASAL YANGSECARA KHUSUS MENGATUR MENGENAI TANDA TANGAN,artinya secara hukum akibat hukum yang ditimbukkan oleh tindakanpembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam pembuatan akta Notaril maupunakta Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sama dengan akibat hukum yangditimbulkan oleh

Berdasarkan dalildalil yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya dansecara garis besar dibenarkan oleh Tergugat II dan Tergugat Ill, makamohon kiranya atas Aktaakta Notaril berupa :a. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.: 22 tanggal 8 Oktober 2018;b. Akta Kuasa Jual No.: 23 tanggal 8 Oktober 2018; danc. Akta Perjanjian Pengosongan No.: 24 tanggal 8 Oktober 2018.Agar dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATANHUKUM;6.

tanah dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperolehkesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi; musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersamapanitia pengadaan tanah dan pemerintah daerah yang memerlukan tanah;=" Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (4), Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan: dalam hal musyawarah secara langsung, pemilik tanah tidak dapat hadir, dapatmewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notaril

Parmanmerekomendasikan pengajuan kredit (pola executing);Syaratsyarat pencairan: Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit; Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatanjaminan secara intern; Menandatangani Tanda Terima Uang; Melampirkan rekapitulasi daftar namanama anggota yangmengajukan pinjaman serta surat keterangan dan rekomendasidari Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan yang diketahuioleh bagian SDM PT.

Syaratsyarat pencairan: Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit; Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatanjaminan secara intern; Menandatangani Tanda Terima Uang; Melampirkan rekapitulasi daftar namanama anggota yangmengajukan pinjaman serta surat keterangan dan rekomendasidari Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan yang diketahuioleh bagian SDM PT.

,M.Hum. terhadap PPJB nomor : 06, tanggal 22 Pebruari 2017 danAkta Kuasa Nomor : 07, tanggal 22 Pebruari 2017Bahwa pada saat penandatanganan Akta pembatalan tersebut Nyoman Waradan korban baru mengetahui bahwa telah dibuatkan Akta Kuasa Nomor :05 dan Akta Kuasa Nomor : 07, keduanya tertanggal 22 Pebruari 2017;Bahwa sehubungan telah dibatalkan seluruh aktaakta Notaril / akta Autentiktersebut kemudian Nyoman Wara meminta kepada saksi AGUSSATOTO, S.H.

.= Bahwa jaminan dan pengikatan dokumen berupa perjanjianpenyerahan jaminan dan pemberian kuasa PPJPK (Perjanjianpenyerahan jaminan dan pemberian kuasa) Notaril untuk jaminanyang masih berupa SPH sebagian masih belum di kuasai bank,sehingga bank belum memiliki hak kuasa menjual atas jaminantersebut apabila debitur wanprestasi.= Bahwa penarikan fasilitas kredit KI KUR yang di pindahkan melaluirekening afiliasi (BNI Taplus) sebagian besar tidak dilakukan secarabertahap sesuai memorandum keputusan kredit

tersebut tanpa dilengkapi denganmemo disposisi yang disetujui oleh terdakwa.= Bahwa jaminan dan pengikatan pengurusan sertifikat tanah kebun(SHM) yang merupakan jaminan kredit BWU (BNI wira usaha) danKUR tidak dilakukan proses tindak lanjut dengan pengajuansertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang telah diagunkan kepadaKantor Pertanahan setempat.= Bahwa jaminan dan pengikatan dokumen berupa perjanjianpenyerahan jaminan dan pemberian kuasa PPJPK (Perjanjianpenyerahan jaminan dan pemberian kuasa) Notaril

Tergugatpun sempat menawarkan kepada Penggugatbisnis tersebut diatasnamakan Penggugat secara Notaril, namun 1 (Satu)hari sebelum bisnis tersebut dibuka, Penggugat pergi meninggalkan rumahdengan membawa serta anakanak.Bahwa sangat aneh dan sangat mengadaada jika dikatakan anak adalahsalah satu permasalahan, jika Penggugat mengatakan selama ini anakadalah sebuah permasalahan, maka dapat kita lihat bersamasama kalauTergugat tidak menganggap kehadiran anak adalah sebuah anugerahmelainkan permasalahan

Kedua Perjanjian tersebut oleh parapihak dituangkan dalam bentuk Akta Notaril yang dibuat oleh dan dihadapan RosidaRajagukguk Siregar, SH., M.Kn.

Irianwati;Bahwa pemberian kredit kepada 9 orang nasabah tersebut di atasternyata didasarkan pada ketentuan perbankan yang berlaku vide unsurkehatihatian, hal ini dapat terlinat sebagai berikut: Adanya perjanjian kredit yang dibuat secara notaril;Hal. 110 dari 174 hal. Put. No. 1848 K/Pid.Sus/2016 Adanya jaminan tambahan berupa sertifikat hak milik masingmasingdebitur; Kredit dijaminkan oleh lembaga penjaminan dari PT. Askrindo; Adanya personal guarantee dari Ny.

kerugian keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK SUP005) pada Bank Sulsel Cabang Palopo tahun 2010 yang dilakukan olehBPKP seperti yang tertuang dalam surat Nomor SR429/PW21/5/2013tanggal 17 Juli 2013;Bahwa Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yangmenyatakan bahwa pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuanperbankan yang berlaku vide unsur kehatihatian, hal ini dapat terlihatsebagai berikut: Adanya perjanjian kredit yang dibuat secara notaril

,M.Hum yakni Saksi ZALDY SYAMSIR dan Saksi ALIMUDIN S.TUNE untukmenyiapkan Administrasi terkait dengan ganti rugi atas tanah tersebutsambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkuttentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana didalamPeraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007 menjelaskan Surat Kuasatersebut harus dalam bentuk Notaril, kemudian saksi ISNAENILARENGKENG, S.H., M.Hum menyampaikan hal tersebut kepada SaksiHASANUDIN DATU ADAM bahwa Surat Kuasa dari Saksi Drs. H.

) selanjutnya saksi ISNAENI LAREKENG,S.H., MHummemerintahkan staf saksi IGSNAENI LAREKENG, S.H., M.Humyakni Saksi ZALDY SYAMSIR dan Saksi ALIMUDIN S.TUNE untukHalaman 42 dari 261 Putusan No 5/Pid.SusTPK/2017/PN Palmenyiapkan Administrasi terkait dengan ganti rugi atas tanah tersebutsambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkuttentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana didalamPeraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007 menjelaskan Surat Kuasatersebut harus dalam bentuk Notaril

dan setelah TerdakwaHASANUDIN DATU ADAM menyetujui nilai ganti rugi tanah sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi memerintahkan stafsaksi yakni SaksiZALDY SYAMSIR dan SaksiALIMUDIN S.TUNE untukmenyiapkan Administrasi terkait dengan ganti rugi atas tanah tersebutsambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkuttentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana didalamPeraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007 menjelaskan Surat Kuasatersebut harus dalam bentuk Notaril

dari 197 halaman Putusan Perdata No.341/Pdt/2020/PT.DKIPasal 5 ayat 2:Pemohon yang mempunyai hubungan hukum sebagaimana di maksut padaayat 1 terdiri dari atas :a.b.Pemilik tanah, baik perorangan maupun badan HukumPara Pihak dalam perjanjian baik notariil maupun dibawah tangan ataukepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan .Ahli waris atau Kepemilikan harta bersama dalam PerkawinanPembuat Perjanjian baik Notariil maupun dibawah tangan berdasarkankuasa atauBank dalam hal di muat dalam akta notaril

2.Pemohon yang mempunyai hubungan hukum sebagaimana di maksut padaayat 1 terdiri dari atas :Halaman 18 dari 197 halaman Putusan Perdata No.341/Pdt/2020/PT.DKI15.16.Pemilik tanah, baik perorangan maupun badan HukumPara Pihak dalam perjanjian baik notariil maupun dibawah tangan ataukepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan .Ahli waris atau Kepemilikan harta bersama dalam PerkawinanPembuat Perjanjian baik Notariil maupun dibawah tangan berdasarkankuasa atauBank dalam hal di muat dalam akta notaril

sebesar Rp2.843.340.000,00 (dua milyardelapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);Bahwa dalam kenyataannya Tergugat I Rekonvensi tidak pernah melunasipembayarannya atas harga tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi sampaidengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi;Bahwa diakibatkan perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak melunasi pembayaranharga tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensitelah membuat Akta Pembatalan Nomor 15 secara Notaril

;e Selatan : Rungkang;e Barat : Selat BaliTelah selesai menjadi Setifikat Hak Milik pada tanggal 10 Juli2008 yang teridentifikasi sebagai berikut : Sertifikat Hak MilikNomor : 2407; Luas : 11.100 M2 Nama Pemegang HakPura Luhur UluwatuJurit Nomor IdentifikasiBidang (NIB)22.03.09.03.01233 Surat Ukur Nomor::1755/Pecatu/2008 tanggal 10Juli 2008Desa : PecatuKecamatan : Kuta SelatanKabupaten : BadungPropinsi : BaliNamun tidak diinformasikan Tergugat kepada Penggugat dan tidakjuga dibuatkan Perjanjian Notaril

Hotel Restaurant Maras (i.ctergugatv) melalui Turut Tergugat , hal atau dalil penggugat tersebut tidak tepatdan tidak berdasar karena kebenaran notaril isi akta meniadi tanggung iawabNotaris, Turut Tergugat Il tidak berwenang untuk meneliti kKebenaran suatu aktayang dibuat olehNotaris.PERNYATAAN TIDAK TEPAT 4.