Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 04-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS
1. PT. PONDOK ASRI DEWATA, melawan 1. LOUW BUDIMAN CHANDRA atau disebut juga LAUW BUDIMAN CHANDRA, , dkk
7446
  • 2021 tersebut, kemudian membaca dan meneliti memori banding dariPembanding/Tergugat tersebut, serta memperhatikan Kontra Memori dariPara Terbanding semula Para Penggugat , Majelis Hakim Pengadilan Tinggiakan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang Eksepsi, baikmengenai gugatan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan SIPP (SistemInformasi Penelusuran Perkara), alamat Para Penggugat tidak jelas, gugatanNebis in Idem, gugatan tumpang tindin
Putus : 20-01-2016 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Tgt
Tanggal 20 Januari 2016 — - H. GAMMING - DWI KURNIAWAN - Hj. TUTI - LIES ELLIYANA - AKKO atau YAKKO
7813
  • Mananang Alidalam Bukti P.11 berdasarkan hasil musyawarah yang menyatakanlahan diantara dua pihak tersebut tidak tumpang tindin untukmenghindari konflik;e Bahwa sepengetahuan saksi pada saat turun kelapangan tidak adasaksi yang hadir meskipun sudah dipanggil dan beberapa saksibatas sudah ada yang meninggal;e Bahwa bahwa kenal dengan H.
Register : 25-03-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lsm
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
2.M. DAUD BIN SYAMAUN BEN NYAK GAM
3.SYARIFAH BINTI SYAMAUN BEN NYAK GAM
4.ZAMZAMI BINTI SYAMAUN BEN NYAK GAM
5.FITRIANA BINTI SYAMAUN BEN NYAK GAM
6.NURHASNAH BINTI SYAMAUN BEN NYAK GAM
7.TI ZAHARA BINTI SYAMAUN BEN NYAK GAM
Tergugat:
1.ABDUL KUDUS BIN SYAMAUN BEN NYAK GAM
2.NURSIAH BINTI HASYIM
3.Kepala Desa Jambo Timu
4.Pemerintah RI Cq. Kepala BPN diJakarta Cq. Kepala KANWIL Pertanahan Aceh Cq. BPN Kota Lhokseumawe
708
  • 2Gugatan a quo yang dibuat oleh PARA PARA PENGGUGAT jelasjelasterjadi kontra prodktif fakta dan yuridis dimana PARA PARA PENGGUGATmembuat Gugatan saling bertentangan satu sama lain, oleh karenanyaperbuatan hukum semacam itu yang dilakukan oleh PARA PENGGUGATtersebut overleving, tumpang tindin maka tidak dibenarkan danbertentangan menurut criteriakriteria yang diaur dalam Hukum AcaraPerdata yang berlaku;Materi Gugatan tida sejalan mengenai subjek hukum PARA PENGGUGATyang dikemukakan dengan TERGUGATII
Register : 02-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 160/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
SUANNI,
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTAMADYA DAERAH II BINJAI
12060
  • Keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telahditerbitkan oleh Tergugat, dimana dalam prosesnya mengandungkecacatan hukum administratif, serta bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik sebagai mana dimaksud dalampasal 10 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu:Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perudangundangan, kepatutan,keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengaraanpemerintah;Adanya tumpang tindin
Register : 19-03-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 19/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 17 September 2015 — UMAR MANGILE sebagai Penggugat; Melawan : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG sebagai Tergugat; 2. HJ. KANONG Binti H. SANRANG sebagai Tergugat II Intervensi;
8730
  • SANRANG, baik letak, luas, maupun batasbatas, serta cirriciri lainnya,sehingga kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut sudah pasti tidakTUMPaNg TINDIN =======a 2a en eteBahwa dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dengan mendalilkanadanya perubahan batas atas Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 121/DesaBila, tanggal 14 November 1980, Gambar Situasi No. 327/1981, tanggal04041981, padahal tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik(SHM) yang menjadi obyek sengketa tidak pernah berubah batasbatasnya
Register : 06-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pbu
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Muhammad Andriansyah,SH.
Tergugat:
1.BAMBANG PAMUNGKAS
2.SOEYATNO
Turut Tergugat:
Kepala Desa Pasir Panjang
460141
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pulamengantisipasi permasalahan yang akan muncul selanjutnya, yaitubilamana benar telah terjadi tumpang tindin kepemilikan, maka perludiputuskan apakah benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi(dalam kapasitas selaku pemegang hak yang usia perolehan haknyalebin muda dibanding usia perolehan hak Tergugat ilKonvensi/Penggugat Rekonvensi) memang memiliki hak atastanah/lahan obyek sengketa tersebut?
Putus : 19-01-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2407 K/Pdt/2015
Tanggal 19 Januari 2016 — YAYASAN BERKALA WIDYA HUSADA (BWH), Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada (Akper BWH) VS WADHWANI HARKISHIN LACHMAN
8033 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa haruslah dibatalkan pertimbangan hukum Judex Factisehubungan dengan Bukti Surat T14 s/d T17 yang diajukan PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat (paragraf 2 halaman 45 Putusan TingkatPertama) yang dikutipkan berikut ini:Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T18 sampai dengan T35 dan T37 adalah merupakan biaya pengeluaran renovasi gedung Akper berkalaWidya Husada dari tanggal 9 Mei 2008 sampai dengan 7 November2012, setelah dirinci sebesar Rp291.130.000,00 ternyata banyak terjadioverlap atau tumpang tindin
Register : 19-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
1.MUHAMMAD HASAN
2.EDDY BIN ABU AMIN
3.H.MAS'UD
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA
Intervensi:
PT.KERUWING INDAH
310168
  • (overlaping) dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan Penggugat II; Sebelah Selatan berbatas dengan Marlin; Sebelah Timur berbatas dengan PT.KeruwingIndah; Sebelah Barat berbatas dengan Penggugat III;Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkanobjek sengketa yang menyebabkan tanahtanah milik ParaPenggugat menjadi tumpang tindin dengan objek sengketasangat merugikan Para Penggugat karena sebagian tanahtanahitu tidak dapat dipergunakan dan diperjualbelikan oleh ParaPenggugat dan sesuai
    dan telahmengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugatakan keadaan tanah hak milik Para Penggugat denganpemilik tanah objek sengketa;+ Asas tertib penyelenggaraan negara yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara, dalam perkara iniTergugat telah menerbitkan objek sengketa yang seharusnyaTergugat melakukan pemeriksaan terhadap alasalas hak didaerah yang akan diterbitkan sertipikatsertipikat, sehinggatidak akan terjadinya tumpang tindin
Putus : 21-05-2015 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — CV. PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI VS I. BUPATI TANAH BUMBU., II. PT. ARUTMIN INDONESIA
6542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugatmerupakan keputusan tata usaha negara yang bersumber dari rangkaiankeputusankeputusan tata usaha negara yang sebelumnya diterbitkan olehTergugat dan keputusankeputusan tata usaha negara tersebut telahdiperiksa dan diputus baik oleh PTUN Banjarmasin yang notabenemerupakan instansi yang dibawahi langsung oleh Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta(PT TUN Jakarta), maupun oleh Mahkamah Agung RI yang secara hukumtelah terbukti terjadinya tumpang tindin
Register : 11-05-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Llg
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD SYAFIK
Tergugat:
1.PT.AGRO MUARA RUPIT WEST ESTATE Cq DIREKTUR PT.AGRO MUARA RUPIT WEST ESTATE
2.PT.Agro Muara Rupit - WEST ESTATE
22473
  • Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sangkalannya bahwa tanahsebagaimana yang dimaksud dalam bukti P2 dan bukti P3 bukanlah tanah milikPenggugat karena tanah tersebut adalah tanah milik orang lain yang telah dijualdan dibeli oleh Tergugat sejak Tahun 2013 s/d Tahun 2018;Menimbang, bahwa namun demikian menurut keterangan Saksi SofyanEffendi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada tanah sawit plasmaHalaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pat.G/2020/PN Lig.yang tumpang tindin
Register : 14-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 43/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 4 September 2014 — TJIPTO SETIADIHARDJA (dh. THIO HAN HIEN) VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO
10233
  • SigmaeltraPropertindo tersebut, menimpa atau tumpang tindin dengan Tanah Penggugat;Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kadumanggu tanggal 2 Juli 1997, Gambar SituasiHalaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUNBDGNomor 5169/1995 tanggal 26 Juni 1997, luas 1.570 M2 (seribu lima ratus tujuh puluhmeter persegi) atas nama Tjipto Setiadihardja (dh.
Putus : 06-03-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/Pdt/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — Hj. SRI MUNIARTI Binti H. ABDUL AZIZ, DKK VS MUHAMMAD JONY KAHAR
17475 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jony Kahar, melainkanmerupakan tugas dan kewenangan dalam melayani permohonanPendaftaran Tanah, yang dimohon oleh masyarakat secara keseluruhan,atas khusus pelayanan terhadap Tergugat selaku pemohon hak atas tanah,dan penerbitan tersebut tidak ada tumpang tindin dengan pihak lain yangtelah memiliki Sertipikat hak atas tanah;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Buntelah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pbu, tanggal 17 Maret2016 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi
Register : 03-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
Ny Luciana Wibowo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
6633
  • Cipaku Indah (Penggugat) akanmembangun benteng Sekolah Kuntum Cemerlang pada bulan April2009, pihak Cipaku Indah melalui sekolan Kuntum Cemerlang (jugakepunyaan dari Penggugat) meminta ijin kepada warga setempat yangberbatasan dengan tanah Cipaku Indah, yang intinya memberitahukanakan dilakukan pembangunan benteng, vide Surat PemberitahuanPembangunan Benteng SKC No. 074/SD/KC/2009, tanggal 27 April2009:Bahwa dengan adanya surat sebagaimana dimaksud poin 19 diatas,membuktikan bahwa tidak ada tumpang tindin
Register : 02-01-2020 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 1/PDT/2020/PT KDI
Tanggal 16 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Dra. Hj. ANDI HALIPAH HW, S.IP., M.Si Diwakili Oleh : Dra. Hj. ANDI HALIPAH HW, S.IP., M.Si
Terbanding/Tergugat I : HALIMA
Terbanding/Tergugat II : BPN Kota Kendari
7525
  • mengatakan telah menguasai tanah objek sengketatersebut sejak tahun 1973 lalu mendirikan bangunan dilokasi objek sengketasejak tahun 2012 dan kemudian diketahui bahwa Tergugat II telahmenerbitkan sertifikat atas nama Tergugat dengan nomor sertifikat04644/Kelurahan Kambu tahun 2015 dengan surat ukur nomor279/Kambu/2013;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 atas permohonan Penggugat telahdilakukan Pengukuran pengembalian Batas oleh Tergugat II dan diketahuibahwa sertifikat hak milik Penggugat tumpang tindin
Register : 19-10-2018 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat:
Sujono Sulistio
Tergugat:
1.Elisabeth Wahyuni
2.ANDREAS
3.Walikota Samarinda Cq UPTD Satu Pintu Bidang Pertanahan Kota Samarinda
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kotamadya Samarinda
2.Camat Palaran
3.Lurah Bukuan
4.Rukun Tetangga
5.RW Rukun Warga Bukuan
6.Antonius
7.Andi Ardi
8.YAMIN
9.Frangki Mata
10.ASEP
587
  • tanggal 26 April2017 telah dilakukan pengembalian batas dan pengukuran ulang tanah denganSHM No.439/obyek sengketa sebagai mana disebut diatas oleh Penggugatbersama dengan Kantor Pertanahan Kota Samarinda,........ dst" berdasarkanargumentasi sebagai berikut:5.1 Bahwa Penggugat sengaja menghilangkan fakta yang telah ada sebelum tahun2016 dan tahun 2017, dimana justru pada tanggal 26 Juni 2015 tanah yang diklaimsebagai milik Penggugat dengan sertifikat hak milik No. 439 tersebut telah terjaditumpang tindin
    Purnomo kepadaKepala Kantor BPN RS Kota Samarinda, perihal laporan kekeliruan letak posisitanah atas sertifikat tanah No. 439 a.n Purnomo, beserta lampiran Gambar PosisiTanah;Bahwa justru tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dengan sertifikat hakmilik No. 439 tersebut telah terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No.440 atas nama Sri Supartini dengan luas tanah 3.575 m2 sebagaimana tertuangdalam Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda,Pts.
Putus : 07-09-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Blb
Tanggal 7 September 2015 — Penggugat : - Ny. AGATHA DEFFY ALIE TEGE, Tergugat : 1. RONALD WIJAYA PIELOOR, 2. INGRID DESIRE LOPPIES, SH., 3. WIEKE LOPPIES, SH., 4. EMMA EVANA PIELLOR, 5. SWANNY SUHADY PIELOR 6. JHONY SUHADI PIELLOR 7. EDUAR PIELLOR, 8. E L S A, SH., 9. PANIN BANK / PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk KCU Bandung, 10. P I E T E R 11. M A R I A, 12. NY. MURNI SETIAWATI, 13. Ny. KIKI SITI MARYATI, 14. Nona TENI SINTIANI, 15. Ny. ERNA WIJAYA,
9922
  • Hal ini jelas selain membuat gugatan penggugat menjaditumpang tindin dan bertolak belakang serta juga gugatanPenggugat berantakan dalam kata lain karena baik dari PositaGugatan maupun Petitum mendalilkan hal hal yang berbeda dantidak ada kaitannya antara yang didalilkan dengan para pihak yangdigugat oleh Penggugat.
Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — BAHRIYOEN SOETJIPTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
11158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, Persil milikSudiyanto dan Persil milik Pemohon Peninjauan Kembali sama sekaliberbeda dan tidak tumpang tindin meski berdekatan. Dengandemikian terbukti bahwa tidak benar di atas persil lahan milikPemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diterbitkan Sertifikat HakMilik atas nama Sudiyanto, karena Sertifikat Hak Milim atas namaSudiyanto seharusnya berdasarkan persil Nomor 135, bukan persilNomor 48;Halaman 17 dari 39 halaman.
Register : 13-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Mkd
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
HENI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
M. MUJIARTO Bin SIRSARBI
6110
  • dibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salahsatu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;Menimbang, bahwa pasal ini sering menjadi perdebatan khususnya di antara paraPenegak Hukum karena dilihat dari pemahaman katakata dalam pasal ini, terdapatpengertian yang tumpang tindin
Register : 09-02-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN
Tanggal 1 Juli 2021 — JOSPHINA LUARMAS, SE M E L A W A N 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON 2. ARIE SANJAYA
306131
  • 2008 tanggal 24 Juni 2008; Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2008tanggal 09 Juni 2008 atas nama Yosina Luarmasse (Nama sesuai KartuTanda Pendudukan adalah Josphina Luarmasse); Luas 352 M2 (tiga ratuslima puluh dua meter persegi) telah ditindih sertipikat objek sengketa tatausaha Negara a quo atas nama Arie Sanjaya;14.Bahwa kebijakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tata usaha Negaraa quo menyebabkan terjadinya tumpah tindih dalam penguasaan tanahantara Penggugat dan Arie Sanjaya; === ==15.Bahwa tumpang tindin
Register : 10-12-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat:
Drs. CHAIRUDDIN AMIN
Tergugat:
1.TUNZIR alias CUT GAM
2.BADAN PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
13547
  • Sehingga seharusnya tidak dimungkinkanadanya data yang tumpang tindin dalam satu bidang tanah yang sudahterdaftar;Menimbang, bahwa dalam penjelasan PP No. 24 Tahun 1997disebutkan bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah di Indonesiaadalah sistem publikasi negatif.