Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tengeng tennang
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 07-08-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 154/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 28 Mei 2019 — BOETJE JULIUS WAAS, Pekerjaan, Purnawirawan TNI-AU (Angkatan Udara).Beralamat Di Jalan Mekar Baru IV Kavling No.6 RT.006/RW.006, Cirendeue, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. EDUARD WAAS, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. MEZAK LATUE, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. DEWIGHT TITALEY, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. FRANSISCUS ANAKOTA, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. NY.OKTOVINA GREETJE WATTIMENA, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ; 6. JOSEPHUS HURSEPUNY, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ; 7. LEONORA RIRY, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ;
191 — 77
  • DALAM POKOK PERKARA :DALAM KONPENSI: Hal. 33 dari 46 halaman Putusan Nomor : 154/Pdt.G/2018/PN.Amb.Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan penggugat adalah sebagimanatercantum dalam Petitum gugatannya, yang akan dibahas satu persatusebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa tentang Petitum gugatan angka/poin 1, Mengabulkangugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, bahwa untuk menentukan dikabulkanseluruhnya, sebagian atau ditolak, terlebin dahulu dibahas petitum gugatanselebihnya ;Menimbang, bahwa tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 120/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
BELLING TUMORANG, S.Sos
Tergugat:
Walikota Sibolga
99 — 64
  • Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu:Halaman 6Putusan No.120/G/2019/PTUNMDN15.16.17.18.Penghitungan tengang waktu) sebagaimana dimaksud pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau terhentinyatenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden sesuaidengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 138/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
73 — 47
  • Tenggang Waktu (Pasal55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang waktu sebagaimanadimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktugugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara yang berwenang.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atauterhentinya tenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatankepada Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) hurufa UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun2014
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 20-04-2016 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 85/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 Juli 2016 — VERA PATRICIA MADANNA PURBA, S.H ; SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
63 — 48
  • 2014, Penggugat kembali melakukanpelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan terlambat masuk kerja tanpaketerangan, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2014 tidak masuk kerja tanpaketerangan dan pada tanggal 4 Agustus, 12 Agustus, 20 Agustus, 25Halaman 29 dari73 halaman Putusan Nomor: 85/G/2016/PTUNJKT.Agustus, dan 28 Agustus 2014 terlambat masuk kerja tanpa keterangan.Pelanggaran Penggugat tersebut jelas melanggar Peraturan SekretarisJenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2013 tengang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 07-07-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 112/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
HERNOWO WIDODO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA 1
Intervensi:
Sumono, S.E
236 — 255
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam positaGugatan halaman 4 romawi Il tentang Tengang WaktuGugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanyaHalaman 16 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 112/G/2020/PTUN.Sby.4.objek sengketa a quo sejak awal Februari 2020 pada saatSumono atas nama Sertipikat lahan objek sengketa perkaraa quo datang ke RT 01, RW 011, Perumahan Griya KebraonTengah guna memberitahukan lahan objek sengketadimaksud adalah miliknya, jika dihitung dari tanggal 09Februari 2020
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 08-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Mei 2019 — Pemohon:
SLAMET SETIABUDI, Drg.
Termohon:
PT. GRAHA KIRANA MEGAH
218 — 102
  • Bawa TERMOHON PKPU menolak seluruh dalildalil permohonanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PEMOHON PKPUkecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas tengang kebenarannya; 3. Bahwa TERMOHON PKPU menolak dengan tegas dan PEMOHONPKPU terkesan mengada ada atas dalil permohonan PKPU yang diajukanoleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU yang mendalilkanPEMOHON PKPU memberikan pinjaman kepada TERMOHON PKPUsebesar Rp. 25.500.000.000.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Tanah
Register : 10-11-2014 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 25_PDT_G_2014_PNBkt_Kabul_20042015_Tanah
Tanggal 20 April 2015 — SYAMSIAR Dkk (P) >< SYAMSIDAR Dkk (T)
65 — 18
  • Telahdipanggil para pihak tidak ada Kesepakan atau Perdamaian.Berdasarkan hal tersebut di atas diberi tengang waktu Para Pihakuntuk meneyelesaikannnya ke Pengadilan dalam jangka waktu 3bulan;Bahwa berdasarkan dan alasan Fakta Yuridis yang Turut Tergugat kKemukakandiatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggiberkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :Dalam pokok perkara :e Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pilkada
Register : 06-03-2012 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 06-07-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2012/PTUN.ABN
Tanggal 5 Juni 2012 — Dr. H.AIDJARANG WATTIHELUW, S.Sos, M.Si. dan HALLATU ROY,S.Sos,MAP sebagai Para Penggugat
110 — 41
  • 2011 Amelia Ahmad Yani telahmengundurkan Clli. 2222 n 2 nanan nnn nn nnn nnn nnne KPUD Maluku Tengah juga tidak mempertimbangkan berita acara klarifikasidengan Nomor: 53/BA/KPUMTB/VIII/2011 tentang Keabsahan KepengurusanPartai Peduli Rakyat Nasional yang dibuat oleh KPUD Kabupaten MalukuTenggara Barat dan KPU Provinsi Maluku tentang Keabsahan Kepengurusan DPPPPRN yang Ketua Umum (PLT) Made Rahman Marasabessy dan Sekjen drs.Maludin Sitorus; e KPUD Maluku Tengah tidak sama sekali mempertimbangkan tengang
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 01-12-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN PADANG Nomor 667/Pid.B/2014/PN Pdg
Tanggal 22 Januari 2015 — Andre Wahyudi Pgl Andre
29 — 5
  • , sejak tanggal 31122014 s/dtanggal 19022015 ;Pengadilan Negeri tersebut :Telah membaca berkas perkara beserta lampiranlampirannya;Telah membaca surat surat yang bersangkutan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertatelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan hukum ( requisitoir ) Penuntut Umum diriterdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti malenggar pasal127 ayat (1) huruf a Undang Tahun 2009 tengang
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 04-05-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 10/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 20 Oktober 2016 — PT. DEWA DEWI ABADI; Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA BATAM; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA
306 — 239
  • Poin 3 tanggal 9 Juli 1991yang menyatakan bahwa "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.halaman 52 dari 72Putusan No.10/G/2016/PTU.TPIdan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 16-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - RIKY SYAHPUTRA, (PENGGUGAT I) - MUHAMMAD AULIA (PENGGUGATII) - PT. DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
56 — 25
  • paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangapTergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hakhak para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusanhubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titiktemu atau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggaktbipartit dan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undangundang No.2 tahun 2004 tengang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-03-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 22-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 31/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 6 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLATATION (NIKP)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Tepian Langsat
Terbanding/Tergugat III : CAMAT Kecamatan Bengalon
Terbanding/Tergugat I : ABDULLAH
58 — 28
  • Eksepsi Tengang Gugatan Penggugat Kabur ;4.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 13-01-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 20 Mei 2014 — CHADIDJAH BINTI ATUF DJABIR dan MOH BIN ABDURRAB MAUDAH melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II dan HUSIN B. ABDULLAH ASSEGAF.
114 — 159
  • didukung bukti yang berdasar hukum Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat yang merujuk pada ketentuan Pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Dalam hal suatu bidang tanahsudah diterbitkanSertipikat ....sertipikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baiksecara sah menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam tengang
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 7/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam
Tanggal 12 Mei 2016 — - RACHMAT SR SAMPETODING
192 — 116
  • Yudha NusantaraIndah PT Pupli adalah sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunanpembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa BulubongguKecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Baratmempunyai tangung jawab untuk mengerjakan itemitem pekerjaan berupaPengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilaiRp.734.000.000,, Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilaiRp.763.604.778,, Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharaannyasenilai Rp.2.500.000, dengan tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 4/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
Usia Krisman Pangaribuan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba
Intervensi:
Drs. DJUNJUNG PANGARIBUAN
189 — 83
  • Negara diPengadilan Tata Usaha Negara di Pengadilan, ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakanGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara,Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993, mengenai tengang
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 11-07-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN Oelamasi Nomor - 27/PDT.G/2014/PN.OLM
Tanggal 30 Desember 2014 — - EMANUEL TURU lawan - MATHEUS MAITIA, Cs
98 — 41
  • gugatan penggugat harus di tolak karena saat pengukuranPenggugat tidak pernah mengajukan pembatalan secara lisan maupuntertulis sampai dengan penerbitan sertifikat Hak Milik Tergugat. 1 Penggugatberdalil karena saat pengukuran tidak pernah mengajukan keberatan secaralisan maupun tertulis kepada instansi BPN agar obyek tersebut tidak bolehterbitkan sertifikat hak milik Tergugat i1dijelaskan bahwa sebelummenerbitkan sertifikat Tergugat 1 ada pengumuman secara resmi lewatkantor Desa Oelnasi selama tengang
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 26-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
NASRODIN
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO
232 — 107
  • TENTANG TENGGANGWAKTU; a) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negaragugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara Aquo bahwa pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 jam15:00 bertempat dikediaman Bapak Kepala Kampung dan bukan dibalai kampung Depokrejo, Bahwa adanya Pemberhentian
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Wanprestasi
Putus : 12-06-2008 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/PDT.G/2007/PN.PBR
Tanggal 12 Juni 2008 — H. HAMIZAR HAMID BIN ABDUL ; HAMIDH. ZYAHRUDDIN BIN ABDUL HAMID ;HJ. ZARDAWATI BINTI ABDUL HAMID L A W A N NURKAMSIAH BINTI ABDUL HAMID
97 — 16
  • di atas dalam Pasal 610 ayat 1 huruf a RV dimana ditentukanbahwa dwangsom tersebut hanya dapat dijatuhkan dan dikabulkan dalam hal putusan yang tidak menyangkuttentang membayar sejumlah uang;Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini disamping menuntut adanya ganti rugi karenaperbuatan melawan hukum maka dwangsom yang dimintakan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;Meninbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang agar menghukum Para TergugatRekonpensi baik sendirisendiri maupun secara tengang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 234/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : DARMA SUTRA, SE
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
46 — 20
  • Tergugat tidak ada memberikan semua Suratsuratperingatan ataupun suratsurat yang berhubungan dengan perjanjianhutang piutang kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:a) Melanggar Pasal 4 huruf g Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyaitu: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujurserta tidak diskriminatife;b) Melanggar Pasal 7 huruf c Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 11-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
188 — 67
  • menyelesaikanKeberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dibatalkan;(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti denganpenetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatanoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkanKeputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)hari kerja setelah berakhirnya tengang