Ditemukan 1460 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif subiantie subtanail subtantini sustantin sutantio susbtantif subiantin sustantio
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
SUHERI Alias HERI Bin GAIRILAH
52 — 12
  • Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif tidak hanya di bidang migas, melainkan jugaketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE.Selain itu juga berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting, dancontract drafting.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.JASMAN Bin FIRMANSYAH
2.ADI MUSTIKA, S.Sos BIN UMAR RANTA
74 — 29
  • Sertifikat Tehnis Subtantif Revieu Laporan Keuangan.5. Sertifikat Tehnis Subtantif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.6. Sertifikat Tehnis Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.7. Sertifikat Assesor Penilaian Mandiri Dan Reformasi Birokrasi.8.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019
Tanggal 11 April 2019 — - Terdakwa, Nama lengkap : SULAIMAN Pangkat/NRP : Pelda/620491 Jabatan : Turyan Kima Dodikbelneg Kesatuan : Rindam XIV/Hsn Tempat, tanggal lahir : Gowa, 25 November 1968 - Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970
163 — 55
  • Putusan Nomor 11K/PM.III16/AD/II/2019Cabang Makassar hanya sebanyak 5 mlpadahalberdasarkan Perkap Nomor 10 September 2009 tentangTata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan TeknisKriminalistik TKP dan Laboratorium Kriminalistik BarangBukti kepada Laboratorium Polri Pasal 63 poin (2c) bahwabarang bukti urine yang diambil pengguna Narkoba secaraoral/diminum diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) cc,akan tetapi secara subtantif Saksi5 Hasura Mulyani, Amddalam kapasitasnya sebagai Paur Narkoba
    Putusan Nomor 11K/PM.III16/AD/II/2019oral/diminum diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) cc, akantetapi secara subtantif Saksi5 Hasura Mulyani, Amd dalamkapasitasnya sebagai Paur NarkobaLaboratorium Forensik PolnCabang Makassar telah menjelaskan bahwa pada saat sampelurine Terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik Polri CabangMakassar disertakan hasil screening test (uji pendahuluan)urine Terdakwa yang telah diperiksa menggunakan test packmerk DOA yang terdiri dari 6 parameter yaitu THC, COC,
Pengadilan PA SORONG Perdata Agama
Register : 03-04-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA SORONG Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Srog
Tanggal 9 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 47
  • jawabannya tentang uangmuka/DP mobil tersebut berasal dari harta bawaannya yang diperoleh darihibah orang tuanya, Tergugat mengajukan bukti T.6 berupa SuratPernyataan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat di atas meterai.Pada angka 4 (empat) Surat Pernyataan tersebut disebutkan Pihakpertama (I) bersedia menyerahkan kunci mobil dan kunci rumah di kotakepada pihak kedua (Il) di Polsek Sorong Timur.Menimbang, bahwa meskipun Surat Pernyataan tersebut tidakdibantah oleh Penggugat, namun secara subtantif
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 17-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 19/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
Evan Sandy Maulana, S.Hut
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
146 — 39
  • maka terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketadicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, denganpertimbangan bahwa secara subtantif
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-02-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2013
Tanggal 30 April 2013 — Koptu Heri Suwignyo Nrp 31960665041176
85 — 45
  • undang undang baik pidana penjaranya maupundendanya ,untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secaraproporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semuaaspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan danjuga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 11-06-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — MUSIDOR B.V. >< TONY BUDIMAN ; Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
1001 — 555
  • Bahwa dengan terdaftarnya merek Tergugat, hal ini berarti merekTergugat telah menempuh proses sesuai UndangUndang yang berlaku :proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan subtantif dan pengumuman,serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat,yaitu UndangUndang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 53/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
215 — 121
  • angka 18, menurut Tergugat sangat bertentangan antara apayang Penggugat uraikan tentang kerugian Penggugat pada posita dengan apa yangPenggugat rninta pada petitum angka 4 Gugatan perkara a quo.Bahwa pertentangan antara posita angka (18) dengan petitum angka (A)mempertegas dan menjadi bukti dipersidangan mengenai kekaburan danketidakjelasan (obscuur libels) dari Gugatan Penggugat.Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita Gugatan perkara a quo angka 19, 20dan 21, menurut Tergugat adalah secara subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-07-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — ANIES TRI HANDOKO VS PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (PT HM SAMPOERNA TBK)
250 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • surat relaas panggilanuntuk tanggal 6 Januari 2016, tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 1 Maret2016 dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan NegeriSurabaya;Bahwa dalam Replik Termohon Kasasi/Penggugat pada halaman 3 (tiga)angka 3 (tiga), dengan tegas Termohon Kasasi/Penggugat mengakui bahwaTermohon Kasasi/Penggugat telah melakukan kesalahan penulisan alamattempat tinggal Pemohon Kasasi/Tergugat namun TermohonKasasi/Penggugat menganggap kesalahan ini adalah masalah ringan dantidak subtantif
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-01-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 4/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
BUDIANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
298 — 202
  • Negara bebas.Karena tidak pernah dilakukan konversi atas penguasaan tersebut karenabatas waktu konversi melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun1965 jo Nomor 1 tahun 1966, dengan demikian maka batas akhir hakpenguasaan berakhir pada 31 desember 1970, menurut UUPA Hak Baratpaling lama telah diaftarkan koversi sebelum 24 september 1980, melewatimasa itu maka sudah selayaknya tanah tersebut menjadi tanah Negarabebas.Halaman 65 dari 101 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBYSecara subtantif
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. H. ISWANDI, SH., APM., MBA.
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) 1 PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN KOTA PANGKALPINANG
153 — 52
  • dan MinumanKegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwadatadata pada Berita Acara Hasil Pemilihan pada sistem SPSE yang memuatsecara lengkap hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus padasetiap tahapan evaluasi, juga termuat secara lengkap pada Summary Report dalamsistem SPSE;Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Pengadilanberpendapat, bahwa benar terjadi cacat formal dalam penyusunan Objek Sengketa.Akan tetapi dikarenakan secara subtantif
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 27-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 2/Pdt.Sus.HKI.Design Industri/2017/PN Niaga.Sby
Tanggal 27 September 2017 — Dart Industries, Inc melawan PT Mitra Mulia Makmur Cs
396 — 126
  • atau warnaatau konfigurasinya yang bisa dilihat secara kasat mata; dalam desain Industrisedikitoun ada perbedaan dianggap ada kebaruan.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Turutjuga Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokan dengan aslinyaberupa sebagai berikut:1.Fotocopy Formulir permohonan pendaftaran desain Industri atas nama PT MitraMulia Makmur tertanggal 30 Juni 2014 dengan judul Desain Industri Botol, diberitanda bukti TT1 ;Fotocopy pemeriksaan Subtantif
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 26-04-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 32/PDT/2017/PT BJM
Tanggal 7 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat V : Hj. NOR WAHIDAH, S.Si.t., M.kes
Terbanding/Penggugat : DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BANJAR Diwakili Oleh : RUSNIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat : VESTINA RIA KARTIKA, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA Diwakili Oleh : Hj. NOR WAHIDAH, S.SI.T.M.KES
Turut Terbanding/Tergugat IV : Drs. H. RUDY ARIEFIN, MBA alias Drs. H. RUDY ARIFFIN Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat II : Drs. FAKHRIAN HIFNI, MM Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat III : EDWAR GAIRI Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
128 — 42
  • Meskipun secara normatif SKpembentukan organisasi Akademi Kabidanan Martapura sebagaimana bukti P.8tidak dibenarkan oleh perundangundangan, akan tetapi harus dapat dipahamimaksud dan tujuannya secara subtantif dan sejarah pendiriannya yaitu bahwaPenggugat/ PEMBANDING adalah pendiri dan pemilik dari Akadami KebidananMartapura yang dikelola oleh Yayasan Korps Pegawai Republik IndonesiaKabupaten Banjar;3.
Pengadilan PA Pasarwajo Perdata Agama
Register : 15-09-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA Pasarwajo Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Pw
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 29
  • agarmemberikan biaya nafkah untuk penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) per bulan dibebankan kepada Tergugat;Bahwa bila memperhatikan penyusunan kalimat gugatan Penggugatpada posita poin 5 tersebut benarbenar sangat menggelitik, sebabpotongan kalimatnya memohon kepada Majelis hakim Yang Muliaagar memberikan biaya nafkah untuk penggugat sebesar Rp1000.000, (Satu juta rupiah) perbulan, seakanakanPenggugat telahmeminta biaya nafkah kepada Majelis Hakim;Bahwa berikutnya hal yang paling subtantif
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 03-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
BASO LANRANG
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
1.PT. VALE INDONESIA. TBK
1.PT. RIOTA JAYA LESTARI
1666 — 1519
  • RIOTA JAYA LESTARI Namun IUP OP tersebut dicabut olehTERGUGAT maka PENGGUGAT menanggung kerugian untuk memperolehpenghasilan lebih dari tanah miliknya;Bahwa karena merasa kepentingannya dirugikan maka PENGGUGAT mengajukangugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari:Bahwa Kepentingan secara Subtantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yangdapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutandengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa(Indrohartono
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 02-07-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 317/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 27 Maret 2014 — SWANDY HALIM, SH., MSC. >< RUSTANDI JUSUF
186 — 109
  • ,M.H:Bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan sejak pada asasnya perjanjiandapat dibatalkan dari mulai dibuat sampai dilaksanakan ;Bahwa azas suatu perjanjian apabila salah satu pihak beritikad buruk makadapat membatalkan perjanjian;Perjanjian yang dibuat adalah menjadi Undangundang bagi para pihak yangmelakukan perjanjian tersebut, dalam praktik pengadilan sering terjadikonplik, ada 2 (dua) aspek keadilan, pertama prosedural dan subtantif, jadiperjanjian terikait dua aspek;Bahwa yang dimaksud dari
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 17/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
Tatang Rizani, S.E
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
148 — 37
  • maka terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketadicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, denganpertimbangan bahwa secara subtantif
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Februari 2015 — Drs. ARKEN;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
90 — 83
  • pidana kurungan pengganti denda dan ataupidana penjara dari uang pengganti sejak tanggal surat keputusanPembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yaituberdasarkan tanggal sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) PusatDirektorat Jenderal Pemasyarakatan.Bahwa berkas usulan pembebasan bersyarat Penggugat diterima di sekretariatTim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatanpada tanggal 29 Agustus 2013 dan setelah dilakukan pemeriksaankelengkapan persyaratan subtantif
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-12-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 28/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 16 April 2018 — 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 2. Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si. Melawan 1. KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, H. ISDIANTO, S.Sos., M.M.
179 — 88
  • kepentingannya di rugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara dalam pasal 53 ayat (1) Undang undangPeradilan Tata Usaha Negara, bisa terkena kepada orangperorang, Kelompokmasyarakat, Badan Hukum atau Perkumpulan (Lembaga Swadaya Masyarakat)yang mengalami kerugian secara langsung akibat dikeluarkannya KeputusanTata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa UndangUndang Peratun tidak menjelaskan artikepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 31-12-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 74/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 19 Januari 2015 — PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk >< PT. DHIVA INTER SARANA & RICHARD SETIAWAN
907 — 335
  • Dalam kedudukan perikatan yangdemikian baik secara teknis dan subtantif, penjamin bukan berubah menjadidebitur. Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalambentuk BorgtochtTidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorangguarantor dalam keadaan pailit...pada prinsipnya sifat Borgtocht, hanyamenempatkan guarantor menanggung pembayaran yang akan dilaksanakandebitur, oleh karena itu yang memikul pembayaran utang yang sebenarnyatetap berada pada diri debitur.