Ditemukan 381 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-03-2012 — Putus : 09-05-2012 — Upload : 25-06-2012
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 96/Pdt.G/2012/PA.Bky Tanggal 9 Mei 2012 — WIJI LESTARI binti PONIDI Vs
DIWANTORO bin WARSUDIN
18 — 16
18 — 16
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikantersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belahpihak pada setiap kali persidangan dengan memberikan nasihat agar keduanya tetaphidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi akantetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimdiubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dundang
Putus : 24-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 /B/PK/PJK/2008 Tanggal 24 Mei 2010 —
12 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 27/B/PK/PJK/200814dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati olehsetiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasukpenggunaan fasilitas untuk berolahraga.Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf dUndang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah denganUndang undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatakan:Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajakKabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2)yang memenuhi kriteria sebagai berikut
Putus : 31-03-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 21/PID/2015/PT. KPG Tanggal 31 Maret 2015 — ALEKSIUS NANI als. ALEK
41 — 10
41 — 10
Halaman 8 dari 119dengan halaman 22 dan Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 53 hurf dUndang Undang Nomor : 22 Tahun 2001.
Putus : 31-05-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 31 Mei 2016 — LINGGA WULANDARI NYOTO VS SUDJANA HADI, pemilik SEIKO SHOWROOM & SERVIS CENTER
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danPasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JaminanSosial Tenaga Kerja;3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat karena sakitberkepanjangan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus riburupiah);4.
Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danPasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JaminanSosial Tenaga Kerja;3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat karena sakitberkepanjangan sebesar Rp1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah);4.
almarhum pekerja Eddy Susanto dankeluarganya semakin sengsara dan menderita oleh karena almarhumlahsatusatunya sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkahuntuk istri dan 2 (dua) orang anaknya oleh karena Termohon Kasasi sudahtidak memberikan upah sakit maupun hakhak pesangon almarhum EddySusanto maka terpaksa Pemohon Kasasi harus berjuang sekuat tenagamencari pekerjaan serabutan untuk menghidupi suami dan 2 (dua) oranganaknya, padahal bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf dUndang
Putus : 19-02-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 B/PK/PJK/2006 Tanggal 19 Februari 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SATELIT PALAPA INDONESIA
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subjek danObjek tersebut telah terpenuhi, dimana PT.Satelit PalapaIndonesia sebagai Subjek Pajak dan Jasa RoamingInternasional sebagai Objek Pajak.Dapat kami tegaskan pula bahwa Majelis sejak semulamenyatakan bahwa layanan Roaming Internasional adalahjasa, dengan sebutan Jasa Roaming InternasionalBerdasarkan fakta yang kami uraikan pada butir butirsebelumnya diatas, maka Jasa Roaming Internasionalmemenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai objekpajak Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (1) huruf dUndang
26 atas Jasa RoamingInternasional berdasarkan Negara Treaty dan bukan NegeraTreaty, menurut Majelis adalah tidak tepat karenaseharusnya Terbanding menetapkan atas Jasa RoamingInternasional sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 26atau. bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkanketentuan Pasal 26 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undangNomor 17 Tahun 2000 adalah tidak benar, yang sebenarnyaadalah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf dUndang
Register : 25-07-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 26-02-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Sgr Tanggal 4 Oktober 2017 — Penuntut Umum: KADEK ADI PRAMARTA, SH
Terdakwa: HAMIDUN
243 — 36
243 — 36
dimaksud dalam surat Dakwaan PenuntutUmum, maka haruslah terbukti unsur unsur dari tindak pidana yang dilakukan olehterdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, olehkarena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yangselama pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum dan atas fakta hukumyang terungkap dipersidangan lebih mengarah pada Dakwaan Kesatu, sebagaimanadiatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf dUndang
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus puladibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;Memperhatikan Ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf dUndang
Register : 11-04-2016 — Putus : 29-04-2016 — Upload : 02-06-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 52/Pdt.P/2016/PA.KAG Tanggal 29 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
18 — 11
18 — 11
diuraikar dalam duduk perkara di atas;Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.KAG Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotatas nama Pemohon dan Pemohon II yangKependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten qkopi Kartu Tanda Pendudukiterbitkan oleh Kantor Dinas)gan Komering llir, bukti P.2adalah kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatbukti tersebut telah memenuhi syarat formil dansebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dUndang
Putus : 31-05-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN STABAT Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN STB Tanggal 31 Mei 2017 — RAHMAN HUTABARAT ALIAS KAMERUN
320 — 17
320 — 17
Sewangi mengalami kerugian sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah).Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf dUndang undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. M HENDRIK PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian. Bahwa terdakwa telah mengambil kelapa sawit PT Sewangi Sejati.
Register : 03-10-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN STABAT Nomor 816/Pid.Sus/2017/PN STB Tanggal 29 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
DANIEL SETIAWAN BARUS.SH
Terdakwa:
RAHMAT DANI
56 — 11
DANIEL SETIAWAN BARUS.SH
Terdakwa:
RAHMAT DANI
56 — 11
Mopoli Raya mengalami kerugian sebesar Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah).Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf dUndang undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dalam perekawa pencurian.
Putus : 15-05-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN STABAT Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN STB Tanggal 15 Mei 2017 — SYAHPUTRA Als PUTRA
324 — 12
324 — 12
Sewangi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah);Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf dUndang undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Register : 12-07-2011 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 02-11-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 29/G/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 — SARMINTO, SP.d,MA vs KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
69 — 21
69 — 21
Pasal 28 C dan Pasal 28 DUndang Undang Dasar 1945 Jo. PeraturanPemerintah No. 32 tahun 1979 Jo. PeraturanPemerintah No. 65 tahun 2008 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal134 huruf b Jo. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun1994 Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2010tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipildalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 ketentuanpeenyang: undangan.tersehut. telah dilanggaroleh para tergugat; .
Register : 03-07-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 12-07-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 142 / Pid.B / 2013 / PN. Smp Tanggal 24 Juli 2013 — MOH. SUBRIYADI Bin ALI BADRI
20 — 3
20 — 3
FARID di Desa Dundang Kec.
Register : 06-02-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srp Tanggal 14 Februari 2018 — Pemohon:
1.KOMANG HENDRAWAN
2.VONNY
18 — 14
1.KOMANG HENDRAWAN
2.VONNY
18 — 14
sebagaimanatercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/L.U/Capil/08 semula tertulis NamaAyah Komang Hendrawan menjadi Nama Ayah Komang Hendrawan dengan tujuanHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Srpagar tercapai tertib administrasi dalam dokumen kependudukan anak Para Pemohondi kemudian hari, hal mana menurut pendapat Hakim merupakan perwujudan darikepastian hukum bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon atas kepemilikandokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf dUndang
Register : 26-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PA BENGKULU Nomor 0676/Pdt.G/2017/PA.Bn Tanggal 24 Oktober 2017 —
17 — 11
17 — 11
Menjatuhkan Talak satu Bain Sugro Tergugat (Joko ilkadin bin Dundang)terhadap Penggugat (Malelawati Binti Sanil);3.
Register : 07-10-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan PA NGAWI Nomor 1518/Pdt.G/2014/PA.Ngw Tanggal 6 April 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 1
6 — 1
hidup rukun dalam satu atap.Sehingga tujuan perkawinan yang diamanahkan Pasal 1 Undang Undang PerkawinanNomor Tahun 1974 tidak dapat tercapai, disamping alasan Penggugat mengajukan CeraiGugat terhadap Tergugat sesuai rumusan Pasal 39 ayat 2 butir f Undang UndangPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksnaan Undang Undang Perkawinan Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 2 butir dUndang
Register : 08-07-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Blk Tanggal 15 Juli 2019 — Pemohon:
INDRASARI
137 — 51
INDRASARI
137 — 51
Pemohon dan Kartu Keluarga pemohon diubah menjadinama ABDUL HAFIZ tempat tanggal lahir di Bulukumba, 28 Mei 2015dan Pemohon adalah penduduk di Dusun Polewali, Desa Salemba,Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang masuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan NegeriBulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanpermohonan pokok dari Pemohon sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf dUndang
Register : 08-05-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PA MUARA TEWE Nomor 32/Pdt.P/2012/PA.Mtw Tanggal 30 Mei 2012 — PEMOHON I dan PEMOHON II
53 — 9
53 — 9
Oleh karena itu kepada para Pemohon dipermencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yakediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan ATeweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Utara; Menimbang, bahwa setelah akad nikah Pemohon I adataklik talak ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawingPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dUndang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undatahun 2009, bahwa biaya yang timbul
Register : 24-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 130/Pdt.P/2018/PN Srp Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon:
1.I Nengah Sumerta
2.Ni Nengah Wati
16 — 9
1.I Nengah Sumerta
2.Ni Nengah Wati
16 — 9
5105LT120520140112, tanggal 12 Mei 2014 dari semula bernama KadekGuna Merta Kama Jaya lahir di Klungkung tanggal 1 Maret 2001 dirubah menjadi Kadek Guna Merta lahir di Klungkung tanggal 1 Maret 2002, dengan tujuan agartercapai tertib administrasi dalam dokumen kependudukan anak Para Pemohon dikemudian hari, hal mana menurut pendapat Hakim merupakan perwujudan darikepastian hukum bagi Pemohon dan anak pertama Pemohon atas kepemilikandokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf dUndang
Putus : 23-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN STABAT Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN STB Tanggal 23 Oktober 2017 — Terdakwa I. Edi Saputra Als Putra dan Terdakwa II. Muhammad Syah Als Amat
354 — 26
354 — 26
Mopoli Raya mengalami kerugian sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah);Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf dUndang undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Register : 17-12-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 04-06-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 884/Pdt.G/2015/PA.KAG Tanggal 22 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 7
52 — 7
maka untukPlis menunjuk kepada beritaHak terpisahkan dari putusanKUMgugatan Penggugat adalahsebagaimana tertera pada tentang duduknya perkara ;Menimbang bahwa pada hari persidanPenggugat dan g telah hadir secara in person pan yang telah ditentukani persidangn sehingga telah dapat mengemukakan kepentingannya masingmMenimbang, bahwa pokok perkara ini adadalam ruang lingkup bidang perkawinan antara ording;L cerai gugat yang termasukngorang Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dundang