Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Orang Tua Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas M.DJAMAR, agar kematian Tersebut , dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

Dairi berdiri tanah tersebut sudah dikuasai olehMarga Ujung secara turun temurun mulai dariRaja Abas Denga UjungTahun 1919, kemudian keanaknya Raja Malum Ujung, kemudianRaja Abas Denga Ujung mendirikan bangunan diatas tanah tersebutTahun 1969 lalu meminjamkan tanah a quo kepada Kodim 0206.Selanjutnya pada Tahun 1986 tanah tersebut dikembalikan olehDandim 0206 kepada Raja Malum Ujung, setelah Raja Malum Ujungmeninggal dunia selanjutnya dikuasai oleh para Ahliwarisnya yangterdiri dari Yudi Zamnar AP

Dan penguasaan atas tanah dan bangunan tersebuttidak pernah terputus sehingga Lurah Kelurahan Sidikalangmenerbitkan surat tentang penguasaan atas tanah tersebut.Penguasaan tanah yang menjadi Objek Sengketa telah melebihimasa daluarsa yakni dari 1919 s/d 2019 atau sudah 100 Tahunlamanya sebagaimana diatur dalam undang undang teristimewapasal 1967 KUHPerdata kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena

atas nama Raja Malum Ujungyang merupakan tanah ulayatMarga Ujung sebagai pemangku hak ulayat dikota Sidikalang dantanah tersebut telah dikuasai oleh leluhur Tergugat II s/d VII sebagaiRaja Tanah Pemangku Hak Ulayatjauh sebelum tahun 1919.

Yangbenar adalah tanah seluas 4.750 m2, sebahagian telah diterbitkanSHM No. 1568 terhadap tanah seluas 940 m2, telah dikuasai margaUjung jauh sebelum tahun 1919 dan penguasaan dimaksuddilakukan secara turuntemurun oleh marga Ujungsebagai MargaTanah sebagai pemangku hak ulayat yang mempunyal persekutuanhukum adat tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan adat dalam kehidupannya seharihari,sehingga tanah ulayat marga Ujung tersebut menjadi lingkunganhidup tempat tinggal (

Dairi berdiri tanah tersebut sudah dikuasaioleh Marga Ujung secara turun temurun mulai dari Raja Abas Denga UjungTahun 1919, hingga ke ahli warisnya, dan penguasaan atas tanah dan Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Nomor 24/Padt.G/2018/PN Sdkbangunan tersebut tidak pernah terputus sehingga Lurah Kelurahan Sidikalangmenerbitkan surat tentang penguasaan atas tanah tersebut.

Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919. ResidentieBatavia. Distrik Weltervreden, Afdeeling Batavia, Desa atawa kampongGambir a/n Sabeni Bin Londjong dan Tanda Keterangan TelahMenerima Pajaktanggal 2 Juli 1919 ; 4.8. Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919. ResidentieBatavia. Distrik Weltervreden, Afdeeling Batavia, Desa atawa kampongGambir a/n MaLondjong dan Tanda keterangan telah menerima pajaktanggal 2 Juli 1919;4.9. Padjek Penghasilan Tahon 1922 Residentie Batavia.

Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919, Tandaketerangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli 1919. ;h. Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919, danTanda keterangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli 1919;i. Padjek Penghasilan Tahon 1922 dan Tanda Keterangan Telah menerima pajak tanggal 6 Februari 1923 ;j. Padjek Penghasilan Tahon 1923 dan Tanda Keterangan Telahmenerima Hari bulan 19/11 1923 dan tanggal 1061924 ;k.

Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahun 1919,Tanda keterangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli1919 ; h. Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919, danTanda keterangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli 1919 ;Hal 19 Put.No.46/PDT/2018/PT.DKIi. Padjek Penghasilan Tahon 1922 dan Tanda Keterangan Telahmenerima pajak tanggal 6 Februari 1923 ; j. Padjek Penghasilan Tahon 1923 dan Tanda Keterangan Telahmenerima Hari bulan 19/11 1923 dan tanggal 1061924 ; k.

Mesin :4D30325415, beserta dengan 1 (satu) bendel Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan No.uji Kendaraan : SIT 1919 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi : P-91913-F dengan No.Register : 0599932/JT/2010 a.n. Pemilik Kendaraan SOEYANTO dirampas untuk Negara 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Uji kendaraan : SIT 1919 dan1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi :P91913Fdengan No Register : 0599932 /JT/2010 a.n Pemilik KendaraanSOEYANTO dirampas untuk Negara ;4.

Uji kendaraan : SIT 1919 dan1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi :P91913Fdengan No Register : 0599932 /JT/2010 a.n Pemilik KendaraanSOEYANTO ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan perintahpenyitaan yang sah maka dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa untuk lebin memperkuat pembuktiannya tersebutdipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi saksi, yang didengarketerangannya dipersidangan dibawah sumpah yaitu

Rangka : FE111E059486 dan No.Mesin :4D30325415, beserta dengan 1 (satu) bendel Buku Uji BerkalaKendaraan Bermotor dengan No.uji Kendaraan : SIT 1919 dan 1 (satu) lembarSurat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi : P91913F dengan No.Register :0599932/JT/2010 a.n. Pemilik Kendaraan SOEYANTO dirampas untuk Negara186.

:

• Mengabulkan Permohonan Pemohon;
• Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil ;
• Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo. 1919

Stbl. 1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

melakukan tindak pidana Turut Serta Memfitnah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Perbuatan itu harus melawan hukum.Bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnyasebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18Pebruari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrest tanggal 10 Juni1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum dalamartian sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagaiberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur olehHalaman

Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melaluiArrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukumdalam artian luas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukumatau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yangbertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain.

mana harus dibayar selambatlambainya setiap tanggal 15 (lima belas) dari bulan yang berkenaan, danuntuk pertama kali wajib dibayar selambatlambatnya pada tanggal 15 11 2012 sehingga seluruhnya harus lunas selambatlambatnya padatanggal 15 10 2013;Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut Tergugat dan Iltelah menyerahkan barang jaminan untuk dipasang sebagai HakTanggungan pada Penggugatberupa:Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919

menjamin gugatan ini tidak ilusior, dan karena Penggugatkhawatir para Tergugat akan menjual, mengadaikan, menyewakan,menjadikan tanggungan hutang, menyerahkan kepada pihak ketiga, ataumenjauhkan obyek sengketa dari gugatan ini, maka Penggugat mohonuntuk dilaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyeksengketa yang berupa:Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 46/Pdt G/2016/PN Skh10.11.12.Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo atau Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusansebagai berikut:PRIMAIR :1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)yang dilaksanakan terlebih dahulu atas :Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919 / 1997 tercatat atas nama LIEHWIE KWAN (Tergugat I), berikut dengan bangunan yang sekarang adaataupun

tanggal 15 (lima belas) dari bulan yang berkenaan, dan untukpertama kali wajib dibayar selambatlambatnya pada tanggal 15 11 2012sehingga seluruhnya harus lunas selambatlambatnya pada tanggal 15 10 2013;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P4 dan P5 untuk menjaminpelunasan hutangnya tersebut Tergugat dan Il telah menyerahkan barangjaminan untuk dipasang sebagai Hak Tanggungan pada Penggugat berupa : Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919

;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 606a RV,maka petitum angka 5 tersebut diatas harus ditolak;Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 yang menuntut agar dinyatakansah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan terlebihdahulu atas: Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919 / 1997 tercatat atas nama LIEHWIE KWAN (Tergugat I), berikut dengan bangunan yang sekarang adaataupun yang dikemudian hari

., Advokat, beralamat di Jalan SudirmanNomor 85 Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Juni 2015, Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telahberkekuatan

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: M. BE. Dt.

RangkayoBasa tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembandingkemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimanaternyata

tingkat banding dan kasasi telah diputus onslag vanrechtvervolging (vide bukti PPK.12);Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasanalasan hukum sebagaimanaterurai di atas, sangat jelas dan beralasanlah kiranya apabila MajelisHakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambilalih dan menyatakan batal putusan Judex Facti pada Pengadilan NegeriBatusangkar Nomor 12/PDT.G/2009/PN.BS., Putusan Pengadilan TinggiSumatera Barat Nomor 97/PDT.G/2010/PT.PDG., Putusan Mahkamah Agung RINomor 1919

berikut: "Tiaptiap perbuatanyang melanggarhukumdanmembawakerugiankepadaorangain,mewajibkan orang yang menimbulkankerugianitukarenakesalahannyauntuk mengganti kerugian tersebut":Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdatatersebut adalah sebagai berikut :e Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig);e Harus ada kesalahan (schuloa);e Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian (causaliteit); Bahwa dalam Drukkers Arrest yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal31 Januari 1919

perkara Cohen vsLindenbaum PerbuatanMelawan Hukum (onrechtmatige daad) diberi rumusan tambahan yaitutermasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukumsipembuatsendiriataubertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baikterhadap diri atauataubenda orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheidwelke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anderslijf of goed); Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919

Andreas , KedoyaJakarta , dan prkawinan tersebuttelah telah terdaftar di Kantor pencatatan Sipil , berdasarkan Kutipan Akta PerkawinanNO.3845/1/1999 menurut stbld.1917 No.130 Yo.1919 No.81 yang dikelauarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Propvinsi DKI Jakarta (bukti P1)2.Bahwa ..2/613/put22 Bahwa dalam pernikahan dan /atau selama membina rumah tangga tersebut Penggugat danTergugat tidak dikaruniani anak;3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata sudah tidak tinggal bersama/pisah

quo di Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkenan memberikan Putusan sebagai berikut:1 Menerima gugatan Pengugat untuk seluruhnya;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3 Menyatakan sah perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 september 1999dihadapan pemuka agama khatolik yang bernama YATNO YUWONO di Gereja ANDREAsKedoya Jakarta dan perkawinan tersebut telah tercatat dan Terdaftar di kantor Pencatatn sipilberdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3485 menurut stbld 1917 No. 130 Yo.1919

tetap yaitu TAN ;~... om= Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertim bangan tersebut diatas dan setelah dihubungkan dengan keterangan pemohon dan surat surat bukti yang dilampirkan bersama samadengan surat permohonan pemohon untuk mugaatkan permohonan ~tersebut yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaianoleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan$ ee OO cay eee ae ee an ea cae~ Memperhatikan pasal pasal 93 dan 94 dari Steadblaad tahun1917 No.130 jo.Staadblaads Tahun 1919

S 1919 No. 81 dan UU No.1/1974 Jo.

lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untukmenghadap, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnyauntuk hadir dipersidangan; Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkandihadapan Petugas Pencatat Perkawinan Sipil Pemerintah Kota Salatiga,sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 12/2004 (dari daftarperkawinan Stbld 1917 No.130Jo.S. 1919

Bahwa pada tanggal 6 Maret 1994, Pemohon ( NGO SIAN HUNG ) sudah diakuoleh TJAN LIONG GIE dan NGO TJAN HWA. sebagai anak sendiri menurutDaftar Pengakuan No. 01/S.1917 No. 130 Jo.1919 No. 81/1994 di hadapanKepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang;3. Bahwa ljazah Pemohon sejak dari Sekolah Dasar, SMP, SMA sampaiPerguruan Tinggi menggunakan nama TJAN SIAN HUNG;4.

Pemohon mengajukanpermohonan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Semarang dengannama NGO SIAN HUNG hal ini dikarenakan pada waktu itu Pemohon lahir dari seorangibu bernama NGO TJAN HWA;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tertanggal 6 Maret 1994 anak yangbernama NGO SIAN HUNG telah dikui oleh TJAN LIONG GIE dan NGO TJAN HWAsebagai anak sendiri yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota MadyaDaerah Tingkat II Semarang, menurut Daftar Pengakuan Nomor ; 01/S.1917 No. 130Jo.1919

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21Nopember 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimanatercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1919/316/XI/2011 tanggal 21Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Timur,Kota Bekasi ;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman diKp.

gugatan Penggugat; Penggugat menyatakan tetap padadalildalil dan tuntutannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil dan tuntutannya tersebut,Penggugat telah mengajukan butibukti sebagai berikut :Bukti suratsurat :1 Fotocopy Kartu) Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor327505804940016 tanggal 10 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi ;2 Fotocopy sah Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBekasi Timur, Kota Bekasi, Nomor : 1919

(H.R. 20 Jan. 1991,N.J. 1919, 269, W. 10389 ; 19 Mei 1919, N.J. 1919, 643, W. 10424).Berdasarkan faktafakta dipersidangan bahwa terdakwa beserta Sdr. Andre (DPO)masuk kedalam PT. KJM (Kijang Jaya Mandiri) melalui jalan setapak dipinggir diikutiSdr.

Pemohon telah menyerahkan Surat KeteranganPenolakan Nikah dengan Nomor : 23/Kua.07.05.03/Pw.01/II.2021, tanggal 08022021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTeras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, yang maksud dan isi yang tertuang didalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita,karena umur anak Pemohon yang belum cukup umur 19 tahun untuk menikah,sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1919

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.MkmMenimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalampermohonannya adalah adanya permohonan dispensasi nikah untuk anakkandungnya yang bernama Hastin Triwidia binti Hantawi karena ada penolakandari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam untuk melangsungpernikahan tersebut, dikarenakan anak Pemohon belum mencapai usia 19tahun sedangkan menurut perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 1919

Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut,maka permohonan Pemohon dalam petitum angka dua dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon,maka halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan Pegawai Pencatat Nikahsetempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanatPasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telahdiubah oleh Undangundang Nomor 16 tahun 1919

Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi mempelaiwanita dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengandikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untukmemenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21ayat (5) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 sebagaiman telah diubah olehUndangundang Nomor 16 tahun 1919 jo.

Perkawinan tersebut telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya,Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 0804/Pdt.G/2012/PAJSKotamadya Depok, Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaNikah No. 1919/27/XII/2003 tertanggal 08 Desember 2003;Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal

tangganyadengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugattersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakantetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karenatidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkaraini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telahmengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1919

kelalaiandari pihak tertentu tersebut, dalam hal ini yang dimaksud denganKesengajaan Adalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu sipelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebutsedang defenisi dari Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatuperbuatan (kealpaan seseorang);Bahwa maksud dari Perbuatan itu harus ada hubunga kausal yang berartiadanya hubungan sebab sebab akibat antara perbuatan melawan hukumdengan kerugianBahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, ke hatihatian yang harusdiperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hidup padamasyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal31 januari 1919 yang dikenal dengan Arrest Lindenbaum versusCohen;Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan Arrest Dokter Gigi(Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatuperbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh