Ditemukan 1872 data
89 — 18
Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan.Kesalahan Subjek Hak.Kesalahan Objek Hak.Kesalahan Jenis Hak.9 2 9Kesalahan perhitungan luas.Terdapat tumpang tindin Hak atas Tanah.zeData Yuridis atau Data Fisik tidak benar ; atauKesalahan lainnya yang bersifat HukumAdministratif;10. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan/memperolah Surat Keteranganatas Tanah Nomor : 593/078/PEM/2006 tanggal 30 Nopember 2006dengan Ukuran Lebar 89 M X Panjang 124 M Luas + 19.936 M?
136 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
NINDA PRATAMAVRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel Laut ParaPenggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinan overlap(tumpang tindin) antara lokasi reklamasi dengan posisi SistemKomunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta Para Penggugatmenyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem KomunikasiKabel Laut;Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antaraAsosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI)denganPT
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan positanya Penggugat mendalilkan masalahtumpang tindin tanah tersebut telah selesai dalam Berita AcaraPenyelesaian Tanah Adat Hanyaan Hamadi Kelurahan Argapura, akantetapi tidak pernah mendaftarkan tanah yang menjadi objek sengketakepada Badan Pertanahan Negara sebagai pihak yang berwenangmengeluarkan sertifikat kKepemilikan;4. Bahwa berdasarkan fakta di atas, gugatan Penggugat tidak mempunyaikapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan perkara aguo.
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK BRI SYARIAH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
Terbanding/Tergugat IV : NURHIDAYATI
157 — 86
Bahwa dengan demikian atas 2 (dua) proses perkara yang sama dl Pengadilan yang sama pula dapat menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Tergugat I, hal mana dapat terjadi tumpang tindin putusan yang tidaksejalan satu dan lainnya karena ada perkara yang belum selesai, sehinggademi terciptanya suatu kepastian hukum maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat dalam perkara aquo DITOLAK;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi,mohon dianggap sebagai bagian
Terbanding/Tergugat I : NY. HASNAH
Terbanding/Tergugat II : RUSLI alias NYOI
49 — 36
Setia.Saksi menerangkan setia / Roni menguasai tanah obyeksengketa karena dulunya oleh orang tuanya yang buat ladangditempat ini.Saksi menerangkan Pak Asoi dulu juga menanam karet danPadi ditempat ini dan saksi menerangkan Hasnah benar jugapunya tanah akan tetapi letaknya dibelakang tanah obyeksengketa dan tidak tumpang tindin dengan tanah Helmibelidari Roni yang dibeli tahun 2016 tersebut.Saksi menerangkan benar sejak dilakukan jual beli antaraHelmi dengan Roni sudah ada tanda rintisan tapal batas
128 — 60
Negara yang berisi tindakan hukum Tata UsahaNegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Yang dimaksud Bersifat Kongkrit, Individual, FinalHalaman 7 dari halaman 74 Putusan Nomor: 04/G/2014/PTUN.BJM.e Kongkrit artinya nyata lawan dari abstrak, artinyaberwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal iniSertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat,yang tumpang tindin
NAZMIYAH SAYUTI,
Tergugat:
1.PT. INTI KARSA DAKSA
2.PT DINAMIKA ALAM SEJAHTERA
3.BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk,
Turut Tergugat:
1.Notaris dan PPAT Henny Hendrawati Putradjaja, S.H
2.Notaris dan PPAT Soerodjo Dr.Irawan notaries, SH, MSi,
123 — 200
Tergugat II menggugatPenggugat karena telah wanprestasi dalam menjalankan Pasal 10 ayat(1) PPJB dengan Tergugat I, yaitu Penggugat wajib membayar angsuranpembelian rumah kepada Bank (Tergugat III) sebagaimana PerkaraNomor: 421/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel, namun dikarenakan gugatantersebut diajukan pada waktu) yang bersamaan dengan prosespemeriksaan kasasi perkara gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana Perkara Nomor 349/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, maka denganpertimbangan agar tidak terjadi tumpang tindin
93 — 83
Bahwa sebagian SHM No. 9, 10, 12, 14,dan 15 menurut ParaPembanding tumpang tindin dengan Sertipikat HGB No. 03,namun ternyata Para Pembanding juga mendalilkan bahwakeseluruhan SHM No. 9, 14 dan 15 tumpang tindih denganSertipikat HGB No. 04, sehingga dari fakta ini, bagaimanamungkin SHM No. 9,14 dan 15 yang seluruhnya tumpangtindih dengan Sertipikat HGB No. 04, sebagiannya lagi tumpangtindih dengan Sertipikat HGB No. 03;b.
Bahwa terhadap SHM No. 10 dan 12 yang menurut ParaPenggugat ,, tumpang tindin sebagiannya bersamaan denganSertipikat HGB No. 03 dan 04, juga sama sekali tidak terbukti didepan persidangan ;Halaman 165 dari 184 Halaman Putusan Nomor 355/Pdt/2018/PT MDN5.
Bahwa sampai disini, maka dalil Para Pembanding yangmenyatakan, bahwa keseluruhan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1s/d 32 telah tumpang tindin dengan HGB No. 03 dan 04, telahmembuktikan Para Pembanding telah keliru dengan daiildaiiigugatannya sendiri;Halaman 166 dari 184 Halaman Putusan Nomor 355/Padt/2018/PT MDNBahwa oleh karena tanah objek sengketa milik Para Pembandingseluas 44,63 Ha tidak terbukti tumpang tindih dengan lahan yangdikuasai dan diusahai oieh Terbanding dengan alas hak SertipikatHak
LUDYA TANDI ALLA
Tergugat:
1.PT BANK MEGA TBK CQ. PT BANK MEGA TBK REGIONAL MAKASSAR
2.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN BARAT CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MAKASSAR
3.TAUFIK
87 — 22
kompetensi yang dimilikinya, Ssedangkan Penaksiradalah pihak internal dari instansi Penjual yang melakukanpenaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkanoleh Penjual, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antikatau kuno;Bahwa pada praktinya gugatan pembatalan lelang karena penilaianterhadap Nilai Limit di bawah harga pasar yang merugikan debitursering terjadi dan dilakukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum(PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata;Bahwa tumpang tindin
53 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat s/d VI beserta pendahulupendahulunya telahmenguasai/menggarap dan memelihara tanah sengketa selama 49 tahunterhitung sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 2013;" Sertifikat Hak Milik Nomor m 5357/KD atas nama Syarifudin R.H. ternyatatumpang tindin dengan Sertifikat Hak Guna Usaha PTP X TanjungKarang yang baru habis masa berlakunya tanggal 24 September 1980;" Sertifikat Hak Milik Nomor m 5357 /KD yang telah dirubah menjadi SHM954 /KPD dengan Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 07 / 2007
HARRY JANSJAH LIMANTARA
Tergugat:
1.BIANTORO SUDARGO
2.PT. Puji Surya Indah
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru
238 — 152
Bahwa saksi mengetahui tanah dikuasakan dengan Mansyahuntuk menjual tetapi saksi tidak mengetahui pemilik asli tanah tersebut.Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut dalamjawaban yang diajukan oleh kuasa Tergugat dan Il, Tergugat dan Il telahmembantah dengan memberikan jawaban bahwa Penggugat adalah pembeliyang beritikad baik, disamping hal tersebut, Tergugat dan II juga memberikanjawaban bahwa tidak ada tumpang tindin dengan sertifikat Tergugat olehkarena sejak tahun 2005 (transaksi
(tanah SHM No. 1194 vide: bukti bertanda P 1) yang didalilkan dimiliki olehPenggugat tersebut tidak tumpang tindin dan bukan bidang tanah yangtermasuk dalam bidang tanah seluas 10.077 m? (SHM No. 3241/ Kel. Land.
51 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halil, dkk dan Ralph Pandelaki (BuktiP.28).Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi lanjutan (eksekusi kedua) atasPutusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor : 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal18 April 1992 (Bukti P.11) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April2001 sesuai Bukti P.27 dan Bukti P.28 di atas ternyata telah terjadikekeliruan atau terjadi tumpang tindin batasbatas tanah sengketa,dimana sesuai Sket/(Gambar Tanah Eksekusi yang terdapat padaHalaman 31 dari 52 halaman.
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
melawan hukum formil menghendakiperaturan perundangundangan yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi harusdibuktikan secara transparan dan secara langsung terlebih dahulu dibuktikanperbuatan pemohon kasasi apakah benar menyebabkan kerugian Negara.Sebab definisi secara yuridis mengenai pengertian keuangan Negara hinggasampai saat ini belum diatur secara definitif akibatnya tidak ada sinkronisasiperaturan perundangundangan yang membuat definisi kerugian Negara danpengertian keuangan Negara pun masih tumpang tindin
113 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ha;Berdasarkan Surat Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 (vide buktiT10), Menteri Dalam Negeri memerintahkan Para Gubernur KepalaDaerah Tingkat untuk menginstruksikan kepada Para Camat/KepalaKecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalambentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izinmembuka tanah tersebut tumpang tindin dengan kawasan hutan;Dengan demikian, semua bentuk surat keterangan tanah yang berasaldari izin pembukaan tanah (SKT, SKRT, SKGR, SKPT, atau yangHalaman
HJ. MURNI DJAFAR,S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
H. MUHAMMAD ZIKIR
167 — 88
Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1) s/d ayat (5),Pasal 19 ayat (1) dan (5) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahnomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 dan 5 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun1999 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Lokasipada tanggal 26 September 2018, dimana pada saat Pemeriksaan Lokasitersebut ditemukan Fakta bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidakterdapat tumpang tindin
Terbanding/Penggugat : Ny. ANITA
Terbanding/Turut Tergugat I : PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : MARTIN TANNY
51 — 38
mengadili perkara No. 94/Pdt.G/2013/PN.Kpj, makademi hukum Pengadilan Negeri Kepanjen harus terlebin dahulumemeriksa dan mengadili tersebut;Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara a quo masihtergantung (aanhanging geding) karena sama dengan perkara sebelumnyanyang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Kepanjen No.94/Pdt.G/2013/PN.Kpj, maka demi kepastian hukum tentang siapa yangpaling berhak atas objek sengketa dan guna menghindari timbulnya putusanyang saling bertentangan atau tumpang tindin
1.HJ. LIANI
2.ABDULLAH
3.MUSA
4.Hj. SARIYAH
5.Hj. ASIZEH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG
Intervensi:
SILA KAROLINA
157 — 110
PMNA No. 3 Tahun 1997).Hal mana juga sejalan dengan gugatan a quo yang mempermasalahkanbatasbatas dan atau lokasi obyek sengketa dengan hak dari ParaPenggugat dimana keduanya meruakan tanah yang terdaftar (sertipikat)namun oleh Tergugat belum pernah dinyatakan bahwa obyek sengketadengan milik Para Penggugat tumpang tindin?
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Adanya pilihanpenyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa dalamperbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUa quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindin kewenanganuntuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kKewenangan untukmenyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam UndangUndangyang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama38diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa
92 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun para Penggugat lalaimencantumkan hal tersebut pada posita gugatan;Bahwa permohonannya para Penggugat telah tumpang tindin dalammenyusun petitum gugatan angka 2 dan 3, sebagai berikut :a. Dalam petitum angka 2 para Penggugat memohon agar status hubungankerja antara para Penggugat menjadi karyawan tetap;b.
85 — 87
bukti surat tertulis yang ditandai P4 adalah surat bertulisan bahasaarab (lihat bukti fotocopy pada bukti PII halaman 7) yang hal ini Penggugatyakini adalah sama dengan surat aslinya yang dimiliki para Penggugat dan kinidiajukan sebagai bukti PIV dalam gugatan ini untuk menunjukan bahwa paraTergugat hendak menggunakan Penetapan Ahli waris dimaksud (bukti PII) untukkepentingan yang sama dengan warisan Penggugat sehingga hal ini perlu dicegahdengan pengajuan gugatan ini, Supaya tidak terjadi tumpang tindin