Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-07-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 150-K/PM I-04/AD/VII/2016
Tanggal 21 September 2016 — PRADA APRILIYANDO
11439
  • Bahwa benar kemudian Saksi2 membawa keluar Terdakwa dandiserahkan kepada Saksi4 dan langsung Saksi4 tindin setelah ituSaksi4 mengamankan Terdakwa masuk ke dalam mobil Brio warna birudengan Nopol lupa dan diluar rumah tidak dilakukan penggeledahanterhadap Terdakwa.9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako DeninteldamIVWSwj dan barang bukti digelar yang diSaksikan oleh Wadan DeninteldamIVSwj (Mayor Inf Baskoro) dan Saksi3 bersama anggota yang melakukanpenggerebekan.10.
Putus : 09-06-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 45/PDT.G/2015/PN.SGM
Tanggal 9 Juni 2016 — Nagauleng Andi Amin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan 1. Yurni Husain, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Drs. A. Panda Alamsyah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. Camat Somba Opu Selaku Ppat, 4. Hj. Andi Eka Gentasuri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; 5. Dra. Hj. Andi Herlina Sakwati, M.Si, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V; 6. Andi Herwatik Dewi, SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI; 7. Andi Budihari Istihara, SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII; 8. Andi Indra Laelany, SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII; 9. Hj. Andi Tenri Citasari, Se, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX; 10. Andi Santiaji, SE, disebut sebagai Tergugat X; 11. A. Wishar Mappa Somba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI; 12. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut para tergugat;
859
  • PANDA ALAMSYAHHalaman 51 dari 68 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.SGMbersaudara (ahli waris SYAHRIR MAPPAKANRO) selain dari SHM MilikPenggugat sehingga menjadi tumpah tindin dan menimbulkanketidakpastian hukum atas kepemilikan Penggugat, karena SHM Nomor1683/Tombolo/2011 yang terbit diatas tanah Penggugat patut untukdikesampingkan dan tidak mangikat terhadap kepemilikan Penggugat ;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat membantah dalil penggugat yangpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Penggugat merupakan
Register : 01-08-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 16 April 2019 — Penggugat:
Tuan H.SUKAWI SUTARIP, SH.SE
Tergugat:
Tuan JASRI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
190106
  • tidakmencapai kata sepakat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakanTERGUGAT bersikukuh mendaku objek sengketa adalah miliknya;Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Smg7.Bahwa selain TERGUGAT mendaku objek sengketa adalah miliknya,TERGUGAT juga meminta Ganti Rugi kepada PENGGUGAT dengan nilaiyang tidak wajar;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1352tertanggal 06 April 2018 disebutkan jika tanah milik PENGGUGAT (Ic ObjekSengketa) terdapat terindikasi Tumpang Tindin
Register : 02-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
1.CHANDRA SENTOSA
2.SATA KARTA WINATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ASMIRAWATI
264209
  • ataupemeriksaan kualifikasi pembeli beritikad baik yang perlu dilindungihalaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUNPBRberdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa putusan terkaitkualifikasi pembeli beritikad baik merupakan ranah Peradilan PerdataUmum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru. tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa danmengadilinya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya GugatanPara Penggugat menguraikan telah terjadi tumpang tindin
Register : 16-04-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 179/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 28 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : HADRIANSYAH, SH
Terbanding/Tergugat I : SUSANTO
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Ny. MISBAH
6941
  • No: 329/Pdt/2018/PT.MDN , maka untukmenghindari terjadinya tumpang tindin keputusan diantara dua gugatantersebut (overlaping), maka patut dan beradasar hukum jika gugatan dalamperkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;B.
Register : 18-05-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 28 Oktober 2015 — Ny.Hj.RATINA -LAWAN- AMIRUDDIN ASSAARI
7615
  • dimana berdasarkan surat ukur No.20/Srimulya/2008 yang ada padabukti Tll19 dan TV1 ternyata batasbatas tanah pada peta tanah tidakmencantumkan batasbatas serta berbatasan dengan apa dan apabiladihubungkan dengan bukti surat P14 berupa fotocopy SHM No.120 atas namaH.M.Arifin dengan gambar situasi No.5898/1996 dimana batasbatasnya jelasdan untuk sebelah selatan berbatasan dengan gambar situasi No.2382/1992yaitu bukti P3 ini membuktikan bahwa penerbitan surat ukur No.20/Srimulya/2008 telah tumpang tindin
Register : 03-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — PT. SADHANA VS MENTERI KEUANGAN RI;
172247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusansebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf (f) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan karena rumusannya sama atautumpang tindin dengan batasan selesai dibuatsebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasandari UndangUndang Cukai.
Register : 02-08-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tjt
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
1.BOIMIN
2.ASNAWI.Z
3.DIDIK HARYONO
4.ERNAWATI
5.ADI SUJARNO
6.SUWARNO
7.SUGIYANTO
8.EPA PUTRI YANA
9.MAIRIZAL
Tergugat:
1.SUSANTO
2.MERI
3.JUHADI
4.YUSUF
5.MARDON
6.AGUS PRANOTO
7.Lurah Kelurahan Pandan Jaya
10242
  • Adapun syarat daerah dijadikanTransmigrasi yakni adanya usul dari pemerintah daerah ke pemerintah pusatdisertai ketersediaan hutan belantara milik pemerintah untuk dijadikan lahantransmigrasi dan lokasi transmigrasi tidak tumpang tindin dengan lahanpemukiman atau perkebunan masyarakat; Bahwa lahan lokasi transmigrasi tidak boleh di lahan sengketa dan tanahtransmigrasi merupakan lahan kosong;Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2021/PN Tjt Bahwa parit ban pemerintah sudah berdiri
Register : 04-05-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 11/PDT/2017/PT TJK
Tanggal 4 Mei 2017 — PT. BUDI TATA SEMESTA >< M. ROHIM dk.
95240
  • DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat seluruhnya Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembandingdalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapbkan sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh riburupiah).Untuk menghindari putusan yang saling bertentangan karena adatumpang tindin kepentingan antara pihak Penggugat (M.
Register : 05-04-2018 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 56/PDT/2017/PT SULTRA
Tanggal 15 September 2017 — - Pembanding : ANTHONY TARRU,dkk - Terbanding : HASAN K,dk
11825
  • perbuatan hukum hutangpiutangdengan Petitum Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalam keadaandemikian, maka secara hukum akan sangat sulit apabila Pengadilan misalnyamengabulkan suatu Gugatan dengan Petitum seperti halnya dalam PetitumGugatan Para Penggugat a quo; Bahwa oleh karena ternyata Gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur(obscuur libel) yang disebabkan karena uraian dalil Posita Gugatan ParaPenggugat maupun uraian Petitum Gugatan Para Penggugat teramat sangatrancu. dan saling tumpang tindin
Register : 25-08-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 470/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 6 Juni 2017 — - YAYASAN ASRAMA PUTRI DAN RUMAH SAKIT BERSALIN ISLAM (PENGGUGAT) - HAJJAH HASNAH (TERGUGAT I) - Hajjah Habsah (TERGUGAT II) - ISNI MARTINI (TERGUGAT III), DKK
6732
  • 7 Agustus 1963 yang dikeluarkan oleh PenghuluKampung Sungai Sikambing D Ketjamatan Medan Barat ;Menimbang, bahwa menurut teori dan praktek beracara di Indonesia,bahwa keberatan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap, upaya hukumnya adalah melalui upaya hukum luar biasa yaitu melaluiPeninjauan Kembali dan keberatannya tidak dapat dilakukan melalui gugatanbiasa ke Pengadilan Negeri Medan, karena hal demikian terhadap objek yangsama akan terdapat putusan yang saling tumpang tindin
Register : 15-12-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN SENGETI Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Snt
Tanggal 9 Juli 2018 — Sjukur Laman vs Kasiman, dkk
20194
  • Hal ini dikarenakan pihak Penggugat mendalilkan Sertifikat HakMilik Nomor 408, atas nama Pemegang Hak Syukur Laman (Penggugat) (Videbukti P1) tumpang tindin dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 871 Tahun1989 Desa Pondok Meja atas nama Ranu (Vide bukti T.I5) dan tanah SertifikatHak Milik Nomor 872 Tahun 1989 Desa Pondok Meja atas nama Sarwan (Videbukti T.I3);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalilPenggugat mengenai tumpang tindih/overlaping tanah sekaligus mendudukkanmengenai
Register : 19-09-2014 — Putus : 14-11-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — PT. KALTIM JAYA MINERAL VS I. BUPATI PENAJAM PASER UTARA., II. PT. SENTIKA MITRA PERSADA;
8850 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /IUPEksplorasi/Ekonomi/III/2010 tertanggal 8 Maret2010 tentang Persetujuan Perubahan Izin KP Eksplorasi menjadi IUPEksplorasi dengan mengundang Pemohon Kasasi untuk hadir dalam rapatyang membahas perihal tumpang tindin di lahan pertambangan IUPEksplorasi atas nama PT Kaltim Jaya Mineral.Secara logika sederhana, apabila IUP lEksplorasi Pemohon Kasasidinyatakan telah berakhir sejak 8 Maret 2012, maka pada pertemuan Junidan Juli 2012 (vide Bukti P13 dan P14) Termohon Kasasi tidak akanmengundang Pemohon
Register : 03-03-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 87/PID.B/2016/PN MPW
Tanggal 23 Mei 2016 — BAMBANG SUDARYANTO Bin RUSMAN(Alm)
10614
  • SUDARYANTO BinRUSMAN mengetahui bahwa sertifikat orang yang terdakwa ketahui bernamaSUDARYANTO yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 724 atas nama SUDARYANTOtelah terjadi tumpang tindin dengan Hak Guna Usaha No. 4 tahun 2009 yangdimiliki oleh Perkebunan PT.Sintang Raya, mengetahui hal tersebut terdakwaberkeinginan untuk melakukan Gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional(BPN) perihal Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT.Sintang Raya karenasecara kebetulan terdakwa ada menyimpan foto copy sertifikat Hak
Register : 07-03-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 5/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15368
  • mengajukan pembatalan terhadap objek sengketamelalui gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang denganregister perkara nomor : 29/G/2015/PTUNSRG, tanggal 18 Agustus 2015.Selain daripada itu berdasarkan materi pertmbangan hukum putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor124/B/2016/PT.TUN JKT, tanggal 29 Juni 2016 pada halaman 1920 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor : 459K/TUN/2016,tanggal 1 Desember 2016 di halaman 51, Penggugat telah mengetahuiadanya tumpang tindin
Register : 03-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 5/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
DEBBY CHINTIA MONOARFA
Tergugat:
GUBERNUR GORONTALO
261155
  • DENGAN DEMIKIAN, karena gugatan Penggugat dalam positanyasaling bertentangan atau terjadi tumpang tindin sehingga mengakibatkangugatan tidak jelas atau kabur, maka patut dan beralasan hukum bagi MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakangugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), DALAM POKOK PERKARA:1.
Register : 15-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Juni 2016 — ZULPENEDI, ST (Terdakwa)
6478
  • Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 pihak Kecamatan menyurati Kadis PUdengan surat nomor 590/404/7.3.03/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihalInformasi status lahan rencana pembangunan kantor camat Bukit Bestari,yang pada intinya menerangkan bahwa lahan rencana pembangunankantorcamat Bukit Bestaari terdapada tumpang tindin dengan lahan masyarakat,sehingga proses pembangunan yang sedang berlangsung tidak dapatdilanjutkan atau dihentikan.Bahwa surat nomor 591.1/234/ 7.3.03/2014 tanggal 10 Juni 2014 dari
    Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 pihak Kecamatan menyurati Kadis PUdengan surat nomor 590/404/7.3.03/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihalInformasi status lahan rencana pembangunan kantor camat Bukit Bestari, yangpada intinya menerangkan bahwa lahan rencana pembangunankantor camatBukit Bestaari terdapat tumpang tindin dengan lahan masyarakat, sehinggaproses pembangunan yang sedang berlangsung tidak dapat dilanjutkan ataudihentikan.Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Kecamatan Bukit Bestari nomor590
Register : 16-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 10-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Februari 2017 — TEGUH HANDOJO;1. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. ANDRI SANTOSO
15281
  • Akan halini telah terjadinya tumpang tindin keputusankeputusanyang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tuduhantuduhanpelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sehinggaPENGGUGAT semakin dibatasi hakhaknya.
Register : 30-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
17495
  • Sehingga perlu diketahuimengenai luasan tanah dan letak tanah yang disengketakan oleh para3. bahwa mengenai luasan tumpang tindih yang didalilkan oleh Para Pihakdikaitkan dengan belum dilaksanakannya pengembalian batas untukmemperjelas mengenai luasan tumpang tindih secara pasti menurut hokumdan apakah benar ada tumpang tindin dimaksud sebagaimana telahdiklaim/diakui oleh masingmasing pihak terkait kKepemilikannya.
Putus : 07-11-2014 — Upload : 22-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Nopember 2014 — TOMY DELSY, S.H
18498 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menteri KehutananPeraturan Nomor : 22 Tahun 2009 harus memperoleh persetujuan IzinPelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan.Bahwa dengan demikian terdapat tumpang tindin penentuan kawasan arealPT. KAL berdasarkan penentuan Pemda Kalimantan Tengah denganpenentuan kawasan areal PT.