Apalagi, jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanPutusan Nomor: 20/G/2019/PTUN.PDGHalaman 68 dari 74 Halamanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 dan Bukti T12 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa

Hal tentang berlaku surutnya PeraturanPeraturan a quo tidak diatur puladalam aturan/ketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 28/Men/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak yangdijadikan dasar hukum dari dalil bantahan Termohon Keberatan Il khususnyaLampiran Keputusan Menteri a quo Point 5.2 butir 3 yang menyebutkan:Usahabudidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan,Koperasi atau BUMN/BUMD

Hal tentang berlaku surutnya PeraturanPeraturan a quo tidakdiatur pula dalam aturan/ketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 28/Men/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak yangdijadikan dasar hukum dari dalil bantahan Termohon Keberatan Il khususnyaHalaman 44 dari 51 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN WatLampiran Keputusan Menteri a quo Point 5.2 butir 3 yang menyebutkan:Usahabudidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan

Haltentang berlaku surutnya Peraturan Peraturan a quo tidak diatur pula dalam aturan/ketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 28 / Men / 2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak yangdijadikan dasar hukum dari dalil bantahan Termohon Keberatan Il khususnyaLampiran Keputusan Menteri a quo Point 5.2 butir 3 yang menyebutkan Usahabudidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan,Koperasi atau BUMN

Haltentang berlaku surutnya Peraturan Peraturan a quo tidak diatur pula dalam aturan/ketentuan peralihan Peraturan tersebut;Halaman 53 dari 65 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 30/Pat.G/2016/PN WatMenimbang, bahwa terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 28 / Men / 2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak yangdijadikan dasar hukum dari dalil bantahan Termohon Keberatan Il khususnyaLampiran Keputusan Menteri a quo Point 5.2 butir 3 yang menyebutkan Usahabudidaya udang dapat

Hal tentang berlaku surutnya PeraturanPeraturan a quo tidakdiatur pula dalam aturan/ketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 28/Men/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak yangdijadikan dasar hukum dari dalil bantahan Termohon Keberatan Il khususnyaLampiran Keputusan Menteri a quo Point 5.2 butir 3 yang menyebutkan:Usahabudidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan,Koperasi atau BUMN/BUMD

sehingga Penggugat pun tidak bisa menggunakan motor tersebut,secara optimal.e Bahwa secara fakta Penggugat tidak mencari tahu keberadaanSTNK Motor tersebut yang berada di dalam kunci busi (Box) danBPKB memang benar ada di tangan Tergugat.Mengenai Sita JaminanTergugat menolak secara tegas dailildalil yang disampaikan Penggugat,karena Penggugat tidak mau mengakui secara fakta dan kenyataan hidupnyayang ada, karena sebagai seorang Pengusaha (Wiraswasta) kehidupanekonomi yang turun naik maupun pasang surutnya

Apalagi dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentiantersebut, PNS yang bersangkutan menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, atau ketetapanketetapanyang telah dibuat atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum, khsusunya di bidang administrasi pemerintahan;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 dan Bukti T17 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, objek sengketa ditetapkan padatanggal 4 Desember 2017, namun pembehentian

No.954 K/Pid.Sus/2008yang diakibatkan oleh surutnya air sungaib. Pengangkutan dengan frekuensi yangsangat tinggi dengan jarak angkut yangdekat ;c. Pengangkutan yang masih dalam arealperizinan, tetapimelintasi wilayah kerja kabupaten ;d. Pengangkutan yang. bersifat spesifiklainnya ;b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud butir a,untuk1. Kayu bulat, menggunakan blanko DaftarPengangkutan(DP), sesuai dengan format lampiran IllKeputusan Menteri Kehutanan Nomor126/Kpts 11/2003.2.

Oleh karenanya pemberlakuan surutobjek sengketa tidak bertentangan dengan hukum.halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor: 1/G/2019/PTUNPBRMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatasmaka cukup alasan hukum bagi Hakim Ketua Majelis untuk menyatakan bahwaberlaku surutnya objek sengketa telan sesuai dengan hukum dan tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan asasasas umumpemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis akanmempertimbangkan permasalahan

Terutama, jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 = Bukti T15 makadiperoleh fakta Hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan ataudikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018,

Haltentang berlaku surutnya Peraturan Peraturan a quo tidak diatur pula dalam aturan/ ketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 28 / Men / 2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak yangdijadikan dasar hukum dari dalil bantahan Termohon Keberatan Il khususnyaLampiran Keputusan Menteri a quo Point 5.2 butir 3 yang menyebutkan Usahabudidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan,Koperasi atau BUMN

Apalagi, jika dalam rentang waktudiberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikanamanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, makatindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapan yang telah dibuat dan/ataudilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, khsusunya dibidang administrasi pemerintahan;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 dan Bukti T9 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa a quoditetapkan pada

sehingga dapat diberlakukan dan dijadikandasar untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatanPenggugat yang telah memberikan keterangan/identitas palsu dan atautidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polripada tahun 2014 maupun penilaian hukum terhadap Keputusan Tergugatyang memberhentikan Penggugat sebagai siswa SPN Polda Jawa Barat.Dengan demikian, penerapan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002tersebut dalam perkara a quo bukan merupakan pelanggaran terhadapasas tidak berlaku surutnya

Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.melindungi kepentingan yang lebih besar suatu strategi di dalammensejahterakan rakyat dan sesuatu yang menciptakan keadilan, itu menjadisatu tolok ukur sebenarnya untuk melihat boleh atau tidak, kalau mengingatperdebatan di MK tentang berlaku surutnya larangan berlaku surut terhadapmasalah hukum pidana Saya seorang yang sangat tidak setuju misalnya kalaunorma itu sendiri sebenarnya bukan substansi itu tidak berubah dalam artibahwa dari dulu juga sudah ada meskipun

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Segisegi HukumPerjanjian, yang berbunyi: "oengakhiran perjanjian yang daya surutnya kembali kepada keadaan, tidak sekaligus berkekuatan hukum perorangan dan kebendaan, yang diakhirisertadikembalikan kepadakeadaan semulahanyahakhak perseorangan, topi tidak ikuthakkebendaan" (Vide Asser. Verbintennisrecht de verbintennis in hetalgemen. hal 143a. Bahwa putusan No. 497/PDT/1988/PT.

Apalag,jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNSyang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 dan Bukti T1 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkanatau dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018, namun

Hal manakarena demikian adanya keberadaan hukum sebagai ilmu praktis yang selalutertinggal dengan perkembangan yang ada;Namun hal ini tidak menyebabkan surutnya langkah dalammempertahankan hak dan hukum sebab hukum itu sendiri disumberkan padasumber hukum materil dan sumber hukum formil.

Terlebih, dalam Pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandimungkinkan diterbitkan berlaku surut untuk menghindari kerugian yanglebih besar, namun dalam hal ini diberlakukan surutnya Objek Sengketajustru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar tidak hanya bagiPenggugat tetapi juga bagi kepentingan instansi atas segala tindakankedinasan yang pernah dilakukan Penggugat.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa serta mertamenerima keterangan Tergugat

MajelisHakim adalah merupakan suatu' tindakan yang tepat yangmenimbulkan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap PegawaiNegeri Sipil yang melakukan suatu tindak pidana kejahatanyang diancam dengan pidana diatas 4 (empat) tahun apalagitindak pidana tersebut berhubungan dengan jabatan ataupekerjaannya maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harusdiberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentangpemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan berkaitan denganberlaku surutnya