dan T3,dengan demikian perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formil dalamperlawanan sebagaimana diatur pada ketentuan perundangundangan yang berlaku.Oleh karena Pelawan mengabaikan penarikan semua pihak yang terlibat dalamputusan yang dilawan maka gugatan Pelawan tidak memenuhi syarat formal, karenamengandung error in persona dalam arti pihak yang dilawan tidak lengkap;2 Perlawanan Mengandung Cacat Nebis In Idem.Bahwa putusan yang dilawan oleh Pelawan telah memperoleh kekuatanhukum yang tetap inkract

perlawanannya pada PutusanPengadilan Negeri Gunungsitoli keliru.Pada posita butir 9 halaman 3 mendasarkan keberatan terhadap PutusanPengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No. 04/Pdt.G/2001/PNGS. dan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan pada perbaikanperlawanan tanggal 05 April 2011 pada butir 1 (satu) memperbaiki bahwa dengandemikian Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No.04/Pdt.G/2001/PNGS, tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap (inkract

/2002/PT.MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27September 2001 No. 04/Pdt.G/2001/PNGS, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medantanggal 26 Maret 2002 No. 72/PDT/2002/PTMDN tersebut telah diajukan upayahukum kasasi, kemudian Mahkamah Agung RI telah memutus perkara tersebut padatanggal 22 Mei 2007 No. 151/Pdt/2003, maka sudah jelaslah bahwa PutusanPengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 Nomor: 04/Pdt.G/2001/PNNGS telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkract

vangewijsde) yang kesemua amar putusannya sebagaimana yang telah dimuat Pelawanpada surat gugatannya pada halaman 2 dan 3;Maka oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27September 2001 Nomor: 04/Pdt.G/2001/PNGS. telah inkract van gewijsde maka13KetuaPengadilan Negeri Gunungsitoli, melalui Jurusita telah diajukan aanmaningkepada para Tergugat yang secara feitelijk menguasai objek perkara/eksekusi;4TimurBaratUtaraBahwa untuk kesempurnaan gugat Pelawan yang seharusnya Tergugat asli

Bahwa semenjak Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Para Pengugat sampai dengan putusan PHK ini mempunyalkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

agar terhadap tanah sengketa tersebutdiletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);11.Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalamperkara ini oleh Tergugat dan Tergugat Il, maka Penggugatmohon agar kepada Tergugat dan Tergugat II baik sendirisendiriatau bersamasama dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp100.000, (seratus ribu rupiah) setiap hariketerlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitungsejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukumyang tetap (inkract

IslamTahun 1991;Menimbang, bahwa thalak yang dijatunkan oleh Pengadilan adalahthalak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak ruju tetapi Tergugatharus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanyabermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi HukumIslam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manadodiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bainsugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkanakad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksudkembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract

talak yang dijatunkan oleh Pengadilan adalah talakbain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jikakeduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

PutusanProvisi melalui Putusan Sela untuk memerintahkan Tergugatmembayarkan gaji Penggugat/upah proses kepada Penggugat sampaidengan diajukannya gugatan perkara a quo ke pengadilan sejumlahRp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimanadimaksud Posita Point 11 (Sebelas) diatas, dan selanjutnyamemerintahkan Tergugat tetap membayarkan gaji Penggugat/upahproses kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejak tanggal 18Desember 2019 sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukumtetap (inkract

Memerintahkan Tergugat tetap membayarkan gaji Penggugat/upahproses kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejak tanggal 18Desember 2019 sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukumtetap (inkract van gewisjde);Halaman 7 Putusan Nomor 317/Padt.SusPHI/2020/PNMdnDALAM POKOK PERKARAPRIMER :1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan Penggugat adalah di PT. MADINA NATAL PERMAI, yangberalamat Kantor Di Jl.

ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENT ANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;DALAM KONVENSI:Halaman 31 Putusan Nomor 317/Padt.SusPHI/2020/PNMdnDALAM PROVISI :Menimbang, bahwa sebagaimana pada gugatan Penggugat terdapattuntutan Dalam Provisi yang memerintahkan Tergugat membayar gajipenggugat / upah proses kepada Penggugat sejak tanggal 18 Desember 2019sampai dengan perkara a quo memiliki Kekuatan hukum tetap ( inkract

IslamTahun 1991;Menimbang, bahwa thalak yang dijatunkan oleh Pengadilan adalahthalak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak ruju tetapi Tergugatharus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanyabermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi HukumIslam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manadodiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Bahwa semenjak Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Para Pengugat sampai dengan putusan PHK ini mempunyalkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

IslamTahun 1991;Menimbang, bahwa thalak yang dijatunkan oleh Pengadilan adalahthalak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak ruju tetapi Tergugatharus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanyabermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi HukumIslam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manadodiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Dengandemikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Waingapu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai yang telah berkekuatan hukum tetap(inkract van gewijsde) kepada Pegawai Pencatat Nikah

IslamTahun 1991;Menimbang, bahwa thalak yang dijatunkan oleh Pengadilan adalahthalak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak ruju tetapi Tergugatharus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanyabermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi HukumIslam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manadodiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

);Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, makaberdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberiizin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapudiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talakbain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddahjika kKeduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Putusan PengadilanNegeri Subang Nomor : 14/Pdt.G/1990/PN.Sbg,tanggal 6 April 1991, yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract) ;. Bahwa, berdasarkan Akta Keterangan Hak WarisNomor : 3 tanggal 27 April 1987 dibuat oleh dandihadapan John Leonard Woworuntu, Notaris diJakarta Jo. Akta Keterangan Hak Waris Nomor8, tanggal 21 Pebruari 2003 dibuat oleh dandihadapan Hajjah Roro Windrati Nur Asmoro Edy,Sarjana Hukum, Jo.

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talakbain shughra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddahjika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Artinya MajelisHakim perkara No. 22/G/2009/PHI.Sby (telah inkract) tidakHal. 7 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010mempertimbangkan dan atau memutuskan hakhak Termohon Kasasiyang telah mengundurkan diri secara baik atas kKemauan sendiri, karenasecara hukum Termohon Kasasi tidak berhak apapun dari PemohonKasasi;Il.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung Tergugat lalai/tidakmelaksanakan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkract).9.

Bahwa semenjak Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Para Pengugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

XXXXX yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Tangerang, mohon diletakkan suatu sita jaminan,hingga putusan permohonan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap(inkract van gewjisde), oleh karena permohonan sita yang diajukanPemohon Rekonpensi adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlakuuntuk menjamin kepastian hukum dan hak Pemohon Rekonpensi makaputut untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan olehPemohon Rekonpensi ;.

Rina Luciana mohon untuk diletakkan sita mohon diletakkan suatusita jaminan, hingga putusan permohonan ini mempunyai kekuatan hukumyang tetap (inkract van gewjisde), oleh karena permohonan sita yangdiajukan Pemohon Rekonpensi adalah sesuai dengan prosedur hukum yangberlaku untuk menjamin kepastian hukum dan hak Pemohon Rekonpensimaka putut untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukanoleh Pemohon Rekonpensi ;Berdasarkan uraian yuridis di atas, maka Termohon Konpens/PemohonRekonpensi