Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
1.SUWAIBATUL ASMAMIYAH
2.MUHAMMAD TRI RAMDHANI
3.MUHAMMAD RAYA AKBAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
1.Ir. RIMBUN SITUMORANG
2.Hj. AILITA
3.SIARDANI
244149
  • Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA diatastanah milik Para Penggugat sehingga tumpang tindin dengan :a. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat Il Palangka RayaNomor :KA.15/D.1.7/V1982, tanggal 25 Mei 1982, tentang Penunjukan TanahNegara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABIDI No. Urut 6 yang sudahdijual belikan kepada HJ. SUWAIBATUL ASLAMIYAH (Penggugat I) padatanggal 28 Januari 2013.Peta Bidang Tanah No.2270/2014, tanggal 20 November 2018, luas 3693 M2b.
Register : 11-12-2014 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 760/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 30 Juli 2015 — MOHAMAD HASAN, Lawan 1. PT. KERTAS NUSANTARA (d/h PT KIANI KERTAS) 2. DIDI DAWIS, 3. PT. KIANI SAKTI, 4. PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES,
241153
  • segala sesuatu yang TERGUGAT Il dalilkan dalam EKSEPSImerupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan denganJAWABAN terhadap POKOK PERKARA Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukanPENGGUGAT dalam Gugatan Aquo kecuali kebenarannya diakui secara tegasoleh TERGUGAT IISebelum TERGUGAT II menanggapi gugatan aquo dalam JAWABAN,perkenankanlah TERGUGAT Il menguraikan faktafakta hukum tentang obyekyang disengketakan oleh PENGGUGAT guna menghindari Putusan Hakim yangtumpang tindin
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — H. KALLA HALIM BIN SAKA, vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU, DKK
4622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti P15);e Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2Tahun 1991 ditentukan pula: Bagi mereka yang tidak ditujukan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikanoleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusantersebut,e Bahwa kepastian Hukum Pemohon Kasasibaru mengetahui secara nyatatelah terjadi tumpang tindin
Register : 11-12-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 32 / G /2014 / PTUN.BJM
Tanggal 19 Mei 2015 — H. TAUFIK EFFENDI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
9731
  • Menimbang, bahwa selain mendalilkan jika GugatanPenggugat terhadap objek sengketa a quo adalah prematur,Tergugat juga mendalilkan jika Gugatan Penggugat terhadap objeksengketa a quo telah daluarsa;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatanterhadap penerbitan sebuah sertifikat hak adalah prematur (belumwaktunya) atau daluarsa (telah lewat waktunya), maka parameternyabukan terletak pada apakah telah atau belum dilakukan pengukuranulang pengembalian batas untuk mengetahui ada atau tidaknyatumpang tindin
Register : 26-01-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/2017/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2017 — Penggugat:
LANGSALES OSIAS MOLINA, SKM.,M.Kes
Tergugat:
BUPATI ALOR
160189
  • hal ini Tergugat melanggar asasketidakberpihakan, yang adalah asas yang mewajibkan Badandan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ataumelakukan keputusan dan/atau tindakan denganHalaman 26 dari 94 halaman Putusan No. 5/G/2017/PTUNKPGmempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhandan tidak diskriminatif : Asas Kecermatan : Bahwa Tergugat membuat surat yang isinya saling tumpang tindihdi dalam satu surat Bupati dan juga dengan surat Bupati yang lain,seperti objek perkara tumpang tindin
Putus : 15-05-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — PT TIMAH (Persero) Tbk., DK VS PT SUMBER CAHAYA HASIL GEMILANG (“SCHG”), DK
8138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua Belah pihak akan mengikuti semua peraturan perundanganyang berlaku dalam penyelesaian masalah ini;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il secara sadar mengetahui bahwabelum ada penyelesaian yang baik terkait dengan permasalahantumpang tindin lahan antara Penggugat dengan Tergugat , akan tetapipada tanggal 7 November 2011, Tergugat kemudian tanpa alas haktelah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan memasuki danmerusak perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan caramematok areal/lahan milik
    (KW010 APL 005/DU. 1576A) yang tumpang tindin dengan tanaman sawitPT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG).Pada hari Senin tanggal 18 April 2011, bertempat di area perkebunansawit PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (GSCHG) dengan dihadiri oleh :o Anggota POLRES Belitung Timuro Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timuro PT. Timah (Persero) Tbk.o Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timuro Badan Pertanahan Nasional Belitung Timuro PT.
Register : 10-09-2020 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Plg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
Drs. Sutopo Sjahudin
Tergugat:
1.BPN RI Kantor Pertanahan Kota Palembang
2.Suratman
3.Fatima
4.Edi yusuf
5.Parlindungan Tampubolon, SH.
6.Erlangga
7.Abu Bakar
8.Jap Tien Lai
9.Helmi
10.Iswadi
11.Muhammad Alimin
12.Arif Joko Nugroho
13.Muhammad Hazairin
14.K.M. Yandi Amirullah, SE.
15.Muhammad Reza
16.Sandy Sutanto
17.Hendrik P. Hutagalung
18.H. Amrah Muslimin, ST. Bin K.H.A. Wahab Saidy
19.Supardi
20.H. Zainury.
21.Atan Sinuraya
22.Rosikin
23.Holidi
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang cq. Dahulu PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Veteran
2.Kejaksaan Agung RI di Jakarta cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang cq. Kejaksaan Negeri Palembang
6916
  • No. 1655K/PDT/2019 telah berkekuatan hukumHalaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pat.G/2020/PN.PIgtetap, apabila perkara a quo tetap dilakukan pemeriksaan maka adapotensi terjadinya tumpang tindin putusan terhadap kedua perkara ini.Maka demi tertibnya hukum acara di Pengadilan, sudah sepatutnya dansepantasnyalah apabila Gugatan Para Penggugat a quo ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena masih memilikihubungan dengan perkara Nomor : 111/Pdt.Plw/2018/PN.Plg
Register : 16-12-2016 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 08-01-2019
Putusan PA SELONG Nomor 1275/Pdt.G/2016/PA.Sel
Tanggal 13 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
3430
  • ./ + 0.934 Ha;Bahwa Eksepsi para Tergugat 1,2 dan 5 ini ada keterkaitannyadengan Eksepsi point 1 diatas, bukankah dalam gugatan paraPenggugat sudah di jelaskan secara jelas dan terinci perbedaanluas tersebut merupakan rincian luas awal dan sisa luas akhir yangdi gugat karena sisa luas yang tidak di gugat /tidak dijadikan obyeksengketa sudah berada dalam kepemilikan pihak ke3 dan haltersebut merupakan Kompetensi Absolute Peradilan Umum danuntuk menghindari tumpang tindin dasar hukumnya sebuah perkaraantara
Register : 27-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 112/PDT/2020/PT PBR
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny.Hajjah Asmoro Branti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat II : Tn.Haji Drs. Bagas Damar Nugroho Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat III : Ny. Dokter Dewi Diana Sari Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat IV : Ny.Ir.Endah Rumbiyanti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat V : Ny.Kartika Febilina Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Terbanding/Tergugat I : Ny.Sunarti
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
97111
  • Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif) ;d) Prosedur penerbitannya (Prosedural).
Register : 05-01-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
456323
  • sidang secara elektronik/ ecourt tertanggal 10 Februari 2021 antara lain isi dalam pokok perkaraHalaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUNSMGdisebutkan : Bahwa berdasarkan riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik No.99/Pedurungan Kidul maupun Hak Milik No. 2526/Pedurungan Kidul tersebutdiatas, dapat disimpulkan bahwa kedua sertipikat tersebut diterbitkanberdasarkan alas Hak Tanah Yasan dengan Nomor C dan Persil yangberbeda, sehingga seharusnya terhadap bidang tanah tersebut tidaktumpang tindin
Register : 11-06-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Unh
Tanggal 15 Desember 2015 — - DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP.,MM
427100
  • ST Nickel tidak tumpang tindin dengan IUP No. 231,karena Bupati sudah mencabut IUP PT. ST.
Register : 19-11-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
Wirariawan Lawer
Tergugat:
1.Nelly
2.Henri
3.Giok Bie
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar
2.Camat Tapung
3.Kepala Desa Karya Indah
4.Notaris/PPAT Rina Karlina, SH., M.Kn
5.Notaris/PPAT Nella Sasmelia, SH., M.Kn
12058
  • Tarsono Uk : 400 MeterBarat berbatas dengan Jalan Riau Uk ; 50 MeterSehingga terbukti dimana tanah milik DJOHAN LAWER semulabersempadan sebelah Utara dengan Deliani yang menjualnya kepadaTergugat rekonvensi dan disebelan Selatan DJOHAN LAWERbersempadan dengan Drs.Tarsono yang menjualnya kepadaPenggugat dan II rekonvensi dan tanah Tergugat rekonvensi tidakberada diatas atau tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat dan II rekonvensi ;c) Bahwa apabila diteliti bukti kKepemilikan dari Tergugat Rekonvensiyang
Register : 06-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2017 — I KETUT WATHIN CIPTAWAN ; MENTERI LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
304175
  • tanggal 4 Februari 2006,yang dibuat dihadapan Hafsan Hirwan, SH, Notaris berkedudukan di Selong,Lombok Timur (vide bukti P37);Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong tanggal 30Juli 2001, Seluas 15.200 M2 atas nama Lalu Sukirman, SH yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan obyekpengikatan jual beli sebagaimana diuraikan dalam poin ke1 dan ke2, secarahukum berada dalam areal kawasan Hutan Sekaroh dan faktanya diakui olehPara pihak tumpang tindin
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 1 September 2016 — H. YULHAIZAR HAROEN, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR UMAR, DKK
177105
  • data pendaftaran tanah menurut peraturan perundangundangan;(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;b. kesalanan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hakdan/atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan uas; e. tumpang tindin
Register : 15-03-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 22-05-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 5/PDT.G/2012/PN.WNP
Tanggal 1 April 2013 — LUNDJI DAMU NAMU Alias UMBU NAI KAHORA,CS
9541
  • atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah sengketa sebagaimana yangdidalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan juga dua bidang tanah negara yangberada di sisi sebelah Barat tanah sengketa, (yang sebelumnya diakui oleh ParaTergugat sebagai tanah milik NDAMUNG MARAMBA AWANG dan tanah milik UMBUKAMBARU JANGGA MEHA), dengan pertimbangan bahwa duduk permasalahanmengenai lokasi tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Tergugat dan ParaPenggugat itu ada diatas ketiga bidang tanah tersebut secara saling tindin
Putus : 30-07-2015 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Smg
Tanggal 30 Juli 2015 — dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO Ir. SRI NURYANI,dkk
9014
  • kantor Pertanahan kota SemarangNomor .570685IV2013 , tanggal 16012003, SHM no.3459 / Wonosari a/nSUMUDJAN TJOKRO diusulkan dibatalkan (pembatalannya) karena cacadAdministrasi , yaitu salah dalam penunjukkan batasbatasnya ;Berdasarkan faktafakta diatas , maka disarankan untuk mengajukanpengukuran ulang dalam rangka pengembalian batasbatas tanah SHM.212/Wonosari (dahulu HM no.835/Karanganyar);Menimbang, bahwa oleh karena seperti uraian dalam dalildalil surat gugatanbahwa keberadaan SHM no.6538 tumpang tindin
Register : 16-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 70/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
1.AYUB GULICK SIHOTANG
2.ROIDA ERIKA SULASMI SIHOTANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Intervensi:
SITI MANUR SIMBOLON
269815
  • Bahwa cacat administrasi yang dilakukan Tergugat sesuai dengan pasal107 tersebut adalah (a) Kesalahan prosedur, (b) Kesalahan penerapanperaturan perundang undangan dan (g) terdapat tumpang tindin hakatas tanah.8. Bahwa cacat administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus aquo disamping poin 7 Tergugat hanya menggunakan putusan perkaraperdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smd Jo.
Register : 07-09-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — H. ZAENI VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN., II. PT. DELTA MEGASENTUL., III. JODI CARISSA LEO BUNGA;
7132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahditerbitkan oleh Tergugat bukan atas nama Penggugat selaku pemiliksah bidang tanah pada Objek Sengketa a quo.Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu mengenai cacathukum administratif yakni kKesalahan prosedur, kesalahan penerapanperaturan perundangundangan, kesalahan subjek hak, kesalahan objekhak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapattumpang tindin
Register : 30-12-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 256/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
1.Patimah Binti H.Muhammad
2.Marali, SH Bin H Sabeni
3.Mardani, S Ag Bin H Sabeni
4.M Sibli Bin H Sabeni
5.Abdul Holik Bin H Sabeni
6.M Rusli Bin H Sabeni,
7.Koswati ,SE Binti H Sabeni
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. Rudy Karnadi
435579
  • Asas kepastian hukum :Bahwa tindakan tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketaaquo adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan asaskepastian hukum karena obyek sengketa aquo adanya overlaaptumpang tindin antara bidang tanah milik Para Penggugat denganbidang tanah Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat ;b.
Register : 14-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 24/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWA Diwakili Oleh : ILHAMSYAH, S.H.,MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD ALI SH
134101
  • Angkasa Pura dan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan olehterdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasihalaman 78 dari 183 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMmelaksanakan verifikasi, sehingga terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONISADEWO menyuruh agar dengan SAPLI SANJAYA, dandibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empatberdamaipuluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindin dengan tanah milik SAPLISANJAYA Bin DARMAN
    Angkasa Pura dan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan olehterdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasimelaksanakan verifikasi, sehingga terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONISADEWO menyuruh agar berdamai dengan SAPLI SANJAYA, dandibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empatpuluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindin dengan tanah milik SAPLISANJAYA Bin DARMAN EMBANG, untuk memperlancar pengurusannyaSAPLI SANJAYA Bin DARMAN
    H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN selaku ketua Panitia Pembebasan Tanah(P2T) ;Bahwa setelah data tersebut diteliti oleh PT.Angkasa Pura (Persero) kantorcabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin baik nama penerima,jumlahluas tanahnya, alas haknya,nama penerima,besaran uang yang akandibayarkan maka dilakukan pembayaran kepada warga Masayarakatdengan cara harus~ diterima yang berhak,menanda tanganikuitansi,menanda tangani surat pelepasan hak,dan difoto ;Bahwa warga masyarakat pemilik lahan yang tumpang tindin