Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 16-12-2016 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 08-01-2019
Putusan PA SELONG Nomor 1275/Pdt.G/2016/PA.Sel
Tanggal 13 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 30
  • ./ + 0.934 Ha;Bahwa Eksepsi para Tergugat 1,2 dan 5 ini ada keterkaitannyadengan Eksepsi point 1 diatas, bukankah dalam gugatan paraPenggugat sudah di jelaskan secara jelas dan terinci perbedaanluas tersebut merupakan rincian luas awal dan sisa luas akhir yangdi gugat karena sisa luas yang tidak di gugat /tidak dijadikan obyeksengketa sudah berada dalam kepemilikan pihak ke3 dan haltersebut merupakan Kompetensi Absolute Peradilan Umum danuntuk menghindari tumpang tindin dasar hukumnya sebuah perkaraantara
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 27-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 112/PDT/2020/PT PBR
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny.Hajjah Asmoro Branti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat II : Tn.Haji Drs. Bagas Damar Nugroho Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat III : Ny. Dokter Dewi Diana Sari Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat IV : Ny.Ir.Endah Rumbiyanti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat V : Ny.Kartika Febilina Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Terbanding/Tergugat I : Ny.Sunarti
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
97 — 111
  • Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif) ;d) Prosedur penerbitannya (Prosedural).
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-01-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
456 — 323
  • sidang secara elektronik/ ecourt tertanggal 10 Februari 2021 antara lain isi dalam pokok perkaraHalaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUNSMGdisebutkan : Bahwa berdasarkan riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik No.99/Pedurungan Kidul maupun Hak Milik No. 2526/Pedurungan Kidul tersebutdiatas, dapat disimpulkan bahwa kedua sertipikat tersebut diterbitkanberdasarkan alas Hak Tanah Yasan dengan Nomor C dan Persil yangberbeda, sehingga seharusnya terhadap bidang tanah tersebut tidaktumpang tindin
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 11-06-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Unh
Tanggal 15 Desember 2015 — - DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP.,MM
427 — 100
  • ST Nickel tidak tumpang tindin dengan IUP No. 231,karena Bupati sudah mencabut IUP PT. ST.
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 16-04-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PA CILEGON Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Clg
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 14
  • Clgprakteknya akan terjadi tumpang tindin dan gantungnya status jandaduda antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, mohonagar Majleis Hakim perkara a quo, dapat menerima Eksepsi Tergugatdan memisahkan Gugatan Harta Bersama setelah Gugatan CeraiPenggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap.C. Gugatan Harta Bersama Penggugat Premature.1.Bahwa Penggugat dalam menggabungkan Gugatan Cerai dan HartaBersama adalah terlalu dini dan belum saatnya.
Pengadilan PN TUAL Perdata
Register : 19-05-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN TUAL Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tul
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat:
UCU TAMHER
Tergugat:
1.SAFARUDIN AZABI
2.FATMAH AZABI
3.SAWAWI
4.ARYANI AZABI
5.HATTA AZABI
6.TANTI AZABI
7.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Maluku Tenggara
8.SEGENAP AHLI WARIS DARI (ALM) ZABI
9.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN MALUKU Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
194 — 84
  • pekarangan dan rumah tinggal yang berasaldari orang tuanya yang dengan demikian jika objek dan rumah adalahberasal dari orang tuanya maka objek tersebut adalah merupakanobjek warisan bukan hak mmilik peribadi Penggugat, dilain Pihakpenggugat berdalil objek sengketa adalah merupakan pemberianorang tua kepada Penggugat sendiri dengan mengesampingkan hak hak waris dari saudara lainnya sehingga adalah sesuatu yang tidakmungkin dan tidak jelas uraiannya dan Dalil Gugatan penggugattersebut sangatlah tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — MARDI SISWOYO SUMARJO, DKK VS BUPATI KABUPATEN KULON PROGO;
267 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 05 P/HUM/2017tersebut bersifat komplementer yang mana penataan ruang wilayahnasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruangwilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu) sama lain,bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindin kewenangan dalampenyelenggaraannya.42) Bahwa di samping itu, sebagai bentuk pelaksanaan amanatperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, PemerintahDaerah Kabupaten Sleman yang berada di wilayah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta telah menerbitkan
Pengadilan PN TABANAN Perdata
Register : 03-05-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Tab
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
Ni Wayan Korti
Tergugat:
1.Drs. I Wayan Wiryawan
2.Putu Mita Div'e Pramesti
3.Winata Rusli
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Suwendri
2.I Nyoman Kari
3.Martalena, SH, M. Kn
4.Badan Pertanahan Nasional Tabanan
101 — 46
  • Negara;Bahwa dengan dimintakannya pembatalan Sertifikat Hak MilikNomor : 3834 oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak tepatdiajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, karena hal tersebutmasuk ke dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang manakewenangan membatalkan dan mengadilinya ada pada PeradilanTata Usaha Negara, sehinga sudah sepatutnya Pengadilan NegeriTabanan tidak berwenang mengadili perkara aquo;Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tabanan danagar tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2019 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 280/Pdt.G/2017/PN.Tng
Tanggal 12 Desember 2017 — Penggugat: HANDOYO SANTOSO Tergugat: PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk Turut Tergugat: 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 2.PT. BANK CENTRAL ASIAN. TBK
337 — 102
  • tanggal 11 September 2006,berdasarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.605/Ket36.71.300.7/VII/2015tanggal 14 Juli 2015 yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugattersebut Tergugatmenyampaikan dalam eksepsinya bahwa Penggugat telah keliru denganmenempatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang (BPN) sebagaiTurut Tergugat dalam perkara aquo, karenaseharusnya BPN Kota Tangerangditempatkan sebagai pihak Tergugat dalamperkara aquokarena terjadinyatumpang tindin
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata Tanah
Register : 15-03-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 22-05-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 5/PDT.G/2012/PN.WNP
Tanggal 1 April 2013 — LUNDJI DAMU NAMU Alias UMBU NAI KAHORA,CS
95 — 41
  • atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah sengketa sebagaimana yangdidalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan juga dua bidang tanah negara yangberada di sisi sebelah Barat tanah sengketa, (yang sebelumnya diakui oleh ParaTergugat sebagai tanah milik NDAMUNG MARAMBA AWANG dan tanah milik UMBUKAMBARU JANGGA MEHA), dengan pertimbangan bahwa duduk permasalahanmengenai lokasi tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Tergugat dan ParaPenggugat itu ada diatas ketiga bidang tanah tersebut secara saling tindin
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 30-07-2015 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Smg
Tanggal 30 Juli 2015 — dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO Ir. SRI NURYANI,dkk
90 — 14
  • kantor Pertanahan kota SemarangNomor .570685IV2013 , tanggal 16012003, SHM no.3459 / Wonosari a/nSUMUDJAN TJOKRO diusulkan dibatalkan (pembatalannya) karena cacadAdministrasi , yaitu salah dalam penunjukkan batasbatasnya ;Berdasarkan faktafakta diatas , maka disarankan untuk mengajukanpengukuran ulang dalam rangka pengembalian batasbatas tanah SHM.212/Wonosari (dahulu HM no.835/Karanganyar);Menimbang, bahwa oleh karena seperti uraian dalam dalildalil surat gugatanbahwa keberadaan SHM no.6538 tumpang tindin
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 226/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : Siti Saadah,
Terbanding/Penggugat II : Handjoko Sastra.Liauw Tek Han
Terbanding/Penggugat III : Tjoannoto.Liauw Tek Tjoan
Terbanding/Penggugat I : Ibu Lily Sastra.Giok Lie,
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agus Suharto,
Turut Terbanding/Tergugat II : Alm. Asep Dedi Hamdani Cq. Erik Noviansyah, Dion Noviansyah, Ranti Miranti, dan Bia Subagja
Turut Terbanding/Tergugat V : Rika Mustika,
Turut Terbanding/Tergugat III : Alm. Neneng Yeti Hamdani Cq. Tia Deriantina
69 — 43
  • permohonan tertulis kepada Kantor PertanahanKota Bogor untuk diadakan suatu pertemuan guna membahaspermasalahan sengketa tumpang tindih batasbatas tanah milik ParaTergugat Konvensi dengan tanah Para Penggugat Konvensi, dankemudian pada tanggal 10 Oktober pertemuan dimaksud digelar di KantorKantor Pertanahan Kota Bogor;Bahwa, berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor:2459/002 3271,100/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dilaksanakanmediasi sebagai tindak lanjut permohonan mediasi tumpang tindin
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
1.H. MANSURUDDIN
2.EFTA INDRA
Tergugat:
1.OSMAN HENDRA KURNIAWAN
2.HOTMIAN SITUMORANG
3.ENI KARTUS PASARIBU
4.SUPARMAN
5.H.T. KAMARUZAMAN
6.NOTARIS OYONG TARULIN, SH
7.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK, SH
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Pelalawan Cq. Camat PKl.Kerinci Cq. Kepala Kelurahan Pkl.Kerinci Barat
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala BPN Pusat Cq.Kepala BPN Provinsi Riau Cq. Kepala BPN Pelalawan
10.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK
311 — 306
  • Sertifikat ganda/tumpang tindih, sertifikat yang menguraikan satu bidangtanah yang sama, diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnyasaling tumpang tindin seluruh atau sebahagiannya.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 16-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 70/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
1.AYUB GULICK SIHOTANG
2.ROIDA ERIKA SULASMI SIHOTANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Intervensi:
SITI MANUR SIMBOLON
269 — 815
  • Bahwa cacat administrasi yang dilakukan Tergugat sesuai dengan pasal107 tersebut adalah (a) Kesalahan prosedur, (b) Kesalahan penerapanperaturan perundang undangan dan (g) terdapat tumpang tindin hakatas tanah.8. Bahwa cacat administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus aquo disamping poin 7 Tergugat hanya menggunakan putusan perkaraperdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smd Jo.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 14-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 24/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWA Diwakili Oleh : ILHAMSYAH, S.H.,MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD ALI SH
134 — 101
  • Angkasa Pura dan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan olehterdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasihalaman 78 dari 183 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMmelaksanakan verifikasi, sehingga terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONISADEWO menyuruh agar dengan SAPLI SANJAYA, dandibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empatberdamaipuluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindin dengan tanah milik SAPLISANJAYA Bin DARMAN
    Angkasa Pura dan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan olehterdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasimelaksanakan verifikasi, sehingga terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONISADEWO menyuruh agar berdamai dengan SAPLI SANJAYA, dandibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empatpuluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindin dengan tanah milik SAPLISANJAYA Bin DARMAN EMBANG, untuk memperlancar pengurusannyaSAPLI SANJAYA Bin DARMAN
    H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN selaku ketua Panitia Pembebasan Tanah(P2T) ;Bahwa setelah data tersebut diteliti oleh PT.Angkasa Pura (Persero) kantorcabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin baik nama penerima,jumlahluas tanahnya, alas haknya,nama penerima,besaran uang yang akandibayarkan maka dilakukan pembayaran kepada warga Masayarakatdengan cara harus~ diterima yang berhak,menanda tanganikuitansi,menanda tangani surat pelepasan hak,dan difoto ;Bahwa warga masyarakat pemilik lahan yang tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-09-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — H. ZAENI VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN., II. PT. DELTA MEGASENTUL., III. JODI CARISSA LEO BUNGA;
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahditerbitkan oleh Tergugat bukan atas nama Penggugat selaku pemiliksah bidang tanah pada Objek Sengketa a quo.Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu mengenai cacathukum administratif yakni kKesalahan prosedur, kesalahan penerapanperaturan perundangundangan, kesalahan subjek hak, kesalahan objekhak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapattumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-12-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 256/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
1.Patimah Binti H.Muhammad
2.Marali, SH Bin H Sabeni
3.Mardani, S Ag Bin H Sabeni
4.M Sibli Bin H Sabeni
5.Abdul Holik Bin H Sabeni
6.M Rusli Bin H Sabeni,
7.Koswati ,SE Binti H Sabeni
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. Rudy Karnadi
435 — 579
  • Asas kepastian hukum :Bahwa tindakan tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketaaquo adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan asaskepastian hukum karena obyek sengketa aquo adanya overlaaptumpang tindin antara bidang tanah milik Para Penggugat denganbidang tanah Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat ;b.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
Wirariawan Lawer
Tergugat:
1.Nelly
2.Henri
3.Giok Bie
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar
2.Camat Tapung
3.Kepala Desa Karya Indah
4.Notaris/PPAT Rina Karlina, SH., M.Kn
5.Notaris/PPAT Nella Sasmelia, SH., M.Kn
120 — 58
  • Tarsono Uk : 400 MeterBarat berbatas dengan Jalan Riau Uk ; 50 MeterSehingga terbukti dimana tanah milik DJOHAN LAWER semulabersempadan sebelah Utara dengan Deliani yang menjualnya kepadaTergugat rekonvensi dan disebelan Selatan DJOHAN LAWERbersempadan dengan Drs.Tarsono yang menjualnya kepadaPenggugat dan II rekonvensi dan tanah Tergugat rekonvensi tidakberada diatas atau tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat dan II rekonvensi ;c) Bahwa apabila diteliti bukti kKepemilikan dari Tergugat Rekonvensiyang
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 1 September 2016 — H. YULHAIZAR HAROEN, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR UMAR, DKK
177 — 105
  • data pendaftaran tanah menurut peraturan perundangundangan;(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;b. kesalanan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hakdan/atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan uas; e. tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2017 — I KETUT WATHIN CIPTAWAN ; MENTERI LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
304 — 175
  • tanggal 4 Februari 2006,yang dibuat dihadapan Hafsan Hirwan, SH, Notaris berkedudukan di Selong,Lombok Timur (vide bukti P37);Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong tanggal 30Juli 2001, Seluas 15.200 M2 atas nama Lalu Sukirman, SH yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan obyekpengikatan jual beli sebagaimana diuraikan dalam poin ke1 dan ke2, secarahukum berada dalam areal kawasan Hutan Sekaroh dan faktanya diakui olehPara pihak tumpang tindin