danberdasarkan buktibukti Surat yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksisaksi dapat ditarik kesimpulan adanya indikasi Penggugat telah khilaf dalampenentuan atau penunjukan letak tanah dikarenakan telah terjadi perkembanganyang signifikan di wilayah sekitar objek sengketa yang hal tersebut tidak didukungoleh peta pendaftaran yang objektif sehingga mengakibatkan kesalahan dalampenujukan letak tanah yang seolaholah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 46 (152) /Landasan

Kalimatyang tertulis tunduk dan patuh yang tidak bersifat menghukumbertentangan dengan kalimat selanjutnya yaitu mengosongkan danmenyerahkan yang merupakan putusan condemnatoir, sehingga hal inimenjadi tumpeng tindin tanpa arah, padahal petitum untuk TurutTergugat dan Tergugat harus berbeda; Bahwa karena dalam gugatan penggugat tidak ada sinkronisasi antaraposita dan petitum bahkan terjadi kontradiksi, maka isi dari gugatanpenggugat menjadi tidak jelas dan kabur;2.

Videbukti P2=T.II.INT1.2); Sertipikat Hak Milik Nomor: 1664 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 916/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.495 M2, atas namaLinda Theresia Boboy, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P3=T.II.INT1.3); Dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1665 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 915/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.485 M2, atas namaMartha Maria Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P4=T.II.INT1.4), maka terjadilah tumpang tindin

hierarkinya beradadibawah UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 yang juga merupakanperaturan perundangundangan sebagai peraturan pelaksanaan dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tak terkecuali Peraturan yang saatini dimohonkan Keberatan/Uji Materiil oleh Pemohon kepada MahkamahAgung RI.Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon sampaikan tersebutdi atas, tampak jelas bahwa rumusan Pasal 17 dan Pasal 59 A PeraturanTermohon a quo adalah rumusan yang sangat rumit dan membingungkanserta mengesankan adanya tumpang tindin

./ + 0.934 Ha;Bahwa Eksepsi para Tergugat 1,2 dan 5 ini ada keterkaitannyadengan Eksepsi point 1 diatas, bukankah dalam gugatan paraPenggugat sudah di jelaskan secara jelas dan terinci perbedaanluas tersebut merupakan rincian luas awal dan sisa luas akhir yangdi gugat karena sisa luas yang tidak di gugat /tidak dijadikan obyeksengketa sudah berada dalam kepemilikan pihak ke3 dan haltersebut merupakan Kompetensi Absolute Peradilan Umum danuntuk menghindari tumpang tindin dasar hukumnya sebuah perkaraantara

ST Nickel tidak tumpang tindin dengan IUP No. 231,karena Bupati sudah mencabut IUP PT. ST.

Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif) ;d) Prosedur penerbitannya (Prosedural).

sidang secara elektronik/ ecourt tertanggal 10 Februari 2021 antara lain isi dalam pokok perkaraHalaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUNSMGdisebutkan : Bahwa berdasarkan riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik No.99/Pedurungan Kidul maupun Hak Milik No. 2526/Pedurungan Kidul tersebutdiatas, dapat disimpulkan bahwa kedua sertipikat tersebut diterbitkanberdasarkan alas Hak Tanah Yasan dengan Nomor C dan Persil yangberbeda, sehingga seharusnya terhadap bidang tanah tersebut tidaktumpang tindin

Kedua Belah pihak akan mengikuti semua peraturan perundanganyang berlaku dalam penyelesaian masalah ini;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il secara sadar mengetahui bahwabelum ada penyelesaian yang baik terkait dengan permasalahantumpang tindin lahan antara Penggugat dengan Tergugat , akan tetapipada tanggal 7 November 2011, Tergugat kemudian tanpa alas haktelah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan memasuki danmerusak perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan caramematok areal/lahan milik

(KW010 APL 005/DU. 1576A) yang tumpang tindin dengan tanaman sawitPT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG).Pada hari Senin tanggal 18 April 2011, bertempat di area perkebunansawit PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (GSCHG) dengan dihadiri oleh :o Anggota POLRES Belitung Timuro Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timuro PT. Timah (Persero) Tbk.o Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timuro Badan Pertanahan Nasional Belitung Timuro PT.

Angkasa Pura dan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan olehterdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasihalaman 78 dari 183 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMmelaksanakan verifikasi, sehingga terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONISADEWO menyuruh agar dengan SAPLI SANJAYA, dandibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empatberdamaipuluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindin dengan tanah milik SAPLISANJAYA Bin DARMAN

Angkasa Pura dan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan olehterdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasimelaksanakan verifikasi, sehingga terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONISADEWO menyuruh agar berdamai dengan SAPLI SANJAYA, dandibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empatpuluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindin dengan tanah milik SAPLISANJAYA Bin DARMAN EMBANG, untuk memperlancar pengurusannyaSAPLI SANJAYA Bin DARMAN

H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN selaku ketua Panitia Pembebasan Tanah(P2T) ;Bahwa setelah data tersebut diteliti oleh PT.Angkasa Pura (Persero) kantorcabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin baik nama penerima,jumlahluas tanahnya, alas haknya,nama penerima,besaran uang yang akandibayarkan maka dilakukan pembayaran kepada warga Masayarakatdengan cara harus~ diterima yang berhak,menanda tanganikuitansi,menanda tangani surat pelepasan hak,dan difoto ;Bahwa warga masyarakat pemilik lahan yang tumpang tindin

Dalam PutusanPengadilan Negeri Bekasi Nomor: 491/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 7Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2020/PT.BDGAgustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkanpertimbangan hukumnya dalam memberikan putusan sela.Bahwa setelah memeriksa materi gugatan melalui Hasil Pemeriksaan Setempattanggal 12 April 2019 dan bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis HakimTingkat Pertama menemukan fakta hukum bahwa diatas Objek Sengketa terjaditumpah tindin kepemilikan antara

Melakukan pembuatan regulasi hukum tentang pembuatandesa berkenaan dengan dana desa (DD) dan danaadministrasi desa (ADD);Bahwa dalam menggerakan desa agar desa dapat bangkkit secaraSDM (perangkatperangkat desa), Struktur organisasi pemerintahan,SDA, Potensipotensi yang ada di desa tersebut, sehinggga dapatmemajukan ekonomi desa tersebut;Bahwa Saksi jelaskan sinergintas ini yaitu mensosialisasikan agarbersinergi dan tidak ada tumpang tindin dalam pelaksanaannyadalam tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten

Bahwa cara Saksi untuk mengetahui kalau surat yang akan ditanda tanganiselaku Ketua RT, tidak tumpang tindin dengan surat tanah lainnya yaitu Saksiterlebih dahulu kelapangan untuk mengetahui tanah yang diurus suratnya, belumpernah diterbitkan surat sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sulaiman menerangkan bahwa Saksitidak mengetahui apakah Ketua RT sebelumnya pernah menandatangani surat tanahdiatas obyek perkara karena arsip suratsurat tanah berada di Kelurahan.

Bahwa Saksi pernah melihat bukti T.lll1, T.llk2, T.lI3, T.llk4 dan T.ll5 ketika surat tersebut, ditandatangani oleh Saksi Sulaiman.Bahwa cara Saksi Sulaiman untuk mengetahui kalau surat yang akan ditandatangani selaku Ketua RIT, tidak tumpang tindin dengan surat tanah lainnya yaituSaksi terlebih dahulu kelapangan untuk mengetahui tanah yang diurus suratnya,belum pernah diterbitkan surat sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sulaiman menerangkan bahwa SaksiSulaiman tidak mengetahui apakah

/atau membayarganti rugi harga tanah keseluruhan yang hargarryadidasarkan pada nilai harga tanah berdasarkan NILA JUAL OBJEK PAJAK(NJOP) yang berlaku pada saat pelaksanaan eksekusi.Bahwa karena Sertipikat HM (sisa), Nomor : 93/Grogol Udik, luas: 14.275m2 dan Sertipikat HM, Nomor : 1040/Grogol Selatan, luas : 14.325 m2memuat kekeliruan mengenai obyek tanahnya yang dimohonkan sertipikat,demikian pula dengan Sertipikat tanah HGB, Nomor: 3631/Grogol Selatan,luas :27.815 m2, yang ternyata bertumpang tindin

Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan EKSEKUSIBidang Perdata, 1989, hal. 322) ; 26.Bahwa jika seandainya quod non benar, ada tanah sebagaimanaOT28.dimaksud PARA TERLAWAN I dalam Putusan Mahkamah Agung RIdalam tingkat Peninjauan Kembali No. 94 PK/Pdt/2004 tanggal 03Oktober 2007, jelas objek tanah tersebut berada di luar atau tidakmungkin bertumpang tindin dengan tanah yang dimaksud dalamsertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 307, HGB No. 357, HGBNo. 397, HGB No. 449, HGB No. 590, HGB No. 591

Bahwa oleh karena itu, sebelum gugatan ini diajukan ke PengadilanTata Usaha Negara maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah telahterjadi tumpang tindin atau overlapping antara lIzin KuasaPertambangan dan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit ;Hal. 25 dari 73 hal. Put.

Gugatan Kabur (obscuur libel)Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak jelas (obscuur libel), hal initerbukti dari:1.Bahwa gugatan dari Para Penggugat yang mendalilkan bidangbidangtanah yang merupakan objek perkara milik Para Penggugat beradadidalam/tumpang tindin dengan Hak Pengelolaan (HPL) atas namaTergugat yang diterbitkan berdasarkan Peta Pendaftaran HakPengelolaan (HPL) Nomor 34 Tahun 2001 dan Nomor 36 Tahun 2001,hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui denganpasti dimana letak

TermohonKasasi/Para Pembanding/Para Penggugat);d) Saksi Khairudullah tidak dapat menunjukkan batasbatas fisik daritanah yang diklaim milik para Termohon Kasasi/Para Penggugat,salah dalam menunjukkan tandatanda batas lokasi tanah, tidakdapat menunjukkan seluruh tanah yang diklaim milik Para Termohonkasasi/Para Penggugat, dari sebanyak 118 (seratus delapan belas)bidang Tanah yang diklaim hanya dapat ditunjukan sebanyak 107(seratus tujuh) bidang tanah, serta tidak mengetahui tanahtanahtersebut tumpang tindin

Tergugat (PT Pelindo II), karena faktanyaPara Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernahmenguasai dan/atau mengerjakan sendiri tanahnya apalagi mengetahuilokasi tanahnya, jelas sama sekali tidak tahu;Bahwa Pemohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat Il berkeberatan jugaterhadap pertimbangan dan kesimpulan Putusan Pengadilan Tinggi Jakartayang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara alinea keempatdan alinea kelima halaman 213 yang pada pokoknya menyatakan bahwaadanya tumpang tindin

Bahwa dengan masih adanya perbantahan mengenai kepemilikandan atau masih terdapatnya tumpang tindin kepemilikan ataspenguasaan tanah maka walaupun gugatan Para Penggugatmempermasalahkan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalamhal ini Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis namunpada dasarnya yang menjadi titik tolak permasalahan dalam gugatanini adalah menyangkut sengketa kepemilikan tanah antara ParaPenggugat dengan Pemegang Hak dari Keputusan Tata UsahaNegara atas obyek sengketa

HakimPengadilan Negeri Banda Aceh telah bertentangan dengan semangatpenegakan Hukum yang dapat berpotensi adanya kerugian Negara yanglebih besar;Bahwa apabila Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III membayarsesuai dengan perintah Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh, makahal ini akan berdampak kepada adanya kerugian kKeuangan negara/daerahdan akan memperkaya orang lain karena pekerjaan tersebut sudah dibayar,dan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 harus dihindariadanya tumpang tindin

Jarak dan koordinat melalui peta digitalBahwa sebelum tahun 1997 sudah ada peta digitalBahwa selain memakai peta secara digital juga memakai gambar situasiBahwa mengenai perbedaan KKP dengan Geo KKP , KKP itu administrasinyasedangkan Geo KKP merupakan bidang tanah yang telah diukurBahwa saksi mengatakan Geo KKp sudah ada pada tahun 2010Bahwa Kantor Pertanahan tidak menyiapkan patok tanah tetapi pemilik tanahBahwa dengan dilakukannya pengembalian batas terhadap SHM . 1232 makaada terjadi tumpang tindin