Ditemukan 1873 data
155 — 40
telah melakukan perbuatan yang bukanmenjadi kewenangannya terlebih lagi hal tersebut dijadikan pertimbanganoleh Tergugat Ill didalam surat keputusannya;Bahwa tindakan tergugat yang miminta kepada Tergugat Il dan tindakanTergugat NM kepada Tergugat Ill untuk meminta pencabutan danpembatalan sertifikat Hak Milik 301/Desa Arang Limbung, sekarang DesaLimbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan alasanmelaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dansertifikat tumpang tindin
195 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, proses pengukuran kadasteral terhadaptanah/lahan Penggugat telah selesai, di mana dari area lahan/tanahperkebunan luas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar), yang telah diterbitkanpeta bidang tanah atas nama Penggugat adalah seluas 5.607,74 Ha,sementara sisanya seluas 4.392,26 Ha masih tumpang tindin denganarea lahan perusahaan lain.
1.ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
3.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
M. NAJI. L Bin LAHAKIM
113 — 102
Terdakwa telah melakukan pemalsuan terhadap SuratKeterangan Tanah sehingga mengakibatkan tumpang tindih lahan antarakelompok tani dengan tanah Kadiman Nainggolan dan Maulana Saragihdi Desa Putat; Bahwa Saksi tinggal dan menetap di Teluk Mega namun saat masihkecil Saksi tinggal di Desa Putat dan baru pindah ke Teluk Mega setelahSaksi menikah dan Saksi tidak tahu sejarah pembentukan Kelompok TaniMaju Bersama dan Saksi baru bergabung pada tahun 2007 sampaidengan sekarang; Bahwa lahan milik Saksi tumpang tindin
karenabertentangan dengan UU No 41 tahun 1999 diubah menjadi UU No 19tahun 2004 tantang Kehutanan dan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17ayat (2) huruf b UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan dan didalam PP No 45 tahun 2004tentang Perlindungan Kawasan Hutan; Bahwa ahli menerangkan alas hak yang diterbitkan dalam kawasanhutan, tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak dapat dipergunakandalam membuat laporan pidana; Bahwa ahli menerangkan apabila terjadi tumpang tindin
94 — 54
Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin
65 — 22
Bahwa dari seluas 161.127 WHektar yang telah mendapatkanpengesahan untuk dikelola sesuai Sk dirjen Pengelolaan Hutan IndustriNomor : 43 / Kpts / VI PHT / 2000, tanggal 15 Februari 2000 seluas :107.593 Ha sehingga areal yang tidak dapat dikelola seluas : 53.534Ha karena tumpang tindin dengan pemukiman , lading, arealperkebunan dan pertambangan Bahwa dokumen tanag yang dibeli terdakwa yang saat ini berada diDesa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagaikeabsahan/ bukti kepemilikan tanah
107 — 31
Tumpang tindin sebagian dengan Sertifikat Hak Milik No. 2405 seluas 50 m2.d. Tumpang tindih sebagian dengan Sertifikat Hak Milik No. 2522 seluas 22 m2.e. Diatas tanah tersebut ada jalan, untuk akses masuk ke Sertifikat Hak MilikNo. 3470 an. IBNU MASUD, SE.f. Batas sebelah Timur terkena jalan seluas A.51 M2 B. 172 M2.g.
124 — 44
Bahwa Obyek Sengketa yang tidak memuat data fisik yang tidak benarkarena terjadi kesalahan obyek dan tumpang tindin memuat data yuridisyang benar karena terjadi kesalahan subyek, menurut ketentuan Pasal62 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertahanan NasionalRepublik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan PengkajianDan Penanganan Kasus Pertahanan, yang berbunyi lengkapnyasebagaimana dikutip pada poin 16 diatas, juga termasuk mengandungHal.16 dari 98 halaman.
73 — 27
bahwa dengan demikian, pengujian kepentinganPenggugat untuk mengajukan gugatan a quo harus dilihat dari ada atautidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukumsebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa, serta tujuan yang hendakdicapai Penggugat melalui proses gugatan atau upaya hukum tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanahyang terletak di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dinyatakan tumpang tindin
289 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jlka hal tersebutdibiarkan terjadi maka akan terjadi tumpang tindin kewenanganyang bersifat lintas sektoral yang pada akhirnya akan mengganggupenyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. (videPutusan MA No. 49P/HUM/2017 halaman 4950).6. Bahwa di dalam pertimbangan Putusan MA No. 49P/HUM/2017,ketentuan tentang fungsi ekosistem gambut dinyatakan bertentanganHal. 21 dari 108 hal. Put.
77 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan Penggugat pada bagian Illtentang pengajuan sesuai tenggang waktu, halaman 3 dan 4 sertapada bagian V tentang alasan gugatan point 3 huruf (e) yang intinyaSurat Tergugat kepada Penggugat tanggal 15 Juni 2012 perihalpermohonan untuk dikeluarkannya gambar hasil ploting yang isinyamenyatakan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Sentul danSertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul tersebut overlap dengan objeksengketa;Bahwa, mengenai sengketa overlaping atau sengketa batasbatastanah yang tumpang tindin
85 — 67
Perwatasan Atas Tanah Nomor: 171/HM/BLSIIIE/1979 atasnama pemilik Nurlela Hayati;Bahwa Bukti T.24 Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatasan AtasTanah Nomor 74/HM/BLS/IIIE/BB/1982 atas nama ABDUL GALIB yangkemudian dalam rentang waktu puluhan tahun setelah kepemilikanPARA PEMBANDING Il s/d V/dahulu TERGUGAT Il s/d VI, tidak puladilakukan balik nama dan tidak dapat didaftarkan menjadi sertipikat hakmilik karena objek disebutkan oleh PARA PEMBANDING Il s/d Vi/dahuluTERGUGAT Il s/d VI berada atau tumpang tindin
91 — 83
Rapat tentang penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan di area AccessRoad To Power House 2 yang hasilnya tercantum di dalam Risalah RapatSosialisasi Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindin Kepemilikan Untuk AreaAccess Road To Power House 2 PLTA Peusangan unit 1 & 2 No. 01/ARPH2/PLTA/2014/Sanggahan tanggal 24 November 2014 yang dihadiri olehperwakilan masyarakat : 1. Jupri Darwis, 2. Arianto Gunawan, 3. Muchlis AB, 4.Yusdar, 5. Kepala Desa Arul Kumer Barat (Arifin), 6. Ketua Tim Tanah PT.
Yuhanizar, S.Pd
Tergugat:
1.JAYA BIN IMAN
2.MAJA BIN IMAN
3.MANI BINTI IMAN
4.MANAH BINTI IMAN
5.MAYA BINTI IMAN
6.MARTA BIN IMAN
7.ENAS
8.NENIH
9.NENAH
10.NENGSIH
11.NIRMAN
12.EED BIN JAYADI BIN IMAN
13.ADE BIN JAYADI BIN IMAN
14.MAS HIKMAT DARMAWAN
15.MAGDALENA SUYANTO
Turut Tergugat:
1.PPAT DURACHMAN, SH
2.NOTARIS SRI KUSUMASTUTI
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
133 — 104
mengetahui kalau DHKP menunjukkan blok, sedangkan Cdesa menunjukkan persil;Bahwa saksi membenarkan bukti T.XV8 dan T.XV9; (dipersidangandiperlihatkan bukti T.XV8 dan T.XV9)Bahwa saksi mengetahui dalam buku C desa No.1372 atas nama NoranRaya dan tidak ada girik lain atas nama Noran Raya;Bahwa saksi mengetahul pernah terjadi pemekaran wilayah, namunpemekaran tersebut tidak akan merubah nomor C desa maupun nomorpersil, Karena kalau berubah akan mempengaruhi obyek yang lain;Bahwa saksi mengetahui tumpang tindin
Terbanding/Tergugat III : SUZIE
Terbanding/Tergugat I : BUPATI KAB. KEP. MERANTI
Terbanding/Tergugat IV : HELMI
Terbanding/Tergugat II : SUGENG SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat VII : H. DAUD
Turut Terbanding/Penggugat V : BUKHARI, SH
Turut Terbanding/Penggugat III : H. JUNAIDI WAHAB
Turut Terbanding/Penggugat VI : SYAHBUDDIN
Turut Terbanding/Penggugat IV : ABDULLAH M
Turut Terbanding/Penggugat II : SATIYAH
27 — 16
dari 90 hal Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT PBR2)3)4)5)6)7)di Selatpanjang, dengan No. 78/w/2011 tertanggal 11 November2011,bahwa kuasa tersebut hanya kuasa jual untuk mencari pembell;Bahwa dengan adanya kuasa tersebut Tergugat II mulai menawarkankepada relasi, teman, keluarga dan sebagainya untuk mencari pembelitanah tersebut;Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan dan Kuasa dari Tergugat Illdan Tergugat IV kepada Tergugat II tersebut diatas, diketahui diatastanah objek perkara terjadi saling tumpang tindin
3.ANTON bergelar DT. MALIN
4.REFNI HAMDANI
Tergugat:
PT. TIDAR KERINCI AGUNG (TKA)
Turut Tergugat:
5.Pemerintahah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK
6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
153 — 101
dalam Perkara Aquo, maka harus ditolak; Kekeliruan Turut Tergugat Ill menafsirkan dasar hukum ObjekPerkara karena Turut Tergugat III tidak mengetahui tempat dan letakObjek Perkara, Penggugat duga Turut Tergugat III hanya melegalkansaja Objek Perkara yang diajukan Tergugat, dengan alasan HakUlayat Penggugat seluas 870 Ha di Dusun Koto Ubi yang beradadalam Sertifikat HGU No. 1 tanggal 12 Agustus 1986 seluas 16.182Ha, ternyata juga termasuk dalam Sertifikat HGU No. 2 tahun 1995,maka terjadi tumpang tindin
149 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
., halaman 5 sebagaidasar pertimbangan putusan mengutip memori banding dalam halaman 16yang pada pokonya menyatakan tandatangan dipalsukan serta dalil surat tanahtumpang tindin dan bukannya persoalan pidana, serta mengutip kontra memoribanding Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Ill yang pada pokonyamendalilkan tanah tersebut sudah dijual.Bahwa, memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan TinggiBangka Belitung tersebut sama sekali tidak ada relevansi antara kutipan dalilmemori banding, dengan
149 — 84
Pasal 31 ayat (1) dan pasal 35 PermentAgraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997, telah menyebabkantumpang tindin bukti kepemilikan sehingga menyebabkankekacauan dan ketidakteraturan dalam melaksanakan tugas danwewenangnya sebagai penyelenggara Negara;. Azas Kepentingan UmumBahwa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum dengantidak menerapkan sikap selektif dan objektif sebagaimana AzasKepentingan Umum;.
ZAKA NUR ALAMSYAH RITONGA, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
1.TEKARDJO ANGKASA
2.MARIANA LIM
3.DRS.BENNY BASRI DAN MIE MIE MARIANI
250 — 181
DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi juga merupakan dalildalilbantahan TergugatII Intervensi dalam pokok perkara, sehingga tidakdiulangi lagi dalam pokok perkara ini.Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya padahalaman (11) dan (12) alasan gugatan Penggugat pada pokoknya :2.1.Menyatakan bahwa adanya kesalahan prosedur, kesalahanpenerapan peraturan, kesalahan subjek hak, kesalahan objekhak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapattumpang tindin hak
Ir. Toni
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung
Intervensi:
Sjachroedin Pagar Alam
195 — 142
berdasarkan pertimbangan di atas, berkaitandengan substansi Objek Sengketa yang mengembalikan dan tidakmenindaklanjuti Berkas Permohonan Nomor: 20438/2018 atas namaPenggugat dikarenakan tanah yang dimohonkan haknya tersebut telahterdapat tanah terdaftar telah sesuai dengan ketentuan AUPB, dikarenakanTergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah dengan cermatmemperhatikan semua informasi ataupun dokumen, khususnya dokumensertipikat Hak Milik Nomor: 111 atas nama Tergugat Il Intervensi yangtumpang tindin
308 — 140
Pelepasan tanah disertai penyerahan pembayaran rekognisi dalam halTanahnya berupa tanah ulayat, sepanjang kenyataanya hak ulayattersebutmasih ada.Menimbang, bahwa dalam kasus tumpang tindin hak kepemilikantanah di dalam tanah yang telah dikeluarkan izin lokasinya, perusahaan harusmelakukan pembebasan tanah untuk memperoleh tanah tersebut.