Ditemukan 335 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1117/B/PK/PJK/2015 Tanggal 17 Februari 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
151 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1117/B/PK/PJK/2015J. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanyjianPenghindaran Pajak Berganda;. Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaandalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan;.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;J. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda.. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2012 melakukanpemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan..
Putus : 11-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692/B/PK/PJK/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — Alwin Tjie vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;J. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda.. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2012 melakukanpemeriksaan dalamrangkamenguji kepatuhanpemenuhankewajiban perpajakan.;.
Putus : 11-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 693/B/PK/PJK/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
24 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 121/Pdt.Plw/2016/PN Sda Tanggal 9 Maret 2017 — SRI SUHERMIN
Lawan
IBNU THOHAR, dkk
31 — 8
31 — 8
aslikepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalamPasal 18;g) Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan Lelang,kecuali lelang yangdilakukan melalui internet;h) Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesual peraturan perundangundangan;i) keadaan memaksa(force majeur)/kahar;Halaman 3 dari 28 Putusan No. 121/Pdt.Plw/2016/PN Sdaj) Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olh Penjual/PemilikBarang; atauk
Register : 16-09-2019 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 241/Pdt.G/2019/PN SDA Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat:
ERLIN ERAWATI
Tergugat:
1.KPKNL Sidoarjo
2.PT. BANK MANDIRI Persero TBK. Business Banking Floor Sidoarjo
3.Iwan Wiraprastiyo
Turut Tergugat:
1.Lanny Kusumawati Hermono
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan
60 — 49
ERLIN ERAWATI
Tergugat:
1.KPKNL Sidoarjo
2.PT. BANK MANDIRI Persero TBK. Business Banking Floor Sidoarjo
3.Iwan Wiraprastiyo
Turut Tergugat:
1.Lanny Kusumawati Hermono
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan
60 — 49
Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan Surat Penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang .Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN SDA22.
Register : 02-03-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 20/PDT/2020/PT JMB Tanggal 30 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : LAURENTIUS SIHOTANG
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk
59 — 33
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk
59 — 33
kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ;g) Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan ;Hal 22 dari 32 Hal Putusan Nomor : 20/PDT/2020/PTJIMB25.26.27.28.h) keadaan memaksa (force majeur) atau kahar ;1) terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta ;J) Nilat Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesual dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk
Register : 22-02-2016 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 29/PDT.G/2015/PN Smn Tanggal 22 Februari 2016 — PERDATA:
- DRA. SRIANI
X
1.PT BPR ARTA AGUNG YOGYAKARTA
2.NY. SRI UNDANI,SH
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SLEMAN
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
72 — 17
72 — 17
Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
Register : 09-07-2015 — Putus : 01-10-2105 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN MARISA Nomor 41/PID.B/2015/PN.MAR Tanggal 1 Oktober 2105 — ERWIN LASIMPALA alias EWIN (TERDAKWA)
141 — 78
141 — 78
berpengaruh pada pusat fungsi fital Abdulrahman Yusuf alias Engkimenyebabkan Abdulrahman Yusuf alias Engki meninggal dunia;Perbuatan Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.AtauKeduaPrimairBahwa ia Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin pada hari Senin tanggal 20April 2015 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalambulan April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015,Kabupaten Pohuwato atauk
Register : 10-10-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 201/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
ONG CHAI HUAT
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
412 — 256
ONG CHAI HUAT
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
412 — 256
prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanahterlantar;e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yangsalah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan datapendaftaran tanah;g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikatpengganti;h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk
Peraturan Pemerintah ini dengan disertaialas hak yang dialinkan, atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,ataui. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauj. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,atauk
Register : 16-04-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 10 Desember 2019 — Pemohon:
PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA
Termohon:
1.PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES
2.CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3.LIM TJI BIN
4.KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
5.DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
307 — 335
PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA
Termohon:
1.PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES
2.CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3.LIM TJI BIN
4.KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
5.DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
307 — 335
HANDAYA MANDIRI DINAMIKA bukan sebagaipemegang saham dan atauk reditor dariTERMOHON I/PT. CAPITOLhalaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt. UtrGRAVURE INDUSTRIES danatau TERMOHON II/CAPITOL GRAVUREINDUSTRIES PTE LTD maka secara hokum tidak memiliki legal standinguntuk mengajukan permohonan pembubaran tersebut berdasarkan pasal142 dan 146 UUPT dimaksud;2. Alasanalasan Pengajuan Permohonan yang diajukan PEMOHONdalam Pembubaran PT.
Register : 25-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 3/G/2021/PTUN.KDI Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.ALBARDIN
2.NUR SLAMET, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MUNA
166 — 78
1.ALBARDIN
2.NUR SLAMET, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MUNA
166 — 78
Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desaatau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;J. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atauk. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.Pasal 20(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasilmusyawarah BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Desa.Halaman 32 dari 39 halaman/Putusan Nomor 3/G/2021/PTUN.
Register : 16-04-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 11/Pid. Sus/TPK/2013/PN.MU Tanggal 17 Juli 2013 — Ir. Idham Hasib. M.Si
117 — 68
117 — 68
Pasal 55 Ayat (1)Ke KUHPidana;ATAUK EEMPAT:Bahwaia Terdakwa Ir. Idham Hasib MS.i baik bertindak secara sendirisendiri maupunsecara bersamasama dengan orang lain yakni Irvan Latief, ST.
SuhartoNur;Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) huruf a jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;ATAUK EENAM:Bahwaia Terdakwa Ir.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
Register : 10-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/TUN/2014 Tanggal 4 Maret 2015 — AGUS MUDJIONO vs I. LURAH MANUKAN KULON., II. PEMERINTAH KOTA SURABAYA CQ. WALIKOTA SURABAYA., DAN ACHMAD DIMYATI
81 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977:ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan; atauj.. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk
Register : 11-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
Register : 04-06-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Skb Tanggal 13 Agustus 2015 — ARDI SUMARDI bin PUJOWIYONO
119 — 14
119 — 14
barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah memperhatikan dan mendengarkan Surat Tuntutan dari PenuntutUmum Nomor Register perkara PDM59 /SKBMI/05/2015 yang dibacakan dandiserahkan di persidangan pada tanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknyamemohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut memutuskan sebagai berikut:1, Menyatakan Terdakwa ARDI SUMARDI bin Pmelakukantindak pidana Bersamamemperdagangkan barang yang tidaStandarUJOWIYONO bersalahSama telah memproduksi dan/atauk
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;J. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda.. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2012 melakukanpemeriksaan dalamrangkamenguji kepatuhanpemenuhankewajiban perpajakan;.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081/B/PK/PJK/2015 Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. ALWIN TJIE ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;J. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda.6. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2012 melakukanpemeriksaan dalamrangkamenguji kepatuhanpemenuhankewajiban perpajakan;7.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1080/B/PK/PJK/2015 Tanggal 21 Desember 2015 — ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
171 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j.. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda;Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaandalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)karena pada tanggal 11 April 2004 Pemohon Peninjauan