Peta Areal yangditetapkan untuk perkebunan kepala sawit PT.KBAS Skala 1 : 50.000 (Lampiran KeputusanBupati Ketapang Nomor : 143 Tahun 2009tentang Revisi Keputusan Bupati KetapangNomor 150 Tahun 2008 tentang Yin LokasiPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik Pengolahan a.n.

Hutan KetapangIndustri skala 1 : 25.000 seluas + 173 Ha berada pada areal kerja UPHHKHT PT.Hutan Ketapang Industri;e Bahwa setelah ahli melakukan pengambilan titik koordinat lapangan dan trackingarea di lokasi pembibitan PT.

KBAS dengan menetapkanstandar teknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha dan produksiserta menetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

KBAS denganmenetapkan standar teknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha danproduksi serta menetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertail pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertai pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN BIs250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi

Asas Bertindak Cermat (Principle of carefuleness)Bahwa Tergugat selaku penyelenggara pekerjaan lelang elektronikPaket Pekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama A Lantai 2 MenjadiLantai 3 kode lelang 2253025 Tahun Anggaran 2013 hendaknya berlakucermat dan selalu berpijak pada peraturan perundangan yang berlakumengingat jelasjelas dalam pengumuman lelang elektronik tersebutmenyatakan jika peserta lelang adalah perusahaan dengan skala/tergolong perusahaan kecil (mengingat nilai proyek tersebut < Rp.2.500.000.000,00

Ketidak cermatanitulah yang mengakibatkan Penggugat II yang tadinya mengetahui jikaproyek pekerjaan tersebut hanya dikhususkan pada perusahaan skala/grede kecil merasa dirugikan mengingat Penggugat II merasa mampu 1414dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya untuk melaksanakanproyek pekerjaan tersebut.Ketidak cermatan......Ketidak cermatan tergugat memenangkan PT Yang Andalan Utama(sebuah perusahan katagori non kecil) justru) membuktikan tidakdipenuhinya asas bertindak cermat sekaligus menunujukan

danKolusi dilingkungan kementerian Pendidikan mengingat PT YangAndalan Utama juga adalah pemenang sebelumnya dalam proyek PaketPekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama B Lantai 2 MenjadiLantai 3 Tahun Anggaran 2013.Seharusnya bila panitia dan pejabat pembuat komitmen mampu menelitikategori peserta lelang secara seksama agar tidak merugikanperusahaan peserta lelang yang berkatagori perusahaan kecil, tentulahtidak mungkin terjadi ketidak cermatan hingga memenangkanperusahaan yang justru tergolong skala

pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, adaperaturan dasar yang melandasainya).Selanjutnya mengingat Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkanTergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata usaha negara sangatjelas dan nyata bila terbitnya surat Keputusan Tergugat Tersebutharuslah berdasarkan hukum positif yang sudah berlaku maupunketentuan lain yang sedemikian rupa demi menghindarkan kesewenangwenangan oleh seorang pejabat yang merugikan rakyat khususnyadalam hal ini pengusaha skala

/grede kecil untuk mendapatkanpekerjaan yang layak mengingat Tergugat telah memenangkanperusahaan skala/grade non kecil (PT Yang Andalan Utama) padapekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama A Lantai 2 MenjadiLantai 3 kode lelang 2253025 Tahun Anggaran 2013 yang seharusnyadiikuti dan dimenangkan oleh bidang usaha skala/grede kecil.

ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil Kec.

ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;Hal. 20 dari 61 hal. Put. Nomor 718 K/Pid.Sus/201554.55.56.57.58.59.60.61.1 (satu) lembar asli MAP PT.

ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil Kec. Pelalawan, Kab.Pelalawan Prov.

Sementara yang dimaksuddengan Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiSkala tertentu dan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negaraIndonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu. Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UndangUndang R.I. Nomor 18Hal. 30 dari 61 hal. Put.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan SuratHal. 21 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017Keputusan Nomor 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun padaKantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor TahunAnggaran 2014, dengan susunan :I. KetuaIl. SekretarisHl.

,Ph.D. bin BOB ADNAN selakuAppraisal bersamasamadengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim PengadaanTanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor,R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal/PPATS/AnggotaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG aliasANGKAHONG serta DR.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan SuratKeputusan Nomor 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun padaKantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor TahunAnggaran 2014, dengan susunan :I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan UsahaMikro Kecil Menengah Kota Bogor ;I.

Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersamasama denganR. IRWAN GUMELAR, S.STP., KAWIDJAJA HENRICUS ANG aliasANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMAARYA dan USMARHARIMAN serta Drs.

Ayudya Septarizky, terhadap Yudiana Setyawati, dilakukanpemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasil pemeriksaanfisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : tujun sampai delapan.2) Abdomen : tidak ditemukan jejas diperut, nyeri tekan perut dikiri bawah.Halaman 4 dari 37 Perkara Pidana Nomor 72/PID.SUS/2018/PT YYK3)Pelvis : nyeri tekan di area panggul (selangkangan), tampakkeluar darah dari kemaluan.Ekstemitas atas : tampak kelainan bentuk pada area sikutangan kanan.Ekstemitas bawah

Ayudya Septarizky, terhadap Radheini Rahmachesa, dilakukanpemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasil pemeriksaanfisik, di antaranya sebagai berikut :1)2)Skala nyeri : delapan sampai sembilan.Abdomen dan pelvis : jejas positip hematom membentuk garissepanjang kurang lebih sepuluh sampai lima belas centimetersetinggi diafragma, dari mid clavicula dextra hingga midclavicula sinistra.Nyeri tekan seluruh lapang abdomen : perut terasa keras,bising usus terdengar menurun, dari cateter urin terlinat

Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April2018 dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, lukarobek di bibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentukabnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito No. : 013/V1/2018

Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April2018 dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis (selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, lukarobek di bibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentukabnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito No. : 013/V1/

Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, luka robek dibibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlinat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

"Gaji adalah sebagai balas jasa ataupenghargaan atas hasil kerja seseorang, pada umumnya sistem penggajiandapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu apa yang disebut sistemskala tunggal dan sistem skala ganda, yang dimaksud dengan sistem skalatunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepadapegawai yang berpangkat sama, dengan tidak atau kurang memperhatikansifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikuldalam melaksanakan pekerjaan itu ;Bahwa yang dimaksud

dengan sistem skala ganda adalah sistem penggajianyang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat,tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerjayang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalammelaksanakan pekerjaan itu.Bahwa selain daripada kedua sistem penggajian yang dimaksud di atas,dikenal pula sistem penggajian ketiga, yang biasa disebut sistem skalaHal. 17 dari 26 hal.

Sus/201218gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dansistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan gaji pokok ditentukansama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikantunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat,mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yangsifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secaraterus menerus.

Sistem skala ganda dan sistem skala gabungan hanyamungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah adaanalisis, klasifikasi, dan evaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut maka Terdakwa Pujiantono selakuKepala Desa tidak dapat digolongkan sebagai Pegawai Negeri yaitu orangyang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah berupatanah ganjaran atau bengkok, karena tidak terpenuhinya ketentuan sistempengajian, tidak ada gaji pokok, tidak ada pangkat

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUSANG Alias ANGKAHONG serta DR.

DENISUSANTO Bin HERMANTOBahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik Kejari Bogor.Halaman 175 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.BadgBahwa saksi adalah anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pada KantorKoperasi dan UMKM Kota Bogor tshun 2014; dan tugas Tim PengadaanTanah Skala Kecil adalah salah satunya menetapkan besarnya ganti rugi atasyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.Bahwa diantara tugas Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut yangberkaitan langsung dengan tugas saksi

Selanjutnya Rapat Tim Skala Kecil Pengadaan Lahan untuk Relokasipedagang kaki lima eks.

M.A.Salmun pada Kantor Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota BogorTahun 2014.Bahwa Tim pengadaan tanah skala kecil pasar umum sebagai relokasipedagang kaki lima eks. M.A. Salmun pada Kantor Koperasi Dan UsahaMikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun 2014 tersebut diketuai oleh KepalaKantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor.Bahwa tugas saksi selaku anggota tim pengadaan tanah skala kecil yaitu :a.

onslaagten van rechtvervolging) dan/atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 39/G/2013/ PHI.PBR.tanggal 16 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI : Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterimaDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat struktur dan skala

Bahwa sesuai dengan pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut pada angka3.1 di atas, Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan dan menafsirkanketentuan hukum yang berlaku karena apabila didalam suatu perusahaan tidak adastruktur dan skala upah yang berlaku diperusahaan, tidak adanya perjanjian kerja danatau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengatur tentang hakdan kewajiban dan syaratsyarat kerja maka seharusnya Judex Facti didalam amarputusannya membuat struktur dan

skala upah yang berlaku secara umum untukseorang direktur utama dan tidak membuat putusan yang mengambang dan tidakmempunyai kepastian hukum sebagaimana amar putusan dalam perkara a quo;.

IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;Bahwa menurut Ahli jika prosedur pengurusan perizinan untuk skala rakyat,perizinan skala menengah dan perizinan skala besar sesuai dengan undangundang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, yaitu :1.

Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan(Skala Rakyat) harus menyampaikan surat permohonan IzinPertambangan Rakyat (IPR) kepada Gubernur sesuaikewenangannya apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.2.

Prosedur Perizinan Skala Menengah Dan Skala Besar, untukPemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Mineral Logam danBatubara harus menyampaikan surat permohonan Izin UsahaPertambangan (IUP) kepada Menteri atau Gubernur sesuaikewenangannya, apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.Bahwa menurut Ahli jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwayang perannya Sebagai Operator alat berat jenis Excavator dan SaksiKasmiran Alias Ikas

diketahui terdapat aktifitas hilirmudik kendaraan truktruk besar dalam jumlah banyak yang berlangsungsejak pagi hari sampai dengan malam hari, disamping itu juga diketahuibahwa didalam area perusahaan TERGUGAT terdapat alatalat beratsejenis roller yang difungsikan untuk pengerasan dan atau pemadatantanah;Bahwa selama TERGUGAT menjalankan aktifitas usahanya denganmengoperasikan truktruk besar maupun alatalat berat keluar masuk dariarea perusahaan TERGUGAT seringkali menimbulkan getarangetaran,debu dalam skala

aktiitas tersebut dilakukan pada malam hari;Bahwa pada tanggal 11 Januari 2015, sekitar pukul 13.30 WIB, yakni saatTERGUGAT melakukan pengerasan dan atau pemadatan tanah di lokasiperusahaan TERGUGAT dengan menggunakan alat berat sejenis roller,sehingga menimbulkan getaran dan atau goncangan yang sangat besarhingga sampai rumah PENGGUGAT yang mengakibatkan tembok, padabangunan rumah PENGGUGAT khususnya pada tembok bagianbelakang, tembok ruang tengah, dan tembok kamar tidur, mengalamiretakretak dengan skala

Kerugian Immateriil :Timbulnya kerugian yang disebabkan karena terganggunyakenyamanan dan ketentraman hidup PENGGUGAT besertakeluarga di dalam rumah akibat dari kKeadaan yang selalu PENGGUGAT terima selama TERGUGAT masih menjalankan aktifitasusahanya yang seringkali menimbulkan debu dalam skala besar,getarangetaran, dan bau menyengat, beserta kebisingankebisingan yang terjadi sepanjang hari mulai dari pagi hari hinggamalam hari, hal tersebut tentunya akan memberi dampak burukbagi kesehatan PENGGUGAT

perkiraanseakanakan dia sendiri telah mengalami kerugian seperti yangdisebutkannya itu yakni : KERUGIAN NILAI Penggugat mengalami kerugian secara imateriil Rp. 400.000.000, Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 37/Pdt./2016/PT TJK.13 akibat Timbulnya kerugian yang disebabkankarena terganggunya kenyamanan danketenttaman hidup PENGGUGAT besertakeluarga didalam rumah akibat dari keadaan yangselalu PENGGUGAT terima selama TERGUGATmasih menjalankan = aktifitas usahanya yangseringkali menimbulkan debu dalam Skala