Ditemukan 2755 data
21 — 6
211471126) 2(2125) 2(26) 2(13) 1(1120) 2(211L4 71121613)(4) ToKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 262.00 285.00 Tm/HS5S 2 DE(34) 2(35) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 264.00 Tm/E1lZ 2 DE(1326) 2245) 19222) 2 2 =23) 2)))Ifay(((((( ei( 1( 2(5) 192(37) 1(26) 2(3227) 1(3) 1(5) 192(33) 2(23) 2(3423) 2(241326) 2(3426) 2(14) 1(5) =192(343530) 1(26) 25) 1921323) 2242526) 2245) 1926226) 214) 126) 25) 19220) 127) 15) 19220) 130) 11=o) 1921326) 230) 126) 23) 15) 192126) 2425
114 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;13.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 448/PK/Pdt/2014 juncto Nomor 850 K/Pdt/2012 juncto PutusanNomor 336/Pdt/2011/PT.SMG juncto Putusan Nomor193/Pdt.G/2010/PN.SMG juncto Penetapan Eksekusi dari Ketua PNSemarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Dody Susanto adalahpemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan ruko yangberada diatasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 94, Gambar Situasi Nomor 2425
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antaralain berbunyi sebagai berikut:Halaman 2425:Bahwa yang menjadi sengketa banding ini adalah koreksi atas Pembayaranke Ill atas PPN Jasa Luar Negeri yaitu Technical Advisory Fee (TAF)sebesar Rp15.154.598,00;Bahwa PPN Jasa Luar Negeri tersebut adalah PPN atas Pemanfaatan JasaKena Pajak dari luar Daerah Pabean berupa Technical Advisory Fee (TAF);bahwa koreksi tersebut terkait
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Reg.No.2425 K/Pid/1989 tanggal 15Juli 1993), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau telahmelakukan kekeliruan yaitu Tidak menerapkan atau menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya sehingga Kami Penuntut Umummengajukan permohonan Kasasi ini dengan alasan Majelis Hakim Pengadilanal. 21 dari 27 hal. Put.
98 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauankembali;Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Atau:Manakala Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (exaequa et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telahmemberikan Putusan Nomor 125/PDT.G/2010/PN.LP tanggal 13 Juni 2011 denganamar sebagai berikut:DALAM KONVENSI:Tentang Provisi:Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;Tentang Eksepsi:2425
29 — 18
terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganMajelis menentukan sebagai berikut: e 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabudengan berat kotor seberat 0,36 gram dan berat bersih seberat 0,20 gram;e 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih merah;Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwamaka Majelis hakim berpendapat sudah seharusnya Dirampas untuk dimusnahkan; e 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;2425
22 — 1
454(32) 1(23) 2(2430) 1(24252526) 2(31) 1(4026) 2(245) 454(L5) d(23) 2(3725342526) 2(43) 1(5) 454(2723) 2(((26) 2(slj d(26) 2(41) 2(26) 2(245) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 680.00 Tm/F16 1 TE(22) 2(23) 2(242525342526) 2(43) 1(5) 75(41) 2(342726) 2(455) 7542)30)2726)405)43) 126) 24526)245)2726)245)43) 130) 12726)405)41) 226) 211(((((((((((((((((24252534425)(3 42 4 43)(3 4405)((((((((((((((((((43)30)=,124252526)31) 15) 753523)3741)26)32)26)5)2=~Z7531) 126) 22530)5) 752723)2425
Anggun Sukarno,dkk
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Timur
351 — 291
Bukti P 2425. Bukti P 2526. Bukti P 2627.Bukti P 2728. Bukti P 2829. Bukti P 29Surat Persetujuan Perubahan SyaratsyaratPenyelesaian Kredit a.n. PT. Graha Feryni Indutsrid.h. PT. Graha Feryini Inc., berdasarkan SuratNomor: MNR.RCR/REG.JKT3.18964/2020,tertanggal 15 Oktober 2020 yang isinya padapokoknya yakni Pelunasan / Penyelesaian kredityang telah menjadi Objek Agunan PT.
17 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo,antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 2425:bahwa sesuai dengan Pasal 1A ayat (1) UU PPN, Majelis tidaksependapat dengan pendapat Terbanding yang menganggap bahwatelah terjadi penyerahan TBS dari Unit Perkebunan dan ataspenyerahan ini dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
267 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/2006/PT.TUN.JKTjo.Mahkamah Agung R.I Nomor 46 K/TUN/2008 bertentangan denganYurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/TUN/2003 tertanggal 8 Oktober 2003 sehingga tidak dapat dijadikanacuan untuk memutus sah tidaknya kepemilikan atas tanah;Keberatan Kedua.Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkatbanding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 paragraf 3 yangisinya:2425"Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan
99 — 28
putusan) bahwasaksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1985 pada waktu ituterdakwa sudah tinggal di atas tanah sengketa sedangkan saksi yangkala itu masih mahasiswa tinggal di rumah Ahmad Kahar Ketua RT. dilokasi tanah sengketa dan saksi sering datang ke rumah terdakwamembantu membersihkan tanaman yang ada di atas tanah sengketa;Bahwa saksi numpang di rumah terdakwa yang ada di atas tangahsengketa sekarang sejak tahun 1999, yaitu setelah terjadi kerusuhandi Kabupaten Sambas;Saksi ASIMAN (halaman 2425
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada lembar ke empat gugatan sebelumnya di tulis butir : 13 12 18 14 15 1617, selanjutnya dirubah menjadi butir13141516171819, dan pada lembar ke lima gugatan sebelumnya ditulisbutir : 181920181920, selanjutnya dirubah menjadi butir : 20 21 22 23 2425;B. Bahwa pada bagian Posita setelah dirubah menjadi 25 butir adatambahan 1 butir menjadi butir 26 selengkapnya menjadi:26.
78 — 13
Rekonvensi mengatakan Penggugat Rekonvensi mengadangada/tidaklah pernah terjadi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi mengakulsebesar Rp. 8.000.000, (Delapan juta rupiah) untuk memperbaiki mobilkarena tabrakan di Palembang pada tahun 2013, Penggugat Rekonvensimenyatakan pinjaman tersebut bukan Rp. 8.000.000, (Delapan juta rupiah)melainkan sebesar Rp. 18.000.000,(Delapan belas juta rupiah);Bahwa replik Penggugat angka 8 yaitu mobil Terios Nomor Polisi BM.1468 MQdan Sepeda Motor merek Yamaha Nomor Polisi BM. 2425
Satu unit Yamaha Jufiter Nomor Polisi BM 2425 MG;Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi.Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut diatas adalah bagianPenggugat Rekonvensi dan seperdua lagi adalah bagian Tergugat Rekonvensi.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian PenggugatRekonvens kepada Penggugat Rekonvensi.Menetapkan harta Penggugat Rekonvensi yang disebutkan dibawah ini yaitu :5.1.
126 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/248/III/08/.Regident, yang diberikan kepada PT CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2414 YY.Pada tanggal 26 Maret 2008 Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/243/III/08/.Regident, yang diberikan kepada PT CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2416 YY.Pada tanggal 26 Maret 2008 Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/253/II/08/.Regident, yang diberikan kepada PT CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2425
Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/248/II/08/.Regident, yang diberikan kepada PT CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2414 YY.Pada tanggal 26 Maret 2008 Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/243/III/08/.Regident, yang diberikan kepada PT CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2416 YY.Pada tanggal 26 Maret 2008 Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/253/III/08/.Regident, yang diberikan kepada PT CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2425
62 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desain Dan Pembangunan pada huruf dmengatur tentang pagar pembatas baik sendiri maupun dengan pemilikkavling sebelahnya dengan ketentuan pagar dengan ketmggian maksimun1,8 m dari peil rumah (+0.00) sampai dengan batas GSB depan"; Bahwa pertimbangan Judex FactiPengadilan Negeri Makassar padahalaman 2425, tersebut diatas adalah keliru/salah kaprah, karena BuktiSurat T.3 yang dimaksud adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJBHalaman 13 dari 27 hal. Put.
56 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi Positif Biaya Land & Building Tax (PBB) sebesarRp1.450.000,00Halaman 2425:bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan dari Pemohon Bandingdan Terbanding tersebut di atas maka Majelis berpendapatsebagai berikut:Koreksi Terbanding sebesar Rp2.397.045,00Pembebanan /nhouse Training sebesar Rp1.450.000,00bahwa menurut Terbanding koreksi atas biaya /nhouse Trainingsebesar Rp1.450.000,00 dilakukan karena bukti biaya /nhouseTraining bukan atas nama Pemohon Banding, namun atas namaPTJIS;bahwa Majelis
MUH. YUSUF
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
THERESIA TJIAMI
77 — 28
Bukti T.Il.Int 2425. Bukti T.Il.Int 2526. Bukti T.Il.Int 2627.Bukti T.ll.Int 27a:28.
161 — 97
Bukti P 2425. Bukti P 2526.
Terbanding/Terdakwa : Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR
707 — 268
Mitra Jaya No.0101514625 (sudah terpakai 1 lembar), (1 bendel).2425 Buku Cek dari Bank Mandiri untuk PT. Kaltim Bumi Lestari No. 14800001772045,(1 lembar) Akte Notaris No. 19 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.Kaltim dan Notaris/PPAT ILHAM MAHYUDIN,SH,SpN (1 bendel). Akte Notaris No.05 tanggal 05 Februari 2007 tentang kuasa PT. Kaltim Bumi Kaltim danNotaris/PPAT ILHAN MAHYUDIN, SH,SpN (1 bendel).
Pembanding/Penggugat II : MARIA KRISIDEA SETIYAWATI. DRG
Terbanding/Tergugat I : Drs. MEKENG P.FLORIANUS
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
101 — 35
.> Pertimbangan Hukum Putusan nomor85/PDT.G/2018/PN.KPG tanggal 3 oktober 2018, halaman 2425 :Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan petitumangka 6,7,8,9 yaitu tindakan tergugat Il......dstnya ;Menimbang, bahwa dengan demikian akan dinilai sah tidaknyasurat keputusan......dstnya ;Menimbang, bahwa surat keputusan kepala kantor wilayahbadan pertanahan dan sertifikat (hak milik) atas tanah yangmengeluarkan adalah badan pertanahan nasional (BPN),BPNmerupakan badan/pejabat tata usaha negara....