Satu unit mobil Zusuki Keecil (sudah dijual olen Tergugat setelahmeninggalnya Pewaris);5.2.3.Satu. unit mobil Toyota Truk Raksasa (sudah dijualolehPenggugatV setelah meninggalnya Pewaris);6.

Menyatakan Harta benda yang bergerak dan tidak bergerak yang teruralpada nomor5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2 dan 5.2.3 adalah hartapeninggalan almarhum Xxxxx yang belum terbagi kepada ahli warisnya;Menetapkan Tanah yang belum Terjual yang terurai pada Nomor 5.1.1dan 5.1.2 bagian Para Penggugatdan Tergugat menurut Hukum Islam;Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebutsupaya menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagiannyamasingmasing, apabila tidak dapat diserahkan

Bahwa alasan gugatan para Penggugat cacat formil karena petitumbertentangan dengan tata tertib beracara, Para Para Penggugat tidakmenyebutkan secara tegas dan spesifik apa yang diminta oleh paraPenggugat sebagaimana yusrisprudensi Mahkamah Agung Nomor582/K/Sip/1973 Junto Keputusan MA.No 492/ K/Sip/1970, dimanapetitum para Penggugat pada angka 4 yang menyatakan harta bendayang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana terurai dalam positaangka 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2 dan 5.2.3 adalah

Menyatakan Harta benda yang bergerak dan tidak bergerak yang teruraipada gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 16 April 2018 nomor5.1.1,5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2 dan 5.2.3 adalah harta peninggalanalmarhum Xxxxx yang belum terbagi kepada ahli warisnya.5.

perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka, eksepsieksepsi Tergugat adalah tentang pokok perkara dengandemikian majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebgamainanadalam pertimbangan pokok perkara;Dalam pokok perkaraMenimbang, bahwa berdasarkan dalil awal dari para Penggugat yangmendalilkan tentang harta benda tidak bergerak seperti terurai dalam positaangka 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 dan harta benda bergerak yang terurai dalamposita angka 5.2.1. 5.2.2 dan 5.2.3

., pada point 5.2.3 Pengurus UPK berasal dari anggotamasyarakat yang dipilin dan ditetapbkan pada Forum Musyawarah antar desa(MAD) dengan kriteria sebagai berikut:a.

., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:a.bertanggung jawab terhadap selurunh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan;bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat kKeuangan maupun non keuangan;bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;melakukan pembinaan

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harus Memilikisikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPK adalahUnit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasional danProsedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, damaBAB

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harus Memilikisikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)Halaman 28 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPK adalahUnit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasional danProsedur (SOP

Sering terjadinya perselisinan antara Penggugat danTergugat, sehingga masingmasing sering saling blokir, bukablokir, lalu blokir lagi nomor telepon;5.2.3. Sekira satu tahun terakhir tidak ada komunikasi lagi antaraPenggugat dan Tergugat;6. Bahwa sejak Penggugat ke Taiwan pada bulan Agustus 2019 sampaisekarang belum pernah pulang ke Indonesia;Hal. 3 dari 14 hal., Putusan No.535/Pdt.G/2021/PA. Twg7.

., pada point 5.2.3 Pengurus UPK berasaldari anggota masyarakat yang dipilih dan ditetapbkan pada ForumMusyawarah antar desa (MAD) dengan kriteria sebagai berikut:Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya;Pendidikan minimal SLTA;Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan keuangan;Dapat diterima oleh masyarakat;Bukan Pegawai Negeri, staf kecamatan atau aparat desa;Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan.Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk TekhnisOperasional

(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dantanggung jawab UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagaiberikut:a. bertanggung jawab terhadapseluruh pengelolaan dana PNPMMandiri Perdesaan di kecamatan;b. bertanggung jawab terhadappengelolaan administrasi danpelaporan seluruh transaksikegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;c. bertanggung jawab terhadappengelolaan dokumen PNPMHalaman 5 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.Mandiri Perdesaan baik yangbersifat keuangan maupun nonkeuangan

tersebut, kas SPKP UPK PNPMMandiri Perdesaan Kecamatan Kwandang menjadi tidak mencukupi untukdilakukan pencairan dana perguliran SPKP, yang seharusnya dilakukanpada akhir bulan Mei 2014, sehingga tidak bisa menggulirkan dana SPKPkepada kelompok perempuan yang proposal pinjamannya telah disetujui,yang berakibat kepentingan masyarakat menjadi tidak terlayani;Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3

Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan.Halaman 19 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.2020e Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk TekhnisOperasional (PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dantanggung jawab UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagaiberikut:. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan;. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;.

;Bahwa sejak tahun 2007, untuk menjalankan program PNPM MandiriPerdesaan tersebut di Kecamatan Kwandang telah dibentuk UnitPengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kwandang;Bahwa yang dimaksud dengan UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalahunit yang bertanggungjawab mengelola anggaran PNPM mandiriperdesaan yang dialokasikan ke Kecamatan dan Pengurus UPK terdiridari ketua, sekretaris, dan bendahara;33oa 0e Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk TekhnisOperasional (PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3

., pada point 5.2.3 Pengurus UPK berasal dari anggotamasyarakat yang dipilin dan ditetapbkan pada Forum Musyawarah antar desa(MAD) dengan kriteria sebagai berikut:a. Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya;b. Pendidikan minimal SLTA;Hal. 4 dari 66 hal.

., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:a.bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan,;bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;melakukan pembinaan

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harusMemiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya; Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasionaldan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,dama BAB

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harusmemiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya;Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasionaldan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,dama BAB

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harusMemiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya;Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasionaldan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,dama BAB

ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa :a. 1 (satu) lembar surat asli soerat keterangan mere moetlak tertanggal Indihiang12 Mei 1931 ;b. 1 (satu) buah segel asli surat kuasa tertanggal Tasikmalaya 25 Februari 2000.c. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal Indihiang 4 Juni 2007.d. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.593/233.a/Pem/XI/2007 tanggal 28 November 2007.e. 1 (satu) lembar turunan kuitansi Sekretaris Daerah Pemerintah KotaTasikmalaya kode rekening 5.2.3

Memerintahkan agar barang bukti berupa :a.1 (satu) lembar surat asli soerat keterangan mere moetlak tertanggal Indihiang12 Mei 1931 ;1 (satu) buah segel asli surat kuasa tertanggal Tasikmalaya 25 Februari 2000.c. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal Indihiang 4 Juni 2007.d. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.f.593/233.a/Pem/XI/2007 tanggal 28 November 2007.1 (satu) lembar turunan kuitansi Sekretaris Daerah Pemerintah KotaTasikmalaya kode rekening 5.2.3..01.05

Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat asli soerat keterangan mere moetlak tertanggalIndihiang 12 Mei 1931 ; 1 (satu) buah segel asli surat kuasa tertanggal Tasikmalaya 25 Februari2000. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal Indihiang 4 Juni 2007. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.593/233.a/Pem/XI/2007 tanggal 28 November 2007. 1 (satu) lembar turunan kuitansi Sekretaris Daerah Pemerintah KotaTasikmalaya kode rekening 5.2.3..01.05 tanggal

dan telah dibangun rumah oleh DAMISTergugat X beserta keluarganya dengan batasbatas : Sebelah Utara : Tanah milik DJINAB ;e Sebelah timur : Jalan Desa Sukorejo ;e Sebelah Selatan : tanah NGUDIYONO ; Sebelah Barat : Tanah milik DJINAB ;2 seluas + 350 M2 , dikuasai dan telah dibangun rumah oleh NGUDIYONOTergugat XI beserta keluarganya. dengan batasbatas : Sebelah Utara : tanah DAMIS ; Sebelah timur : Jalan Desa Sukorejo ; Sebelah Selatan : tanah SUPARTINI ; Sebelah Barat: Tanah milik DJINAB/KAMDI ;5.2.3

salah,yang benar batas tanah sebelah selatan adalah Jalan Desa dan untuk nomor5.2.3. batas tanah sebelah selatan salah, yang benar batas tanah sebelah selatanadalah tanah BUDI SETIAWAN, dan obyek nomor 5.3. untuk batas sebelahbarat salah, yang benar batas tanah sebelah barat adalah tanah GIMUN (alm.)dan KOIRUDIN, serta mengenai luas tanah nomor 5.2.1. dalam gugatan seluas+ 350 M2 tidak benar, yang benar luasnya 291 M2 dan nomor 5.2.2. luasnya 350M2 tidak benar, yang benar luasnya 263 M2 serta nomor 5.2.3

DJOJO KARTOTJOKRO dikuasai oleh 3 orang bernama DAMIS, NGUDIYONOdan SUPARTINI sebab 3 orang tersebut bell dari MARLIYAH(obyek 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3.);3 Bahwa tidak benar ibu SEMI memberikan tanah ke PUJIANTO tapiyang memberikan pak DJOJO KARTO TJOKRO lalu olehPUJIANTO dijual ke DARSIT dan dari DARSIT dijual ke KUSLANdan untuk batasbatas tanahnya sebelah barat salah, yang benar tanahsebelah barat tanah GIMUN alm. dan KOIRUDIN ;4 Bahwa tanah GIMUN alm. berasal dari/dikasih oleh DJOJO KARTOTJOKRO bernama

DJOJOKARTO TJOKRO bin TOYO sebagaimana tersebut pada posita angka 3 diatas, namunPenggugat daiam gugatannya tidak dapat menjelaskan mengenai batasbatas tanahyang menjadi objek sengketa sehingga gugatan Penggugat nampak kabur dan tidakjelas, oleh karena itu gugatan Penggugat mohon tidak dapat diterima ;2 Bahwa objek perkara nomor 5.2. mengenai batas tanah sebelah selatan salah, yangbenar batas tanah sebelah selatan adalah Jalan Desa dan untuk nomor 5.2.3. batas tanahsebelah selatan salah, yang benar

batas tanah sebelah selatan adalah tanah BUDISETIAWAN, dan obyek nomor 5.3. untuk batas sebelah barat salah, yang benar batastanah sebelah barat adalah tanah GIMUN (alm.) dan KOIRUDIN, serta mengenai luastanah nomor 5.2.1. dalam gugatan seluas + 350 M2 tidak benar, yang benar luasnya291 M2 dan nomor 5.2.2. luasnya 350 M2 tidak benar, yang benar luasnya 263 M2serta nomor 5.2.3. yang luasnya 350 M2 juga tidak benar, yang benar luasnya 526 M2,Halaman 37 dari 47 Halaman.38sehingga obyek perkara tersebut

struktur kepengurusanUPK yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang berasaldari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasilHalaman 6 dari 63 Putusan perkara No 44/Pid.SusTPK/2015/PN Palmusyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antardesa dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagaimana dalamPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM mandiri Perdesaan;Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, pada poin 5.2.3

NurHanaMBahwa pengurus UPK mendapatkan honor atau gaji dari hasilpengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri, yang sumberdana PNPM Mandiri Perdesaan adalah berasal dari APBN dan APBDKabupaten Morowali;Bahwa tugas dan tanggungjawab masingmasing pengurus UPKdijabarkan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO), yang manatugas dan tanggungjawab Bendahara UPK pada PNPM MandiriPerdesaan Kecamatan Soyo Jaya diatur dalam Penjelasan V dalambuku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaanpada poin 5.2.3

mengenai kriteria pengurus UPK, pada huruf a yaitu:memiliki sikap mental yang baik: jujur, bertanggungjawab dan dapatdipercaya, dalam menjalankann tugasnya, yaitu:o Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO)PNPM Mandiri Perdesaan pada poin 5.2.3 mengenai tugas dantanggungjawab bendahara UPK yaitu:Halaman 13 dari 63 Putusan perkara No 44/Pid.SusTPK/2015/PN Pala.

terhadap penarikan dana dari rekening SPPdan mengeluarkan uang tunai/uang cash on hand tanpa melakukanpencatatan di dalam buku kas SPP dan tanpa persetujuan dari KetuaUPK, sehingga hal tersebut menyalahi tugas dan tanggungjawabnyasebagai bendahara yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwadengan penuh rasa tanggungjawab, sebagaimana di bawah ini:Halaman 20 dari 63 Putusan perkara No 44/Pid.SusTPK/2015/PN Palo Penjelasan V dalam buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO)PNPM Mandiri Perdesaan pada poin 5.2.3

Simpan Pinjam Perempuan) sebesar Rp. 210.000.000, (Dua ratusSepuluh juta Rupiah);Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juni tahun 2013, berdasarkanMusyawarah Antar Desa (MAD) PNPM mandiri perdesaan Kecamatan SoyoJaya, ditetapbkan pengurus UPK sebagai berikut:Ketua : Arianus SangandeSekretaris :Bendahara : NurHanaMMenimbang bahwa tugas dan tanggungjawab Bendahara sebagaimanaPetunjuk Teknis Operasional (PTO), dalam Penjelasan V dalam buku PetunjukTeknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan pada poin 5.2.3

perekonomian negara, perbuatan mana dilakukanpara terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2010 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaransatuan Kerja Perangkat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DPPASKPD)nomor 032/DPPA/2010 untuk pengadaan Non Alat Kesehatan /Meubelair di4 (empat) Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :1 Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Nomor : 1.02.012.1.02.12.005.5.2jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000, dengan alokasi untuk belanjamodal (rekening 5.2.3

) sebesar Rp. 4.923.262.300,2 Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin Nomor : 1.02.012.1.02.12.011.5.2jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000, dengan alokasi untuk belanjamodal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.330.225.,3 Puskesmas Kelurahan Serdang Nomor : 1.02.012.1.02.12.009.5.2 jumlahanggaran sebesar Rp.700.000.000, dengan alokasi untuk belanja modal(rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.330.605,4 Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin Nomor : 1.02.012.1.02.12.007.5.2jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000, dengan

alokasi untuk belanjamodal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.295.465,e Dalam rangka Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja PerangkatDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DPPASKPD) tersebut, Kepala Suku DinasKesehatan Jakarta Pusat melalui Surat Keputusan Nomor 1568/2010 tanggal23 April 2010 telah mengangkat dan menetapkan terdakwa Drs.

) sebesar Rp.4.923.262.300,2 Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin Nomor : 1.02.012.1.02.12.011.5.2jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000, dengan alokasi untukbelanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.330.225,Hal.15 dari 79 hal.

Put No.69/PID/TPK/2014/PT.DKI.16163 Puskesmas Kelurahan Serdang Nomor: 1.02.012.1.02.12.009.5.2jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000, dengan alokasi untukbelanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.330.605,4 Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin Nomor : 1.02.012.1.02.12.007.5.2jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000, dengan alokasi untukbelanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.295.465,Dalam rangka Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja PerangkatDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DPPASKPD)

sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2010 pada Kantor Suku Dinas Kesehatan KotaAdministrasi Jakarta Pusat tersedia anggaran sesuai DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat DaerahKhusus lbu Kota Jakarta (DPPASKPD) nomor 032/DPPA/2010 untukpengadaan Non Alat Kesehatan /Meubelair di 4 (empat) Puskesmasdengan rincian sebagai berikut :1) Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih No. 1.02.012.1.02.12.005.5.2jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000, dengan alokasi untukbelanja modal (rekening 5.2.3

) sebesar Rp. 4.923.262.300. ;2) Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin No. 1.02.012.1.02.12.011.5.2Hal 2 dari 76 hal Put No.68/PID/TPK/2014/PT.DKI.jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000, dengan alokasi untukbelanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.330.225. ;3) Puskesmas Kelurahan Serdang Nomor : 1.02.012.1.02.12.009.5.2jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000, dengan alokasi untukbelanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.330.605. ;4) Puskesmas Kelurahan Kebon Kacang No. 1.02.012.1.02.12.007.5.2jumlah

anggaran sebesar Rp.700.000.000, dengan alokasi untukbelanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.295.465, ;Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan KerjaPerangkat Daerah Khusus lou Kota Jakarta (DPPASKPD) tersebut,Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat melalui Surat KeputusanNomor 1568/2010 tanggal 23 April 2010 telah mengangkat danmenetapkan terdakwa YAYAT SETIA sebagai Ketua Panitia Pengadaan/Lelang Pengadaan Non Alat Kesehatan TA 2010 pada Suku DinasKesehatan Kota Administrasi

atauperekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2010 sesuai Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Khusus lbu Kota Jakarta(DPPASKPD) nomor 032/DPPA/2010 tersedia anggaran untukpengadaan Non Alat Kesehatan /Meubelair di 4 (empat) Puskesmasdengan rincian sebagai berikut :1) Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Nomor1.02.012.1.02.12.005.5.2 jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,dengan alokasi untuk belanja modal (rekening 5.2.3

DKI.belanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.330.225. ;3) Puskesmas Kelurahan Serdang Nomor : 1.02.012.1.02.12.009.5.2jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000, dengan alokasi untukbelanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.330.605., ;4) Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin Nomor : 1.02.012.1.02.12.007.5.2jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000, dengan alokasi untukbelanja modal (rekening 5.2.3) sebesar Rp. 666.295.465.

Motor Ninja NOPOL, tahun 2010, warna hitam doff, atas namaPEMBANDING;5.2.3. Motor Mio Soul, tahun 2008, warna merah, atas namaTERBANDING;5.2.4. Motor Suzuki Satria F.U., tahun 2011, warna abuabu;5.2.5. Mobil Daihatsu Hijet 1000, tahun 1983, warna merah, NOPOL,atas nama PEMILIK MOBIL;5.2.6. Mobil Ford Ranger, tahun 2011, warna putih, NOPOL atas namaPEMILIK MOBLL;5.2.7. Perabot rumah tangga terdiri dari : Kursi 2 shet ;5.2.8.

Motor Ninja NOPOL, tahun 2010, warna hitam doff, atasnama PEMBANDING;5.2.3. Motor Mio Soul, tahun 2008, warna merah, atas namaTERBANDING;5.2.4. Motor Suzuki Satria F.U., tahun 2011, warna abuabu;5.2.5. Mobil Daihatsu Hijet 1000, tahun 1983, warna merah,NOPOL, atas nama PEMILIK MOBLL;5.2.6. Mobil Ford Ranger, tahun 2011, warna putih, NOPOL, atasnama PEMILIK MOBL;5.2.7. Perabot rumah tangga terdiri dari : Kursi 2 shet;5.2.8.

Sudah 9 (sembilan) bulanlamanya atau tepatnya sejak bulan Agustus2010 s.d sekarang Tergugat telahmeninggalkan tempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Ngelo,Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel,Kabupaten Tuban dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Ngrayung, KecamatanPlumpang, Kabupaten Tuban dengan tanpasepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat,sehingga antara Penggugat dan Tergugat telahpisah ranjang selama 9 (sembilan) bulan;5.2.3.

BAKRI Rp.180.000.000 Sepinggan O,5.2.3 5387/Kel. E02 150 M? BAKRI Rp.180.000.001 Sepinggan O,5.2.3 5385/Kel. E05 150 M? BAKRI Rp.180.000.002 Sepinggan O)5.2.3 5381/Kel. E11 150 M? BAKRI Rp.180.000.00 Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR 3 Sepinggan 0,5.2.3 5610/Kel. FO1 167 M* BAKRI Rp.200.400.004 Sepinggan 0,5.2.3 5612/Kel. F03 150 M? BAKRI Rp.180.000.005 Sepinggan 0,5.2.3 5613/Kel. F04 167 M? BAKRI Rp.200.400.006 Sepinggan O,5.2.3 5609/Kel AO1 128M?

Ahmad bin Mustafa Saudara Kandung;

Menetapkan ahliwaris dari Ahmad bin Mustafa yaitu :

5.2.1 H.M Said bin Ahmad ;

5.2.2. H.M Ali bin Ahmad ;

5.2.3. Hadijah binti Ahmad ;

5.2.4. Syamsudin bin Ahmad ;

5.2.5. Syahbudin bin Ahmad ;

5.2.6. Abdullah bin Ahmad ;

5.2.7. Rohana binti Amad ;

6.

H.M Ali bin Ahmad ;5.2.3. Hadijah binti Anmad ;5.2.4. Syamsudin bin Ahmad ;5.2.5. Syahbudin bin Ahmad ;5.2.6. Abdullah bin Ahmad ;5.2.7. Rohana binti Amad6. Mentapkan harta warisan almah Harisah binti Muastafa berupa tanahpkarangan seluas 249 M2 yang terletak di RT 03 RW.02 KelurahanPenaraga, Kecamatan Raba, Kota Bimadengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Utara :Rumah Hafsah M. Rifaid Sebelah Selatan:Jalan Kesatuan. Sebelah Barat Rumah H.

H.M Ali bin Ahmad ;5.2.3. Hadijah binti Ahmad ;5.2.4. Syamsudin bin Ahmad ;5.2.5. Syahbudin bin Ahmad ;5.2.6. Abdullah bin Ahmad ;5.2.7. Rohana binti Amad ;6. Menetapkan harta warisan almarhumah Harisah binti Mustafaberupa tanah pekarangan seluas 249 M2 yang terletak di RTI 03RW.02 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, denganbatas batas sebagai berikut: Sebelah Utara Rumah Hafsah M. Rifaid Sebelah Selatan :Jalan Kesatuan. Sebelah Barat Rumah H.

Adapun ukuran dan garis batas objek tersebut sebagaimanatergambar pada Bagian B Lampiran ke1 surat kesepakatan ini;5.2.3. Dua petak dari Objek Perdamaian I, seluas 11.090 (sebelasribu sembilan puluh) meter persegi yang terletak pada sudut BaratUtara,menjadi bagian Tergugat (Anwar Bin H. Haq Muzakkir Amin). Adapunukuran dan garis batas objek tersebut sebagaimana tergambar padaBagian C Lampiran ke1 surat kesepakatan ini;5.2.4.

Seluruh sisa dari Objek Perdamaian (setelah dikeluarkanbagian sebagaimana tersebut pada angka 5.2.1, 5.2.2 dan 5.2.3) denganluas 18.130 (delapan belas ribu seratus tiga puluh) meter persegi,dengan ukuran dan garis batas objek sebagaimana tergambar padaBagian D Lampiran ke1 surat kesepakatan ini, dibagi kepada ParaPenggugat, Tergugat II, Tergugat Ill dan Tergugat IV dengan ketentuansebagai berikut:e Penggugat memperoleh bagian 30 (tiga puluh) persen;Penggugat II memperoleh bagian 20 (dua puluh) persen

Kabupaten Boyolali yang telah menggunakan danaangsuran yang berasal dari kelompok / penerima manfaat bergulir yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali bertentangan dengan Suratkementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5Nopember 2008 perihal petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan,Penjelas V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, angka 5.2 Pelaku PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan, angka 5.2.3

Kabupaten Boyolali yang telah menggunakan danaangsuran yang berasal dari kelompok / penerima manfaat bergulir yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK)13Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali bertentangan dengan Suratkementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5Nopember 2008 perihal petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan,Penjelas V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, angka 5.2 Pelaku PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan, angka 5.2.3

Kabupaten Boyolali yang telah menggunakan danaangsuran yang berasal dari kelompok / penerima manfaat bergulir yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali bertentangan dengan Suratkementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5Nopember 2008 perihal petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan,Penjelas V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, angka 5.2 Pelaku PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan, angka 5.2.3

Serta perouatan terdakwatersebut merugikan perekonomian Negara khususnya Masyarakat KecamatanBayudono Kabupaten Boyolali ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan, yaitu sesuaidengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 perihal petunjuk Teknis OperasionalPNPM Mandiri Pedesaan, Penjelas V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, angka 5.2Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan, angka 5.2.3 Unit PengelolaKegiatan (UPK) mempunyai tugas dan

Sri Rahayu binti Ali Hasan;5.2.3. Sri Rahmadayanti binti Ali hasan5.2.4.

Selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama JakartaTimur Nomor 1029/Pdt.G/2011/PAJT tanggal 15 Mei 2012 dalam pertimbangannyaHakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang Tanah HGB yang luasnya 331M2sebagaimana gugatan penggugat dalam poin 5.2.3 yang terletak di kelurahan 2llir Talang Gading Kalidoni Palembang dalam hal ini penggugat mengajukan buktiP8.1 dan P8.2 atas nama penggugat dan Suehardianto dan fotocopy tersebut telahdiberi materai yang cukup dan tidak ada aslinya dan dibantah oleh tergugat

dansehubungan dengan pemeriksaan ditempat oleh Pengadilan Agama Palembangmenyatakan bahwa lokasi tersebut tidak lengkap dan tidak jelas alamatnya makaoleh karenanya gugatan Penggugat point 5.2.3. tersebut tidak dapat diterima.Karena gugatan terdakwa terhadap tanah yang berada di kelurahan 2 Ilir TalangGading Kalidoni Palembang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur,maka terdakwa pada tanggal 28 Juni 2012 membuat laporan polisi di PolrestaPalembang tentang kehilangan Sertifikat Hak Guna

Dengandemikian, terbukti Secara yuridis bahwa terdapat hubungan kerja antaraPenggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah pengusaha danTergugat adalah pekerja/buruh;Bahwa ketentuan Pasal 5.2 jo Pasal 5.2.3 Perjanjian Kerja jelasmenyatakan sebagai berikut:5.2 Penanjian Karyawan, dengan tidak membatasi kewajiban Karyawanyang diatur dalam UU dan ketentuan Perusahaan, kewajiban Karyawanantara lain adalah:5.2.3 mematuhidanwajib tunduk terhadap segalaketentuanInternalPerusahaan, termasuk namuntidak terbatas

Pasal 5.2 jo Pasal 5.2.3Perjanjian Kerja jelas menyatakan bahwa karyawan (dalam hal iniTergugat) memiliki kewajiban untuk mematuhi dan tunduk terhadapsegala ketentuan internal perusahaan termasuk namum tidak terbataspada Perjanjian Kerja Bersama.Untuk menghindari keraguan kami kutip ketentuan Pasal 5.2 jo Pasal5.2.3 Perjanjian Kerja sebagai berikut:5.2 Penanjian Karyawan, dengan tidak membatasi kewajibanKaryawan yang diatur dalam UU dan ketentuan Perusahaan,kewayjiban Karyawan antara lain adalah:5.2.3

Tindakan Tergugat yang melanggar Pasal 60.1 huruf (n) PKB adalahpelanggaran terhadap Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalamPasal 5.2 jo Pasal 5.2.3. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 8.2Perjanjian Kerja Penggugat selaku perusahaan berhak untukmengakhiri Perjanjian Kerja dan hubungan kerja dengan Tergugat.d. Penggugat telan mengakui tindakannya dan bersedia untukmenerima seluruh konsekuensi hukum atas tindakannya tersebuttermasuk pemutusan hubungan kerja.41.

Tutik Sutini, perempuan (Tergugat )1/50 bagian;5.2.3. Gatot Subandriyo, laki laki,2/50 bagian;5.2.4. Rohadi, laki laki, : 2/50bagian;5.2.5. Nanik Subandriani, perempuan (penggugat I):1/50 bagian;5.2.6. Toto Sudirman, laki laki, : 2/50bagianKelompok ahli waris pengganti dari Satari (lakilaki), mendapat 1/5 bagian , sehingga masing masingahli waris pengganti mendapat5.3.1. Munipah, perempuan : 1/45 bagian5.3.2. Dul, laki laki, : 2/45 bagian5.3.3. Mat Gozali, laki laki, : 2/45bagian5.3.4.