Ditemukan 2275 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengurung penanrang peneguran pengoreng pengarang pengudang pengering
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 30-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 323/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Juni 2015 — TOTO PRASETYO Alias TOTO TIRZAN AMIR
119 — 38
  • Pro IntertechIndonesia waktu itu di rekening koran sekitar Rp.2,6 milyar atau Rp.3,5 Milyar, dan tidak rugidan Terdakwa Toto ambil sebesar Rp.600juta dan masukan kerekening pribadi sebagai pengembalianadvance;Bahwa pada saat Terdakwa Toto dapat cek itu posisinya untukmengembalikan Advance, Terdakwa Toto serahkan ke Evi dicatatsebagai pengurang Advance demikian juga ada system Rembessjuga jadi PT.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2013 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN PALU Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 16 September 2013 — MICHELLE STIYVAN, ST
64 — 18
  • pengadaan alatalat berat berupa Excavator TahunAnggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten ParigiMoutong Nomor: 25/LP/XIX.PLU/1 1/2012 tanggal 07 Nopember 2012; Bahwa yang dimaksud Indikasi merupakan istilah dalam LHP BPK karenainstitusi BPK menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan Indikasi kerugianq2keuangan negara/daerah dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangannegara/daerah; Bahwa pembayaran pajak PPn dan PPh sebesar Rp.48.470.000, tidakdiperhitungkan sebagai angka pengurang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 10-09-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 18 Agustus 2014 — I. HAIRUL EMRI, ST bin MAT NUR II. BURHAIDI bin IBRAHIM
111 — 37
  • termasukKetua panitia padahal yang diamanatkan menurut Perpers 54 harus semuanyamempunyai sertifikat;Bahwa pengumuman lelang itu yang dimuat dalam harian berita pagi dan korantempo, ternyata dari pengumuman lelang itu yang dimuat pada edisi cetak BeritaPagi dan koran Tempo tersebut tidak ada pengumuman yang dipublikasikan kemasyarakat;Bahwa untuk pasangan batu dengan mortal itu yang terpasang menurut dokumenPHOnya 3562,78 m3 dan menurut ahli volume yang terpasang 4007,630 m3, itudihitung sebagai pengurang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 22-11-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1337/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
PANJI WIRATNO, SH
Terdakwa:
HARYANTO SIMARMATA
291 — 283
  • Pajak ke pihak Wajib Pajak penggunafaktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; Untuk dapat diinput dalam Sistem Perekaman SPT diKantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, Faktur Pajak yangdibuat dan dijual dilaporkan sebagai Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN;sedangkan Pihakpihak Wajib Pajak yang menggunakan faktur pajak tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya melaporkan faktur pajak yangdibeli dalam SPT Masa PPN nya sebagai Pajak Masukan sehingga dapatmenjadi unsur pengurang
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 25-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN MALILI Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mll
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ARGA MARAMBA, SH
Terdakwa:
Jufri Raden
153 — 58
  • Kalimat"dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negarabaik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi sudahdapat dipidana dengan pasal ini;Bahwa pembayaran di masa Pemeriksaan Bukti Permulaan dapatmenjadi pengurang dalam penghitungan kerugian pada pendapatanNegara untuk kasus menyampaikan SPT Masa PPN dengan tidak benaryakni sebesar 2/5 dari jumlah yang dibayar pada masa PemeriksaanBukti Permulaan;Berdasarkan buktibukti yang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.
151 — 60
  • Bahwa jumlah kerugian negara untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari0 Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) pada Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah Rp6.906.596.940, 64; Bahwa biaya angkut dari base camp ke tempat proyek menjadi buktipengeluaran riil yang kami gunakan sebagai pengurang kerugian negara telahmerupakan mengcover seluruhnya yang mudah jadi artinya ada di situ biayamobilisasi seperti tadi, kemudian ketika sampai Pelabuhan menggunakan alattentunya
    seterusnya; Bahwa ahli melihat ada bahan bakar minyak dialat berat; Bahwa pembukuan uang keluar masuk dalam rangka pelaksanaan proyek jalanBanjarsariMalakoniKayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016 tersebut telah kamiminta pencatatannya beserta dengan bukti pendukungnya dan seluruhnya telahmelalui proses investigatif dimana dari pencatatan pembukuan tersebut dan buktibukti pengeluaran serta permintaan keterangan, telah memberikan keyakinan bagikami untuk kemudian bukti tersebut kami pergunakan sebagai pengurang
    GAMELYALAM SAKTI KHARISMA yang mana seharusnya harus ditanda tangani juga oleh timPHO; Bahwa bukti yang kami peroleh melalui penyidik harus melalui proses lagipemeriksaan investigatif atau tidak serta merta bukti yang dari penyidiktersebut langsung kami hitung sebagai pengurang lebih melalui prosedurpemeriksaan investigatif dalam rangka PKN; Bahwa alasan kami menggunakan metode real cost, jawabannya adalahpenyimpanganpenyimpangan ini terjadi sejak awal penganggaran, perencanaanhingga lelang dan pelaksanaan
    kepada rekening pribadi Terdakwa Lie Eng Jun; Bahwa Ahli dari BPK menyatakan pembukuan uang keluar masuk dalam rangkapelaksanaan Proyek Jalan BanjarsariMalakoniKayu Apuh (Pulau Enggano) tahun2016 tersebut telah minta pencatatannya beserta dengan bukti pendukungnya danseluruhnya telah melalui proses investigatif dimana dari pencatatan pembukuantersebut dan buktibukti pengeluaran serta permintaan keterangan, telahmemberikan keyakinan bagi Tim BPK RI untuk kemudian bukti tersebut dipergunakansebagai pengurang
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
AHMAD AFIT RUMAGESAN, S.E.
284 — 94
  • 137 tahun 2009 tanggal 27Agustus 2009 Tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dan selaku Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat KeputusanGubernur Papua Barat Nomor : 201 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Fakfak Periode 2009 sampai dengan 2014; Bahwa terdakwa tidak melakukan pinjaman tahun 20112014 melainkanuang panjar sebagai pengurang
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
126 — 28
  • B Braun Medical Indonesia dalammenjual alatalat kesehatannya telah memberikan diskonnamun dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diskon tersebuttidak digunakan terdakwa MARYONO, S.Kp, M.Kes BinMARMONO HADI sebagai unsur pengurang harga sehinggaHarga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terbentuk bukanberdasarkan harga pasar yang wajar sehingga terjadinyapemborosan dan kebocoran keuangan negara dalampengadaan barang/jasa.Perbuatan terdakwa MARYONO, S.Kp, M.Kes BinMARMONO HADI sebagaimana diuraikan tersebut diatasbertentangan
    BBraun Medical Indonesia dalam menjual alatalatkesehatannya telah memberikan diskon namun dalam HargaPerkiraan Sendiri (HPS) diskon tersebut tidak digunakanterdakwa MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADIsebagai unsur pengurang harga sehingga Harga PerkiraanSendiri (HPS) yang terbentuk bukan berdasarkan harga pasaryang wajar sehingga terjadinya pemborosan dan kebocorankeuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.Perbuatan terdakwa MARYONO, S.Kp, M.KesBinMARMONO HADI sebagaimana diuraikan tersebut diatasbertentangan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 30/PID.Sus.TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 12 Oktober 2016 — JEMI JEFRI THOBIAS, S.H alias JEMI
76 — 39
  • Perwakilan ProvinsiNusa Tenggara Timur bahwa kerugian negara tetap di hitung sebesarRp164.106.664,00(seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratusenam puluh empat rupiah) total loss (kerugian total) karena negara atau dalam hal iniPemerintah Kabupaten Kupang tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangannegara/daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut dan mengenaibiaya membayar ongkos tukang serta membayar biaya pembelian material bahanbangunan tidak di hitung sebagai faktor pengurang
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-08-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA
Terdakwa:
Drs. ASIMU Bin MUSA
129 — 92
  • Butontanggal 11 November 2019 dan yang kedua sebesar Rp50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) juga disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah tanggal 23Desember 2019 masingmasing pada Bank Sultra Cabang Pasar Wajo;Bahwa awalnya auditor yang bersangkutan menerangkan atas penyetorantersebut tidak mengurangi kerugian negara, namun diakhir keterangannyaberpendapat bahwa penyetoran tersebut adalah merupakan pengurang ataskerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa karena pendapat ahli auditor tersebut tidak
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO
Terbanding/Penuntut Umum : HAERUDIN
917 — 341
  • Oleh karenauang tersebut merupakan hasil tindak pidana yang diperolehTerdakwa, maka sudah seharusnya menjadi pengurang uangpengganti, dengan demikian maka sudah selayaknya kepadaTerdakwa dijatuhi uang pengganti sejumlah Rp4.850.000.000,00( empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)Bahwa Penuntut Umum menolak dengan tegas seluruh dalilPenasihat Hukum Terdakwa dan berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum pada KPK dalam perkara aquo memohonkepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-08-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA
Terdakwa:
KASIM, S.H. Bin H. ABDUL RASID
156 — 121
  • Butontanggal 11 November 2019 dan yang kedua sebesar Rp50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) juga disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah tanggal 23Desember 2019 pada Bank Sultra Cabang Pasar Wajo;Bahwa awalnya auditor yang bersangkutan menerangkan atas penyetorantersebut tidak mengurangi kerugian negara, namun diakhir keterangannyaberpendapat bahwa penyetoran tersebut adalah merupakan pengurang ataskerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa karena pendapat ahli auditor tersebut tidak konsistentidak
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 24-08-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 195/Pid.Sus/2017/PT DKI
Tanggal 24 Agustus 2017 — Muhammad Sobirun alias Ronny
219 — 71
  • NOMOR SERI TANGGAL010.00011.00000022 07/01/2011 82.650.000 8.265.000010.00011.00000033 10/01/2011 196.570.000 19.657.000010.00011.00000062 17/01/2011 38.700.000 3.870.000Jumlah 317.920.000 31.792.000 Halaman 32 dari 115 Hal Put No.195/Pid.Sus/201 7/PT.DKI g) PT FORESTA TRANSTEKEFFENDI HUSIN, Direktur Utama PT FORESTA TRANSTEK,menerangkanBahwa Tidak ada pembelian/penyerahan barangCV PUTRA MANIK MAYA.hanyamelakukan pembelian faktur pajak atas nama CV PUTRAdalam transaksi denganMANIK MAYA, sebagai pengurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 23 Juni 2016 — Pidana Korupsi - RINO LANDE, ST
1070 — 91
  • (delapan ratus juta rupiah) sebagai pengembalian kerugianNegara dalam perkara ini dan diperhitungkan sebagai pengurang kerugianNegara dalam perkara ini, sehingga masih ada kerugian yang harusdikembalikan sebesar Rp. 2.272.602.925,(dua milyar dua ratus dua puluhdua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti terdakwa telahmenikmati uang hasil perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, olehkarenanya terdakwa dibebani untuk membayar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/PID.SUS/2010
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Drs. H. Agus Muharam
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BP PBB diiempatkan pada Belanja Daerah yang berarti wajib dikeluarkanoleh Pemerintah Daerah sebagai pengurang kekayaan bersih daerah.3. Keputusan Menteri Keuangan 1007 mengatur tentang pelimpahan kewenangan penagihan PSS Perkotaan dan Pedesaan, sedangkan KepmenkeuNo. 83 mengatur pembagian SP PSS dari seluruh sektor PBB.4. Keputusan Menteri Keuangan No. 83 memuat kata untuk kegiatan operasional," tetap!
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 13 Mei 2014 — - H. PARUHUM MULIA DAULAY, SE, MM.
89 — 19
  • pengurangHalaman 78 dari 128Putusan NO. 03/Pid.Sus.K/2014/PNMDNnilai Kekayaan bersih Pembiayaan kegiatan satu tahun anggaran adalahanggaran belanja yang disiapkan untuk mendanai pelaksanaan suatukegiatan dalam satu tahun anggaran yang akan diakui sebagai pengurangnilai kekayaan bersih pada satu tahun anggaran yang sama, sedangkanpembiayaan kegiatan tahun jamak adalah anggaran belanja yangdisiapkan untuk mendanai suatu kegiatan yang pelaksanaannya melebihisatu tahun anggaran yang akan diakui sebagai pengurang
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 20-10-2012 — Putus : 31-10-2005 — Upload : 21-10-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 198/Pid.B/2005/PN.BLT
Tanggal 31 Oktober 2005 — Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM
140 — 18
  • dipertanggungjawabkan diantaranya yang secara riil digunakan untukpembayaran proyek jembatan jugosejumlah Rp. 4.000.000.000, masingmasingantara lain tanggal : 26 Maret 2004 Rp. 500.000.000,e 08 April 2004 Rp. 500.000.000,e 24 Mei 2004 Rp. 500.000.000,e 10 Juli 2004 Rp. 500.000.000,e 26 Juli 2004 Rp. 500.000.000,e 27 Agustus 2004 Rp. 500.000.000,e 01 Oktober 2004 Rp. 500.000.000,Bahwa kerugian negara menurut temuan tim audit BPKP total kerugiankeuangan negara setelah dikurangi penyetoran kembali/faktor pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-06-2013 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 13 Juni 2013 — OEI NICO WIJAYA Alias NICO WIJAYA
248 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAH didalam SPM PPN di tahun pajak 2001 dan 2003 dari ketiga perusahaanyang diduga sebagai penerbit faktur pajak tidak sah seperti yang tersebut diatas, tidak boleh dikreditkan dan bukan menjadi pengurang dalammenghitung PPN terhutang PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR -BENY, SE
200 — 303
  • perhitungan standarperhitungan kerugian itu dasarnya diperhitungkan adalah dari real cost(yang disediakan distributor kepada peminta), ke 19 perusahaan tidakdiperhitungkan karena yang bermasalah hanya 2 perusahaan ini saja;Bahwa Ahli menerangkan mengenai masalah pembelian barang dan jasayang dihitung oleh ahli, Ahli tidak melakukan audit investigatif sehinggatidak melakukan survey pada supplier;Bahwa Ahli menerangkan mengetahui penawaran harga untuk maintenanceadalah resiko rekanan dan menjadi pengurang
    , Ahli tidak menghitungperhitungan kerugian Negara sebagai pengurang karena saksi meyakinibahwa Negara seharusnya membayar real cost.nya;Bahwa Ahli menerangkan mengetahui bahwa resiko kerusakan barang danlain sebagainya ditanggung oleh rekanan;Bahwa Ahli menerangkan penawaran sudah termasuk jasajasa, sehinggaitulah yang menjadi nilai kontrak dan dianggap sebagai real cost dan Ahlimengetahui hal itu dari dalam perjanjian kontraknya;Bahwa Ahli menerangkan tidak memiliki Kewenangan untuk menjawab "Bilaada
    kerusakan spare part adalah merupakan resiko rekanan";Bahwa Ahli tidak menjawab "Seandainya ada perjanjian prinsipal danrekanan, apa itu adalah pengurang?"
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 16 Maret 2015 — SARIP SUPRIATNA Bin UDIN
51 — 5
  • Uang sejumlah Rp 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah)yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Banjar dirampas untuk negara cq.Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurang kerugiankeuangan negara;8.