Ditemukan 2337 data
206 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meningkatnya iuran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dariIUP berupa luran tetap dan royalti, karena sebelum pelaksanaanrekonsiliasi IUP, PNBP yang disetor oleh pemegang IUP hanya 30%dari jumlah seluruh IUP;c. Data cadangan dari laporan eksplorasi IUP sebagai data dasar bagiPemerintah dalam membuat strategi dan menjamin pasokan bahanbaku untuk pengolahan;d. Laporan studi kelayakan IUP sehingga menjadi dasar pelaksanaandan peningkatan kegiatan menjadi operasi produksie.
WEBTOGO GMBH
Tergugat:
PT ASIA QUATTRO NET
221 — 183
Program Komputer adalah salahsatu jenis Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta berdasarkan UUHak Cipta memiliki pengaturan khusus yang mengatur tentangpenanganan suatu sengketa Hak Cipta.PENGATURAN TENTANG SENGKETA HAK CIPTA DIINDONESIA DI DALAM UU HAK CIPTA:Bahwa Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta telah mengatursebagai berikut:Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain,sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjianLisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalanatau Royalti
522 — 116
ST.NICKEL RESOURCES ) tidak memiliki MOUdengan pihak DENY ZAINAL AHUDDIN/ KOPERASI DUNGGUA JAYA;Bahwa Saksi pernah membayar royalti masyarakat pada tanggal 07 Juni2011 sebesar Rp. 1.050.0000.0000,( satu milyar lima puluh juta rupiah.Saksi tidak mengetahui pasti kejadian dilapangan yang mengetahui adalahstaf saya yakni: ANTONIO SOLOKANA, ATANG, SUDIRMAN, danADRIAN ;Bahwa surat PT.
107 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh sebab itu, BUT HIAPL dan Pemohonpada tahun 1997, bersepakat untuk melakukan transaksi penjualanpembelian 8Management Agreement dengan nilai US$22.780.000,00.Bahwa Pemohon berpendapat terdapat perbedaan mendasar atas PT danBentuk Usaha Tetap ("BUT");1Perbedaan berdasarkan ketentuan perpajakan;Berdasarkan UU PPh, BUT tidak boleh membiayakan royalti atauimbalan jasa yang dibayarkan ke kantor pusat.
161 — 110
Direktur Utama menjadi atas nama Cing Wun ;Bahwa saksi tandatangan bukan di ruang Notaris tetapi di rumah makan di sebelahkantor notaris ;Bahwa yang saksi tanda tangan di ruang Notaris tanggal 27 adalah tandatanganNotulen Rapat ;Bahwa saksi disuruh tandatangan oleh Cing Wun mengatakan tandatangan sajayang penting bukan perubahan saham ;Bahwa yang hadir di kantor Notaris adalah Cing Wun, Zulkifli, Dodi ;Bahwa Deny Zainal membawakan kepada saksi uang sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sebagai Royalti
252 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 7 P/HUM/2018anak perusahaan seluruhnya akan dilaksanakan olehHolding;b) Peningkatan pemasukan negara melalui dividen, pajak danroyalty;Dengan adanya peningkatan skala bisnis (scale of business)serta kapasitas dari Holding BUMN Tambang danperusahaan yang tergabung di dalamnya dalammelaksanakan kegiatan usahanya, maka pemasukan negaramelalui penerimaan dividen, pajak, dan royalti akanmeningkat;c) Pengelolaan SDA Indonesia oleh Perusahaan BUMN;Dengan terbentuknya Holding BUMN Tambang yangmemiliki
211 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum.Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Jaksa Agung yangditujukan kepada Menteri Kehutanan, secara khusus yangmenyangkut investor atau pengusaha yang telah memiliki izin(vide bukti P5 sampai dengan P10) pada hakekatnya adalahpihak yang harus dinilai beritikad baik, karena begitu banyakprosedur yang harus dilalui untuk memperoleh izin (vide bukti P11sampai dengan bukti P22) dan buktibukti ini adalah fakta yangmendukung bahwa investor atau pengusaha yang telah memenuhikewajibannya seperti pembayaran royalti
263 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 13 P/HUM/2021h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaanharta;j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;k.
69 — 5
daerah(walikota/bupati)4 Setelah permohonan diproses maka keluarlah IPR emastersebute Bahwa akibat PETI yang dilakukan oleh pelaku tambang disekitaran Daerah Tapuih Jorong Silukah Kanagarian DurianGadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjungmengakibatkan terjadinya kerugian negara yang dialami olehNegara Republik Indonesia dan Pemerintahan DaerahKabupaten Sijunjung.Bahwa indikasi kerugian yang dialami Negara adalah tidakmasuknya kewajiban keuangan Negara berupa royalty dan iurantetap berupa :1 Royalti
78 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun dalam praktek, banyak dijumpaipelaku usaha melakukan kegiatan penambangan di lokasikawasan hutan karena ada izin dari Pemda berupa : Perdayang mengatur tentang RIRWK yang menyebutkan bahwakawasan dimaksud bukan kawasan hutan, KuasaPertambangan dan Advis Planning yang menegaskan bahwakawasan kegiatan pertambangan si pelaku usaha bukan dikawasan hutan, serta si pelaku usaha sudah memenuhi segalakewajiban termasuk pajak, royalti dan ganti rug ;Bahwa sifat melawan hukum tidak dapat dilihat sematamatadari
Terbanding/Tergugat II : BASRI BAFADAL
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS IRWAN ADDY SANUSI, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS SANDRA INDRIYANI, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat : BADRUN LANDAUPE
Turut Terbanding/Penggugat II : MUSNIA
239 — 125
MitraBersama tersebut akan dibuat dalam suatu akta perubahan sendiri yangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akta ini (Perjanjiantertanggal 30 April 2013); Besaran nilai pembayaran kompensasi yang telah disepakati oleh PARAPENGGUGAT melalui PENGGUGAT dengan TERGUGAT melaluimekanisme dan skema pembayaran dalam termin pembayaransebagaimana yang disepakati; Hak Royalti PENGGUGAT ; Hak dan kewajiban PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I.Dimana dalam kesepakatan tersebut, baik PARA PENGGUGAT
298 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan denganpenggunaan harta;Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 1585/B/PK/PJK/201 7C. eecceeeceeeeeeeeeeees ;h. Tax Treaty RIUSA mengatur:Pasal 7 (3): "Royalties described in paragraph 3 of Article 13 (Royalties)for the use of or the right to use, property or rights described in suchparagraph within a Contracting State shall be treated as income fromsources within such Contracting State.";Pasal 13:Article 13ROYALTIES1.
185 — 90
Dampak ekonomi dari kegiatanpertambangan antara lain peningkatan pendapatan bruto, peningkatan pendapatanmasyarakat , penciptaan lapangan kerja dan kontribusi fiskal bagi pendapatan13.masyarakat, pencitaan lapangan kerja dan kontribusi royalti, bagi hasil pajak,bagi hasil nonpajak. Juga akan ada efek multipler bagi perekonomian, denganadanya aktifitas pertambangan akan banyak tumbuh dan berkembang unitunitkegiatan ekonomi lainnya yang lebih lagi meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.
RUMONDANG SITORUS
Terdakwa:
DAVID ISRAEL SUPARDI.
220 — 133
ANI termasukkeuntungan maupun royalti dari PT. ANI.Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah menjanjikansaksi jadi Direktur.DIANA RIA W.
1.MOHAMAD ALI SAID KURNIAWAN,S.H., M.H.
2.RUDI RACHMADI,SH., M.H.
3.EDDY HANDAYANI AKBAR, S.H., M.H.
4.IRWAN SUKMANA, S.H., M.H.
5.SUGENG WIBOWO SAPUTRO,S.H.,M.H.
6.ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.
7.MITRIDA IGA RAHMA PUTRI, S.H.
8.DWI INDAH WIDYA PRATIWI, S.H.
9.LINDA AYU PRALAMPITA.S.H.
10.DIFIA SETYO MAYRACHELIA, S.H.
Terdakwa:
H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI
85 — 79
Anasi periode 01/03/2012 s.d. 26/02/2013
- Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama CV Bumen Abadi untuk pembayaran royalti;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Surat dari Bank Mandiri Cash & Trade Operation (CTO) Group Nomor: OPS.CTO/PBB.2355/2018 tanggal 12 Februari 2018, perihal Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Tentang Keadaan Keuangan Nasabah Penyimpan dengan lampiran Rekening Koran a.n.
Terbanding/Terdakwa : H. AHMAD ANASI bin DUL CHAERI alias H. AHMAD ANASI
87 — 64
Anasi periode 01/03/2012 s.d. 26/02/2013
- Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama CV Bumen Abadi untuk pembayaran royalti;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Surat dari Bank Mandiri Cash & Trade Operation (CTO) Group Nomor: OPS.CTO/PBB.2355/2018 tanggal 12 Februari 2018, perihal Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Tentang Keadaan Keuangan Nasabah Penyimpan dengan lampiran Rekening Koran a.n.
169 — 78
OQ) Berupa tanaman Kopi seluas 1,62 Ha yang dapat memperikanpenghasilan setiap panen perbulan adalah Rp 4.050.000 (empatjuta lima puluh ribu rupiah);Q) Berupa tanaman Sawit seluas 4,15 Ha yang dapat memperikanpenghasilan setiap panen perbulan adalah Rp 8.300.000 (delapanjuta tiga ratus ribu rupiah);hingga perkara ini mempunyai kekuatan tetap.2 Hancur dan porak porandanya hak atas tanah PENGGUGAT akibatkegiatan penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT II danTERGUGAT III, dan bila kompensari atau royalti
memperikanpenghasilan setiap panen perbulan adalah Rp 4.050.000 (empatjuta lima puluh ribu rupiah);QO) Berupa tanaman Sawit seluas 4,15 Ha yang dapat memperikanpenghasilan setiap panen perbulan adalah Rp 8.300.000 (delapanjuta tiga ratus ribu rupiah);hingga perkara ini mempunyai kekuatan tetap.Halaman 44 dari 145 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Agm2) Hancur dan porak porandanya hak atas tanah PENGGUGAT akibatkegiatan penambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT Il danTERGUGAT Ill, dan bila kompensari atau royalti
ESTI ALDA PUTRI, SH
Terdakwa:
1.MERIANA A.D TJONG KA FO
2.THOMAS SUSANTO a.d Alm HANDOKO SUSANTO
96 — 7
INOAC POLYTECHNO INDONESIA
- 3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Sertifikat Merek dengan nomor pendaftar IDM 000553416 yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tanggal penerimaan 16 Juli 2013 dan berlaku sampai dengan 16 Juli 2023;
- 13 (tiga belas) Lembar Copy Legalisir Surat perjanjian Royalti antara PT.
133 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karya Putra Borneo agar royalti fee/consultant feehasil produksi batubara PT. Karya Putra Borneo kepada PT. Karya IndahPerkasa (Tergugat Il) dan PT. Niungriam dibatalkan; Bahwa benar Tergugat II (PT. Niungriam Gemilang) telah menerimapembayaran consultan fee dari PT. Karya Putra Borneo (P14 s/d P15K)dihubungkan dengan surat bukti P25A, P25B dan P29 s/d P32B); Bahwa benar akibat terjadinya pembayaran fee dari hasil produksibatubara PT.
348 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 26 ayat (4) menurut ketentuan perpajakanIndonesia;Bahwa dengan demikian, kewajiban Pemohon Banding atas PBDR atauPPh Pasal 26 ayat (4) tahun pajak 2003 harus mengikuti ketentuanperpajakan Indonesia yang berlaku sampai dengan berakhirnya jangkawaktu kontrak, sehingga Pemohon Banding tidak dapat menerapkan tarifP3B IndonesiaMalaysia yang baru diratifikasi dan berlaku efektif pada 1Januari 1993;Bahwa Tarif PBDR atau PPh Pasal 26 ayat (4) baik sesuai Undangundang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti