Menyatakan bahwa surat Ketetapan Status Barang Sitaan NarkotikaNomor B45/Q.4.14/Ep.3/09/2016 yaitu. barang bukti shabushabusebanyak 4 (empat) poket dengan berat 0,545 gram untuk dimusnahkanadalah sah6. Menyatakan barang bukti berupa : 4(Empat) Poket kecil yang diduga shabushabu1 (satu) HP merk Polytron Warna Hitam1 (satu) HP merk Nokia Warna Hitam1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Mild Merah3 (tiga) Lembar Tisu(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)7.

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilinat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan danpelatihan, dan/ataudimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Sim.

maupun Terdakwa SURYA BASTARIE sekitar Rp.500.000 s/d Rp.2.500.000, per sekallipenjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tanpa dilekatipita cukai;Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2015 Minuman Mengandung EtilAlkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang disimpan di gudang A TempatPenimbunan Pabean (TPP) Cikarang dipindahkan kedalam Kontainer olehPetugas Bea dan Cukai pada DirektoratUenderal Bea Dan Cukai padaKementerian Keuangan RI dikarenakan Gudang A akan dipergunakan untukmenyimpan barang

sitaan dari Bea Dan Cukai, kemudian setelah itu sekitartahun 2015 sampai dengan 2016 Terdakwa SURYA BASTARIE, Terdakwall RACHMAT HIDAYAT dan Terdakwa Ill KARYANTO serta HARYANTOatas perintah Sdr.

maupun Terdakwa SURYA BASTARIE sekitar Rp.500.000 s/d Rp. 2.500.000, per sekalipenjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tanpa dilekatipita cukai;Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2015 Minuman Mengandung EtilAlkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang disimpan di gudang A TempatPenimbunan Pabean (TPP) Cikarang dipindahkan kedalam Kontainer olehPetugas Bea dan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai padaKementerian Keuangan RI dikarenakan Gudang A akan dipergunakan untukmenyimpan barang

Pasal129 Ayat (4) KUHAP :(6) Dan membungkus barang sitaan sebagaimana Pasal 130 KUHAP ;Menimbang, bahwa Tata cara Penyitaan Dalam Keadaan Perlu danMendesak berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut :(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harussegera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebihdahulu tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) Penyidik dapat melakukanpenyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segeramelaporkan kepada ketua pengadilan

Pasal129 Ayat (4) KUHAP ;(6) Dan membungkus barang sitaan sebagaimana Pasal 130 KUHAP ;Menimbang, bahwa Tata cara Penyitaan Dalam Keadaan TertangkapTangan berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut :1. Dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yangternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukantindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.Pasal 40 KUHAP;2.

Bahwa untuk menjamin gugatan Para PENGGUGAT ini tidak siasia(illusoir), mohon agar diletakkan sita jaminan (concervatoir beslag)terhadap harta kekayaan, baik yang berupa benda bergerak maupuntidak bergerak milik Para TERGUGAT dan selanjutnya menyatakan sahdan berharga sita jaminan tersebut dan PENGGUGAT tetap mereservirhaknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaan lainnyaselama persidangan ini berlangsung dan barang sitaan untuksementara adalah sebagai berikut: Tanah dan bangunan serta barangbarang

Bahwa pada waktu dilakukan sita jaminan atas obyek perkaradimaksud, rumah tersebut tidak ada penghuninya/ kosong, maka sebagaiPemegang / penyimpan barang Sitaan tersebut diatas telah ditunjukTergugat IV dan Tergugat V dan diberitahukan kepadanya bahwasebelum ada putusan lebih lanjut mengenai sita dimaksud, barang /tanah yang telah disita itu tidak boleh dipindahkan dan dihilangkan daritangannya seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya ;.

No. 77/PDT/2016/PT.SMR18.Bahwa Tergugat tidak pernah menimbulkan kerugian bagi penggugatdengan disitanya obyek ' sita dimaksud, karena berdasarkan BeritaAcara Penyitaan Jaminan Nomor : 56/Pdt.G/2009/PN.Bpp. telahdisebutkan bahwa , pada waktu dilakukan sita jaminan atas obyekperkara dimaksud, rumah tersebut tidak ada penghuninya / kosong,maka sebagai pemegang /penyimpan barang sitaan tersebut diatastelah ditunjuk Tergugat IW dan Tergugat V, dan diberitahukankepadanya bahwa sebelum ada Putusan lebih

Bahwa lelang eksekusi atas objek jaminan berupa SHM Nomor966, SHM Nomor 741, SHM Nomor 964, SHM Nomor 965, dan SHMnomor 963 dalam perkara a quo adalah guna memenuhi danmelaksanakan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS001/PUPNC19.02/2015 tanggal 27 Oktober 2015.Halaman 25 dari 64 Putusan No.124/PDT/2020/PT SMR4.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2015 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaksanakan lelang eksekusiatas objek sengketa guna memenuhi dan melaksanakan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS001/PUPNC.19.02/2015 tanggal 27 Oktober 2015, dengan hasillelang tidak ada yang mengajukan penawaran (tidak ada peminat).p.

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

Tipang Bin Alm Harliyang dilakukan oleh PT Pegadaiaan cabang Tabalong terhadap 2 (dua)paket dalam kantong plastik klip yang berisikan serbuk bening didugaNarkotika Golongan jenis sabusabu dengan berat total 0,72 (nol komatujuh puluh dua) gram; Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP61/0.3.16/Euh.1/07/2020 yang ditandatangani oleh Kepaala KejaksaanNegeri Tabalong tanggal 29 Juli 2020 yang menyatakan bahwa telah dilakukan penyisihnan terhadap barang bukti pada perkara atas namaHalaman

Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Simtahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masingmasing seumur hidup;Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh)kilogram berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor609/Pen.Pid/2011/PN.KLD tanggal 5 Desember 2011, berdasarkan SuratKetetapan Status Barang

Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh KepalaKejaksaan Negeri Kalianda Nomor B.2011/N.8.11/Epp.3/12/2011 tanggal13 Desember 2011 disisinkan sebanyak 99,987 gram, berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 405 K/XI/2011/UPT LAB UJINARKOBA tanggal 29 November 2011 dari BNN sisa seberat 10,7816gram; 8 (delapan) bungkus besar Narkotika Golongan heroin jenis putawdengan berat 7,9 (tujuh koma sembilan) kilogram berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Kalianda Nomor 609/Pen.Pid/2011/PN.KLD tanggal

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

Jaksa Penuntut Umum sangat kabur tentang alasan kenapaBarang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5 WarnaDalam UndangUndang ITE sama sekali tidak diharuskan adanyaperampasan barang sitaan khususnya untuk penggalaran Pasal 27 Ayat(3) UU ITE. Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note5 Warna Silver bukanlah barang berbahaya yang harus dirampasuntuk Negara.

Di mana, padasaat pelelangan barang sitaan untuk menutupi kerugian yang dialamiTergugat, harga kendaraan tersebut hanya terjual dengan harga Rp.100.000.000, (Sseratus juta rupiah) dikarenakan keadaan mesin danfisik kendaraan yang sudah menurun dikarenakan penggunaan danperawatan yang kurang memadai dari Penggugat.

Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilinat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2020/PN Btmpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kKepentingan pendidikan danpelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika

Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danHalaman 24 dari 28 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2019/PN BtmPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan danpelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika dapat

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilinat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat

5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika nomor: B-53/M.5.12/Enz. 1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 dari Kejaksaan Negeri Jember.

6) 2 (dua) lembar Surat Kapolres Jember Nomor B / 810 / VII / RES.4.2/ 2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang pemberitahuan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa Dani Suriya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.