kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya,ekonomi dan potensi perselisinan dankekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untukmenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal7 ayat2 UndangUndang Nomor1

PeradilanAgama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun2006dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomors50 Tahun2009 ,makaperkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yangbernamaCalon bin Suami Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkananaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal,Kabupaten Bangkalan, karena anak Pemohon belum berumur19 tahun, makaberdasarkan ketentuan Pasal7 ayat2 Undang Undang Nomor1

tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenaitu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, rencanapernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernamaCalon Ilbinti Moh .Bahri hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapaiusia minimal19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dariPengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal7 ayat)1( dan)2( UndangUndang Nomor1

Tahun1974 tentang Perkawinan yang telah diubah denganUndang Undang Nomor16 Tahun2019;Menimbang, bahwa syaratsyarat lain sebagaimana yang diatur dalamPasal6 Undang Undang Nomor1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor16 Tahun2019 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidakada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada laranganperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal8 Undang Undang Nomor1 Tahun1974 tentang Perkawinan

pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkaitmasalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calonmempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkankepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuaidengan maksud Pasal26 ayat)1( huruf)a( Undang Undang Nomor35 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor23 Tahun2002Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UndangUndangNomor17 Tahun2016 tentang Penetapan Perpu Nomor1

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor1/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 7 Mei 2019;5.

Berkas perkara yang dimohonkan Banding yang di dalamnyaberisikelengkapan suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut padabundel A dan bundel B serta suratsurat lainya yang berhubungandengan perkara;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini sepertitertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor1/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 7 Mei 2019 dalam perkara kedua belah pihakyang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi

Menimbang, bahwa Tambahan memori banding Penggugat tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat dan Tergugat IImasingmasing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanTambahan Memori Banding pada tanggal 16 Juli 2019;Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebutTergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2019yang di terima di Kerpaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalotanggal 29 Juli 2019, sesuai surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor1

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor1/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 7 Mei 2019 yang dimohonkan bandingtersebut ;3.

Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota C.q.Kepala Kepolisian Sektor Pohjentrek,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor1/Pid.Pra/2020/PN Psr tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Perkara di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan

terhadap permohonanPemohon dan jika Termohon sudah memberikan Tanggapan atau Jawabanmaka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutanperkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktuyang ditentukan undangundang dan Termohon belum memberikan tanggapanatau Jawaban terhadap Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Bdw dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Bdw dari register yang sedang berjalan;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp406.000,00 (empat ratus enam ribu Rupiah);Demikian ditetapbkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh NiKadek Susantiani, S.H.

SuratKuasa Khusus No.003/I/2021/KLeg/BCAF tanggal 12 Januari 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Madiun tanggal 20 Januari 2021 Nomor 17,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara terbut;Halaman 1, Putusan Nomor 394/PDT/2021/PT SBYTENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor1

inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanmemori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;MENGADILI SENDIRI; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor1

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir denganUndang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor1/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 6 April 2021 yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktptersebut;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah memberitahukanadanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding semulaTergugat ;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020

/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah memberitahukanHalaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PTK10.adanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding II semulaTergugat Il;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal

24 Maret 2021, telah memberitahukanadanya permohonan banding tersebut kepada Turut Terbanding semulaTurut Tergugat 1;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah memberitahukanadanya permohonan banding kepada Turut Terbanding II semula TurutTergugat Il;Akta Tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh

Para Tergugat:Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa padahari Senin tanggal 5 April 2021 telah memberitahukan kepada TurutTerbanding semua Turut Tergugat I;Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa padahari Senin tanggal

perkara Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat dan dilaksanakan oleh Aquari Peblesa Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Ketapang masingmasing kepada Terbanding semulaTergugat I, Terbanding Il semula Tergugat Il, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding Il semula TurutTergugat Il pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, yang mana agarmasingmasing pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejakpemberitahuan ini disampaikan kepadanya

Jo Pasal 82 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatanmenjadi Undang-Undang dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat(2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang terjadi pada tanggal 21 April 2021 di Kota Bekasikemudian di tanda tangani oleh Terdakwa sor.

bertentangan dengan Pancasila dan penyampaian informasi (pemberitaan) bohong berakibat keonaran di kalangan rakyat, sebagaimanadimaksud Pasal 59 ayat (4) huruf c Jo Pasal 82 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasvarakatan menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor1

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluarga atau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suamiistri;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan, Pemohonpulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah selama + 6 bulan, karena Termohon menderita gangguan jiwa (stress);Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami olehPemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Termohon tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk mengatur urusan rumah tanggasebaikbaiknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) UndangUndang Nomor1

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (e ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatantanggal 2 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Watampone pada tanggal 4 Januari 2018 dengan Register Nomor1/Pdt.G/2018/PN Wip telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Mengenai objek sengketa berupa dua bidang tanah sawah, yang masingmasingmerupakan satu kesatuan dengan tanah kering, pertama dengan luas

HakimYang Mulia Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertamadengan Nomor; 1/ PDT.G/2018/PN.WTP, Demi Keadilan berdasarkan KetuhananYang MAHA ESA serta Kewenangan yang diberikan oleh UU dan aturan yangberlaku;Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah danseksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada KuasaTerbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2018, sebagaimana ternyatadalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor1

permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 06 Juni 2018Nomor : 01/Pdt.G/2018/PN.WTP; Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya dalam acaraperkara inl;Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa Pembandingsemula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalamRelas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor1

Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKSMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acarapersidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor1/Pdt.G/2018/PN Witp, tanggal 6 Juni 2018, memori banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugatdan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkatbanding mempertimbangkan

(Stb. 1927/227, knususnya Pasal 199 205) dan peraturan perundangundangan lainyang terkait;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor1/Pdt.G/2018/PN Wip tanggal 6 Juni 2018, yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah

Termohon telahmeninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturutturut tanpa ijin Pemohondan tanpa alasan yang sah;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Termohon telah pergimeninggalkan Pemohon selama 2 Tahun lebih berturutturut tanpa alasanEe SeMenimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimanayang dimaksud oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, yaitu. terbentuknya rumah tangga yang kekalHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor1

Quran Surat Ar ruum ayat 21:diosa 9 dag asin Jess LettArtinya : Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah Diamenciptakan untukmu istriistri dari jenismu sendiri, supayakamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dandijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang.Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor1 155/Pdt.G/2015/PA Wsb2.

tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 03 Tahun 2006 danperubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaMajelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera PengadilanAgama Wonosobo diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dandi tempat perkawinan dilangsungkan; 9 2en enoneHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor1

WAKHID SALIM, S.Ag., sebagaiHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor1 155/Pdt.G/2015/PA WsbPanitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpahadirnya Termohon:Hakim Anggota Ketua Majelisttd ttdH. RISYAM KAMTOKO, S.Ag., M.H. Drs. SYAMSURUAL FS, M.S.1.Hakim Anggota llttdH. IBRAHIM ASFARI, S.H.Panitera PenggantittdH. WAKHID SALIM, S.Ag.Rincian biaya perkara;1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00.2. Biaya Proses Rp. 50.000,00.3. Biaya Panggilan pe. Gano4. Redaksi p. UUU,UU.5.

Meterai Rp 6.000,00.Jumlah Rp. 156.000,00.Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor1 155/Pdt.G/2015/PA Wsb

PENETAPANNomor 1/Pdt.G/2020/PN MarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa;Membaca surat gugatan tertanggal 9 Januari 2020 dengan RegisterPerkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 9 Januari 2020 yang diajukanoleh Nurhayati Piola sebagai Penggugat;Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor1/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim;Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor1/Pdt.G/2020

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/ataupeninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. 10.

Surat Ukur13/99,Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. 10.Sedangkan batasbatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor1236/Pajintan/2007 sebagai berikut: Utara dengan tanah Diit, Hak Milik 63, Selatan dengan tanah Hak Milik Nomor 283, Surat Ukur 14/1999, Barat dengan tanah Hak Milik Nomor 283, Surat Ukur 14/1999, Timur dengan tanah Hak Milik Nomor 53, Surat Ukur 394/2007;.

Mastuki berartimembuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merasadirugikan terhadap perbuatan hukum berupa jual beli atas objek perkara antaraHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor1/Pat.G/2019/PN Skw. Drs. Mastuki dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun apabilaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpendapat dengan adanya jualbeli tersebut telan menimbulkan kerugian baginya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan hak untuk menarik Drs.

Surat Ukur13/99;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. b. Sebidang tanah menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1236/Pajintan tanggal28 Desember 2007 atas nama Yulita dengan luas 4.150 m?

,dan Satriadi, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw., tanggal 2 Januari 2019, putusan tersebut diucapkanpada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, Diah Purwadani, S.H.,Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Singkawang sebagai PaniteraHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Padt.G/2019/PN Skw.

BankRakyat Indonesia (Persero) Cabang Pringsewu, dalamhal ini memberi Kuasa kepada Hermawan, ZamroniHayun, Novi Lusiana, Riko Prima Wahyudi, danVerona Juanvita, berdasarkan Surat Kuasa khusustanggal 31 Januari 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung padatanggal 19 Februari 2019 dengan register nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Kot untuk selanjutnya disebutsebagai Penggugat;Lawan:Eko Suprapto, bertempat tinggal di Podorejo RT. 002 RW. 002 DesaRejo Sari, Kecamatan Pringsewu, KabupatenPringsewu

Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kota Agung dalam register perkara Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Kot dicabut;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencatatatas pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kot tersebut daridalam buku register perkara;4.

PENGADILAN NEGERIMUARA ENIMMODEL : 55/Pid/PNCatatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri dalam daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (1) KUHAP)Nomor1/Pid.C/2021/PNMreCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri MuaraEnim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanSusunan Persidangan :Provita Justisia, S.H.Tunggal

BinCik Nan (Alm) dan saksi Ardiansyah Bin Daud Majid (Alm) Terdakwamembenarkannya;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut :Halaman 1 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor1/Pid.C/2021/PN Mre DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwaPeri Prayogi Bin Abdul Sopan;Membaca resume perkara;Mendengar keterangan terdakwa dan SaksiSaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 8/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, dalam persidangan PengadilanNegeri Bengkayang yang terobuka untuk umum yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 8/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Anjas Bin Jamal;Halaman idari 2 CatatanPutusan Hakim Nomor1/Pid.R/2020/PN UnhTelah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;Telah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dan Terdakwa yangdiajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukantindak pidana dalam Pasal 364 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalamdakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti

Ikhsan Ismail, S.H.Halaman 2dari 2 CatatanPutusan Hakim Nomor1/Pid.R/2020/PN Unh

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 8/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, dalam persidangan PengadilanNegeri Bengkayang yang terobuka untuk umum yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 8/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

TERGUGAT Il;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebult: "Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3Januari 2017 dibawah register Nomor1/G/201 7/P TUNPbr; Telah membaca Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 1/PENDIS/2017/PTUNPBR. tanggal 4 Januari 2017 tentang LolosDismisSal 2222222 n0 nnn nnn noe nnn nnn nnn nnn ane nne nnn nae nen oneTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Penetapan Nomor : 1/G/2017/PTUNPbr Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PENPP/2017/PTUNPBR. tanggal 4 Januari 2017 tentang PemeriksaanPersiapan; 29222 22 enn one ne nn een on nae nn nen ce nce nnn nen Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor1/G/2017/PTUNPbr.tanggal 6 Januari 2017 yang diajukan oleh Penggugat: Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan Para Pihak;TENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang,bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan

Penetapan Nomor : 1/G/2017/PTUNPbrMenimbang, bahwa oleh karena alas an permohonan pencabutangugatan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim sejalan dengan asasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga karena permohonanpencabutan gugatan a quo diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat danTergugat Il menyampaikan Jawabannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara maka Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor1

persidangan,yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022;Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kamis, tanggal 03 Februari 2022tersebut, Pemohon menyampaikan tentang Pencabutan terhadap berkas perkarapermohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang denganNomor Register : 1/Pdt.P/2022/PN Bon secara lisan yang pada pokoknyamenerangkan :Penggugat dengan ini menyatakan mencabut Permohonan dalam Perkara RegisterNomor : 1/Pdt.P/2022Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara nomor1

Mengabulkan Permohonan Pemohon pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2022/PN Bon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mencoret perkarapermohonan nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bon tersebut dari dalam daftar registerperkara;3.

Acara Persidangan perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2019/PN Drh pada tanggal O6 Februari,20 Februari 2019 dan 20 Maret 2019;. Permohonan Penggugat tertanggal 20 Maret 2019perihal Permohonan Pencabutan perkara perdataNomor 1/Pdt.G/2019/PN Drh;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2019/PN DrhMenimbangMemperhatikan :. Bahwa maksud dari Surat Penggugat tertanggal20 Maret 2019 adalah mengenai permohonanpencabutan gugatan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PNDrh termaksud;.

Menyatakan sah menurut hukum pencabutan Gugatan Perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PN Drh oleh YULIUS TOMATALA, dkk sebagai ParaPenggugat MELALUI Kuasanya DOMINGGUS ALBERTH TOMATALA.:2. Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini sebesar Rp 1.516.000, (Satu Juta Lima Ratus EnamBelas Ribu Rupiah);Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2019/PN DrhDitetapkan : Di Piru,Pada tanggal: 20 Maret 2019 HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.