Ditemukan 468 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-06-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 38/Pdt/G/2016/PN.Kwg Tanggal 5 Januari 2017 — PT GRADIA PERKASA UTAMA
LAWAN
THOLIB
39 — 7
39 — 7
Tumpa berpendapat dalam menghadapi daliyang demikian semestinya Hakim menyesuaikan dengan peristiwa atau faktakejadian yang sebenarnya, tidak boleh berpendapat yang bersifat formalistik(formalistic legal thinking);Menimbang, bahwa berdasar Pasal 178 HIR/189 Rbg dan Putusan MARINOMOR 1043 k/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 Hakimlah yang menentukankwalifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajukan kepadanya;Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara wanprestasi disatu pihakdengan perbuatan melawan
Putus : 14-12-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN TOBELO Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Tob Tanggal 14 Desember 2015 — - MARCE PAPARANG alias ACE
78 — 31
78 — 31
danmeringankan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kepada diri terdakwa adalah patut danlayak dijatuhkan pidana bersyarat, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan padakausalitas tindak pidana serta halhal yang meringankan tersebut ;Menimbang, bahwa hal tersebut sematamata demi penerapan keadilan hukumsebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana22dalam era yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidak bersikapStrict Law dan formalistic Legall Thinking
Register : 24-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pid.Pra/2020/PN Mdn Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon:
WIDJOKO
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
66 — 16
WIDJOKO
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
66 — 16
Bahwa walaupun demikian tertio dan penegakan hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana(hukum materil) patut dijaga, karena penegakan hukum formilberdasarkan sistem pendekatan Strict law atau formalistic legal thinking,adalah sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Miranda Ruleatau Miranda Principle, hal tersebut merupakan nilai yang inherent padadiri manusia, akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang jugaHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Pra/2020/PN
Register : 03-08-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 — Serma Andi Safri,
Mayor Sus Askari. S.H.
62 — 43
62 — 43
Sehingga dalam putusan JudexFactie Tingkat Pertama telah memberikan penerangan hukumkepada masyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasionalbidang hukum secara Distinctive thinking (terang, jelas, mampumembedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatuperkara pidana, khususnya Terdakwa a.n.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3221 K/Pdt/2016 Tanggal 14 Februari 2018 — PT. ASURANSI AXA INDONESIA cq. DJOKO TRENGGONO, SH. selaku Direktur PT. ASURANSI AXA INDONESIA vs PT. SINAR MAJA PUTRA, dkk. ;
277 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
277 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti telah keliru atau salah menerapkan hukum atau telahmelanggar hukum yang berlaku dengan menolak gugatanPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi salah menyebut CV Sinar Maja Putra sebagai PTSinar Maja Putra;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya dan memutus perkara a quotelah bertindak secara sewenangwenang, telah menjalankan proses pengadilanyang menyalahi hukum dan telah terjebak dalam pola berfikir terlalu formal(formalistic legal thinking
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
119 — 1086 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 1086 — Berkekuatan Hukum Tetap
memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringanHalaman 14 dari 26 halaman.Putusan Nomor 1435/B/PK/PJK/201 7Xl.2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatandan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepatdan biaya ringanBaik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yang bercorakstrict law atau formalistic legal thinking
Register : 26-09-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 11-03-2017
Putusan PN LARANTUKA Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN Lrt. Tanggal 11 Oktober 2016 — ASHARI KOPONG BOLI Alias Kopong(Pemohon)
NEGARA INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT FLORES TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ADONARA, yang beralamat di Jln. Trans Sagu-Waiwerang (86261), dalam hal ini ini diwakili oleh Kuasanya :1.SILFIANUS HARDI/INSPEKTUR POLISI, NRP 73020121 (Kepala Satuan Reserse Kriminal), 2. I NENGAH LANTIKA/INSPEKTUR POLISI SATU/NRP 63110448 (Kaur Bin OPS SAT RESKRIM)(termohon)
151 — 74
151 — 74
kewajibanbagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum.2) Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihathukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada duakeadaaan : Tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiripenasihat hukumnya, dan Ancaman hukumuman pidana yang bersangkutan didakwakanlima tahun atau lebih.Bahwa dari uraian di atas terutama dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP,yang menegaskan hak tersangka atau terdakwa baik ditinjau daripendekatan Strect Law Formalistik Legal Thinking
Register : 17-03-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014 Tanggal 15 April 2014 — ANTHO LOBO PONGPALILU Serma / 21960288110477
93 — 41
93 — 41
orang istri dan anak yang masihmembutuhkan bantuan moril maupun materiil dari Terdakwa.e Terdakwa belum pernah dipidana.Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telahcukup dipertimbangkan secara hukum oleh judex Factie dengan tepatdan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkarapidana a qua, sehingga dalam putusan Judex Factie Tingkat Pertamatelah memberikan penerapan hukum kepada masyarakat sebagaibentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secaraDistinctive thinking
Register : 16-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 186/PDT/2021/PT MTR Tanggal 13 September 2021 — Pembanding/Penggugat : RUPLAN
Terbanding/Tergugat I : CAGUS ALIAS BAPAK IWIK
Terbanding/Tergugat II : I WAYAN SUJANA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL LOMBOK TENGAH
73 — 32
Terbanding/Tergugat I : CAGUS ALIAS BAPAK IWIK
Terbanding/Tergugat II : I WAYAN SUJANA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL LOMBOK TENGAH
73 — 32
perpaduan antara kebenaran formil dengankebenaran empirik secara simultan, disertai Penerapan Hukum YangBerkeadilan.Bahwa sejalan dengan uraian di atas, keseimbangan antara penggalianKebenaran Formal dan Kebenaran Substantive (Materiil) telah dilakukan olehJudex Facti Pengadilan Negeri Praya dengan mengeluarkan PutusanPengadilan Negeri Praya Nomor 10 /Pdt.G/2021/PN.PYA yang mendasarkanpada fakta hukum yang mencerminkan Rasa Keadilan bagi Para Pihak,sebagaimana telah diuraikan J vandevelde a way of thinking
Register : 06-09-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 25-04-2013
Putusan PA PONTIANAK Nomor 830/Pdt.G/2012/PA.Ptk Tanggal 17 Januari 2013 — Pemohon Vs Termohon
11 — 0
11 — 0
initentu harus disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan orang tuanya terlebih gajiTermohon sebagai guru SD sangat tidak mencukupi untuk biaya pendidikan tinggianak Termohon oleh sebab itu pantas dan layak mengenai permintaan Termohonagar biaya nafkah anakanak hingga selesai perguruan tinggi ditanggung olehPemohon selaku bapaknya, biaya nafkah dan pendidikan yang Termohon minta2014.15.tersebut bukanklah untuk pemerasan sebagaimana dalil Pemohon yang selalu penuhcuriga dan berfikir negative (negative thinking
Register : 05-02-2015 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 11/Pid.B/2015/PN Lbh Tanggal 19 Maret 2015 — Penuntut Umum : Sulaiman A. Rivai H., SH
Terdakwa : Umar La Manida Alias Umar
73 — 33
73 — 33
HalamanPerkara Nomor 1 1/Pid.B 2015/PN Lbh.26perbuatan terdakwa, apalagi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telahmembenarkan/ mengakui adanya halhal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimanaterurai dalam tuntutan penuntut umum;Menimbang, bahwa hal tersebut sematamata demi penerapan keadilan hukumsebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimanadalam era yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidakbersikap Strict Law dan formalistic Legall Thinking
Register : 01-11-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 91/Pid.Sus/2012/PN.BLT Tanggal 11 Juni 2012 — SETIONO Bin SARDJONO
64 — 6
64 — 6
innocence.Pada Pasal 56 ayat (1) sayategaskan bahwa penyidik wajib memberitahu atashak tersangka untuk mendapat bantuan hukum dan menyediakan penasehat hukumapabila tersangka menolak untuk didampingi maka penolakan tersangka ituhendaknya atau diketahui langsung dihadapan penasehat hukum yang ditunjukpenyidik.Pada kenyataannya berkaitan dengan Pasal 56 ayat (1) penyidik tidakmelakukan kewajiban sesuai dengan KUHAP memberi tahu harus didampingipenasehat hukum.Bahwa dari segi pendekatan formalistic legal thinking
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1123/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 10-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 208/PDT/2020/PT SMR Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : SATRIANI INGSUN SP
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG SURYA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
146 — 94
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG SURYA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
146 — 94
Akan tetapi, berdasarkan pada fakta di persidangan terutama rumusansurat kuasa dan dalldalil gugatan Pembanding semula Penggugat, makasesual asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan danpendekatan tidak boleh bersikap formalistic legal thinking secara sempit danekstrem, maka tugas Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenHalaman 49 dari 64 Putusan Nomor 208/PDT/2020/PT SMRKalimantan (YLPKK) tidaklah tepat kalau ditapsirkan hanya sebatas padamembantu konsumen untuk menerima keluhan konsumen
konsumen, sebagaimana diaturdalam UndangUndang Perlindungan Konsumen dengan PerbuatanMelawan Hukum dikarenakan Terbanding semula Tergugat telahmenghentikan sementara perjanjian kredit, dipertimbangkan denganberpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuaidengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepatdan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan,tidaklah boleh bersifat terlalu Kaku (stricht law) dan bersifat formalistik(formalistic legal thinking
Register : 28-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 72/PDT/2020/PT SMR Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : CV. DUNIA USAHA Diwakili Oleh : METODIUS NYOMPE, SH.
Terbanding/Penggugat : Tn. FLORIANUS ALUI
82 — 62
Terbanding/Penggugat : Tn. FLORIANUS ALUI
82 — 62
Oleh karena itulan pendekatanyang mesti dilakukan untuk menuntaskan masalah ini, haruslah jauh dari sikappendekatan yang bersikap formalistic legal thinking secara sempit danekstrem;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamengenai adanya perbedaan penulisan nama (identitas) Terbanding semulaPenggugat dalam surat kuasa dan gugatan dengan nama yang tertera dalamperjanjian yang dijadikan pokok permasalahan (obyek) gugatan.
mendalilkan gugatan kabur (obscuur libel) berdasarkan alasanalasansebagaimana diuraikan dalam jawabannya di bagian eksepsi maupun MemoriBandingnya, dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifathukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biayaringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah bolehbersifat terlalu kaku (Stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking
Putus : 07-06-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/Pid/2017 Tanggal 7 Juni 2017 — MUDEHRI bin SUKARDI
133 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berita Acara Penyidikan (BAP), maka Berita AcaraPenyidikan (BAP) yang telah dibuat oleh Penyidik Polri tersebut tentumengandung cacat yuridis;Bahwa demi terciptanya kejujuran dalam tata cara beracara yang baik danbenar serta rasa keadilan dalam koridor hukum pidana, dan sehubungandengan kenyataan yang telah kami dalilkan seperti halnya tersebut di atas,apabila dihubungkan dengan ancaman hukuman yang diancamkanterhadap diri Terdakwa, serta apabila kita mengupas dari segi pendekatanformalistic legal thinking
Register : 23-01-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PA BENGKULU Nomor 0087/Pdt.G/2017/PA.Bn Tanggal 15 Agustus 2017 — Zainal Efendi bin Kasim (Pemohon Kasasi)
melawanNurul Aini binti Abd. Muis (Termohon Kasasi)
99 — 37
99 — 37
Penggugat Jadi secararedaksional memang sesungguhnya penulisan identitas Peggugatmemang kurang lengkap, namum oleh karena nyatanya Penggugat telahhadir secara person dipersidangan, tentunya kesalahan pengetikan(clerical error) ini haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan PUTUSAN NOMOR 0087 TAHUN 2017 Halaman 21 dari35 halamanpokok permasalahan yang dikemukakannya (posita fundamentumpetendi) maupun tuntutan (petitumnya), karena sesuai sistem pendekatanyang jauh dari sikap formalistic legal thinking
Register : 07-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Kpg Tanggal 26 Februari 2018 — Pemohon:
SILVESTER KANISTAN
Termohon:
KAPOLDA NTT
162 — 119
SILVESTER KANISTAN
Termohon:
KAPOLDA NTT
162 — 119
dan dikaji apakahkeseluruhan tindakan hukum Termohon melakukan tindakan hukum pemanggilanTermohon sebagai TERSANGKA dalam proses penyidikan terhadap tindak pidanaMemberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan yang diduga PEMOHON adalahsebagai PELAKUNYA dalam terjadinya tindak pidana dimaksud telah berjalan sesuaihukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untukmenilai dan mempertimbangkan permohonan praperadilan ini haruslah pendekatanyang bersikap formalistic legal thinking
Register : 24-04-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1310/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr Tanggal 5 Februari 2015 —
6 — 0
6 — 0
didukung dengan bukti, bahwa saksi saksitidak ada yang tahu Termohon selingkuh dengan lakilaki lain ;Menimbang bahwa oleh karena itu majelis menemukan fakta bahwasebagai penyebab perselsisihan dan pertengkaran karena Pemohon maupunTermohon saling tuduh menuduh , Pemohon menuduh dan menyangkabahwa Termohon pergi ke Hongkong dengan lakilaki lain, sedangkanTermohon menuduh Pemohon telah mempunyai WIL yang bernamaWANITA ,sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon seringberpikiran negative ( negative thinking
Register : 06-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1742/Pdt.G/2019/PA.Pbr Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 29
52 — 29
Siapa yang negatif thinking? Termohon akui sendiri di pesan WAke Pemohon diatas, bahwa tulisan itu Termohon akui sendiri adalahsebuah jejujuran dari Termohon. Sungguh tuduhan yang merendahkankeluarga kami, padahal tidak pernah sekalipun kami merendahkankeluarga Termohon.Tulisan pesan WA Termohon tersebut justru) Termohonmengkonfirmasi/mengakui bahwa memang benar terjadi tindakan kasar(baca:kekerasan) dari Termohon ke Pemohon sebagai suaminya.