mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakpidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain;sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidaktidaknya padasuatuwaktutertentudalamtahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon JI.Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daeran

Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Ambdimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (6) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran dan pengeluaran daerah; (e) kekayaan negara/kekayaan daerahyang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barangserta

Kantor AsuransiAspan di daeran Kemayoran. Pak Febri kemudian setujumembeli Aspan. Pemilik ASuransi Aspan sebelumnya adalahDana Pensiun (Dapen) Pelni dan YKPP Pelni. Pembeliandilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu akuisisi ASpan,tahap 2 issued saham baru sehingga total biaya akuisisimenjadi Rp90 miliar.

PS / 2011,Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil MenjadiPengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KebupatenPesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.690) 1 ( Satu ) Rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 1713672009 Tanggal 4 Agustus 2009 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pesisir Selatan.691) 1 (Satu) Rangkap Surat Sekretariat Daeran

MeraukeNomor: 320 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008tentang Namanama panitiapembelian /pekerjaan sekertariat daerah (P3SD) pada bagian umumsekertariat daeran Kab. Merauke, Cap/TTD Drs. Johanes Gluba Gebzaselaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S.M. Silubun, SH, selakuKabag Hukum Sekda Kab. Merauke.3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab.

BPT PS /2011, Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri SipilMenjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran danBendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kebupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.690) 1 ( Satu ) Rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 1713672009 Tanggal 4 Agustus 2009 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pesisir Selatan691) 1 (Satu) Rangkap Surat Sekretariat Daeran

modal pihakketiga berdasarkan peranjian dengan negara;Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

Papua.2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab.Merauke Nomor : 29 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksanapenatausahaan keuangan daerah, bendahara pengeluaranpembantu. pimpinan, bendahara pengeluaran pembantuperjalanan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaranpembantu gaji dan bendahara pengeluaran pembantu padasekertariat daeran kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs.JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab.

mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakpidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain;sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidaktidaknya padasuatuwaktutertentudalamtahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon JI.Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daeran

modal pihak ketiga berdasarkan penanjiandengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (6) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakpidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain;sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidaktidaknya padasuatuwaktutertentudalamtahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon JI.Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daeran

modal pihak ketiga berdasarkan penanjiandengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (6) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakpidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain;sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidaktidaknya padasuatuwaktutertentudalamtahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon JI.Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daeran

modal pihak ketiga berdasarkan penanjiandengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (6) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakpidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain;sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidaktidaknya padasuatuwaktutertentudalamtahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon JI.Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daeran

modal pihak ketiga berdasarkan penanjiandengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (6) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

modal pihak ketiga berdasarkan peranjiandengan negara.Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

keseluruhan kewenangan yangdiberikan oleh undangundang kepada subjek hukum publik bukan kepadasubjek hukum privat atau perdata;Bahwa dalam kewenangan berisi tugas, hak (Rechteen), ada kewajiban(plichteen) dan ada pertanggung jawaban;Bahwa secara operasional kewenangan adalah kemampuan untuk melakukantindakan hukum.Bahwa ketika jabatan sumber kewenangannya berasal dari Undangungangdisebut atribusi;Bahwa misalnya di lingkungan pemerintah kota Bandung ada jabatan yangdikenal dengan Kepala Daerah, Sekretaris Daeran

bundel fotocopy Berita Acara Rapat Komisi II DPRD kabupatenBengkalis Pembahasan RKA SKPD RAPBD tahun 2016 KabupatenBengkalis.1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah TA 2018 Dinas pekerjaan Umum dan PenataanRuang.1 (Satu) map berwarna orange yang bertuliskan SYAHRIAL, ST KOMISII yang diantaranya berisi 1 (Satu) bundel dokumen usulan Komisi IIDPRD Kabupaten Bengkalis.1 (Satu) bundel dokumen Nota Keuangan tentang rancangan perubahananggaran pendapatan dan belanja daeran

1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;

Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembinan Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran

Membiayai pilkada untuk daeran Kabupaten Serang yangpada saat itu salah satu calon yang ikut dalam pemilukadatersebut adalah RATU TATU CHASANAH yang mencalonkan dirisebagai Wakil Bupati Kabupaten Serang yang merupakan kakakHal . 389 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.dari Terdakwa sebesar Rp4.540.108.000,00 (empat milyar limaratus empat puluh juta seratus delapan ribu rupiah); Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang dengan sengajaditempatkan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan menggunakanrekening atas nama

1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;

dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tentang Rancangan;

375. 1 (satu) lembar fotokopi surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Nomor 188.3/9452/Set tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD TA 2015 dan RAPERGUB tentang penjabaran perubahan APBD TA 2015 (beserta lampiran fotokopi tanda terima surat);

376. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-4988 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan PEraturan Daeran

Perwakilan Rakyat Papua tentang Rancangan

375. 1 (satu) lembar fotokopi surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Nomor 188.3/9452/Set tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD TA 2015 dan RAPERGUB tentang penjabaran perubahan APBD TA 2015 (beserta lampiran fotokopi tanda terima surat)

376. 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 903-4988 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan PEraturan Daeran