memperolehmineral ikutan.Sedangkan, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditastambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta prosespeningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifatfisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai denganproduk logam sebagai bahan baku industri.e Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran

sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai KasubbagPerundangUndangan pada Sekertariat DPRD Kabupaten KutaiKartanegara adalah :Memproses pengangkatan anggota DPRD,Memproses pergantian antar waktu anggota DPRD, Memprosespemberhentian dan pemberhentian sementara anggota DPRD,Mengkordinasikan Rancangan Peraturan daerah dengan BadanLegeslatif, Mengkoordinasikan program Legeslatif daeran

Sos Binti KIAT, dan saksiNORMANSYAH Bin BUSTANI untuk melaksanakan perjalanandinas luar daeran mendampingi anggota pansus RaperdaRetribusi Pemindahan Kendaraan dalam rangka kegiatan studykomparatif ke Dinas Perhubungan Pemprop DKI Jakarta, padatanggal 28 April 2013 sampai dengan 30 April 2013. Padakenyataannya perjalanan dinas hanya dilaksanakan oleh saksi Hj.Halaman 821 dari 929 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Smr14.EVVA HANDAYANIE, SH. Binti SYAHRIL SEMAN, dan saksiSELVY YULIANI, S. Sos.

pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan UsahaMilik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara;Menimbang, bahwa merugikan perekonomian negara adalah terganggunyakehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan padakebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daeran

Terdakwa TATA IBRAHIM saksi kenal yakni sebagai sesama Pegawai BankBNI selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Somba Opu CabangMakassar, alamat tempat tinggalnya di Daeran Batua Makassar dan saksitidak mempunyai hubungan kekeluargaan.3. SDRI. ROHANI saksi kenal yakni ibu kandung saksi pekerjaan ibu rumahtangga, beralamtkan di Jalan Urip Sumoharjo Lr.6 No.5 B Kec.

modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (6) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

Selanjutnya Surat Permohonan atau Proposal disampaikan dandiadministrasikan atau dicatat melalui Bagian Kesejahteraan rakyatuntuk dilakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumenproposal hibah dalam hal surat permohonan dan proposal hibahsesuai dengan persyaratan administratif selanjutnya bagiankesejahteraan rakyat Sekretariat daeran Kab. Bengkalismeneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepadaBupati Bengkalis melalui sekretaris daerah;3.

TENGKU MESTIKA MAYANG sebagaiDirektur Rumah Sakit Daeran Aek Kanopan KabupatenLabuhanbatu Utara.1 (Satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 821.24/2326/BKD/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentangPengukuhan dan Pengangatan Pejabat Struktural Eselon Il, Ill, danIV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara a.n.

modal pihak ketiga berdasarkanpenanjian dengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalahsebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negarauntuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang danmelakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugaslayanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;(c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daeran

mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakpidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain;sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidaktidaknya padasuatuwaktutertentudalamtahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon JI.Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daeran

Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Ambdimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (6) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran dan pengeluaran daerah; (e) kekayaan negara/kekayaan daerahyang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barangserta

Kantor AsuransiAspan di daeran Kemayoran. Pak Febri kemudian setujumembeli Aspan. Pemilik ASuransi Aspan sebelumnya adalahDana Pensiun (Dapen) Pelni dan YKPP Pelni. Pembeliandilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu akuisisi ASpan,tahap 2 issued saham baru sehingga total biaya akuisisimenjadi Rp90 miliar.

BPT PS /2011, Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri SipilMenjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran danBendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kebupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.690) 1 ( Satu ) Rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 1713672009 Tanggal 4 Agustus 2009 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pesisir Selatan691) 1 (Satu) Rangkap Surat Sekretariat Daeran

PS / 2011,Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil MenjadiPengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KebupatenPesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.690) 1 ( Satu ) Rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 1713672009 Tanggal 4 Agustus 2009 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pesisir Selatan.691) 1 (Satu) Rangkap Surat Sekretariat Daeran

MeraukeNomor: 320 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008tentang Namanama panitiapembelian /pekerjaan sekertariat daerah (P3SD) pada bagian umumsekertariat daeran Kab. Merauke, Cap/TTD Drs. Johanes Gluba Gebzaselaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S.M. Silubun, SH, selakuKabag Hukum Sekda Kab. Merauke.3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab.

modal pihakketiga berdasarkan peranjian dengan negara;Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakpidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain;sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidaktidaknya padasuatuwaktutertentudalamtahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon JI.Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daeran

modal pihak ketiga berdasarkan penanjiandengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (6) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakpidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain;sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidaktidaknya padasuatuwaktutertentudalamtahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon JI.Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daeran

modal pihak ketiga berdasarkan penanjiandengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (6) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakpidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain;sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidaktidaknya padasuatuwaktutertentudalamtahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon JI.Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daeran

modal pihak ketiga berdasarkan penanjiandengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (6) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakpidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain;sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP, pada tanggal 9 September 2019sampai dengan 4 Oktober 2019 atau setidaktidaknya padasuatuwaktutertentudalamtahun 2019 bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon JI.Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daeran

modal pihak ketiga berdasarkan penanjiandengan negara,Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (6) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

Papua.2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab.Merauke Nomor : 29 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksanapenatausahaan keuangan daerah, bendahara pengeluaranpembantu. pimpinan, bendahara pengeluaran pembantuperjalanan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaranpembantu gaji dan bendahara pengeluaran pembantu padasekertariat daeran kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs.JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab.

modal pihak ketiga berdasarkan peranjiandengan negara.Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajibannegara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara danmembayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d)penerimaan daeran

keseluruhan kewenangan yangdiberikan oleh undangundang kepada subjek hukum publik bukan kepadasubjek hukum privat atau perdata;Bahwa dalam kewenangan berisi tugas, hak (Rechteen), ada kewajiban(plichteen) dan ada pertanggung jawaban;Bahwa secara operasional kewenangan adalah kemampuan untuk melakukantindakan hukum.Bahwa ketika jabatan sumber kewenangannya berasal dari Undangungangdisebut atribusi;Bahwa misalnya di lingkungan pemerintah kota Bandung ada jabatan yangdikenal dengan Kepala Daerah, Sekretaris Daeran