Ditemukan 3977 data
324 — 248
,Notaris Kabupaten Sukabumi, terbukti telah melanggar sumpah ataujanji jabatan tersebut dalam Pasal 4 UUJN, melangar kewajiban danlarangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Hurufa, b, c, UUJN dan Pasal 17 Huruf i UUJN.Bahwa perbuatan Elly Heryati, SH., Notaris Kabupaten Sukabumi,tersebut di atas telah memenuhi unsurunsur tersebut dalam Pasal12 Huruf c, d UUUN.Pasal 12 Huruf c, d VUJN Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya olehMenteri atas usul Majelis Pengawas
77 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bintang Saudara apakah suatuperbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutanPenuntut Umum dengan alasan karena segenap unsurunsur dakwaankedua melangar Pasal 378 KUHP telah terbukti sebagaimana dalamtuntutan halaman 47 s/d halaman 50 sedangkan menurut Terdakwasebagaimana dalam pembelaannya adalah Terdakwa tidak pernahmempengaruhi saksi Lim Bok Ke, Saksi Johan, Saksi Freddy Kelana dansaksi Murtini Alias Ufong dengan segala janji terutarna tentangpembayaran uang muka pembangunan proyek
87 — 10
terletak di Keluarahan Pulau Atas KecamatanSamarinda Ilir Kota Samarinda ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangandengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaiberikutPrimair : melangar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan
135 — 48
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu:a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;g. Data Yunidis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau ;h.
201 — 105
Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUNJKT.Komisaris Periode 22 September 2005 sampai dengan 24Oktober 2015 dan sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT.Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Mekar Sentosa yangditerbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki dampak yangsangat merugikan penggugat, melanggar hak hak individuyang dilindungi oleh konstiusi dan melanggar hak hak asasimanusia Penggugat yaitu melanggar hak Penggugat untukmenanam saham didunia perbankan atau dewan komisarissera melangar hak Penggugat untuk
53 — 4
KERTODIMEJO, saksi RUBIANTO AlsTOGOK Bin KAMIRIN, Saksi LASIDI Bin KASFI dan saksi LANGGENGBin KATEMUN pernah menyewa alat berat melalui Terdakwa namuntidak mengetahui alat berat tersebut milik siapa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu yang ke1 adalah melangar
125 — 58
Tergugat Rekonvensi yang telah melangar janji yangdibuat sendiri bersedia meninggalkan semua haknya sebagaimanadimaksud dalam isi perjanjian, siap ditalak 3 (tiga) meninggalkan rumahtanopa membawa apapun, apakah ini salah Penggugat Rekonvensiapakah ini pelanggaran hukum yang dilakuan oleh PenggugatRekonvensi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sendiri, mengulangiperbuatannya yang selingkuh sehingga terpenuhinya surat perjanjianyang dibuat sendiri oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juli 2019.
301 — 68
KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahanbarang hasil tindak pidana melangar pasal 480 KUHP di ancamdengan pidana penjara selama empat tahun.Bahwa dengan telah diterimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestari danCV. Tiga Saudara cab.
122 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ;Bahwa pada tahun 2003 Dana Kesejahteraan sejumlah Rp 154.200.000,00(seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dobel denganTunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kesehatan (2.01.01.1.1.01.07)pada Pos Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten ;Bahwa Biaya Operasional Fraksi untuk tahun 2003 yang telah direalisasikansebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), tidak diatur dalam Perda 15tahun 2000, dan melangar
MUSRIHI, SH.
Terdakwa:
ERWIN RAMADAN Alias EMING BIN BASO
267 — 98
Jika dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakimakan membuktikan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melangar pasal 340 KUHP dalamdakwaan Kesatu Primair, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1. Unsur Barang Siapa.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.Ad.1.
699 — 495
Kaidah hukumnya menyatakan:Bahwa alasan dan pertimbangan Judex Juris dalam membatalkanputusan judex facti dengan dasar tidak terpenuhinya ketentuan Pasal70 Undangundang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitatifHalaman 34 dari 81 Putusan Nomor 305/Padt.G/BANI/2014/PN ukt.Utrsecara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum di manapermohonan peninjauan kembali sebagai pemohon pengajuanpermohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusanBANI telah melangar salah satu ketentuan Pasal
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Intervensi:
PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP IPHI),
600 — 343
Dengandemikian sama sekali tidak melangar asas rechmategheid;Bahwa terbutnya Objek Sengketa aquo tidak mengandung cacat yuridisdari aspek wewenang, aspek prosedur formal dan aspek substansimateriil dan oleh karena itu beralasan jika Gugatan PENGGUGATditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;Halaman 46 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.43.Bahwa perkenankan TERGUGAT II INTERVENSI menurunkanJurisprudensi MA sebagai serikut:a.
456 — 308
Desa Kamiri, Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya, sehingga MajelisHakim berkesimpulan Terdakwa secara sadar melangar ketentuan tanggungjawab wilayah yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli PupukBersubsidi (SPJB) tersebut meliputi wilayah Kecamatan Paguat;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengecer resmi Pupuk Bersubsididan memiliki Badan Hukum yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di DesaSiduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Terdakwa secara sadarmenjual Pupuk bersubsidi tersebut kepada
dr. AGUSTINA
Tergugat:
PT. AMANAH SINERGI KAPITAL INDONESIA ASCAP
61 — 28
., dalambukunya " Hukum acara perdata dalam teori dan praktek (hal. 3) , dalamhokum acara pperdata, Penggugat adalah orang yang " merasa " bahwahaknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melangar haknya itusebagai Tergugat dalam suatu perkara didepan Hakim. Hal yang sama jugadijelaskan oleh Moh.
H. AHMADI
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN SUNAN WIROKROMO GENDANG TIMUR
460 — 115
POSITA/ALASAN GUGATAN sampai dengan halaman 26 huruf J.OBJEK SENGKETA MELANGAR UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGARBUDAYA PASAL 2 HURUF D DAN ASAS KEADILAN, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa olehnya karena Eksepsi tentang Gugatan Penggugat TidakJelas dan Kabur (Obscuur Libel) tidak berdasar hukum danharuslahdinyatakan tidak diterima ; Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Eksepsi tentang kekeliruanpihak menimbulkan gugatan error in persona, dengan alasan : bahwa yangbertindak sebagai Penggugat
310 — 205
Putusan Nomor 294/G/2018/PTUN.JKT.Sengketa yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;3. Asas Larangan Bertindak Sewenangwenang;Asas Larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur, yaknitindakan sewenangwenang. Jika dihubungkan dengan sengketa /n litis,atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidakmemperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan,dalam hal ini adalah Penggugat.
45 — 26
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Hal 19 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PTMDN10.Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dijalankandalam perkara ini sah dan berharga;Menyatakan peralihan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V adalahsah dan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Tergugat tidak berhak atas Objek Perkara;Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat , Tergugat II, TergugatIll dan Tergugat IV terhadap Objek Perkara merupakan perbuatan yangbertentangan atau melangar
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
453 — 177
PancaAnugrah Nusantara telah melangar Pasal 22 atau Pasal 34, UU 32 Tahun 2009yaitu kewajiban memiliki Amdal atau UKL UPL dan untuk itu dapat dikenakansanksi pidana sesuai Pasal 109 UU 32 Tahun 2009;Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup .Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum baik TerdakwaBenny Andrea yang mewakili Terdakwa Korporasi PT Panca
Untuk itukegiatan reklamasi PT Panca Anugrah Nusantara telan melangar Pasal 22atau Pasal 34, UU 32 Tahun 2009 yaitu kewajiban memiliki Amdal atau UKLUPL dan untuk itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 109 UU 32Tahun 2009.
67 — 29
Perobuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bukansaja melangar Standar Operasional Prosedur UPK, tetapi merupakan perbuatan yangtidak patut dan bertentangan dengan kewajiban Terdakwa yang semestinyamelakukan pengelolaan kegiatan simpan pinjam itu dengan sebaikbaiknya;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur utama yakni unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor
DAVID RICARDO, SH
Terdakwa:
SUJUD GUNAWAN Bin SUKAMTO
63 — 17
Quantity) yang tidak terpasang, danitem/bahanmaterialtersebut juga tidak ada di lokasi rumah yang direnovasi,yang bila dijumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 95.925.860, (Sembilanpuluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu Delapan ratus enampuluh rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan kombinasi (campuran) yaitu terdiri dari dakwaan alternative dan dakwaansubsidaritas dimana dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas yaitu Primair melangar